Akur akur aja deh

yuni

Ramadhan Pohan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Tarigan: Buatan Manusia, UUD Bisa Diubah

Wanhankamnas Keluarkan Kriteria Calon Presiden

Jakarta, JP.-

Gerakan reformasi memperoleh dorongan yang sangat berarti. Kemarin, Dewan 
Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang dikenal sebagai lembaga 
think-tank pemerintah, dalam sidangnya, memutuskan bahwa UUD 1945 boleh saja 
diubah.

Salah satu alasannya, UUD itu buatan manusia dan tidak perlu ada sakralisasi 
terhadapnya. "Apalagi, waktu pembuatannya buru-buru," ujar Sekjen 
Wanhankamnas Letjen TNI Arifin Tarigan seusai sidang di Bina Graha, kemarin.

Menurut Tarigan, perubahan UUD �45 itu tidak haram. Sebab, UUD �45 itu 
bersifat ringkas dan supel sehingga perlu mengikuti dinamika masyarakat 
nasional maupun internasional. Diakui, sesuai perkembangan keadaan, 
bagian-bagian UUD �45 sudah banyak yang tidak sesuai sehingga perlu 
diperhatikan untuk bisa diubah.

Juga dijelaskan, kedudukan UUD secara de facto sudah diakui sejak 1945. Tapi, 
secara de jure MPR belum pernah menetapkan, sesuai pasal 3 UUD �45. Tarigan 
menyebut, sejauh ini ada tiga versi UUD �45. Pertama, versi BPUPKI. Kedua, 
versi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu, yang ketiga adalah versi penataran 
P4 dari BP7. 

Menurut dia, tiga versi tersebut berbeda, dan belum pernah ditetapkan oleh 
MPR mana versi yang baku. "Nah, ini kita harapkan nanti. Kita sarankanlah 
agar di MPR nanti ditetapkan dulu mana yang kita anut," papar Tarigan.

Menyinggung kuatnya aspirasi bagi amandemen UUD 1945, Tarigan mengatakan 
bahwa keinginan ke arah itu memang kuat. Tetapi, ia mengingatkan, seharusnya 
perubahan itu melalui pendekatan evolusi yang dipercepat (accelerated 
evolution).

Selain memperbolehkan amandemen UUD �45, Wanhankamnas memutuskan bahwa setiap 
calon presiden, wakil presiden, bersedia memberikan biodatanya secara 
lengkap. Dengan begitu, setiap calon bersedia benar-benar plus-minusnya 
diketahui rakyat. "Itu penting agar rakyat tahu, siapa sebenarnya calon 
presiden itu. Ini yang kita harapkan," ujar Tarigan.

Dengan biodata itu pula, lanjut dia, identitas dan riwayat calon presiden 
harus jelas. "Ini perlu agar mekanisme pemilihannya transparan dan 
benar-benar aspiratif." 

Pada masyarakat yang demokratis, sambung Tarigan, hampir mustahil kriteria 
capres ditentukan secara rinci dan dilembagakan secara permanen oleh 
pemerintah. Pemerintah, selaku fasilitator kehidupan nasional, hanya dapat 
menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat agar mereka dapat menggunakan 
haknya.

"Jadi, dalam hal ini, seseorang yang dicalonkan harus bersedia membuka diri, 
biodatanya. Istilahnya ya �ditelanjangilah�, agar rakyat itu bisa tahu dia 
ini sebenarnya bagaimana. Ini yang kita harapkan," katanya lagi.

Ditambahkan, soal kriteria calon presiden, prioritas pertama adalah harus 
dipilih rakyat dulu. "Meski memenuhi semua kriteria, tetapi tidak ada yang 
memilih, sulit bisa diterima. Selain itu, akan dipertimbangkan 
kriteria-kriteria akademik," urai Tarigan.

Selain itu, imbuh dia, disepakati kriteria yang bersifat khusus. Misalnya, 
calon ini mempunyai IQ atau kecerdasan yang memadai. Bahkan, calon ini juga 
memiliki tingkat kematangan emosi yang stabil. "Jadi, jangan sampai nanti 
belum apa-apa sudah pukul-pukulan," tutur Tarigan.

"Yang lain, ya mempunyai tingkat kreativitas yang dinamis. Tidak hanya 
menunggu, kira-kira begitu, ada ide-ide yang kreatif. Dia juga mempunyai 
tingkat religiusitas, keimanan, moral yang teguh. Ini kriteria kita," 
tambahnya. 

Tarigan juga menyebut kriteria umum. Misalnya, warga negara Indonesia, 
beragama, mempunyai hak pilih, bersedia mempertahankan Pancasila, 
mempertahankan negara kesatuan RI, serta memahami dan menghormati kondisi 
alamiah, demokrasi, dan budaya. 

Selain itu, mempunyai kadar kearifan dan kenegarawanan, pengalaman yang 
cukup, khususnya pada layanan masyarakat, baik swasta maupun pemerintahan. 
Termasuk, punya pengalaman di forum internasional, nasional, maupun regional..

"Jadi, kita harapkan dia tidak hanya nasional. Ke depan nanti, dalam 
kecenderungan global, harus punya kredibilitas. Termasuk, pendidikannya 
minimal setara SMU�S-1," katanya.

Tarigan mengatakan, kriteria ini memang yang baru disampaikan ke permukaan. 
Kriteria itu, kata dia, bermisi membantu agar rakyat bisa menyadari bahwa 
pemilihan presiden tidak bisa hanya mengandalkan emosi. "Tapi, pemilihan 
presiden itu juga menggunakan logika, bukan sekadar emosi. Ini baru bisa 
mendapatkan presiden yang ideal," tegasnya kemudian. (zen/jpnn) 


____________________________________________________________________
Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at 
http://webmail.netscape.com.

Kirim email ke