Penduduk Ndiwek ada kira-kira 1 juta atau 0.5% penduduk Indonesia.
Sehingga kalau kursi DPR ada 500, paling tidak warga Ndiwek mendapat 2.5 kursi,
dibulatkan menjadi 3 kursi. Selain itu masyarakat pengusaha tambal ban di pinggir
kali ciliwung yang merupakan kaum minoritas pinggiran perlu mendapat wakil yg
layak di DPR. Untuk itu satu kursi perlu diberikan kepada mereka.
Masyarakat Samin juga perlu satu kursi. Masak nggak diwakili.
'-------------------------------
FKMTI: Etnis Tionghoa
Perlu Duduk Di MPR
JAKARTA (Waspada): Masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Forum Komunikasi
Masyarakat Tionghoa Indonesia (FKMTI) menegaskan sebagai salah satu etnis minoritas di
Indonesia, Tionghoa perlu mempunyai wakil untuk duduk dalam utusan golongan di MPR.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tionghoa Indonesia Nurdin Purnomo di Jakarta, Minggu
(1/8) mengatakan selama lebih dari 30 tahun masyarakat Tionghoa tidak pernah diberi
kesempatan aktif dalam percaturan politik di Indonesia.
"Setelah ada perubahan besar di Indonesia, sekarang lah kesempatan yang tepat untuk
bangkit," katanya sebelum acara pertemuan dan ramah tamah forum tersebut.
Menurut anggota KPU wakil dari Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) itu, utusan golongan
menurut UU Pemilu diberikan kepada organisasi atau badan kolektif yang tidak terwakili
di DPR.
Orang Tionghoa di Indonesia, katanya, berjumlah sekitar 10 juta atau lima persen dari
jumlah seluruh penduduk Indonesia, sehingga kalau jumlah kursi untuk DPR ada 500,
paling tidak seharusnya etnis Tionghoa mendapat sekitar 25 kursi.
Meski partai yang dipimpinnya memperoleh tiga kursi di DPR RI, sepuluh di DPRD I, dan
60 di DPRD II, Nurdin mengatakan etnis Tionghoa masih tetap kurang terwakili di DPR.
Karena itu, katanya, satu atau dua kursi untuk utusan golongan di MPR perlu diberikan
kepada masyarakat Tionghoa.
Menanggapi pernyataan kelompok warga Tionghoa yang tergabung dalam Partisipasi
Pembauran Indonesia (Parpindo) --di antaranya Jusuf Hamka (ketua umum) dan Junus Jahja
(anggota DPA)-- yang menyatakan tidak perlu ada kursi khusus untuk etnis Tionghoa di
MPR, Nurdin menyatakan ketidaksetujuannya.
Ketika bertemu Menpen Mohammad Yunus Yosfiah, Jumat (30/7) lalu, Ketua Umum Parpindo
HM Jusuf Hamka menyatakan adanya kursi khusus etnis minoritas di MPR merupakan langkah
mundur yang harus dihindari.
Menurut dia, kursi untuk etnis minoritas Tionghoa atau yang lebih populer dengan
sebutan nonpri, jelas bertolak belakang dengan jiwa Inpres No 26 tahun 1998 yang
menyebutkan agar tidak ada lagi istilah "pri" dan "nonpri" hingga meratakan jalan bagi
penghapusan perbedaan rasial di kalangan sesama komponen bangsa.
"Konsep Pembauran yang dilontarkan Jusuf Hamka dan Junus Jahja selama ini tidak jalan.
Mereka memang tidak mewakili orang Tionghoa. Latar Belakang konsep mereka pun karena
diperalat orde Baru," kata Nurdin.
Forum tersebut, kata Nurdin, merupakan wadah bagi orang Tionghoa untuk merapatkan
barisan dan menyatukan persepsi masyarakat Tionghoa untuk memperjuangakan haknya
antara lain dalam percaturan politik di Indonesia.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Gerakan Muda Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
(Gema PITI) A Rachman Hakim.
Menurut dia, utusan golongan untuk etnis Tionghoa di MPR mendatang harus ada, karena
selama ini belum ada yang memperjuangkan hak-hak etnis minoritas Tionghoa di lembaga
perwakilan rakyat.(ant)
--
Salam,
Jaya
--> I disapprove of what you say, but I will
defend to death your right to say it. - Voltaire
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
