Sebetulnya dibilang penuh ide juga tidak betul juga. Bagaimana mungkin
sampai nomor deposito dari Ghalib dan istri tersebar ke seluruh dunia
(via email) memang sungguh memprihatinkan.
Bagaimana mungkin rahasia bank dapat dibuka sedemikian mudahnya?
Coba bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan semacam BPKP dan
BPK memeriksa bank, apakah sanggup menembus otorisasi bank atas
kerahasiaan nasabah? Pasti tidak dapat.... (kecuali kalo terlibat kejahatan,
secara formal lho). Dengan demikian, Pinca Bank Lippo Melawai memang
telah lalai, dan mungkin karirnya sebentar lagi akan selesai. Dengan
munculnya skandal ini Bank Lippo akan makin parah nama baiknya.
Dalam skala luas, si pembocor tabungan deposito mengancam nama baik
perbankan Indonesia secara keseluruhan, dan Bank Lippo pada khususnya.
Saya rasa baik pejabat dan pengusaha kakap akan makin takut dengan
kondisi perbankan di Indonesia. Dengan kata lain jumlah $100 billiun yang
diparkir di LN akan membengkak, dan kondisi perekonomian Indonesia
makin terpuruk....
Issue lain yang dapat diangkat adalah si penyetor deposito. Dengan mengetahui
nomor deposito mestinya dapat dilacak siapa penyetornya, dengan asumsi
dana deposito tidak disetor oleh Ghalib sendiri. Bila memang niat, dapat dilacak
dana siapa yang berkurang secara mencolok. Kalau di film-film detektif kan
mudah ya.... Ndak tahu kalau di Indonesia.
Eh iya..... ternyata dana tsb terdiri dari giro, tabungan, dan deposito...
Tabungan aja jadi gampang diacak-acak gitu...? Herannya nomor PIN
ndak sekalian disebarin.... Lumayan kali aje ane bisa ikut ngembat.....
Sebentar lagi budaya simpan uang di bawah bantal akan populer lagi.
Tuh, bagi nyang punya deposito di Lippo mending buruan dipindahin....
'------------
Blucer Rajagukguk wrote:
> Ghalib memang bisa ditafsirkan sebagai bukan orang tetapi perusahaan
> sehingga diperlukan klarifikasi dan financial audit. Begitu hebatnya ide
> Ghalib sampai membawa-bawa siri dan memberikan julukan binatang kepada
> bung teten. Ekh, dibalik pintu rupanya Ghalib menuntut Kepala Cabang
> Bank Lippo-Melawai Sihdianto, katanya tukang perbankan ini buka rahasia
> bank. Betul-betul penuh ide.
> Dewi Fortuna selaku penasehat dekat Habibie terang-terangan ingin agar
> Ghalib dengan jiwa besar (malu dikitlah) untuk mundur dan mengurangi
> beban Habibie. Analisa saya yang kampungan kelihatan Habibie sendiri
> tidak sanggup menurunkan Ghalib yang nota bene adalah tembok terakhir
> dari kekuatan Soeharto agar harta beliau dan anaknya tidak dipreteli
> terlalu cepat. Akh kasihan Habibie? Ternyata pintar diaeronatik, masih
> bisa dikencingi dipolitik.
> Sekali lagi Pak Harto tidak salah pilih. Memang Ghalib manusia yang
> penuh ide atau memang dia boneka yang amat patuh??
>
> Sabtu, 12 Juni 1999
>
> Presiden Habibie Pertahankan Ghalib
> - Hanya Klarifikasi dan Audit
>
> Jakarta, Kompas
>
> Presiden BJ Habibie memutuskan untuk
> tetap mempertahankan
> Letjen TNI AM Ghalib sebagai Jaksa
> Agung Republik Indonesia dan
> menugaskan Menko Pengawasan dan
> Pembangunan/ Penertiban
> Aparatur Negara Hartarto memanggil
> Ghalib untuk melakukan
> klarifikasi. Juga diputuskan untuk
> mengaudit kekayaan Ghalib
> dengan menggunakan akuntan publik yang
> besar dan independen,
> bukan akuntan dari Badan Pengawas
> Keuangan dan Pembangunan
> (BPKP). Demikian disampaikan
> Mensesneg/Menkeh Muladi kepada
> wartawan usai diterima Presiden BJ
> Habibie di Bina Graha, Jakarta,
> Jumat (11/6) sore. Ketua DPP Golkar
> Marzuki Darusman dan Ketua
> DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
> Abdul Hakim Garuda
> Nusantara secara terpisah kepada Kompas
> mempertanyakan
> penggunaan terminologi "audit" dan
> "klarifikasi" yang tak dikenal
> dalam khazanah hukum.
