Assalamu'alaikum w.w Artikel dibawah ini dari media Indonesia, ditulis oleh H.H.Al-Banjari. Intinya sebuah pertanyaan kepada yth Ibu Mega. Nah,...di mailis ini kita semua boleh bicara apakah kapasitasnya sebagai: - pendukung partai PDI-P - pendukung kandidat capres Megawati Sukarnoputri - pengamat politik professional atau amatiran atau `pubertas' politik. - simpatisan PDI-P dan Mega sebagai Capres - atau sekedar pelengkap penderita diskusi politik di siayasah ini saja. Apakah anda setuju atau tidak dengan tulisan pak Al-Banjari ini, monggo..... Wassalam, Wasi'an/Swansea. Media Indonesia, Kamis, 15 Juli 1999 Menanti Ibu Mega Bicara Oleh : Husin M Al-Banjari, Alumnus Technical University of Braunschweig, Germany; Ketua Yayasan Muslim Alumni Eropa di Bandung BENARKAH Ibu Mega mau dan bersedia menjadi kandidat presiden? Atau hanya keinginan segelintir elite kepentingan? Pertanyaan ini kita tujukan khusus kepada yang terhormat Ibu Mega. Tidak sama sekali ditujukan kepada fungsionaris atau simpatisan PDI Perjuangan (PDI-P) mana pun. Apalagi kepada pengamat partisan yang provokatif. Kita butuh jawaban orisinal dari Ibu Mega langsung alias tanpa perantara. Kita sudah bosan mendengar jawaban-jawaban dari orang-orang sekeliling Ibu Mega dan pengamat partisan yang sering kurang bijak dan malah tidak bersahabat. Kita, rakyat, sangat ingin tahu siapa sebenarnya yang ambisius menjadi kandidat presiden keempat RI itu; Ibu Mega atau orang di sekelilingnya? Pertanyaan ini perlu diujikan karena melihat gelagat yang seolah-olah Ibu Mega sendiri ''ogah'' atau ''terpaksa mau'' menjadi kandidat presiden keempat RI. Gerak-gerik Ibu Mega sendiri tidak menunjukkan minat kepada publik untuk menjadi kandidat presiden. Layaknya seorang yang memposisikan dirinya sebagai kandidat presiden, semisal Amien Rais dan Sri-Bintang Pamungkas, tampak begitu sibuknya mereka ''menyetel'' diri secara maksimal, termasuk dalam membangun komunikasi dengan luar negeri dan pers. Ibu Mega tidak. Yang ramai berteriak-teriak orang lain. Ibu Mega tampak begitu anteng, bergeming dengan ''setelan'' kandidat itu. Padahal secara etika politik, seperti diungkapkan Prof Bagir Manan, Ibu Mega memiliki kesempatan paling besar. Justru yang banyak memasang stil-yakin malah para pendampingnya. Dari fenomena ini wajar kalau orang mendapat kesan kontradiktif, siapa yang mau jadi presiden: Ibu Mega atau elite? Bagi sebagian elite PDI-P pertanyaan ini mungkin dirasa provokatif, atau sebagaimana biasa dianggap ''mengganjal Mega presiden''. Jika disimak dengan hati bersih sebenarnya pertanyaan itu sangatlah wajar, tak ada hal-hal yang patut dipersoalkan, tinggal dijawab saja oleh Ibu Mega. Coba kita ''rasakan'' jika pertanyaan itu kita tujukan kepada Mas Amien Rais, ''apa benar hati nurani Mas Amien bersedia menjadi kandidat presiden keempat RI?'' Amien atau Bintang akan menjawab antusias pertanyaan serupa ini. Tidak ada yang ''merasa'' terganjal. Baik diri sang kandidat maupun para elite pendukungnya tak akan ada yang merasa tersinggung. Persoalannya amatlah primitif. Tinggal mereka mengupayakan agar Ibu Mega ke depan untuk menjawabnya. Itu saja. Jangan mereka yang menjawab, sebab pertanyaan itu sama sekali bukan hak mereka. Bukan pula hak para opinion makers, para simpatisan PDI-P, atau kita. Yang berhak menjawabnya hanyalah Ibu Mega tunggal, sendiri. Kita punya kekhawatiran, jika mereka lagi yang menjawab, lagi-lagi terjebak retorika meminjam istilah Prof Syafii Ma'arif, premanisme. Jawaban mereka sering terkesan hanya marah-marah dan bernada intimidatif, bahkan bisa di luar dasar hukum (Republika, 10/7). Hanya suara tak langsung Jawaban murni dari Ibu Mega dinanti oleh segenap lapisan bangsa. Akhirnya Ibu Mega harus bicara. Sekian puluh juta orang ingin mendengar suara (langsung) Ibu Mega dalam debat capres. Ibu Mega harus membuat klarifikasi dari pertanyaan ini dan pertanyaan senada, juga menerangkan sekian pertanyaan tentang arah pembangunan bangsa ke depan, jika niat ingin jadi presiden itu benar-benar keluar dari dirinya sendiri. Kita sudah bosan hanya mendengar suara-suara indirect Ibu Mega melalui wajah-wajah bersama jawaban-jawabannya yang kurang akrab, yang kita sendiri belum tentu yakin apakah seperti itu yang keluar dari Ibu Mega. Kita ingin menumbuhkan berpikir sehat di negeri ini. Pendidikan politik bagi publik merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jika kita mau maju dan bila kita ingin mengembangkan ''demokrasi''. Sesuai namanya, Partai ''demokrasi'' Indonesia memiliki visi demokratisasi di Indonesia. Salah satu implikasi sikap demokratis adalah terbuka atau transparan, termasuk mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kenegarawanan di muka umum. Cara-cara perjuangan