Dari pertengkaran mengenai PER, ini ada tanggapan dari Wardah thd surat Justiani (yg kemarin diforward oleh seorang rekan kita). Oya, kali ada yg pengen baca ulasan KKG tentang Negara, BUMN, dan Hotel berbintang. Ini ngomongin apakah atau bagaimana pemerintah mengelola perusahaan (organisasi produksi dan distribusi goods&services) http://kompas.com/kompas-cetak/9905/17/UTAMA/kkg01.htm '--------------- Tanggapan atas surat Sdr. Justiani Anda telah menanggapi pernyataan saya di Kompas tentang PER dan saya harus menjelaskan posisi saya dalam melihat masalah PER ini. Pertama, tentang dana ADB. Informasi yang saya punya dan diambil dari berbagai sumber kantor pemerintah dan media massa menyebutkan bahwa dana untuk program ekonomi kerakyatan, di mana PER menjadi ujung tombaknya, berasal dari berbagai dana hutang ke berbagai lembaga moneter internasional, ADB salah satunya. Dengan demikian, agar pernyataan anda bahwa dana PER sepenuhnya swadaya masyarakat dapatdipertanggungjawbkan, sebaiknya anda mengumumkan ke masyarakat luas secara jujur dari mana saja dana untuk PER berasal. Saya rasa anda juga perlu membuka diri pada external auditor yang independen untuk memeriksa dari mana saja dana berasal, dan mengumumkan ke masyarakat luas hasil audit yang dilakukan. Kedua, dalam komentar di Kompas saya sama sekali tidak memberikan komentar atau kritik tentang konsep PER yang anda jelaskan sangat panjang lebar dalam surat anda. Apa yang saya kemukakan adalah bahwa data lapangan yang saya punyai, yang dikumpulkan oleh kawan-kawan kampung dan jaringan NGO UPC di wilayah- wilayah Indonesia menunjukkan bahwa program tersebut digunakan baik secara halus ataupun kasar (overt dan covert) untuk mendapatkan dukungan suara bagi Partai Daulat Rakyat dalam Pemilu nanti. Saya rasa hal ini yang perlu anda jawab dan buktikan ketidak-benarannya. Urban Poor Consortium (UPC) percaya bahwa untuk memulai langkah menuju Indonesia Baru, kita semua harus membebaskan diri dari cara pandang, cara pikir dan praktek berpolitik yang mengabaikan etika. Artinya, praktek-praktek bermasyarakat dan bernegara yang manipulatif, tidak transparan dan penuh KKN sebagaimana berlangsung selama Orde Baru harus dihentikan. Dengan pertimbangan realistis bahwa Pemilu adalah salah satu, jika bukan satu-satunya, harapan untuk perubahan yang lebih baik, maka UPC menyatakan agar partai manapun, tidak terkecuali PDR, yang melakukan praktek-praktek semacam itu harus didiskualifikasi dari kesertaan dalam Pemilu. Kita tidak mungkin memulai langkah ke arah Indonesia Baru yang lebih transparan dan adil, di mana rakykat berdaulat, dengan tetap melakukan praktek-praktek berpolitik yang kotor. Tuduhan Anda bahwa saya telah digunakan sebagai corong oleh kelompok elit kecil untuk kepentingan politik mereka, sama sekali tidak benar. Reaksi yang saya berikan hanyalah berdasarkan bagaimana rakyat bisa mengalami Indonesia Baru sebagai cakrawala yang memang sungguh-sungguh menjadi niat bersama kita untuk menegakkannya. Mengulangi sakit hati dan luka mereka selama ini, tidak ada alasan untuk terjadi kembali. Wardah Hafidz Koordinator Urban Poor Consortium/Konsorsium Kemiskinan Kota Subject: Fw: FITNAH DISEBAR LEWAT KOMPAS-HAK JAWAB TIDAK DIMUAT Date: Thursday, May 13, 1999 8:17 AM Perihal: FITNAH DISEBAR LEWAT KOMPAS, HAK JAWAB TIDAK DIMUAT, MOHON SARAN DAN BANTUAN HUKUM, KAMI BERMAKSUD MENSOMASI FITNAH TSB Lampiran: Surat Pembaca yang dikirim ke KOMPAS, 6 Mei 1999 SURAT PEMBACA Wardah Ngawur soal PER Kompas, Kamis 6 Mei 1999 memuat komentar Wardah Hafidz seputar JPS dan kepentingan Politik seperti tertulis sbb: "....Tetapi Partai Daulat Rakyat banyak menggunakan dana Asian Development Bank (ADB) yang diperuntukkan pada Pos Ekonomi Rakyat (PER).". Saya sangat terkejut membaca komentar itu. Sebagai member of scientific staff dari NortelNetworks-Montreal yang sedang mengambil cuti melahirkan, dan menjadi Network Advisor of CITN (Canada Indonesia Technology Network) yang diperbantukan pada Kantor Kordinasi Nasional Pos Ekonomi Rakyat