Anda benar....
Tapi sebaiknya sih kalau menjadi Pejabat, risikonya
adalah seperti itu. Berbuatlah yang 'anggun', misalnya
membuat sanggahan resmi, atau menuntut si Wartawan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Gampang kan, dan itu lebih terhormat serta tidak
terkesan kampungan. Wong namanya saja 'Pejabat'.
Salam,
bRidWaN
----------------------------------------------
At 11:46 AM 6/23/99 EDT, Ramadhan Pohan wrote:
>In a message dated 6/23/99 3:08:53 PM !!!First Boot!!!,
>[EMAIL PROTECTED] writes:
>
><<
> Tapi pake syarat ya, jangan berkelakuan seperti Menteri
> perindag, marah-marah dengan wartawan didepan umum....
> Padahal jelas ada lembaga untuk menyanggah..
> >>
>
>Kalau wartawan dimarah-marahi di depan umum, itu biasa. Tak ada yang kebal di
>jaman reformasi ini. Semua dapat jatah yang sama. Bahkan termasuk juga:
>maling, pegawai negeri koruptor, pejabat kampungan, WTS (wartawan tanpa
>suratkabar), wartawan angpao, mahasiswa anti-buku--- semua wajib didemo,
>dikata-katai.
>
>Selain itu, wartawan sering juga mempermalukan orang di depan umum dan
>terutama di medianya.
>Jadi, menurut saya, yang masalah bukan: soal marah-marah itu.
>
>Kalau kasus Menperindag Ramelan di atas, saya nggak tahu persis kasusnya.
>Kemarin saya baca di Jawa Pos (edisi Rabu), doi 'berantem' sama wartawan
>Tempo. Tetapi disebutkan wartawan Tempo itu juga menuding-nuding Ramelan.
>Sepintas, jika sama-sama memarahi dan tuding-menuding-- tak ada yang anehlah.
>
>Ramelan bisa otoriter
>Soeharto pernah otoriter
>wartawan sering otoriter
>
>Itu artinya mereka semua manusia:-)
>
>salam,
>ramadhan pohan
>(penyimak pinggiran)
>
>
