-----Original Message----- From: zUlFaN K <[EMAIL PROTECTED]> To: _ ACI/SCI <[EMAIL PROTECTED] .edu> Date: Thursday, June 24, 1999 1:26 AM Subject: [Sabil] SEJUMLAH USTADZ MENGAKU DIANIAYA SATGAS PDI-P 24 Jun 1999 Sejumlah Ustadz Mengaku Dianiaya Satgas PDI-P JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin meminta kepada umat Islam agar mampu mengendalikan diri. Permintaan itu berkaitan dengan pengaduan sejumlah ustadz (guru agama) ke MUI sehari sebelumnya. Mereka mengaku telah diculik dan dianiaya oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan satgas PDI-P menjelang pemungutan suara lalu. ''Kita meminta agar mereka (yang datang ke MUI) bisa menahan diri dan menyerahkan masalah itu ke pihak kepolisian dan jalur hukum. Jika ada unsur pemilunya, kita laporkan ke Panwaslu,'' jelas Sekretaris Umum MUI Pusat Nazri Adlani kepada wartawan di Jakarta kemarin. Pada hari yang sama, MUI juga dikunjungi sekitar 30 orang dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). Mereka menyatakan siap melakukan pembelaan terhadap tindakan yang dinilai menghina umat Islam. Selasa (22/6) lalu sejumlah ustadz dan pemuda dari Jakarta Utara mendatangi kantor MUI. Mereka mengaku menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang mengaku satgas PDI-P, karena telah membagikan seruan resmi MUI yang melarang memilih partai yang calegnya banyak non-Muslim. Atas pengaduan itu, MUI Pusat melalui Sekum Nazri Adlani meminta semua pihak tidak melakukan hakim sendiri. Menurut Muhtar Beni Biki, wakil dari pemuda yang melapor itu, penganiayaan terhadap 16 ustadz dan pemuda itu terjadi setelah shalat Jumat tanggal 4 Juni, tiga hari sebelum pemungutan suara. Satgas PDI-P mengangkut lalu menganiaya ustadz dan pemuda yang telah menyebarkan seruan ulama yang berisi imbauan kepada umat Islam agar tidak memilih partai yang calegnya banyak non-Muslim. Ke-16 korban penganiayaan satgas PDI-P ini, menurut Muhtar, diculik dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang diculik di rumahnya dan ada yang dicegat di jalanan. Muhtar mengatakan setelah dianiaya, para ustadz dan pemuda itu lalu diserahkan ke Polres Metro Jakut yang tak bisa berbuat apa-apa. ''Mereka ada yang disundut rokok, dipukuli, diintimidasi, dan dianiaya. Bahkan, sampai sekarang para korban dan keluarganya masih trauma akibat sering menerima teror,'' katanya. Menurut dia, tindakan satgas PDI-P sudah keterlaluan. ''Mereka mengaku sebagai partai yang demokratis, tapi mengapa main hakim sendiri. Padahal, itu bukan selebaran gelap, tapi sikap umat Islam yang ingin menindaklanjuti seruan dari MUI. Seruan tersebut juga tidak dibagikan di sembarang tempat, tapi di masjid-masjid, mushala, dan rumah warga.'' Salah seorang korban, Muh Nurjaya (28), mengatakan bahwa seruan itu dibawanya dari Masjid Al-Husna Tanjung Priok, dan akan dibagikan di Masjid Nurul Iman, Rorotan, Jakut. Seusai shalat Jumat, seruan itu sempat dibacakan di Masjid Nurul Iman oleh Suparno (salah seorang ustadz). Tapi, setelah membacakan seruan itu Suparno 'ditangkap' dan diinterogasi soal selebaran tersebut. Karena selebaran itu diperoleh dari Nurjaya, selanjutnya warga Semper Timur ini pun menjadi incaran satgas PDI-P. Nurjaya 'diciduk' satgas PDI-P Sabtu (5/6). ''Saya sempat diintimidasi dan dituduh sebagai provokator. Selanjutnya saya digiring ke Polres Jakut,'' tutur pria berperawakan kecil ini. Di Kantor Polres Metro Jakut ternyata Nurjaya tidak seorang diri. Ada 15 orang lainnya yang 'ditangkap' satgas PDI-P karena kasus yang sama. Tapi, delapan orang sempat mendekam semalam