Ditilik dari berita berita yang ada kemana aja sih Ms, apa masih belum kelar
semedinya mencari wangsit dari Bapaknya.
Sekali lagi saya hanya kasihan melihat rakyat pendukungnya yang semakin
kebingungan. Pola berpikir mereka akan politik sangat sederhana, mereka nggak
tahu apa yang terjadi dikalangan atas. Seharusnya MS berbicara dimedia massa,
jelaskan pada pendukungnya bagaimana pemilihan presiden itu. Kasihan mereka
sampai harus nyakitin diri sendiri terus menerus, sedangkan orang yang
dijagokan nggak pernah keluar omongan.
Saya pribadi nggak peduli MS mau diam seribu bahasa ataupun klenik klenik
dibelakang untuk jalin kekuatan, tapi yang tampak jelas dimata bahwa rakyat
semakin gunda gulana. Kondisi ini sangat membahayakan.
Saya jadi semakin yakin bahwa MS bukan contoh pemimpin yang baik. Maafkan
saya, jika menyinggung perasaan rekan rekan pendukung MS, mungkin anda capek
dengan omongan tentang MS, tetapi inilah kenyataannya bahwa orang yang kalian
dukung tidak mau turun tangan untuk berbicara memintarkan atau meluruskan pola
politik rakyat. Katanya cinta rakyat, tetapi sama sekali tidak terlihat upaya
untuk mendidik rakyat agar rakyat semakin pintar, yang ada hanyalah
penunggangan rakyat untuk kepentingan politik.
Maaf, saya hanya ingin berbicara sesuai dengan kondisi yang ada. Orang orang
pada berbicara dan minta supaya MS buka suara. Apa yang kalian dapat Ms tetap
diam, dengan alasan "ibu yang bijak tidak mau gegabah", jadi sejak jamannya
ramai ramai reformasi, kampanye, sampai pasca pemilu, tetap bungkam seribu
bahsa. Kalau begitu kapan waktunya ia bicara.
Kalau anda mengira bahwa diamnya Ms itu adalah emas maka saya berani katakan
bahwa itu adalah salah besar. Dia sama sekali bukan tipe pemimpin. Pemimpin
itu adalah orang yangtahu kapan ia harus diam dan kapan ia harus bicara,
bukannya memutuskan diam terus agar dianggap bijak.
Maaf saya akui kali ini saya benar benar emosi melihat nasib rakyat bawah yang
diombang ambingkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa.
Yuni
Koran online dari Surabaya http://www.jawapos.com/6jul/de6g6.htm
Selasa, 6 Juli 1999
Presiden Preman, Mungkinkah?
Reaksi Munculnya Absolutisme
Tengara Menhankam/Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto yang
mencemaskan munculnya presiden preman ternyata disambut positif
oleh kalangan pengamat. Gejala saling mengancam dan mengerahkan
massa untuk mengegolkan calon presiden dalam SU MPR mendatang,
memang, telah begitu mencemaskan banyak pihak yang tidak
menghendaki munculnya kekerasan dalam suksesi mendatang.
Benarkah bangsa ini sudah separah yang digambarkan Wiranto?
Mengapa bisa muncul kecenderungan seperti itu? Apakah karena
ada ketidakpercayaan terhadap mekanisme politik yang ada sekarang
atau ada misi lain? Berikut wawancara Jawa Pos dengan pengamat
politik Dr Moeslim Abdurrahman dan Dr Adnan Buyung Nasution:
Bagaimana komentar Anda tentang kecemasan terhadap munculnya
presiden preman itu?
Saya kira, pernyataan Pak Wiranto itu positif dan baik.
Persoalannya sekarang ini, bagaimana mengakhiri cara-cara politik yang
dijalankan melalui premanisme politik seperti itu. Sudah tidak zamannya
lagi pertarungan politik dijalankan lewat adu kekuatan. Pakai cap
jempol darah segala. Jangan-jangan nanti malah muncul kekuatan lain
yang tak mau kalah, misalnya, tidak sekadar pakai cap jempol darah.