>
> Marzuki mengatakan, dari sisi opini
> publik posisi Habibie sebagai
> calon presiden semakin disulitkan
> dengan keputusan Habibie dalam
> kasus Ghalib itu. Meski dari segi
> kemungkinan, Habibie tetap bisa
> menjadi presiden. Marzuki juga melihat
> Habibie tidak dalam posisi
> untuk memberhentikan Ghalib.
> "Berdasarkan rasa kepatutan
> seharusnya Ghalib mengundurkan diri,"
> ucap Marzuki.
>
> Sementara Abdul Hakim menilai keputusan
> Habibie untuk mengaudit
> rekening Ghalib menunjukkan keputusan
> yang diskriminatif. "Kalau
> ada bankir yang disangka korupsi ia
> diperiksa Gedung Bulat
> Kejaksaan Agung, sementara jika Jaksa
> Agung disangka korupsi, ia
> hanya diaudit dan diklarifikasi," kata
> Abdul Hakim.
>
> Di forum lain, Jaksa Agung AM Ghalib
> kepada pers, mengatakan,
> sekarang, ia mengurangi berbicara.
> "Kita kurangi berbicara, silakan
> dengan Humas," elaknya. Ketika ditanya
> bagaimana perasaannya
> sekarang, Ghalib mengatakan,
> "Alhamdulillah, saya masih sehat
> walafiat," katanya.
>
> Punya hak
>
> Menurut Muladi, semua pihak harus
> menghormati asas praduga tak
> bersalah dan perlindungan hukum dan
> HAM. "Baik HAM-nya Teten
> (ICW-Red), maupun HAM-nya Pak Ghalib,
> termasuk perlindungan
> hukumnya. Sama-sama punya hak sebagai
> warga negara yang
> baik," jelas menteri.
>
> Muladi mengatakan, Presiden Habibie
> menjamin tidak akan ada teror
> maupun intimidasi. Namun, sebaliknya,
> Ghalib juga harus diberi hak
> yang layak, yaitu hak perlindungan, hak
> membela diri dan klarifikasi.
>
> Untuk melakukan audit, menurut Muladi,
> pemerintah akan
> menggunakan lembaga independen, meski
> pemerintah tetap
> melakukannya dalam konteks
> institusionalisasi. Dalam arti, pertama
> menggunakan Menko Wasbang/PAN untuk
> memanggil Andi Ghalib,
> dan itu akan dilakukan Senin lusa, di
> kantor Menko Wasbang.
>
> Tentang pemanggilan hari Senin itu,
> Muladi mengatakan, "Karena
> bendahara PGSI Tahir sekarang di luar
> negeri, akan datang hari
> Minggu. Jadi Senin baru bisa ketemu.
> Bendahara itu nanti sangat
> menentukan. Kita harus obyektif dan
> jujurlah."
>
> Akuntan publik
>
> independen
>
> Proses selanjutnya, lanjut Muladi,
> yaitu audit menggunakan akuntan
> publik independen, bersifat
> multinasional dan besar. Pemerintah
> belum memutuskan akuntan yang mana.
> Diharapkan, hal itu bisa
> benar-benar memberikan gambaran lebih
> obyektif tentang apa
> sebenarnya yang terjadi dengan seluruh
> rekening Ghalib.
>
> Semula, pemerintah memutuskan juga
> menyertakan BPKP dalam
> pelaksanaan audit kekayaan AM Ghalib.
> Namun, usul itu kemudian
> ditolak. "Kalau menggunakan BPKP nanti
> ada kesan pemerintah
> berpihak. Karena itu usul BPKP kita
> tolak," jelas Muladi.
>
> Diharapkan, usai klarifikasi yang
> diharapkan selesai dalam waktu
> satu minggu dan hasilnya akan diumumkan
> kepada masyarakat
> secara terbuka. Menyinggung posisi
> Ghalib di saat audit, ia
> menegaskan, "Saya kira Pak Ghalib tetap
> Jaksa Agung, tidak
> apa-apa. Namun kalau nanti berperkara,
> ya, kita pertimbangkan lagi."
>
> Sebagai praktisi hukum Abdul Hakim
> mengaku tidak mengetahui
> langkah Habibie melakukan audit
> keuangan milik Ghalib yang
> disangka korupsi. "Financial audit 'kan
> hanya menunjukkan lalu
> lintas keuangan. Yang harus dilakukan
> adalah legal audit dan ethical
> audit," kata Abdul Hakim.
>
> Lalu lintas keuangan di rekening Ghalib
> harus bisa diketahui dari
> mana uang itu berasal. "Kalau itu
> berasal dari pengusaha dalam
> posisi apa pengusaha itu kok memberi
> uang. Sah tidak pemberian
> uang itu secara hukum. Itu yang harus
> diteliti," kata Abdul Hakim.
>
> Kemunduran
>
> Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Harta
> Negara (Gempita) Dr Albert
> Hasibuan mengatakan, keputusan Habibie
> yang hanya mengaudit
> rekening atas Ghalib merupakan
> kemunduran. Seharusnya Ghalib
> dibebastugaskan dari jabatannya, agar
> proses hukum berjalan tanpa
> membebani pemerintahan.
