-----Original Message----- From: Mohammad Rosadi <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Date: Wednesday, April 21, 1999 10:12 AM Subject: [Pelita] Wawancara dengan Sekjen PK > Jika Kalah dalam Pemilu > Partai Keadilan Siap Kerja Sama dengan > Pemerintah Legal Orde baru itu polanya adalah legalitas, bukan legitimasi....atau..."Top-down"lho... :-) >BERDIRINYA Partai Keadilan (PK) berawal dari aktivitas dakwah kampus. >Maka,wajar jika kesan pertama yang ditangkap masyarakat terhadap PK >bersifat eksklusif. > >"Eksklusifitas bagi partai baru adalah hal yang wajar. Kami menerima >kenyataan ini secara positif. Sebab, sifat homogen ini justru menjadi >faktor perekat bagi soliditas kerja partai," demikian ungkap Anis >Matta, Sekjen Partai Keadilan. Apakah eksklusifitasnya selama 20 tahun ?di negara Indonesia yang heterogen ini. Karena PK itu peng-kaderannya sudah selama 20 tahun kabarnya kan. >Soliditas kerja yang didukung dengan kesamaan visi dan dari mayoritas >anggota ini,tambah anis, bisa sangat mendukung kelancaran pengembangan >infrasturktur partai,struktur partai, jangkauan kegiatan partai, serta >jangkauan wilayahnya. Dikatakannya,soliditas kerja partai ini >memberikan hasil yang cukup baik. > > Kini, Partai Keadilan memiliki DPD I di seluruh provinsi, kecuali >Timor Timur, serta 230-an DPC yang memiliki sekretariat masing-masing. >Oleh karena embrio pembentukan PK adalah aktivitas dakwah, maaka >partai ini memiliki perhatian yang lebih terhadap masalah-masalah >sosial yang ditujukan untuk pembangunan bangsa. "Karena awalpendirian >partai ini dimotivasi dengan kerja-kerja sosial, maka sebenarnya >obsesi kami,para pendiri partai, adalah bagaimana bisa bekerja >maksimal membangun bangsa ini," ujar Anis Matta, seraya menambahkan, >"ini bisa kami lakukan ketika kami berpartai ataupun tidak. Tetapi >karena pertimbangan strategis, maka kami berpikir, perbaikan >kehidupan sosial bisa lebih efektif dengan memasuki segmen politik >praktis." > >PK tidak memandang kemenangan atau kekalahan sebagai masalah partai. >Karena menurut Anis, membangun bangsa ini bisa dilakukan dengan atau >tanpa pemilu, dengan atau tanpa memegang tampuk kekuasaan. Karena >sebelum berpartai pun kami bekerja bagi negara melelui kerja-kerja >sosial. Setelah berpartai pun kerja sosial tidak akan berhenti, karena >kami memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Jelas...yang menang Pemilu itu untuk rakyat bukan untuk golongantertentu kan.. >Yang menarik dari partai ini, selain memiliki platform program yang >dibuat jika bisa menang dalam pemilu, PK juga memiliki rencana program >jika sama sekali tidak memperoleh kursi dalam pemilu 1999. Agaknya PK >ingin menepis anggapan sementara orang bahwa partai-partai besar tidak >siap untuk kalah. Ini menunjukkan kedewasaan serta sportivitas PK >dalam berpolitik. > >Jika tidak bisa mendapatkan kursi sama sekali, PK akan bekerja sama >dengan pemerintahan legal yang menang dalam pemilu. Sebagai partai >yang berada diluar pemerintahan legal, PK akan menjadi partai oposisi. >Namun, PK memiliki pandangan sendiri terhadap posisi partai oposisi. > >"Kami tidak memandang oposisi sebagai fungsi perlawanan, melainkan >sebagai fungsi kontrol. Kecuali, pemerintahan legal melakukan tindakan >melawan hukum." PK, menurut Anis, akan mendukung program pemerintahan >yang baik dan mencegah pemerintah melakukan penyimpangan-penyimpangan. >Jadi, tidak semata mengontrol penyimpangan pemerintahan, tetapi tidak >mau mendukung program yang baik. Intinya, PK akan tetap mendukung >pemerintahan legal jika kalah dalam pemilu, sejauh pemerintahan legal >itu tidak melawan hukum. > >Menurut Anis, jika kalah dalam pemilu, PK siap memeberikan kontribusi >kepada pemerintahan legal nanti. Misalnya, dengan mengadakan kerja >sama antara departemen ekonomi dan departemen pendidikan PK dengan >pemerintahan. "Jadi, yang kami bangun adalah kemitraan politik dengan >pemerintahan pemenang pemilu, bukannya perlawanan," ujarnya. > >AFTA sangat mungkin tertunda Platform PK pada sektor ekonomi adalah >melanjutkan proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan orde baru >selama ini, diiringi langkah-langkah menghadapi krisis yang >signifikan. Di antaranya, pertama, dengan mengembalikan harta-harta >negara yang ada di tangan para koruptor. Kedua, perluasan