Berikut dua artikel tentang koalisi PDIP, PAN dan PKB. Keputusan yang
sangat baik dan tidak egois, karena yang terpenting bukanlah suatu ketua
partai menjadi presiden, tetapi bagaimana reformasi untuk kepentingan
rakyat bisa dilaksanakan. Siapapun yang menjadi presiden perlu dilapis
oleh sistem yang mencegah agar tidak terjadi lagi kekuatan yang sangat
tersentral seperti yang sudah-sudah.
Untuk yang bisa dibeli dengan 'money politics' akan berpikir dua kali
dengan adanya koalisi ini. Pertama, uang panas itu menghantam rakyat.
Yang kedua, uang panas itu jika ketahuan akan menghantam diri sendiri
dan keluarga.
Insya Allah, Tuhan akan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita.
peace.
I. Selasa, 18 Mei 1999
Mega, Amien, Gus Dur Sepakat
Hadang "Status Quo"
Jakarta, Kompas
Ketua
Umum Pengurus
Besar
Nahdlatul Ulama
(PBNU)
KH
Abdurrahman Wahid
(Gus
Dur) yang juga
pendiri
Partai
Kebangkitan Bangsa
(PKB),
Ketua Umum
DPP
Partai Amanat
Nasional (PAN) Amien
Rais,
dan Ketua Umum
DPP PDI
Perjuangan
Megawati Soekarnoputri
sepakat
untuk
menggalang kekuatan bersama untuk
menghadang kekuatan status
quo.
Kesepakatan itu tertuang dalam komunike
bersama yang
ditandatangani ketiga tokoh itu, Senin
(17/5), di Jakarta. Sedangkan
pernyataan komunike itu dibacakan Amien
Rais dan Gus Dur Selasa
dini hari di kediaman Ketua DPP PKB
Alwi Shihab di Jl Paso No 22,
Ciganjur. Megawati tidak dapat hadir
dalam jumpa pers tersebut
karena pagi ini dia harus melakukan
kunjungan kerja ke daerah.
Berikut ini "Pernyataan Kesepakatan
Bersama" yang ditandatangani
ketiga tokoh tersebut.
Menyongsong Pemilu Menuju Indonesia
Baru, terhitung mulai 19 Mei
1999 bangsa Indonesia memasuki masa
kampanye. Pemilu
merupakan suatu upaya demokratis dalam
mewujudkan kedaulatan
dan aspirasi rakyat.
Dalam transisi menuju demokrasi, yang
sedang dilaksanakan oleh
bangsa Indonesia, pemilu ini merupakan
tahapan krusial untuk
memulai babak baru dalam mewujudkan
sistem politik yang
demokratis, dan menghasilkan
pemerintahan yang bertanggung
jawab kepada rakyat Indonesia.
Kami penandatangan pernyataan ini
berasal dari kekuatan politik
yang berbeda dan memiliki pandangan
politik yang berbeda pula,
namun kami menegaskan kebersamaan dan
kesepakatan
pandangan sebagai berikut:
1. Kami mengingatkan kepada
seluruh bangsa Indonesia
bahwa proses reformasi belum
selesai. Kekuatan status quo
yang tidak ingin melihat perubahan
masih ingin terus
menghadang kekuatan kita. Kita
tidak boleh
membuang-buang waktu lagi dan
membiarkan kekuatan
tersebut mengulur waktu bagi
kepentingan sempit partai dan
golongannya. Karena itu, kami
menyatakan bersatu padu
dalam melanjutkan reformasi dan
menghadang kekuatan
anti-reformasi. Kami juga mengajak
segenap bangsa untuk
bersama-sama meneruskan reformasi
kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Seluruh komponen bangsa harus
bersama-sama menciptakan
Indonesia baru yang demokratis,
bertumpu pada kedaulatan
rakyat, menjamin kebebasan
politik, mengutamakan
kedaulatan hukum, dan menjamin
setiap warganya tanpa
diskriminasi.
2. Kami bertekad mewujudkan pemilu
dan sepenuhnya siap
berperan dalam pemilu yang
demokratis jujur, adil, dan tanpa
kekerasan. Dengan cara inilah,
pemilu tersebut akan
menghasilkan pemerintahan yang
legitimate dan berwibawa,
baik di mata rakyat pemilih maupun
dalam pandangan
masyarakat dunia. Secara sportif,
kami siap menerima hasil
pemilu yang demokratis.