>
> Gerakan Reformasi Nasional (GRN) dan
> Barisan Nasional (Barnas)
> dalam pernyataan bersamanya, mendesak
> Habibie
> membebastugaskan Ghalib, demi nama baik
> dan kehormatan
> pemerintah beserta seluruh rakyat
> Indonesia. Pembebastugasan itu
> paling tidak dilakukan untuk sementara
> waktu sampai kasusnya
> dijernihkan. Pernyataan ini
> ditandatangani oleh Ketua Presidium
> GRN Prof Dr Soebroto dan ketua Harian
> GRN Hariadi Dharmawan,
> serta Ketua Presidium Barnas Kemal
> Idris.
>
> Di Yogyakarta, sebanyak 16 orang
> mewakili lembaga penegak
> hukum, praktisi dan akademisi bidang
> hukum yang menamakan diri
> Masyarakat Hukum Yogyakarta secara
> serentak menuntut Ghalib
> dengan jiwa besar mengundurkan diri.
> Bila Ghalib tak bersedia
> mundur, para pakar hukum menuntut
> Habibie memberhentikannya
> atau menonaktifkan sementara. Tuntutan
> serupa juga disampaikan
> Sekjen Persatuan Sarjana Hukum
> (Persahi) Teras Narang.
>
> Diperiksa
>
> Kepala Cabang Bank Lippo-Melawai
> Sihdianto, Sabtu ini, dipanggil
> Ditserse Polda Metro Jaya. Ia diperiksa
> sebagai saksi terkait dengan
> pengaduan Jaksa Agung AM Ghalib,
> terutama menyangkut
> pembocoran rahasia bank. Namun dalam
> panggilan itu tidak
> disebutkan siapa tersangka dalam kasus
> tersebut.
>
> Penasihat hukum Sihdianto, Panji
> Prasetyo, menyatakan, kliennya
> siap memberi keterangan kepada Polda
> Metro Jaya. "Karena merasa
> tidak membocorkan rahasia bank, dia
> siap memberikan keterangan,"
> ujarnya.
>
> Selain dipanggil Polda Metro Jaya,
> lanjut Panji, Bank Indonesia (BI)
> dan Kejagung sudah mendatangi Bank
> Lippo cabang Melawai.
> Mereka juga menanyakan mengenai
> kebocoran rahasia bank. Namun
> belum ada kesimpulan apa pun dari
> pemeriksaan tersebut.
>
> Siap diaudit
>
> Jaksa Agung AM Ghalib melalui Kepala
> Humas Kejaksaan Agung RJ
> Soehandoyo mengatakan, Jaksa Agung AM
> Ghalib menyatakan siap
> untuk diaudit. Ketika ditanya rekening
> apa yang akan diaudit,
> menurut Soehandoyo, Ghalib tidak
> menjelaskan sampai ke arah itu.
>
> Sementara Pembela Kesatuan Tanah Air
> (Pekat), Jumat sekitar
> pukul 15.00, berunjuk rasa di depan
> pintu gerbang bagian belakang
> Kejagung. Dalam aksinya, mereka memberi
> dukungan kepada Jaksa
> Agung dan meminta Kejagung mengusut
> tuntas dugaan KKN.
>
> Pembantu dekat Presiden Habibie, Dewi
> Fortuna Anwar secara
> pribadi mengemukakan, salah satu aspek
> dari masalah Jaksa Agung
> AM Ghalib adalah soal etika. Katanya,
> Ghalib adalah bagian dari
> suatu organisasi, yakni Kabinet
> Reformasi Pembangunan. Sorotan
> terhadap dirinya dan keinginan agar dia
> mundur dari jabatannya
> sangat keras. "Kalau mencontoh negara
> lain misalnya di Jepang,
> maka bila Jaksa Agung ini ingin
> meringankan beban organisasi dan
> pimpinnya, maka ia mundur. Namun
> mungkin di Indonesia lain," ujar
> Dewi dalam pembicaraan lewat telepon di
> Jakarta, Jumat malam.
>
> Dewi juga melukiskan tugas Habibie yang
> selain berat juga
> berkejaran dengan waktu, yaitu
> menghadapi SU MPR. Untuk
> memberi pertanggungjawaban kepada MPR
> nanti, Habibie antara lain
> harus menyelesaikan masalah
> pemberantasan KKN, terutama kasus
> mantan Presiden Soeharto. Kini, beban
> berat tugas Habibie itu
> dibayangi masalah salah satu anak
> buahnya. Maka dari segi etika
> organisasi, anak buah seharusnya bisa
> mengurangi beban itu dengan
> cara mundur demi citra kabinet ini.
> (Tim Kompas)
--
Salam,
Jaya
--> I disapprove of what you say, but I will
defend to death your right to say it. - Voltaire
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
