Kalimat menarik dari berita dibawah ini, adalah berikut...
"Setelah Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung di Cilacap Minggu (2/5) lalu
secara terang-terangan mengakui Golkar akan melakukan koalisi dengan PPP,
PKU
dan PNU untuk menjegal laju Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati
Soekarno-
putri, maka isu pemimpin wanita bakal dijadikan sebagai pijakan koalisi
strategis tersebut. Dalam koalisi tersebut Akbar secara tegas menyebutkan
Habibie sebagai calon Presiden dari Golkar akan didukung koalisi tersebut."
"Menurut Eep, dengan demikian mereka akan melupakan bermacam
perbedaan yang ada, sebab pada saat yang sama mereka harus menghadapi musuh
bersama yakni Golkar dan kekuatan status-quo lainnya."
Yang satu mencoba menjegal laju PDI Perjuangan/Partai Reformis, yang lain
mencoba menjegal Golkar/status quo. Dihadapkan dengan dua pilihan ini, saya
yakin Anda tahu mana yang harus Anda dukung.
Salam,
Erwin
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
PARPOL REFORMIS BERKOALISI HADANG GOLKAR-PPP.
JAKARTA(SiaR,4/5/99), Untuk menghadapi koalisi Golkar dengan Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Kebangitan Umat dan Partai Nahdlatul Umat dan
sejumlah partai "gurem" lainnya, beberapa Parpol seperti PDI Perjuangan,
Partai
Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini menjajaki
kemungkinan untuk berkoalisi.
Setelah Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung di Cilacap Minggu (2/5) lalu
secara terang-terangan mengakui Golkar akan melakukan koalisi dengan PPP,
PKU
dan PNU untuk menjegal laju Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati
Soekarno-
putri, maka isu pemimpin wanita bakal dijadikan sebagai pijakan koalisi
strategis tersebut. Dalam koalisi tersebut Akbar secara tegas menyebutkan
Habibie sebagai calon Presiden dari Golkar akan didukung koalisi tersebut.
Sementara di kubu partai reformis, tersiar kabar yang mengatakan
adanya
pertemuan rahasia Ketua PAN Amien Rais dengan Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati
Soekarnoputri. Konon pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Kemang, Jakarta
Selatan tersebut membahas kemungkinan koalisi kedua partai guna menghadang
kekuatan pro-status-quo. Amien sendiri tidak membantah bahkan menyatakan
siap
berkoalisi dengan Mega, jika ia duduk diposisi orang pertama.
Eep Syaefulloh Fatah menyatakan, kemungkinan koalisi ini sebagai
koalisi
pragmatis semacam "persekutuan yang menguntungkan di antara mereka untuk
mengimbangi atau melebihi Golkar". Menurutnya, dengan itu kedua partai
dipertemukan oleh pragmatisme yang sama yakni; ingin naik kekuasaan dan
pemerintahan baru untuk menyingkirkan pejabat pejabat korup dan tatanan
politik
warisan Soeharto. Menurut Eep, dengan demikian mereka akan melupakan
bermacam
perbedaan yang ada, sebab pada saat yang sama mereka harus menghadapi musuh
bersama yakni Golkar dan kekuatan status-quo lainnya.
Sekjen PKB Muhaimin Iskandar menganggap pertemuan antara Megawati
dengan Amien Rais tak jadi persoalan. Apalagi kalau pertemuan itu dalam
konteks
untuk melawan Golkar. Menurutnya, dalam menyelamatkan reformasi, tak ada
cara
lain kecuali meredam perbedaan.
"Kita harus membunuh ego kelompok dan ego ideologi masing-masing,"
ujar Muhaimin.
Menurutnya, tantangan rakyat sebetulnya adalah adalah status-quo,
yang
punya uang, punya infrastruktur kekuasaan. "Jadi, ya itu. Kita berjalan
berdasarkan kepentingan," lanjut Muhaimin. "Memang kendala koalisi PDI
Perjuangan, PAN dan PKB di tingkat basis massa adalah memberi pengertian
terus-menerus dan pengorganisasian massa yang baik. Asal tidak ada
provokasi, rakyat pasti cepat memahami," lanjutnya.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
PEMIMPIN WANITA BOLEH JADI PRESIDEN
JAKARTA (SiaR, 4/5/99) Hasil konggres umat Islam yang menyatakan
bahwa
pemimpin tidak boleh wanita dibantah oleh Guru Besar Ilmu Hadist,
Universitas Al
Azhar, Kairo Prof Dr Mahmoud Shafi'e Al-Hekam. Menurutnya, jika akhlak dan
kredibilitas seorang wanita di suatu negara diakui oleh segala lapisan
masyarakat untuk duduk sebagai presiden maka tak ada alasan untuk mengharam-
kannya.
Alasan strategis yang dikemukakan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung
bahwa
alasan akan berkoalisinya Partai Persatuan Pemangunan (PPP), Partai
Kebangkitan Umat(PKU) dan Partai Nahdlatul Umat (PNU) karena sama-sama
menolak jika presiden Indonesia adalah seorang wanita. Menurut Akbar,
koalisi mereka memang untuk menghadang Megawati Soekarnoputri ke kursi
Presiden.
Lewat KB Antara Kairo, Mahmoud Shafi'e Al-Hekam Senin (3/5) kemarin
memberikan bantahan pada argumentasi soal pemimpin wanita itu. Ia katakan,
"Kenapa tidak? Kalau memang dia mampu."
Pendapat senada juga dikemukakan Prof Dr Ny Nadia Abdel Hamid,
seorang
guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo. "Selama ini kita memang
terjebak
pada masalah beda pendapat soal boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin
negara," ujarnya. "Tapi kenyataannya, kebanyakan pemimpin laki-laki juga
tidak
becus memimpin negara," tandasnya.