politik yang mengesankan kurang fair, misalnya dengan taktik meminjam istilah Eep menjual kucing dalam karung, akan menjadi bom waktu bagi PDI-P sendiri. Membangun pertautan elite-rakyat menjadi sebuah keniscayaan untuk seorang kandidat semisal Ibu Mega. Kita tidak berpretensi Ibu Mega keberatan dengan tuntutan, atau tepatnya tantangan seperti ini tapi mengapa terkesan ''dihalang-halangi'' oleh sejumlah tokoh, hingga seolah hanya mereka yang ''berhak'' berbicara. Dialog rakyat dengan pemimpinnya harus dibangun, pertautan elite dan rakyat, kata Limas Suranto, wajib dijalin jika Ibu Mega benar-benar mau dan bersedia menjadi kandidat presiden. Sebuah tuntutan wajar dalam demokrasi. Jangan sampai urusan begini saja ditafsirkan tidak wajar. Dan ada keyakinan dalam diri kita, bahwa yang ditanya pun (dalam hal ini Ibu Mega) akan sanggup memberi jawaban bijak. Mengapa tidak diberi kesempatan? Inilah persoalan dilematis paling besar yang akan dihadapi Ibu Mega dengan partai banteng gemuknya. Persoalan paling potensial terletak pada ambisi-ambisi internal di luar dirinya. Apakah Ibu Mega mampu meredam dan menyalurkan semua aspirasi mereka itu? Atau hanya sebagai ''kendaraan'' belaka bagi elite tertentu sebagaimana disinyalir oleh Hartono Mardjono (Republika, 15/6)? Semuanya masih tanda tanya. Mengapa tidak bersedia? Jika kita boleh menebak, ada beberapa alasan mengapa kiranya Ibu Mega tampak tidak begitu gairah menjadi kandidat presiden. Pertama, hasil olah pikir rasional dari Ibu Mega sendiri yang mengedepankan fakta bahwa sebagian besar umat Islam masih berpendirian menolak presiden wanita. Ibu Mega tampaknya menyadari benar posisi dirinya yang akan sulit mengakses sebagian besar umat Islam. Kedua, Ibu Mega tampaknya menyadari sistem demokrasi kita yang berbeda dengan demokrasi di negara lain. Dalam perhitungan Ibu Mega, suatu partai dengan perolehan suara sekitar 34% DPR (22% MPR) belum jaminan bahkan masih jauh secara hukum untuk menjadi presiden. Angka tertinggi itu baru memberikan kesempatan terbesar untuk kandidat presiden secara etik, belum secara hukum. PDI-P membutuhkan sekurangnya 29% dukungan tambahan suara di MPR. Dan hal ini pasti disadari oleh Ibu Mega tidak mudah. Caranya yang tepat dan prosedural untuk bisa meraih cita-cita itu menurut Bagir Manan adalah dengan jalan ''harus diusahakan sendiri (oleh PDI-P) dan kalau PDI-P gagal memperoleh dukungan itu, ia harus menyalahkan dirinya sendiri bukan orang lain''. Karena itu, guru besar Unpad ini menyarankan agar PDI-P berjuang lebih dulu dan jangan mengedepankan sikap apriori (Republika, 10/7). Jadi pada sistem demokrasi kita, tepatnya menurut UUD 45, keputusan jadi-tidaknya presiden bukan pada pemilu tapi pada Sidang Umum (SU) MPR. Realitas demokrasi kita yang demikian ini pasti disadari benar oleh Ibu Mega, sebab UUD 45 toh dirancang oleh, salah seorangnya, adalah ayahandanya sendiri, Bung Karno. Apalagi sebagian pakar menilai, bahwa PDI-P tidak begitu antusias dalam mengamandemen UUD 45. Ketiga, rupanya Ibu Mega sepenuhnya menyadari tidak perlu ada premanisme dalam politik. Eksekusi penentuan presiden bukan di jalanan, bukan pula secara sederhana pada rapat partai. Bukan pada pernyataan pers, bukan pada teken darah, tapi pada SU MPR. Yang harus ia lakukan adalah melobi partai lain, sebab partai sendiri tak akan mampu mengegolkan dirinya tanpa bantuan partai lain. Suara 22% MPR adalah terlalu kecil untuk membangun optimisme berlebihan. Seperti diungkapkan oleh Dr Moh Mahfudz MD, ''Kemenangan PDI Perjuangan yang baru 34% belum dapat digunakan untuk 'memaksa' anggota MPR lain agar menetapkan Megawati sebagai presiden'' (Republika, 10/7). Inilah realitas demokratis kita. Membuat pernyataan di luar ini adalah suatu upaya yang mencerminkan kurang menghargai bobot intelektualitas mereka sendiri. Keempat, sikap Ibu Mega yang diam itu mungkin sekali sulit menempatkan sikap dirinya terkait dengan perilaku politik para pendampingnya. Ibu Mega memilih diam seribu basa. Mereka demikian berani berbicara mengatasnamakan Ibu Mega, bahkan terkesan seolah Ibu Mega sendiri tidak diberi kesempatan untuk menanggapi sendiri isu-isu yang beredar. Semua pernyataan terkait dengan kepentingan politik Ibu Mega diborong sendiri oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ibu Mega bicaralah! Ungkapkan nuranimu kepada bangsa ini. Katakan ''ya'' kalau memang ingin maju menjadi kandidat presiden. Atau jangan segan untuk berkata ''tidak'' kalau memang ingin mundur. Tidak ada hal aib di antara keduanya. Sudah cukup lama kami menanti jawaban dari Ibu Mega.***(A-2) ____________________________________________________________________ Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at http://webmail.netscape.com.