dalam tahanan, tutur Nurjaya meyakinkan. Kondisi mereka umumnya babak belur. Bahkan, tambahnya, salah seorang korban yang bernama Saiful, warga Kebantenan, Cilincing, sekujur tubuhnya penuh darah. Selain melaporkan tentang penganiayaan itu, mereka juga menyayangkan sikap aparat. Menurut laporan para ustadz tersebut, hingga kini mereka dikenakan wajib lapor oleh Polres Jakarta Utara. Padahal, masih menurut laporan mereka, seruan yang mereka sebarkan adalah resmi dari lembaga tertinggi ulama Indonesia. Sekum MUI Pusat Drs Nazri Adlani yang menerima delegasi tersebut menyatakan prihatin atas terjadinya peristiwa penganiayaan itu. Atas kasus penculikan itu, Majelis Ulama Indonesia mengimbau semua pihak tidak main 'hakim sendiri' atau melakukan 'tindakan liar' berupa penculikan terhadap para ulama dan kiai. ''Jika tindakan demikian itu diteruskan, jangan merasa kaget ada pihak lain hendak melakukan pembalasan,'' kata Nazri Adlani, seraya meminta agar umat Islam mengendalikan diri dan tidak melakukan pembalasan serta menyerahkan masalah itu kepada pihak yang berwenang, termasuk Panwaslu. Imbauan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH Shiddiq Amien. Menurutnya, penganiayaan oleh satgas PDI-P terhadap ustadz yang menyebarkan seruan MUI adalah tidak pada tempatnya. ''Kalau memang tidak sepakat dengan isi seruan tersebut, kenapa tidak langsung datang ke MUI dan berargumen di sana?'' tukas KH Shiddiq Amien kepada Republika kemarin. Ia mengingatkan kasus penganiayaan terhadap ustadz sangat potensial memicu kemarahan umat. ''Ingat, sewaktu ulama di Tasikmalaya ditempeleng aparat, amuk massa merembet ke sektor lain,'' kata Shiddiq mengingatkan kasus kerusuhan di Tasikmalaya 1997 lalu. Apalagi, lanjutnya, kasus penganiayaan terhadap ulama ini tidak hanya terjadi di Jabotabek. Shiddiq menegaskan kasus serupa terjadi di Bandung, Lembang, Ciparay Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya. Di Tasimalaya, ujarnya, 12 ulama dianiaya tapi untungnya aparat tanggap dan mengamankan penganiaya. Sedangkan di Bandung, pemuda yang menyebarkan seruan tersebut ditangkap dan digebuki, tepatnya pada masa kampanye. ''Tapi di Lembang belum selesai karena pihak satgas PDI-P ngotot,'' katanya. Menurut Shiddiq, sebuah kesalahan besar apabila pihak yang menyebarluaskan seruan tersebut dinilai menyebarkan selebaran gelap dan fitnah. ''Ini kan hanya seruan moral dari MUI dan 47 ormas. Dalam ajaran Islam, dakwah itu tidak hanya bisa dilakukan ulama,'' tegasnya. Ia menganggap penyebarluasan seruan tersebut sah-sah saja, apalagi kepemilikan media massa sendiri belum merata. ''Aparat keamanan harus tegas dalam hal ini, begitu juga pimpinan parpol dan media massa, jangan sampai menunggu kekecewaan mengakumulatif,'' jelas Shiddiq. Ia mengaku khawatir kasus SARA akan kembali terjadi. ''Pimpinan parpol juga harus proaktif, jangan lepas tangan melihat massanya berperilaku demikian,'' tambah Shiddiq. Ia kemudian mengutip sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemilih atau pengikut merupakan cerminan dari kualitas pemimpinnya. Di masa keterbukaan seperti ini, Shiddiq menegaskan yang terbaik dilakukan adalah adu otak bukan adu otot. ( sumber republika ) ------------------------------------------------------------------------ Make the News Come to you! FREE email newsletters sent directly to your in-box USAToday, Forbes, Wired, and more. Sign-up NOW! http://clickhere.egroups.com/click/316 eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/sabili http://www.egroups.com - Simplifying group communications