Menurut Prof Nadia, masalahnya tidak ada nash sharih atau Qath'I
(dalil
definitif) baik di Al Qur'an atau pun Al Hadist yang tegas membolehkan atau
pun
mengharamkan wanita jadi pemimpin negara.
Ada pun ayat Al Qur'an yang berbunyi: Al-Rijalu Qawwamuna 'Alan Nisa
(kaum
lelaki jadi pemimpin bagi kaum wanita), para ulama tersebut sependapat ayat
ini berbicara masalah rumah tangga bukan soal kepemimpinan politik. "Jadi
kurang tepat bila ayat ini dikaitkan dengan masalah kekepemimpinan negara.
Kita kerap terjebak pada pemahaman nash-nash Al Qur'an dan Hadist secara
sepotong-potong," kata Prof Al-Hekam.
Tampaknya alasan PPP, PKU dan PNU berkoalisi dengan Golkar lebih
tepat
karena kursi kabinet atau kekuasaan. Hal ini senada dengan pengamatan Dr AS
Hikam yang menuduh bahwa Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Ketua PKU adalah
orang
Habibie.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
JEGAL PARPOL PRO-REFORMASI DENGAN MEMBUAT RUSUH JAWA
JAKARTA (SiaR, 4/5/99), Menyusul kerusuhan antar pendukung Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di
Pekalongan dan Jepara akhir pekan lalu, sejumlah fungsionaris PKB dan PDI
Perjuangan mensinyalir ada setting yang dipersiapkan kekuatan status quo
untuk merekayasa berbagai kerusuhan di Pulau Jawa --terutama di Jawa Tengah
(Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Juga di daerah-daerah dimana kans partai
pro status quo kecil sekali. Sebabnya jelas, karena di daerah-daerah
tersebut merupakan basis perolehan suara PKB dan PDI Perjuangan.
Baik Sekjen PKB Muhaimin Iskandar maupun Wakil Sekjen PDI Perjuangan
Haryanto Taslam, Senin (3/5) menyebutkan, ada semacam benang merah antara
peristiwa serupa di Purbalingga dengan yang terjadi di Pekalongan dan
Jepara. Yakni ditemukannya bukti-bukti keterlibatan pihak di luar kader PKB,
PDI Perjuangan, dan PPP yang menjadi trigger sejumlah kerusuhan tersebut.
Dalam kerusuhan di Jepara, menurut temuan sementara tim pencari
fakta DPW
PKB Jateng yang telah dilaporkan ke DPP PKB, ternyata ditemukan adanya para
mubalig atau da'i eks Golkar yang memanas-manasi massa pendukung PPP ketika
berbicara di berbagai forum pengajian atau di acara deklarasi ranting, serta
pertemuan kader partai. Bahkan ada di antara da'i tersebut yang memplesetkan
kepanjangan PKB menjadi Partai Kiai Buta atau Partai Kiai Bingung.
"Nah, dalam kerumunan massa yang besar, jika dipanasi dengan
ungkapan-ungkapan seperti ini, tentunya menimbulkan histeria massa. Demikian
pula dengan massa PKB, timbul rasa sakit hati pada warga partai yang
mendengar hal itu," ungkap Muhaimin.
Tentang kemungkinan keterlibatan pihak ketiga diluar kader partai
juga
ditemukan dalam kasus Purbalingga. Dalam peristiwa itu, seperti hasil
pemeriksaan pihak kepolisian dan hasil investigasi Tim Pembela Demokrasi
Indonesia (TPDI) ternyata tiga orang yang ditengarai sebagai provokator
merupakan anggota Pemuda Pancasila (PP), sebuah ormas kepemudaan yang selama
Orde Baru berafiliasi ke Golkar. Salah seorangnya bahkan masih memiliki
kartu tanda anggota (KTA) PP yang masih berlaku hingga tahun 2000.
Senada dengan Muhaimin, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Haryanto Taslam
bahkan
menambahkan, adanya kemungkinan intensitas kerusuhan di Jawa itu akan
semakin membesar dan mengeskalasi menjelang masa kampanye ini. "Tujuannya
jelas untuk menyebarkan rasa ketakutan, teror, dan saling curiga, serta
saling membenci antar partai politik. Targetnya jelas, kekacauan di
daerah-daerah yang menjadi basisnya partai-partai yang dikenal pro-reformasi
dan anti-status quo," ucapnya.
Ia juga menduga, hal serupa --kerusuhan-- sedang dipersiapkan di
berbagai
daerah lain dimana kemungkinan menangnya partai-partai pro-status quo kecil
sekali, seperti yang terjadi di Bali belum lama ini ketika penduduk sekitar
Kuta terprovokasi untuk membakari tempat usaha warga pendatang dari Madura.
Ketakutan parpol pro status quo --terutama Partai Golkar-- memang
beralasan, karena dari hasil penelitian mengenai sikap pemilih dalam Pemilu
1999 mendatang yang dilakukan partai berlambang pohon beringin itu, ternyata
di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera perolehan suara Partai Golkar berkisar
antara 6 hingga 20% saja. Sebaliknya di daerah-daerah di luar itu seperti
di Kalimantan, dan Sulawesi, Partai Golkar diperkirakan dapat meraup suara
antara 20 hingga 60%.
Perolehan yang terendah adalah di Yogyakarta (6,3%), lalu Bali
(6,5%),
Sumatera Utara (9,5%), Jakarta (10,0%), Jateng (15,0%), Lampung (16,5%),
Jatim (16,6%), dan terakhir Jabar (19,5%). Sedangkan yang terbesar di
Sulawesi Selatan yakni 54,5% pemilih.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