sejak awal digelarnya gerakan itu, saya perlu menyampaikan fakta tentang PER agar fitnah yangdisebarluaskan oleh Wardah tidak keburu meracuni masyarakat demi kepentingan politik sekelompok kecil elite yang menggunakan Wardah Hafidz sebagai corong politik mereka. Singkat tentang sejarah lahirnya PER. Dari serangkaian diskusi panjang tentang bagaimana harus membangun masyarakat bisnis yang diturunkan dari slogan Ekonomi Kerakyatan, CITN yang bergerak di bidang management and technical assistance (dukungan manajemen dan teknis) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan jaringan masyarakat (people networking) melalui jaringan teknologi informasi (IT networking)ikut memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian terkait yang juga sudah dan sedang direalisasikan di banyak negara di Amerika Utara, Eropah, dan Afrika. Hal mendasar untuk dibenahi adalah redistribusi aset produktif yang adil dan merata bagi masyarakat bisnis secara keseluruhan. Aset pertama adalah modal usaha. Melalui 17 skema kredit untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, aliran uang (flow of money) yang selama ini 85 % terkonsentrasi di Jakarta, kini diusahakan untuk menjangkaukepada masyarakat bisnis di seluruh pelosok tanah air. Kebijaksanaan ini lantas perlu didukung oleh redistribusi aset berikutnya, yaitu aset informasi yang harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Tanpa adanya pembenahan aliran informasi (flow of information), aliran uang ke masyarakat tidak bisa dikontrololeh masyarakat, sehingga kebocoran bisa dengan mudah terjadi karena infrastruktur tidak mendukung. Dengan pembenahan kedua hal tersebut, yaitu "flow of money" dan "flow of information" maka diharapkan secara alami tumbuhnya "flow of goods" (aliran barang) dalam bentuk perdagangan antar desa dan antar daerah berdasar pada potensi dan komoditi unggulandaerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisnis berkembang secara merata dan kompetitif di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Dalam rangka pembenahan arus informasi tersebut, perlu dibangun di seluruh Indonesia, Pos Ekonomi Rakyat (PER) secara partisipatif oleh masyarakat bisnis berbagai tingkatan, yang memiliki visi ke depan serta mampu melihat peluang-peluang usaha yang bisa tumbuh dengan kebijaksanaan ekonomi kerakyatan itu. Tugas PER ini untuk mendampingi rakyat agar mereka mendapat akses informasi, baik informasi pasar, informasi perkreditan, informasi teknologi, dukungan konsultasi usaha, dll. yang relevan buat kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah PER yang akan dibangun diperkirakan berjumlah sekitar 4721 buah, dimana satu dengan yang lain akan dihubungkan secara elektronis melalui jaringan teknologi informasi (internet). Dengan demikian, jaringan PER diharapkan menjadi infrastruktur bagi dunia usaha masyarakat Indonesia Baru yang adil dan merata. Dari pandangan dunia usaha, kebijaksanaan Skema Kredit bersama Pos Ekonomi Rakyat merupakan upaya untuk membuka peluang-peluang usaha baru di seluruh pelosok tanah air yang perlu disambut dengan berbagai keahlian di berbagai bidang. Itulah sebabnya, sudah banyak pihak, terutama masyarakat bisnis, yang memberikan dukungan secara kongkrit. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: PT Pos Indonesia, misalnya, yang sudah memiliki jaringan fisik kantor-kantor pos sampai ke pelosok tanah air, ditambah dengan jaringan elektronis (internet) Wasantara-Net, bisa membuat masyarakat kita terhubung dengan dunia. Contoh kongkrit layanan yang dibuat PT Pos adalah para TKI/ TKW di Arab sekarang bisamengirim uang melalui credit card dari Arab sana, dan hasilnya berupa weselpos yang diantar ke rumah mereka di desa secara rutin tiap bulan. Bank-bank juga membuka PER karena untuk penyaluran berbagai skema kredit semacam KUT, Kkop, KKPA, dll. itu berarti mereka akan bisa ikut putaran uang yang sampai ke desa. Memang disadari bahwa harga telekomunikasi masih terlalu mahal, kualitas sumber daya manusia masih sangat lemah, disamping