3. Kami menyadari bahwa pemilu
yang demikian merupakan
tanggung jawab semua partai dan
pendukung reformasi.
Karena itu, kami menyerukan kepada
semua pihak untuk
bersama-sama kami mewujudkan
pemilu yang damai, tertib,
jujur, adil, dan tanpa kekerasan.
Seruan ini kami tujukan
kepada seluruh aktivis partai dan
pendukung kami, maupun
jajaran birokrasi dan aparat
keamanan di semua tingkatan,
serta kepada segenap bangsa
Indonesia.
4. Kami berkeyakinan bahwa Pemilu
1999 akan dapat
dijalankan dengan baik sehingga
pembentukan pemerintah
yang legitimate melalui cara yang
demokratis itu dapat
diwujudkan segera setelah
hasil-hasil pemilu disahkan. Maka
kami mendesak agar peresmian
anggota DPR/MPR serta
pemilihan presiden dan wakil
presiden dilakukan tiga bulan
setelah hasil akhir pemilu
ditetapkan. Kami siap sepenuhnya
untuk mewujudkan hal ini.
5. Dengan memohon pertolongan dan
kekuatan dari Tuhan
Yang Maha Esa, kami berketetapan
hati untuk menggalang
dukungan segenap bangsa dalam
melanjutkan reformasi,
melawan status quo, memenangkan
pemilu, dan membentuk
pemerintahan baru yang demokratis.
Dibahas sekjen
Usai membacakan pernyataan itu,
menjawab pertanyaan wartawan
tentang stembus accoord, Amien Rais
menyatakan bahwa soal-soal
yang lebih teknis, termasuk soal itu,
akan dibahas oleh ketiga
sekjen, yakni Sekjen PAN, Sekjen PKB,
dan Sekjen PDI
Perjuangan.
Di rumah Alwi Shihab, Ketua DPP PKB
itu, puluhan wartawan telah
menunggu kehadiran tiga tokoh itu sejak
selepas magrib dengan
harapan ketiganya dapat bertemu segera
setelah mengikuti acara
debat calon presiden di Mercantile
Club, Jakarta.
Sebelumnya, sempat diperoleh keterangan
bahwa pertemuan ketiga
tokoh itu akan berlangsung di kediaman
Megawati di Jl Kebagusan,
namun ternyata pertemuan itu
berlangsung di rumah Alwi Shihab.
Selepas pukul 24.00, Gus Dur tiba di
rumah Alwi, lalu sekitar lima
menit kemudian datang Amien Rais.
Setelah itu, wartawan
memperoleh informasi bahwa Megawati
tidak bisa ikut hadir.
Menurut Syaifullah Yusuf, caleg PDI
Perjuangan dari DKI Jakarta,
Megawati memang tidak bisa hadir,
tetapi Mega sudah menyetujui
seluruh isi komunike. Ketidakhadiran
itu, katanya, karena Megawati
Selasa pagi ada acara di daerah.
Namun dukungan terhadap komunike itu
sebelumnya sudah
dinyatakan Megawati di Palu, Senin
siang. Megawati mengharapkan
komunike bersama itu dapat
mengakomodasikan keinginan ketiga
partai untuk menyamakan persepsi dalam
rangka perubahan, untuk
menghadang status quo.
"Jika sekiranya dalam komunike bersama
itu memang ada keinginan
untuk menyamakan persepsi untuk
menghadang status quo, saya
akan siap melakukannya," ungkap
Megawati menjawab Kompas di
sela-sela kunjungannya ke Palu,
kemarin.
Di Lapangan Vatulemo Palu, PDI
Perjuangan melakukan konsolidasi
partai yang dihadiri tidak kurang
15.000 pendukung dan simpatisan
partai berlambang kepala banteng dalam
lingkaran itu.
(mba/drm/wis/bw/lam)
II.
Selasa, 18 Mei 1999
Koalisi PDI Perjuangan, PKB, PAN Bisa
Tumbangkan "Status Quo"
Jakarta, Kompas
Kesepakatan ke arah koalisi antara
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan, Partai Amanat Nasional
(PAN) dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) diharapkan akan menjadi
magnet atau poros yang
bisa menarik partai-partai proreformasi
lainnya untuk bergabung
melawan kekuatan status quo.
Koalisi antara PDI Perjuangan, PAN, dan
PKB saja diperkirakan
tidak akan mampu mencapai mayoritas
kursi di MPR karena masih
ada 200 anggota MPR yang diangkat dari
utusan daerah, utusan
golongan dan 38 kursi ABRI yang
sebagian akan memperkuat
barisan status quo.