Misalnya, memakai kekuatan pecut penjalin atau udeng. Itu berarti,
nasib bangsa kita ditentukan oleh siapa yang menang dan kuat. Wah, mau
jadi apa negeri ini.
Untuk mencegah agar tidak muncul presiden preman?
Ya, akan lebih baik kalau ada komunikasi politik, khususnya
para kandidat presiden. Kalau sekarang mereka belum bisa dikatakan
negarawan, maka bisa saya katakan, sebagai calon negarawan,
mereka seharusnya melakukan pendidikan politik kepada rakyat.
Maksudnya?
Sebagai elite politik yang sikap dan perilakunya ditiru
massanya, ya seharusnya mereka memberikan contoh bagaimana berpolitik
yang baik.
Bagaimana masyarakat kritis, mengapresiasikan politik secara dewasa.
Jangan malah mendorong mereka melakukan premanisme politik,
yaitu dengan jalan membangkitkan emosi politik rakyat. Bangsa ini
kalau ingin menjadi Indonesia baru, harus bisa meninggalkan apa yang
disebut premanisme politik, yaitu menyuarakan aspirasi dengan jalan
mengandalkan kekuatan itu tadi.
Bagaimana dengan komunikasi politik antarelite?
Itulah. Para elite politik, terutama partai politik pemenang
pemilu, harus segera dan lebih mengintensifkan komunikasi antarmereka.
Komunikasi politik ini bukan seperti dagang sapi atau dagang kekuasaan
lho. Saya punya ini, kamu beli berapa, saya punya kekuasaan ini, kamu
mau memberi saya apa. Bukan itu maksudnya. Tetapi, komunikasi
politik yang di dalamnya membahas soal bagaimana mestinya politik ini
dijalankan. Misalnya, mekanisme SU MPR nanti seperti apa, apakah
melalui one man one vote atau bagaimana. Itu yang penting,
agar tidak terjadi premanisme politik yang mementingkan kepentingannya
sendiri dengan cara pemaksaan.
Premanisme politik, bukankah itu dilakukan juga dalam rangka
menyumbangkan pemikiran seperti halnya yang dilakukan pressure group?
Lain dong. Kalau pressure group itu kan positif dan penting.
Misalnya, dalam suatu kebijakan, ada yang vokal dan mengkritisi. Lalu,
kekritisan mereka itu dibawa ke dalam wacana publik. Maka, terlahirlah
alternatif-alternatif kebijakan. Itu kan bagus. Kalau
premanisme politik, kan bukan begitu. Hampir-hampir perbedaan
tidak ditempatkan dalam wilayah publik untuk didiskusikan,
tetapi malah diyakini benar sampai menutup kesempatan orang lain untuk
mengkritiknya. Ya,sampai-sampai ngetok-ngetokno getih
(mengeluarkan darah, Red). Benar lho, cara-cara itu harus segera
kita tinggalkan.
Sebenarnya salah siapa sampai-sampai masyarakat berperilaku
seperti itu?
Saya menjadi gembira mendengar kabar bahwa cap jempol darah
di Surabaya beberapa minggu terakhir ini di luar kontrol DPP PDI
Perjuangan. Itu saja. Sebab, memang seharusnya hal-hal semacam itu
tak terjadi lagi. Kalau syukuran karena pemilu telah berjalan
relatif lebih baik daripada sebelumnya, itu sih baik-baik saja.
Yang menang mensyukuri partainya menang, sedangkan yang kalah melakukan
autokritik. Semua akan berjalan baik-baik saja.
Apa yang harus dilakukan menuju Indonesia baru, Indonesia
yang tidak dikuasai presiden preman?
Harus melakukan pemberdayaan masyarakat, lalu juga
partai-partai. Bagaimana masyarakat melihat politik itu biasa-biasa
saja.
Bukan politik yang disakralkan, diagung-agungkan, dan dikeramatkan.
Sementara itu, juga harus ada pemberdayaan partai. Itu artinya,
ada dua hal penting yang harus diproyeksikan bangsa ini.
