Kalau berita dari Siar ini benar, saya sebagai warga negara Indonesia
dan rakyat biasa benar-benar menyesalkan sikap beberapa pemimpin bangsa
Indonesia yang disebutkan di bawah ini.
Jelas sekali bahwa mereka tidak memiliki sikap ksatria, jujur, dan
bijaksana. Betapa tidak, suara rakyat banyak begitu saja diabaikan,
tidak diakui keberadaannya. Kalau memang rakyat banyak memilih Megawati
sebagai presiden, ya mestinya yang lain mensupport dong, bukan malah
menjegal. Sekali lagi, dengan mayoritas suara yang diperoleh PDIP dari
pemilu, khan artinya masyarakat banyak mempercayai PDIP untuk tampil
berkiprah dalam kepemimpinan negara ini. Tuty Alawiyah dan Ahmad
Tirtosudiro telah menunjukkan kedangkalannya dalam berpikir, dengan
mengalihkan proses demokrasi ke isu agama. Inikah yang disebut sebagai
pemimpin bangsa?
Salam,
Budi Haryanto
(seorang rakyat biasa yang juga muslim)
Alexander Lumbantobing wrote:
>
> TAK ADA PROTES SAAT DULU TUTUT DICALONKAN JADI PRESIDEN
>
> JAKARTA (SiaR, 16/6/99), Upaya menjegal Ketua Umum DPP PDI
> Perjuangan Megawati Soekarnoputri makin gencar. Di Jawa Timur, para calon
> legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditawari Rp 3 milyar
> hingga Rp 5 milyar asal tak memilih Megawati Soekarnoputri jadi Presiden RI
> mendatang di Sidang Umum MPR. Ketua DPW PKB, Choirul Anam membenarkan ada
> pihak yang belum diketahui bekerja untuk siapa berusaha menyuap caleg-caleg
> PKB di Jawa Timur.
>
> "Saya yang pegang Rp 100 juta saja belum pernah, ya akan semaput
> kalau tak kuat ditawari uang sebesar itu," ujar Anam. Namun, untuk mengatasi
> uapa suap ini, PKB akan membai'at caleg-calegnya sebelum masuk ke Gedung MPR.
>
> Penjegalan terhadap Mega memang tak berhenti. Setelah jelas-jelas
> PDI Perjuangan akan memenangkan pemilihan umum kali ini, pernyataan
> kontradiktif justru dikeluarkan Menteri Peranan Wanita Tuty Alawiyah yang
> menolak Megawati tampil sebagai pemimpin bangsa. Padahal seharusnya, Tuty
> dalam kapasitasnya sebagai menteri yang ditugasi memajukan peranan wanita,
> mendukung pencalonan Megawati.
>
> Setelah Tuty, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Partai
> Persatuan Pembangunan (PPP) juga menolak Megawati karena ia perempuan dan
> menolak presiden non Muslim.
>
> "Kemenangan itu berbahaya, karena mayoritas caleg PDI Perjuangan
> adalah non-muslim. PDI Perjuangan menang, kami harus mengakuinya. Tetapi itu
> kami akui berbahaya bagi aspirasi mayoriotas warga negara," ujar Achmad
> Tirtosudiro, Ketua Harian ICMI.
>
> PPP menyatakan bersedia berkoalisi dengan semua partai tanpa
> memandang latar belakang. Namun syaratnya partai tersebut tidak mendukung
> pencalonan presiden perempuan atau presiden nonmuslim. Ketua Umum PPP
> Hamzah Haz menyatakan, partainya keberatan tehadap pencalonan presiden
> perempuan. PPP akan mendukung sistem 1 orang 1 suara dengan kesamaan tujuan
> untuk mencalonkan presiden laki-laki muslim.
>
> Penolakan calon presiden wanita dengan argumen agama ini dinilai
> banyak
> pihak hanya merupakan taktik politik saja ketimbang murni problem agama.
> Masalahnya, dulu ketika Ny Siti Hardiyanti Rukmana, anak perempuan Soeharto
> dicalonkan menjadi presiden untuk menggantikan ayahnya, tak satupun
> organisasi yang menentangnya, apalagi mengkaitkannya dengan larangan agama.
>
> Larangan terhadap perempuan untuk jadi pemimpin ini pernah ditentang
> Guru Besar Ilmu Hadist, Universitas Al Azhar, Kairo Prof Dr Mahmoud Shafi'e
> Al-Hekam kepada Lembaga Kantor Berita Nasional, Antara. Menurutnya, jika
> akhlak dan kredibilitas seorang wanita di suatu negara diakui oleh segala
> lapisan masyarakat untuk duduk sebagai presiden maka tak ada alasan untuk
> mengharam- kannya.
>
> Pendapat serupa juga dikemukakan Prof Dr Nadia Abdel Hamid, seorang
> guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo yang kebetulan juga wanita.
>
> "Selama ini kita memang terjebak pada masalah beda pendapat soal
> boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin negara," ujarnya. "Tapi
> kenyataannya, kebanyakan pemimpin laki-laki juga tidak becus memimpin
> negara," tandasnya. Menurut Prof Nadia, tidak ada nash sharih atau qath'I
> (dalil definitif) baik di Al Qur'an atau pun Al Hadist yang tegas
> membolehkan atau pun mengharamkan wanita jadi pemimpin negara. Ada pun ayat
> Al Qur'an yang berbunyi: Al-Rijalu Qawwamuna 'Alan Nisa (kaum lelaki jadi
> pemimpin bagi kaum wanita), para ulama tersebut sependapat ayat ini
> berbicara masalah rumah tangga bukan soal kepemimpinan politik.
>
> "Jadi kurang tepat bila ayat ini dikaitkan dengan masalah
> kekepemimpinan negara. Kita kerap terjebak pada pemahaman nash-nash Al
> Qur'an dan Hadist secara sepotong-potong," kata Prof Al-Hekam.***
