Salam Permias,
Surat pembaca ini disebarkan mbak Yus karena Kompas tidak (atau
belum?) memuatnya. Bagi saya pribadi .. masalah Redistribusi Aset Produktif
dan Informasi lebih menarik ketimbang acara 'berantemnya' Kompas vs. mbak
Yus ...
Ada komentar?
Jabat erat,
Ahmad Syamil
Toledo, OH
----------
From: Justiani <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Fw: FITNAH DISEBAR LEWAT KOMPAS-HAK JAWAB TIDAK DIMUAT
Date: Thursday, May 13, 1999 8:17 AM
Perihal: FITNAH DISEBAR LEWAT KOMPAS,
HAK JAWAB TIDAK DIMUAT,
MOHON SARAN DAN BANTUAN HUKUM,
KAMI BERMAKSUD MENSOMASI FITNAH TSB
Lampiran: Surat Pembaca yang dikirim ke KOMPAS, 6 Mei 1999
-----------------------------------
SURAT PEMBACA
Wardah Ngawur soal PER
Kompas, Kamis 6 Mei 1999 memuat komentar Wardah Hafidz seputar
JPS dan kepentingan Politik seperti tertulis sbb:
"....Tetapi Partai Daulat Rakyat banyak menggunakan dana
Asian Development Bank (ADB) yang diperuntukkan pada
Pos Ekonomi Rakyat (PER)...". Saya sangat terkejut membaca
komentar itu. Sebagai member of scientific staff dari
NortelNetworks-Montreal yang sedang mengambil cuti melahirkan,
dan menjadi Network Advisor of CITN (Canada Indonesia
Technology Network) yang diperbantukan pada Kantor Kordinasi
Nasional Pos Ekonomi Rakyat sejak awal digelarnya gerakan itu,
saya perlu menyampaikan fakta tentang PER agar fitnah yang
disebarluaskan oleh Wardah tidak keburu meracuni masyarakat
demi kepentingan politik sekelompok kecil elite yang menggunakan
Wardah Hafidz sebagai corong politik mereka.
Singkat tentang sejarah lahirnya PER. Dari serangkaian diskusi
panjang tentang bagaimana harus membangun masyarakat bisnis yang
diturunkan dari slogan Ekonomi Kerakyatan, CITN yang bergerak di
bidang management and technical assistance (dukungan manajemen
dan teknis) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan jaringan masyarakat
(people networking) melalui jaringan teknologi informasi (IT networking)
ikut memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian terkait yang juga
sudah dan sedang direalisasikan di banyak negara di Amerika Utara,
Eropah, dan Afrika.
Hal mendasar untuk dibenahi adalah redistribusi aset produktif yang
adil dan merata bagi masyarakat bisnis secara keseluruhan. Aset
pertama adalah modal usaha. Melalui 17 skema kredit untuk Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, aliran uang (flow of money) yang selama
ini 85 % terkonsentrasi di Jakarta, kini diusahakan untuk menjangkau
kepada masyarakat bisnis di seluruh pelosok tanah air.
Kebijaksanaan ini lantas perlu didukung oleh redistribusi aset
berikutnya, yaitu aset informasi yang harus bisa dijangkau oleh
masyarakat luas. Tanpa adanya pembenahan aliran informasi (flow
of information), aliran uang ke masyarakat tidak bisa dikontrol
oleh masyarakat, sehingga kebocoran bisa dengan mudah terjadi
karena infrastruktur tidak mendukung.
Dengan pembenahan kedua hal tersebut, yaitu "flow of money" dan
"flow of information" maka diharapkan secara alami tumbuhnya
"flow of goods" (aliran barang) dalam bentuk perdagangan antar
desa dan antar daerah berdasar pada potensi dan komoditi unggulan
daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisnis
berkembang secara merata dan kompetitif di seluruh pelosok tanah
air sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing.
Dalam rangka pembenahan arus informasi tersebut, perlu dibangun
di seluruh Indonesia, Pos Ekonomi Rakyat (PER) secara partisipatif
oleh masyarakat bisnis berbagai tingkatan, yang memiliki visi ke
depan serta mampu melihat peluang-peluang usaha yang bisa tumbuh
dengan kebijaksanaan ekonomi kerakyatan itu.
Tugas PER ini untuk mendampingi rakyat agar mereka mendapat akses
informasi, baik informasi pasar, informasi perkreditan, informasi
teknologi, dukungan konsultasi usaha, dll. yang relevan buat kebutuhan
masing-masing daerah. Jumlah PER yang akan dibangun diperkirakan
berjumlah sekitar 4721 buah, dimana satu dengan yang lain akan
dihubungkan secara elektronis melalui jaringan teknologi informasi
(internet). Dengan demikian, jaringan PER diharapkan menjadi
infrastruktur bagi dunia usaha masyarakat Indonesia Baru yang
adil dan merata.
Dari pandangan dunia usaha, kebijaksanaan Skema Kredit bersama Pos
Ekonomi Rakyat merupakan upaya untuk membuka peluang-peluang usaha
baru di seluruh pelosok tanah air yang perlu disambut dengan berbagai
keahlian di berbagai bidang. Itulah sebabnya, sudah banyak pihak,
terutama masyarakat bisnis, yang memberikan dukungan secara kongkrit.
Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
PT Pos Indonesia, misalnya, yang sudah memiliki jaringan fisik
kantor-kantor pos sampai ke pelosok tanah air, ditambah dengan
jaringan elektronis (internet) Wasantara-Net, bisa membuat
masyarakat kita terhubung dengan dunia. Contoh kongkrit layanan
yang dibuat PT Pos adalah para TKI/ TKW di Arab sekarang bisa
mengirim uang melalui credit card dari Arab sana, dan hasilnya
berupa weselpos yang diantar ke rumah mereka di desa secara
rutin tiap bulan. Bank-bank juga membuka PER karena untuk
penyaluran berbagai skema kredit semacam KUT, Kkop, KKPA, dll.
itu berarti mereka akan bisa ikut putaran uang yang sampai ke desa.
Memang disadari bahwa harga telekomunikasi masih terlalu mahal,
kualitas sumber daya manusia masih sangat lemah, disamping
persaingan yang ada sudah sangat ketat, namun pembangunan
infrastruktur usaha semacam Kebijaksanaan Skema Kredit
(flow of money) bersama dengan Kebijaksanaan Pos Ekonomi Rakyat
(flow of information) sudah tidak bisa ditunda lagi.
Siapapun yang menginginkan Indonesia Baru yang lahir kembali,
perlu secara bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan
suksesnya kebijaksanaan tersebut.
Dalam waktu kurang lebih dua (2) bulan sejak diluncurkannya,
sekarang sudah terbentuk sekitar 2100 PER tersebar di seluruh
Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang
memiliki fasilitas komputer dan alamat Internet (Email Address).
Jumlah ini akan terus ditingkatkan, disamping juga kualitasnya
terus diupayakan meningkat melalui berbagai pelatihan teknologi
informasi bersama dengan jaringan-jaringan masyarakat yang sudah
ada di lokal masing-masing untuk memanfaatkan jaringan elektronis
itu. Dengan demikian, diharapkan bahwa Indonesia Baru nantinya
adalah Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) karena masyarakat secara langsung terlibat dalam proses
pembangunan (community-based planning hingga community-based
monitoring) melalui partisipasi yang setara dan tidak birokratis.
Bahkan dalam lokakarya JPS, yang juga dihadiri oleh Wardah dkk,
saya menawarkan agar infrastruktur PER yang kurang lebih sudah
menjangkau berbagai jaringan masyarakat melalui internet ini
untuk digunakan sebagai sarana monitoring JPS. JPS dengan
perangkat birokrasi Orde Baru tentu saja tumpang-tindih,
berat di birokrasi sehingga masyarakat tinggal kebagian
sedikit serta bocor disana-sini karena tidak menggunakan
"internet milik jaringan masyarakat" (community-based
management thru internet) yang ramping dan efisien sebagaimana
ditawarkan oleh PER.
Dari pengalaman selama ini, saya memaklumi kalau Wardah tidak
bisa menangkap peranan sentral infrastruktur PER untuk
mendukung protes-protes yang selama ini dia sampaikan
di media massa seputar kebocoran dana, sebagaimana saya
memaklumi bagaimana mulai dari staf World Bank, lembaga-lambaga
donor, menteri, dirjen, dan pejabat-pejabat pemerintah yang saya
temui, ada yang berpandangan ke depan dan mendukung paradigma baru
demokratisasi lewat internet, tetapi banyak juga yang tidak
"kesetrum" sama sekali terutama mereka yang ketakutan bahwa
penyelewengan yang mereka lakukan selama ini akan dapat
tertelanjangi oleh jaringan masyarakat PER.
Mengenai dana ADB, kami sama sekali tidak tahu-manahu. Kami justru
ingin bertanya kepada Wardah, agar bisa memberikan nama kontak person
dari ADB, jangan-jangan memang ada dana ADB untuk PER tapi tidak pernah
sampai, mungkin nyangkut di birokrasi, yang memang perlu dibongkar.
Selama ini pendanaan adalah sepenuhnya swadaya masyarakat, beberapa
ada sumbangan perangkat komputer ke PER-PER di daerah-daerah dari bank
teknis yang menganggap penyaluran kreditnya cukup sukses. Status terakhir,
PT Freeport bermaksud menyumbang perangkat komputer untuk PER-PER
di Irian Jaya.
Ini adalah sebuah perjuangan yang berat buat Indonesia,
apalagi harus menghadapi era globalisasi dengan pesaingan
yang ketat. Kalau masyarakat bisnis Indonesia tidak
dipersiapkan dengan baik, kemungkinan besar masyarakat
Indonesia akan hanya menjadi penonton persaingan bisnis
di tanah air sendiri. Semoga pejuang-pejuang seperti
Wardah memiliki kebesaran hati untuk tidak hanya
memikirkan kepentingan politik pribadi, misalnya saja
seperti disebut-sebut oleh Wardah, Partai Daulat Rakyat,
yang barangkali sedang dicorongi oleh Wardah agar PER diklaim
sebagai komoditi politik PDR semata.
Justiani
Network Advisor CITN (Canada Indonesia Technology Network)
diperbantukan pada
Kantor Kordinasi Nasional Pos Ekonomi Rakyat
Telp: (021) 5299 2703, 5299 2942, 527 9480
Fax : (021) 522 0846
Email: [EMAIL PROTECTED]
