Hallo Bung Irwan dan rekan Permias@ yg laen,

Saya sendiri tadinya cuma membaca sekilas saja pernyataan Kelompok Madani
tersebut. Kalau tahu gitu saya justru akan menjadi orang yang pertama sign up
mendukung pernyataan kelompok Madani itu.

Dasar dari dukungan tentu saja karena pertarungan politik yang makin tidak sehat
dari elite politik baru yg ada sekarang ini. Setelah muncul gabungan kekuatan yang

tadinya kecil-kecil dan ternyata menjadi besar tersebut, maka sudah pantas kalau
kelompok yg baru emerge ini menyodorkan alternatif pemimpin.

Rasanya sudah berkali-kali kita berdebat masalah status pemenang ini. Ini terjadi
waktu kita bicara masalah mayoritas perolehan suara. PDIP sebagai peraih suara
terbanyak yaitu 34-35% suara jelas merupakan pemenang, tetapi bukan satu-satunya
pemenang. Jadi tentu saja bukan satu-satunya pula partai yg dapat mengklaim bahwa
calon prez dari partai bersangkutan harus menjadi presiden definitif.
Mengapa demikian? Kan jelas mesti dapat dukungan suara mayoritas di dalam
SU MPR nanti. Ini memang merupakan konsekuensi dari sistem pemilu tidak
langsung yg dianut Indonesia. Jadi justru krn anda ingin mengklaim bahwa MS
harus menjadi presiden sbg caprez dari partai dengan perolehan suara terbanyak,
yg juga merupakan ciri dari sistem pemilu langsung (yg memungkinkan suara
terbanyak dari pencoblos langsung menentukan presiden), ya mestinya dukunglah
pihak-pihak yg ingin mengamandemen UUD45.

Anda benar mengenai perlunya penegakan demokrasi. Justru itu kita mesti tahu
demokrasi macam apa yg perlu ditegakkan. Kan ada demokrasi model AS,
demokrasi pancasila model suharto, demokrasi terpimpin model sukarno....
Bila kita ingin meniadakan pergolakan-pergolakan politik di masa depan,
ya mumpung situasi masih memungkinkan, lakukanlah perbaikan-perbaikan
yg sifatnya essential, bukan tambal sulam saja. Jadi lakukan identifikasi
kesalahan-
kesalahan yang terjadi di masa lalu. Apa yg menjadi kesalahan di masa lalu
baik di jaman orba dan di jaman orla? Lha rak masalah kekuasaan prez yg
terlalu besar tho? Apa yg menyebabkan kekuasaan prez terlalu besar? Rak
UUD45 tho? Nah, jadinya perlu perbaikan-perbaikan struktural dari sistem
ketatanegaan a.l. UUD45 itu. Hal lain dari identifikasi masalah adalah ketidak-
profesionalan TNI, ya sudah perlu dibuat TNI yg profesional. Bukan sekedar
TNI saja yg tidak profesional tho? Apa? Ya identifikasi sendiri lah....

Nah, jadi jangan karena merasa memperoleh suara terbanyak yg cuma 35%
lalu merasa mendapat mandat rakyat dong? Kan ada suara sebanyak 65% yang
lain. Ini yang perlu anda perhatikan juga. Jadi jangan memaksakan kehendak gitu.
Kan yang 65% ini juga rakyat, bukan timbunan pasir tho? Nah, upaya pemaksaan
kehendak ini dapat kita lihat tercermin dari ucapan Aberson yg menginnginkan
pemilu ulang bila MS tidak jadi presiden. Lho...kan sudah tahu konsekuensi sistem
perwakilan kan? Saya sendiri bisa saja setuju dengan ucapan Aberson bila pemilu
ulang yg diinginkan itu sekaligus didasari oleh sistem pemilihan langsung. Jadi
perlu
dirombak total dulu institusinya.... Nah, bila ini yg memang diinginkan Aberson
tadi,
wah, aku mau deh teken sebagai orang pertama yg mendukung. Pokoke saya sih
mendukung semua upaya-upaya menuju perbaikan sistem di Indonesia deh, dan
ingin bebas dari pemujaan berlebihan kepada individu atau andi-padu. Nah gitu dulu
ah...