otonomi bagi >tiap daerah, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap Timor >Timur. Otonomi luas ini diharapkan bisa memicu dinamika pembangunan >daerah. Ketiga, pemberlakuan uang ketat. Yaitu, dengan restrukturisasi >perbankan serta restrukturisasi pemerintahan. "Kami melihat harus >ada perampingan besar-besaran pada departemen-departemen yang tidak >efektif. > >Karena pengeluaran operasional pemerintahan selama ini terlalu boros. >Misalnya, disebutkan Anis, Departemen Penerangan, Departemen Agama, >Kementrian Urusan Wanita. Pasti akan ada masalah yang menyangkut >pengurangan jumlah PNS yang mencapai ribuan pada departemen-departemen >itu. Tetapi, bagaimanapun peliknya masalah itu, perampingan ini harus >tetap dilakukan. Karena, pemborosan operasional pemerintahan ini >semakin menggerogoti perekonomian Indonesia secara makro. >Pengeluaran operasional pemerintahan tidak berbanding lurus dengan >produktivitas departemen itu sendiri," jelas Anis. > >Disamping perampingan, PK juga memandang perlunya optimalisasi bagi >departemen strategis yang selama ini kurang dapat perhatian. Misalnya, >Departemen Pertanian. Dikatakannya, Indonesia adalah negara agraris, >namun ironisnya departemen ini justru tidak populer. "Di Amerika, >contohnya, jumlah masyarakat agrarisnya cuma tiga persen. >Tetapi hasil pertaniannya tidak hanya bisa dinikmati seluruh >masyarakat, melainkan juga oleh negara lain melalui ekspor. Sebaliknya >di Indonesia, yang masyarakat agrarisnya mencapai tujuh puluh persen, >harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia >sendiri," ucap Anis dengan masygul. > >Melihat berbagia krisis disebagian besar negara-negara ASEAN, Anis >khawatir konsesus ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2003 akan terlaksana. >Karena,menurutnya, proses recovery krisis ekonomi maupun politik di >negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, tidak akan selesai dalam dua >atau tiga tahun. Tetapi memerlukann waktu lebih lama. Kesepakatan AFTA >ini menyangkut banyak negara. Kondisi Indonesia, sebagai pasar >terbesar di ASEAN sangat mempengaruhi pasar negara lain. >Ini berarti juga menghambat pelaksanaan AFTA 2003. > >"Kesepakatan ini sangat mungkin tertunda. Terlalu banyak krisis yang >harus diperbaiki dan memerlukan waktu yang lama. Bukan hanya dari segi >ekonomi, tetapi juga infrastruktur, stabilitas politik, serta >fluktuasi mata uang Indonesia yang sangat tidak stabil. Hal ini tidak >memungkinkan terlaksananya AFTA tepat pada waktunya," tandas >Anis Matta. > >Oleh karena itu, PK tidak memfokuskan program ekonominya pada kesiapan >menghadapi AFTA. PK ingin memperbaiki sektor ekonomi secara makro >terlebih dahulu. Karena, ini dinilai lebih signifikan untuk saat ini, >dalam rangka mengentaskan Indonesia dari krisis ekonomi yang >berkepanjangan. > >Caleg PK dari daerah > >Menanggapi polemik yang belum kunjung reda dikalangan elite politik, >anis berpendapat, masalahnya sebenarnya berakar pada tingkat >kedewasaann yang kurang. Menurutnya, jika perasaan benar sendiri >dihilangkan serta memiliki kemampuan bergaul dengan segala >kelompok dan golongan, polemik itu bisa diminimalisasi. > >"Saya melihat masalah bangsa Indonesia saat ini ada pada tingkat >elitenya. Seolah-olah obsesinya terhadap kekuasaan melebihi obsesinya >terhadap karya peradaban demi memajukan bangsa ini. Kita memerlukan >kedewasaan elite politik yang mau mengakui kemampuan dirinya apa >adanya, dan mengakui kemampuan orang lain secara jujur," ujar >Anis. > >Dengan semangat memajukan bangsa Indonnesia, PK ingin benar-benar >melakukan pemilihan yang berbasis di daerah. Yaitu dengan menyerahkan >sepenuhnya kepada DPD PK untuk menentukan siapa-siapa calon yang >dianggap mewakili masyarakat setempat.. >Annis mengatakan, calon legeslatif DPRD I dan DPRD II akan diputuskan >sendiri oleh DPD I dan DPD II, pusat tidak akan campur tangan. > >"Yang jelas, dari 200 calon legeslatif yang akan diajukan PK, hanya >lima puluh orang yang berasal dari PK. Sebagian besar berasal dari >tokoh-tokoh masyarakat setempat," kata Anis. Mungkin ini menggambarkan >keinginan kuat dari PK yang ingin benar-benar mengakomodasi semua >golongan masyarakat Indonesia. > > > > > > > > > > > >______________________________________________________ >Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