persaingan yang ada sudah sangat ketat, namun pembangunan infrastruktur usaha semacam Kebijaksanaan Skema Kredit (flow of money) bersama dengan Kebijaksanaan Pos Ekonomi Rakyat (flow of information) sudah tidak bisa ditunda lagi. Siapapun yang menginginkan Indonesia Baru yang lahir kembali, perlu secara bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan suksesnya kebijaksanaan tersebut. Dalam waktu kurang lebih dua (2) bulan sejak diluncurkannya, sekarang sudah terbentuk sekitar 2100 PER tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki fasilitas komputer dan alamat Internet (Email Address). Jumlah ini akan terus ditingkatkan, disamping juga kualitasnya terus diupayakan meningkat melalui berbagai pelatihan teknologi informasi bersama dengan jaringan-jaringan masyarakat yang sudah ada di lokal masing-masing untuk memanfaatkan jaringan elektronis itu. Dengan demikian, diharapkan bahwa Indonesia Baru nantinya adalah Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pembangunan (community-based planning hingga community-based monitoring) melalui partisipasi yang setara dan tidak birokratis. Bahkan dalam lokakarya JPS, yang juga dihadiri oleh Wardah dkk, saya menawarkan agar infrastruktur PER yang kurang lebih sudah menjangkau berbagai jaringan masyarakat melalui internet ini untuk digunakan sebagai sarana monitoring JPS. JPS dengan perangkat birokrasi Orde Baru tentu saja tumpang-tindih, berat di birokrasi sehingga masyarakat tinggal kebagian sedikit serta bocor disana-sini karena tidak menggunakan "internet milik jaringan masyarakat" (community-based management thru internet) yang ramping dan efisien sebagaimana ditawarkan oleh PER. Dari pengalaman selama ini, saya memaklumi kalau Wardah tidak bisa menangkap peranan sentral infrastruktur PER untuk mendukung protes-protes yang selama ini dia sampaikan di media massa seputar kebocoran dana, sebagaimana saya memaklumi bagaimana mulai dari staf World Bank, lembaga-lambaga donor, menteri, dirjen, dan pejabat-pejabat pemerintah yang saya temui, ada yang berpandangan ke depan dan mendukung paradigma baru demokratisasi lewat internet, tetapi banyak juga yang tidak"kesetrum" sama sekali terutama mereka yang ketakutan bahwa penyelewengan yang mereka lakukan selama ini akan dapat tertelanjangi oleh jaringan masyarakat PER. Mengenai dana ADB, kami sama sekali tidak tahu-manahu. Kami justru ingin bertanya kepada Wardah, agar bisa memberikan nama kontak person dari ADB, jangan-jangan memang ada dana ADB untuk PER tapi tidak pernah sampai, mungkin nyangkut di birokrasi, yang memang perlu dibongkar. Selama ini pendanaan adalah sepenuhnya swadaya masyarakat, beberapa ada sumbangan perangkat komputer ke PER-PER di daerah-daerah dari bank teknis yang menganggap penyaluran kreditnya cukup sukses. Status terakhir, PT Freeport bermaksud menyumbang perangkat komputer untuk PER-PER di Irian Jaya. Ini adalah sebuah perjuangan yang berat buat Indonesia, apalagi harus menghadapi era globalisasi dengan pesaingan yang ketat. Kalau masyarakat bisnis Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik, kemungkinan besar masyarakat Indonesia akan hanya menjadi penonton persaingan bisnis di tanah air sendiri. Semoga pejuang-pejuang seperti Wardah memiliki kebesaran hati untuk tidak hanya memikirkan kepentingan politik pribadi, misalnya saja seperti disebut-sebut oleh Wardah, Partai Daulat Rakyat, yang barangkali sedang dicorongi oleh Wardah agar PER diklaim sebagai komoditi politik PDR semata. Justiani Network Advisor CITN (Canada Indonesia Technology Network) diperbantukan pada Kantor Kordinasi Nasional Pos Ekonomi Rakyat Telp: (021) 5299 2703, 5299 2942, 527 9480 Fax : (021) 522 0846 Email: [EMAIL PROTECTED] -- Salam, Jaya --> I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. - Voltaire \\\|/// \\ - - // ( @ @ ) ------------oOOo-(_)-oOOo----------- FNU Brawijaya Dept of Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute mailto:[EMAIL PROTECTED] --------------------Oooo------------ oooO ( ) ( ) ) / \ ( (_/ \_)
