Sekilas permintaan dari suku Cina WNI untuk benar-benar diperlakukan adil sesuai UUD 1945 dan ajaran agama kita masing-masing. Jika manusia sama dihadapan Tuhan, maka secara kenegaraan seharusnya setiap WNI harus sama/setingkat didalam hukum dan pemerintahan. Melalui persamaan dan kesederajatan, maka kesatuanpun akan lebih kokoh tanpa ada yang merasa orang asing dinegerinya sendiri. salam anti-diskriminasi SUARA PEMBARUAN DAILY Hentikan Politik Diskriminatif Ala Orde Baru Jakarta, Pembaruan Etnis Cina di Indonesia telah didiskreditkan rezim Orde Baru, dimanfaatkan penguasa menjadi sapi perahan, tapi sekaligus jadi kambing hitam dari sejumlah krisis. Politik diskriminatif dan dikotomi mayoritas-minoritas harus diakhiri. Pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang jangan mengulang kesalahan-kesalahan Orde Baru. Partai-partai politik diharapkan tidak ''menjual'' isu rasial dalam kampanyenya, yang justru akan memecah belah bangsa. Hal itu diungkapkan para pembicara dan sejumlah peserta diskusi bedah buku Hoakiau di Indonesia karangan Pramudya Ananta Toer, di Kampus Unika Atma Jaya Jakarta, Sabtu (15/5). Acara ini diselenggarakan Semanggi Peduli dan Kelompok Diskusi Informal Psikologi. Hadir sebagai pembicara, pengamat politik dan sosial Siauw Tiong Djin, aktivis Suara Ibu Peduli (SIP) Karlina Leksono-Supeli, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Stanley, serta Amir dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Siauw Tiong Djin memaparkan, penguasa Orla dan Orba telah memberi stigma yang diskriminatif terhadap etnis Cina dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak peraturan dan kebijaksanaan yang menyudutkan etnis Cina sehingga menempatkan mereka pada posisi seperti orang asing di negeri sendiri. Padahal, menurut Siauw, etnis Cina sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun lalu, bahkan mayoritas sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan daerah asal nenek moyang mereka. Mereka sudah merasa Indonesia sebagai negaranya, seperti juga suku-suku atau etnis-etnis lain di Indonesia. Senada dengan itu, Stanley mengatakan, perlakuan diskriminatif dan isu rasial sengaja diciptakan para politisi dan pejabat Orde Baru untuk memecah belah rakyat agar mudah diadu-domba dan menjadi sangat tergantung pada pemerintah dan militer. Konflik-konflik yang terjadi, termasuk anti Cina, selalu menguntungkan penguasa rezim Orba. ''Kekejaman terhadap etnis tertentu, termasuk kepada etnis Cina saat kerusuhan Mei 1998, tidak pernah dituntaskan. Wajar jika mereka ingin mengungsi karena takut, seperti sebagian etnis Cina yang akan ke luar negeri saat kampanye pemilu. Jaminan keamanan tidak ada. Berbagai kerusuhan menjadi bukti tak terjaminnya keamanan,'' ujarnya. Slogan Karlina Leksono mengatakan, sepanjang masa Orde Baru, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan ditutup-tutupi dengan slogan-slogan seperti kesatuan dalam kebinekaan, kerakyatan, musyawarah, gotong-royong, kemanusiaan, keberadaban, dan banyak nilai-nilai agung lainnya. Hal ini jangan sampai diulang oleh pemerintah yang baru. ''Ketidakadilan yang dialami hampir seluruh masyarakat kita, bukan hanya menyebabkan luruhnya rasa ikut menjadi bagian dari Indonesia yang utuh. Tapi membelahnya menjadi mereka yang dinilai lebih beruntung dan yang tidak beruntung, mereka yang menikmati Indonesia dan mereka yang tidak menikmati,'' ujarnya. Ketidakadilan menyeluruh menyebabkan masyarakat terbagi atas kelompok-kelompok yang selalu merasa didiskriminasi walau dalam bentuk berbeda-beda. Ketidakberdayaan melawan ketidakadilan struktural sebagai musuh masyarakat yang sesungguhnya, akan memunculkan pencarian ''musuh'' yang mungkin dilawan, musuh yang tidak memiliki kekuasaan. Menurut Karlina, hampir semua konflik horisontal berdarah yang terjadi dalam setahun terakhir ini berangkat dari keberhasilan mereka yang berkepentingan untuk menarik gagasan mengenai ''yang lain'' itu ke titik ekstrim. Termasuk tragedi Mei tahun lalu ketika orang-orang Cina-Indonesia dijadikan sasaran penyerangan massa. Segelintir Arifin, peserta diskusi yang juga dosen Universitas Atma Jaya mengatakan, hanya segelintir etnis Cina yang memang masuk golongan konglomerat dan berkolusi dengan birokrasi. Lebih banyak jumlah etnis Cina yang hidup biasa-biasa saja, bahkan sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan. ''Walaupun banyak yang menganggap etnis Cina sebagai minoritas dan menguasai mayoritas ekonomi Indonesia, namun orang-orang terkaya di Indonesia adalah Soeharto, keluarga dan kroninya. Perbankan nasional rusak antara lain karena pejabat dan anak-anak pejabat meminjam uang dengan memaksa dan tak mau mengembalikan. Tapi yang jadi kambing hitam tetap orang Cina,'' ujarnya. Sementara itu, seorang mahasiswi Atma Jaya yang kebetulan keturunan Cina menyatakan terima kasih kepada Karlina Leksono dari SIP serta tim relawan lainnya yang telah berjuang membela kaum yang lemah termasuk etnis Cina yang menjadi korban kekejian Mei 1998. ''Pada kerusuhan Mei, etnis Cina diperlakukan seperti binatang. Kami tidak mengerti apa-apa. Sampai saat ini saya bergaul dengan teman-teman sesama bangsa Indonesia. Di kampus tidak ada perbedaan etnis. Tapi pemerintah sengaja mengkotak-kotakkan dan menyudutkan etnis Cina,'' ujarnya. (S-26) Last modified: 5/16/99