Demikian dikemukakan pengamat politik
Heri Akhmadi, Dr Kusnanto
Anggoro, dan AS Hikam kepada Kompas di
Jakarta, Senin (17/5)
menanggapi lahirnya komunike bersama
tiga partai proreformasi dan
terpilihnya Habibie sebagai calon
presiden tunggal dari Golkar.
Hal senada juga dikemukakan secara
terpisah oleh pengamat politik
dari Universitas Gadjah Mada Ichlasul
Amal, Koordinator Gerakan
Keadilan dan Persatuan Bangsa Siswono
Yudohusodo, Ketua
Eksponen '66 Jawa Barat Thomas Sitepu,
dan Ketua DPP PAN
Sindhunata.
Heri Akhmadi dan Sindhunata
berpendapat, keputusan Golkar
memilih Habibie sebagai calon presiden
merupakan sesuatu yang
tidak perlu dikhawatirkan. Keputusan
itu justru sangat baik untuk
menunjukkan bahwa Habibie adalah bagian
utama kekuatan status
quo.
Hal itu akan membuat masyarakat lebih
mudah membedakan antara
Golkar dan Habibie yang condong ke
status quo, dengan kekuatan
tiga partai (PDI Perjuangan, PAN dan
PKB) yang mengarah ke masa
depan.
Habibie, kata Kusnanto, selama satu
tahun berkuasa tidak mampu
membuktikan dirinya sebagai pemimpin
reformatif karena berbagai
persoalan yang berkaitan dengan kolusi,
korupsi dan nepotisme
(KKN) tidak bisa diselesaikannya.
Komunike bersama PDI Perjuangan, PAN,
dan PKB, menurut
Akhmadi, akan sangat bermanfaat untuk
menambah dukungan
pemilih kepada ketiga partai itu,
karena dengan kerja sama itu akan
mampu menarik calon pemilih yang selama
ini ragu-ragu. Komunike
tersebut sekaligus akan membuat
perolehan suara Golkar bakal
jeblok di Jawa dan Bali. Satu-satunya
jalan yang dapat dipakai
Golkar untuk meraih dukungan di wilayah
ini hanyalah dengan
menyuap (politik uang).
Harapan serupa juga dilontarkan tiga
organisasi pemuda yang
bernaung di bawah PAN, PKB, PDI
Perjuangan di Jabar, yang
menyerukan tiga pucuk pimpinan mereka,
yakni Gus Dur, Amien
Rais, Megawati untuk bergabung
menyingkirkan kekuatan status
quo. "Tolong dengar suara kami, tolong
lihat kebersamaan kami,"
kata Cecep Kholiludin, Ketua Garda
Bangsa Jabar.
Utusan Golongan dan ABRI
Suara Utusan Golongan dan ABRI, lanjut
Akhmadi, akan
diperebutkan kedua kutub yang
berlawanan, yakni antara kekuatan
proreformasi dan status quo. Karena
ABRI memperoleh jatah kursi
10 persen di DPRD, paling tidak ABRI
akan memperoleh satu kursi
tambahan di setiap propinsi.
Berarti, jumlah kursi ABRI di MPR
paling tidak mencapai 65 suara.
Jumlah itu sama besarnya dengan utusan
golongan sebanyak 65
kursi. Dalam keadaan seperti ini
dikhawatirkan Habibie akan
melakukan politik uang untuk memperoleh
dukungan mayoritas di
MPR.
Kusnanto mengemukakan, sekalipun PDI
Perjuangan, PAN, dan
PKB berkoalisi, mereka tidak akan
mencapai separuh dari jumlah
kursi MPR. Golkar bagaimanapun masih
merupakan kekuatan
tangguh. Sejumlah partai kecil
kemungkinan besar akan memberikan
dukungan kepada Golkar dan Habibie
supaya mereka tidak hilang
dari peredaran.
Menurut dia, kesepakatan antara tiga
partai hanya akan menggeser
perimbangan antara partai status quo
dan pro-reformasi dengan tetap
memberikan peluang yang besar kepada
Habibie untuk menang
dalam pemilihan presiden. Karena itu,
masih diperlukan gelombang
reformasi tahap kedua dengan tekanan
publik terhadap Sidang
Umum MPR.
