Bentar...bentar... saya ada pertanyaan nih, tolong dijelasin kalo ada yang bersedia.. Saya kok agak 'telmi' nih tentang batasan2 'statut quo' dalam konstelasi perpolitikan kita saat ini. Secara leksikal, arti kata ini gampang di cari di kamus, atau di encyclopedia, atau thesaurus. Tapi setelah dikaitkan dengan situasi perpolitikan yang semrawut di tanah air kita saat ini, saya jadi bingung dengan batasan2 'status quo' yang dalam dua tahun terakhir ini begitu akrab di telinga. Kalao membaca tulisan di bawah ini, rasanya saya menemukan batasan yang sempit terhadap arti 'status quo', yaitu 'segala sesuatu yang berhubungan dengan Soeharto'. Padahal kan seharusnya tidak bisa di artikan sesempit itu..? Sejauh pengertian saya, status quo seharusnya di artikan sebagai 'mempertahankan sistem atau tatanan lama yang sudah melekat selama kurun waktu yang panjang'. Oke..saya setuju kalau partai2 politik yang masih 'memelihara hubungan' dengan keluarga cendana dianggap sebagai partai yang 'pro-status quo', karena apabila mereka berhasil membawa kembali dinasti Soeharto kepada kekuasaannya di negara kita, berarti kita akan bertahan pada tatanan lama yang sudah salah kaprah. Tetapi yang agak kurang 'sreg' di benak saya adalah kalau penilaiannya di persempit ke dalam batas 'ada atau tidaknya hubungan dengan Soeharto'. Seharusnya batasan itu diperluas menjadi 'ada atau tidaknya upaya untuk merubah ke tatanan baru yang lebih baik'. Saya ambil contoh yang simple aja deh. Semua orang pasti tahu dan setuju serta bisa menilai bahwa PDI-P adalah partai yang 'anti-status quo' karena memang sudah sejak lama berseberangan dengan dinasti Soeharto, dan sudah lama pula merasakan sakit akibat pemerintahan Soeharto. Akan tetapi (maaf) kesan 'pengkultusan individu' pada sosok Megawati, yang masih belum bisa lepas dari bayang bayang Soekarno, mengesankan bahwa tatanan kehidupan di dalam partai ini tidak beda dengan 'pengkultusan individu' dalam masa2 Soeharto dulu. Pernyataan Megawati baru2 ini tentang debat calon presiden yang katanya 'bukan budaya timur' juga mengesankan keengganan ketua partai ini untuk mengadakan perubahan, regardless of 'ketakutan' akan kelahakan dalam debat. Sebaliknya, orang2 semacam Adi Sasono atau Marzuki Darusman yang lebih banyak bicara tentang perubahan masih di anggap orang orang yang 'pro-status quo' hanya karena mereka berafiliasi dengan Golkar dan masih punya hubungan dengan sistem pemerintahan yang lama. Jadi inilah yang sering membuat saya bingung. Apakah batasan 'status quo' ini hanya sekitar hubungan dengan dinasti Soeharto, ataukah bisa lebih di perluas ke dalam sistem atau tatanan lama dan baru..?? tolong kalau ada yang paham, di jelaskan deh... Thanks.. --- RiZwAn RiZaL <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Dear permias, > > Ini ada tulisan yang boleh langsung ditelan tetapi lebih baik di > telaah dulu ataupun langsung di hapus, Sebuah tulisan yang sangat > perlu untuk menyinggapi kita dalam "Memilih dan menganalisa 'pakaian > terbaik' sebelum perkawinan Rakyat Indonesia". Memang kelihatannya > tulisan ini hanya menganalisa beberapa partai, tetapi point yang > ingin disampaikan, jika memang anda anti orde baru bacalah, jika > tidak hapus saja langsung Email ini!! > > Ps: pengirim tidak bertanggung jawab dengan isi tulisan. > > ___________________________________________________________________ > > Ini ada analisis dari rekan wartawan Jawa Pos mengenai partai-partai > yang "katanya" pro status quo. Tulisan ini memang tidak di muat di > korannya karena alasan susahnya klarifikasi. Kriteria yang digunakan > ada disebutkan. ....di hapus biar nggak kepanjangan..... _________________________________________________________ Do You Yahoo!? Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