Komunikasi politik, khususnya untuk partai-partai pemenang pemilu,
dan pemberdayaan partai-partai.
Harus diakui, sekarang ini kita belum memiliki partai dalam
arti sesungguhnya. Yang kita miliki baru tokoh-tokoh yang punya
legitimasi karena karismatik, primordial.
Artinya, para tokoh dan kandidat presiden masing-masing
partai jangan melakukan hal-hal yang menjurus ke primordialisme?
Ya, misalnya Megawati, ya mbok mulai ngomong. Memberikan
komentar, ke mana negara dan bangsa ini mau dibawa. Soal
ekonominya bagaimana, soal hubungan internasionalnya bagaimana, dan
bagaimana soal lain-lainnya. Dengan begitu, rakyat akan mengetahui;
oh ternyata negara ini akan dibawa ke situ toh kalau dia menjadi
presiden. Oh, begini toh! Oh, begitu toh! Itu harus dilakukan.
Selebihnya, rakyat itu, termasuk di dalamnya para pendukungnya,
akan melakukan kritik kalau calonnya ternyata ada kesalahan.
Bukannya sebaliknya, karena demi calon presidennya, tidak tahu apa
programnya, tiba-tiba datang ke lapangan.
Beramai-ramai unjuk kekuatan, cap jempol darah, dan
lain-lain. Sudahlah, itu harus mulai kita tinggalkan. (hta)
--
Adnan Buyung Nasution: Karena Pangab Sudah Kesal
Bagaimana Anda memaknai pernyataan panglima TNI itu?
Pernyataan itu, tampaknya, muncul karena panglima TNI sudah
merasa kesal dengan keadaan sekarang ini. Dia mulai kesal dengan
banyaknya gejala sekarang ini. Padahal, sudah terbuka kesempatan
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tetapi,
masih juga banyak yang memaksakan kehendak. Intimidasi, ancam-
mengancam, dan lain-lain.
Tetapi, pernyataan itu sangat menyakitkan masyarakat?
Sudah saya katakan, itu adalah bentuk kekesalan. Kita tak
perlu mengambil hati. Kita lihat saja pesan di balik itu. Pesan di
balik itu, kalau yang saya tangkap, agar masyarakat jangan menggunakan
cara-cara premanisme, seperti memaksakan kehendak.
Kalau memang demikian, apakah Anda juga melihat hal itu
berkembang di Indonesia?
Saya merasakan itu. Banyak.
Contohnya?
Kalau masih ada yang memaksakan kehendak, intimidasi,
mengerahkan massa, itu kan tak perlu lagi sekarang ini. Kalau mau yang
begitu-begitu, kita kembali ke demokrasi jalanan saja. Tidak usah ada
pemilu, tidak usah ada KPU, tidak usah ada partai-partai lagi.
Kita kembali ke jalanan, seperti saya dahulu, 30 tahun dalam
demokrasi jalanan. Tetapi, kalau ada kesempatan yang lebih baik,
kita ambil cara yang lebih baik. Yang lebih berbudaya.
Apakah saat ini ada yang ingin meraih kursi kepresidenan
dengan cara preman?
Saya tidak akan mengatakan itu. Yang jelas, cara-cara yang
digunakan itu memang kurang manis, dengan cara kekerasan, intimidasi,
dan menimbulkan kesan yang keliru, bahkan mengerikan bagi orang
lain.
Karena itu, saya katakan bahwa cara-cara itu harus ditinggalkan.
Coba bayangkan memakai cara seperti darah, itu kan tidak rasional
lagi. Cara-cara absolutisme.
Tetapi, buktinya masih ada yang menggunakan?
Ya itulah, padahal cara itu akan menjurus pada kekerasan.
Kalau orang-orang sudah menggunakan darah, sumpah pocong, maka
tidak akan ada ruang gerak untuk berdialog dan bermusyawarah. (gie)
____________________________________________________________________
Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
http://webmail.netscape.com.