Keharusan sejarah
Pengamat politik LIPI, AS Hikam
mengatakan, koalisi menjadi
keharusan bagi partai pro-reformasi
untuk bisa memenangkan
pemilu. Sebab, untuk bisa mengalahkan
Golkar yang masih
menggunakan birokrasi dan politik uang,
diperlukan sebuah front
untuk bisa membendungnya. "Bukan soal
baik atau tidak, tetapi ini
keharusan sejarah," tegas Hikam.
Koalisi sebelum pemilu, menurut Hikam,
tidak harus diartikan
membagi kursi, tetapi lebih pada upaya
menggalang kerja sama di
lapangan. Koalisi riil baru dipikirkan
setelah jelas berapa kursi yang
diraih masing-masing partai.
"Kalau PAN, PKB dan PDI Perjuangan
sudah sepakat bekerja sama,
dia akan menjadi pimpinan di lapangan
untuk menyatakan sebagai
kekuatan pro-reformasi. Dengan begini
peluang Golkar
memanfaatkan birokrasi dan politik uang
makin sempit," tegasnya.
Kerja sama semacam itu, tegas Hikam,
akan lebih meyakinkan para
pemilih yang pro-reformasi dalam
menentukan pilihannya dan akan
menarik partai kecil yang pro-reformasi
untuk bergabung. "Kerja
sama seperti itu, menjadi sarana paling
efektif membendung Golkar,"
ujarnya.
Tak terdongkrak
Prof Dr Ichlasul Amal MA menilai,
pencalonan Habibie sebagai calon
presiden tunggal oleh Partai Golkar
sama sekali tidak akan
menaikkan atau mendongkrak dukungan
suara bagi Golkar. Sebab,
lapisan masyarakat bawah pada umumnya
tidak memiliki hubungan
emosional dengan Golkar maupun pimpinan
Golkar, kecuali
kebutuhan untuk memproteksi posisi
mereka.
Menurut dia, Golkar saat ini memang
dalam posisi yang sangat sulit.
Dan Habibie merupakan pilihan the best
among the worst (terbaik di
antara yang terburuk-Red). Karenanya,
Ichlasul sependapat, pada
sisa pemerintahannya, Habibie harus
bisa menunjukkan bahwa dia
betul-betul figur hasil reformasi, dan
bukan kontinuitas figur Soeharto.
Komentar senada dikemukakan Siswono
Yudohusodo. Dikatakan,
berbagai keterpurukan selama ini sudah
lebih dari cukup untuk
menunjukkan betapa pentingnya
pergantian kekuasaan politik dari
Golkar dan ABRI kepada penguasa politik
lainnya. Keinginan Golkar
untuk tetap berkuasa, merupakan
cerminan budaya politik yang
buruk, tidak memberikan pendidikan
politik yang sehat. Golkar
sebaiknya menempatkan diri sebagai
oposisi untuk tampil kembali.
Pencalonan BJ Habibie, katanya,
merupakan langkah politik yang
tidak edukatif dan tidak bijaksana,
karena masih banyak pemimpin di
negara ini yang cukup baik memimpin
negara ini.
Ketua Eksponen '66 Jawa Barat, Thomas
Sitepu di Bandung, Minggu
malam, mengatakan, penunjukan Habibie
sebagai calon presiden
dari Partai Golkar masih meniru pola
Orde Baru, di mana sosok
presiden yang berkuasa dicalonkan
kembali tanpa alternatif
pendamping.
Dengan rasa prihatin, tokoh eksponen
'66 Jabar itu menilai, cara-cara
Golkar sudah mengkhianati semangat
reformasi yang diperjuangkan
rakyat dan mahasiswa selama ini. "Nyawa
dan pengorbanan
mahasiswa bakal sia-sia, jika
pencalonan tunggal itu tidak digugat,"
katanya.
Sementara Emil Salim, Senin, di
Jakarta, menilai, pencalonan
Jenderal TNI Wiranto sebagai wakil
presiden cenderung mengundang
ketidaknetralan ABRI terhadap parpol
lain.
Menurut Emil, Wiranto adalah pimpinan
tertinggi angkatan
bersenjata, sehingga tetap ada
pengaruhnya ke bawah jika
dicalonkan partai tertentu. Anggota TNI
memang tidak boleh memilih,
namun keadaan anggota TNI di daerah dan
masyarakat bisa
memberikan pengaruh kepada para pemilih
untuk melaksanakan
pilihan yang paling menguntungkan
pimpinannya.
(wis/mba/hrd/nar/tri/ika/yul/kor/hers/lam)