Buat Bung Irwan, sesuai dengan harapan Bung Irwan yg tidak ingin memberaki
demokrasi, janganlah Bung Irwan sendiri memberaki demokrasi yg masih compang-
camping tetapi disetujui bersama ini dengan memaksakan kehendak sendiri. Biarkan
saja wakil-wakil rakyat itu yg menentukan ke siapa suara mereka akan diberikan,
mau ke MS, BJH, atau GD atau siapapun yg mau diajukan? Jangan seperti Suharto
yang ingin selalu menjadi calon tunggal dong ah. Padahal dia lewat Golkar mencapai

suara lebih dari 50+1 persen saja masih berjingkrak-jingkrak kebakaran jenggot
waktu ada yg mau mendaftarkan diri sebagai caprez dalam SU-MPR. Lha lalu apa
perbaikan sistem yg anda kehendaki kalau anda ingin muncul caprez tunggal di
dalam SU-MPR, dengan modal suara 35% itu. Kan ini yg bakal menjadi konsekuensi
logis dari pemikiran anda itu.

Buat kelompok Madani via Bung Priyo, ada endak yg perlu diteken secara tertulis?
Hehehe....

Salam,
Jaya

'-------------------
Irwan Ariston Napitupulu wrote:

> catatan:
> tulisan di bawah ini sudah lebih dari 2 hari mendem
> di mailbox saya karena mikir2 apa diposting apa ngga ya?
> Moga2 belum basi karena memang ngga pake bahan
> pengawet. Selamat menikmati.
>
> jabat erat,
> Irwan Ariston Napitupulu
>
> ---------------tulisan tanpa bahan pengawet-----
> Saya pada dasarnya tidak ada masalah bila Gus Dur jadi
> presiden mengingat dia termasuk dalam daftar orang hebat
> di saya....:)
> Dia tuh tipe orang yg rela ngorbanin dirinya sendiri demi
> melindungi umatnya pada khususnya dan rakyat Indonesia
> pada umumnya.
>
> Yang menjadi masalah sekarang adalah memilih capres
> diluar pemenang pemilu. Bagi saya, memilih capres yg
> bukan dari capres partai pemenang pemilu itu akan sangat
> membahayakan tegaknya demokrasi di negeri kita.
> Akan timbul pemikiran di masyarakat, buat apa dong kita
> capek2 nyelenggarain pemilu kalau ternyata nantinya presiden
> yg dipilih malah dari partai diluar pemenang pemilu.
>
> Dengan memilih presiden di luar partai pemenang pemilu
> sama saja dengan menolak demokrasi kalau demokrasi
> itu ngga sesuai dengan pilihan kita. Ini pola pikir yg salah
> dan sangat berbahaya. Karena kelak, akan terus berulang,
> berulang dan berulang. Negara kita ngga akan pernah bisa
> tenang jadinya, akan terus ada pergolakan. Itulah sebabnya
> saya sangat mengharapkan bagi pihak yg kalah untuk
> bisa menerima konsekuensi dari demokrasi. Jangan hanya
> demokrasi kita terima bila sesuai dengan pilihan kita saja.
> Terus, kalau ngga sesuai maka kita tolak dengan segala cara
> dan segala macam alasan.
> Kita harus belajar banyak dari orang Amerika tentang
> bagaimana rakyatnya menerima konsekuensi dari demokrasi.
>
> Menurut saya, sekali kita melakukan penolakan terhadap
> konsekuensi demokrasi, maka akan butuh waktu yg sangat
> panjang untuk bisa memperbaikinya. Mumpung sekarang eranya
> reformasi dimana kita memperbaiki banyak kesalahan kita
> selama ini atas demokrasi.
>
> Kita sebagai orang Indonesia yg tinggal di AS seharusnya mengerti
> betul apa itu konsekuensi dari demokrasi. Jangan sampai
> hanya karena tidak sesuai dengan pilihan kita lalu kita
> menolak menerima konsekuensi demokrasi lalu kita membuat
> segala macam alasan untuk membenarkan penolakan
> konsekuensi dari demokrasi tersebut.
> Inilah yg sangat saya sayangkan dari kelompok madani
> dan sudah saya tanggapi secara email ketika petisi itu
> diajukan pertama kali beberapa waktu yg lalu di milis permias ini,
> yg sayangnya tidak ada tanggapan balik dari pemosting atau pun
> Kelompok Madani itu sendiri.
>
> Sebagai kaum intelektual yg tinggal di AS, negeri dimana
> kita melihat dan merasakan betapa enaknya bila demokrasi
> dijunjung tinggi,  kelompok Madani yg saya asumsikan tinggal
> di AS malah ingin memberaki demokrasi dengan menghindarkan
> konsekuensi demokrasi.
>
> Seharusnya kelompok seperti kelompok Madani ini kalau memang
> mau berjuang memilih Gus Dur sebagai capres, berjuangnya tuh
> sebelum pemilu dilakukan bukan setelah hasilnya kita ketahui bersama.
> Kalau pemilu sudah selesai, rakyat sudah memberikan suara, khan
> aneh banget kalau tiba2 ada kelompok2 tertentu yg ingin menjegal suara
> rakyat, ingin menggagalkan suara rakyat dengan menggunakan banyak
> dalih seperti capres dari pemenang pemilu itu ngga panteslah jadi presiden,
> pendidikannya rendah (S1 ngga tamat), bukan tokoh pemersatu, dan
> segala macam excuses lainnya. Padahal, kebanyakan rakyat justru menaruh
> kepercayaan ke capres tersebut sehingga partainya bisa jadi
> partai pemenang pemilu. Apakah memang kelompok2 seperti Madani
> ini lebih hebat dari kebanyakan rakyat?
>
> Saya pribadi selama sebelum pemilu, terus mengkampanyekan anti
> Golkar di milis ini dengan menggunakan istilah Asal Bukan Golkar cs (ABG cs).
> Saya terus memberikan dukungan terhadap aliansi PKB, PAN, PDIP, yg
> bagi saya termasuk partai2 reformasi waktu itu. Bahkan diluar 3 itu pun saya
> juga masukan partai2 lainnya seperti PK, PPP, dan partai2 lainnya asalkan
> bukan Golkar cs. Sayangnya terakhir2 menjelang pemilu saya melihat banyak
> yg mulai ngga jelas dan akhirnya hanya berfokus untuk mendukung tiga
> partai reformasi tersebut. Rekan2 di milis permias ini dan juga di milis
> rupiah
> dan saham bisa mengkonfirmasikan sikap saya dimana saya waktu itu dengan
> tegas menyatakan siapapun nantinya yg menang dari antara tiga partai reformasi
> ini yg akan memimpin Indonesia periode mendatang, saya yakin Indonesia
> akan menjadi lebih baik. Jadi, waktu itu saya percaya rakyat akan memilih yg
> terbaik terbaik menurut mereka karena saya yakin rakyat kita tidak sebodoh
> seperti yg umumnya orang2 pintar itu katakan yg merasa lebih tahu dan lebih
> hebat dari rakyat.
>
> Yang ingin saya sampaikan dalam posting kali ini, bila kita memang
> mau konsisten menegakkan demokrasi di negeri kita, jangan setengah2,
> jangan hanya menegakkan demokrasi bila itu sesuai dengan keinginan
> kita saja. Kita harus konsisten menegakkan demokrasi dengan menerima
> pula segala bentuk konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
>
> Rakyat sebagai pemilik negeri ini telah memberikan suara, mereka telah
> menentukan apa yg mereka mau, siapa yg mereka percayai.
> Karenanya, jangan jegal rakyat, jangan memanipulasinya dengan segala
> macam batasan2. Sudah cukup lama rakyat menderita. Saatnya kini
> mereka bangkit untuk memperjuangkan hak2 mereka, untuk mendapatkan
> apa yg menjadi hak mereka selama ini yg telah dirampas oleh orba.
>
> jabat erat,
> Irwan Ariston Napitupulu

Kirim email ke