JAKARTA -- Kantor DPP PDI Perjuangan (PDI-P), sejak pagi sampai malam
kemarin 'diobok-obok' dan didemo ratusan warganya sendiri yang tidak puas
terhadap caleg-caleg yang lolos ke Senayan.
Selain itu, kantor partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputeri itu didatangi
warga yang tidak puas terhadap hasil pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta. Sambil
menggelar poster, mereka menyanyikan plesetan lagu Diobok-oboknya
penyanyi cilik Joshua, ''Diobok-obok, PDI-P diobok-obok ... duit ... duit ...
duit ...!'' Tercatat, warga PDI-P yang ikut berdemo berasal dari Kabupaten Dati
II Nias, Kodya Bogor, Solidaritas Masyarakat Simalungun di Jabotabek, dan
perwakilan dari Kabupaten Dati II Manggarai (NTT). Mereka memprotes 'caleg jadi'
yang telah diserahkan DPP PDI-P kepada Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).
Menurut Calvin Chamotododo Harefa, caleg nomor satu dari Kabupaten Dati II
Nias yang gagal ke Senayan, pencoretan namanya sebagai caleg jadi merupakan
sebuah rekayasa dan konspirasi yang tidak terpuji oleh oknum-oknum PDI-P.
Padahal, penunjukan dirinya berdasarkan hasil Rakercab.
Masyarakat Nias, lanjut Calvin, juga sangat kecewa karena penentuan caleg
terpilih PDI-P atas nama Firman Jaya Daely, seorang staf Litbang PDI-P, dianggap
merupakan usulan masyarakat Nias sendiri. ''Padahal, mereka menghendaki saya
sebagai wakil mereka di DPR, karena nama Firman tidak mereka kenal,'' katanya.
Yang paling menyedihkan, tambahnya, ketika
Megawati datang sekitar pukul 10.00 WIB tak acuh terhadap massa yang berkumpul
di halaman DPP. ''Seperti biasa dia ngeloyor begitu saja, hanya menyalami
penyandang cacat yang datang dari Surabaya. Karena itu, untuk pemilu mendatang
maaf-maaf saja ...'' katanya tanpa menuntaskan kalimat tersebut.
Persoalan warga PDI-P Kabupaten Dati II Manggarai (NTT) lain lagi.
''Penetapan caleg DPR RI dari NTT sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dan
prinsip hukum, karena tidak mengacu kepada kabupaten pemenang pemilu,'' kata
Vincent Wangge, Koordinator Tim Verifikasi Caleg NTT.
Selain itu, Vincent menilai pertimbangan DPP PDI-P seperti yang diungkapkan
Sekjen Alex Litaay yang menetapkan penentuan calon berdasarkan perimbangan
Protestan dan Katolik untuk NTT, dapat menimbulkan gejolak baru yang berbau
SARA. ''Saya tidak mengerti apa maunya Alex. Yang jelas ini bertentangan dengan
visi nasionalisme PDI-P sendiri,'' katanya.
Vincent mendesak agar nama-nama caleg yang telah diserahkan DPP PDI-P untuk
mewakili NTT segera dicabut kembali. Sebagai gantinya, lanjutnya, dia
menyebutkan nama Cyprianus Aoer (Manggarai), VB Da Costa (Sikka), Paulus Malao
Saul De Ornay (Sumba Barat), dan Silvester Mbete (Ende). ''Penetapan lima nama
ini berdasarkan urutan kabupaten pemenang pemilu,'' tegasnya.
Protes masyarakat Simalungun hampir sama. Mereka merasa penetapan caleg nomor
urut dua, Erwin Pardede, sebagai calon terpilih untuk DPR RI periode 1999-2004
dari daerah Kabupaten Simalungun tidak fair. ''Sejak masa penjaringan
hingga berakhirnya kampanye, masyarakat Simalungun menolak nama itu,'' kata
seorang pengunjuk rasa.
Atas dasar kenyataan itu, masyarakat Simalungun menganggap DPP PDI-P telah
membohongi rakyat sekaligus membuktikan adanya praktek kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN) yang tumbuh subur di tubuh PDI-P.
Halaman DPP PDI-P semakin ramai ketika sepuluh mobil yang penuh demonstran
dari Jakarta Timur datang sekitar pukul 17.45 WIB. Dengan tampang sangar, mereka
langsung menerobos kantor DPP. Di dalam gedung susana makin gaduh. Teriakan
''Pecat Roy BB Janis!'' terdengar berulang-ulang.
Warga PDI-P dari Jaktim ini merasa tidak puas atas hasil pemilihan ketua DPRD
DKI Jakarta yang dimenangkan Fraksi TNI/Polri. Sebelum para demonstran diterima
oleh Wakil Sekjen PDI-P Mangara Siahaan dan Ketua DPP PDI-P Suparlan, hampir
terjadi bentrok fisik ketika seorang Satgas mencoba mengusir warga PDI-P keluar
ruangan dengan kasar.
Di papan pengumuman yang menempel pada dinding luar kantor DPP terpampang
sebuah poster yang berbunyi ''Dicari 21 Orang Pengkhianat Partai'' plus
foto-foto 30 anggota FPDI-P DPRD DKI. Malam sebelumnya juga terjadi amuk massa
di DPP PDI-P yang mengakibatkan sedan BMW milik Roy BB Janis dan sebuah sedan
Honda Civic hancur.
Lepas Maghrib, mereka baru diterima di ruang rapat utama. Dalam kesempatan
tersebut, pimpinan rombongan MM Aritonang yang kebetulan menjabat Ketua PAC Pulo
Gadung menyampaikan tuntutannya. Warga PDI-P Jakarta Timur, katanya, meminta
Megawati untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan Ketua PDI-P DKI Jakarta
Roy BB Janis bahwa dia dihubungi lewat pesawat telepon oleh Megawati agar
anggota FPDI-P memilih Eddy Waluyo dari Fraksi TNI dan Polri. ''Kami minta Ibu
Megawati untuk menjawab pertanyaan ini dalam waktu 1 X 24 jam,'' kata Aritonang.
Menurut Aritonang, ia khawatir jika banyak anggota dewan dari PDI-P yang
membelot, pencalonan Megawati sebagai presiden akan terganjal. ''Jadi,
permasalahan ini harus diklarifikasi untuk meredam massa agar tidak terjadi
keresahan,'' katanya.
Mangara Siahaan yang menerima tuntutan tersebut tidak bisa mengatakan ada
atau tidaknya telepon yang dimaksudkan. ''Kami dapat memaklumi semua ini.
Tetapi, hanya Ibu Mega yang bisa menjawab. Saya akan menyampaikan semuanya
kepada beliau,'' katanya. Persoalan ini, tambahnya, sangat penting karena
Jakarta merupakan barometer politik nasional.
Menurut pengamat politik Andi Mallarangeng, gagalnya PDI-P meraih kursi ketua
DPRD I DKI itu bisa terulang dalam SU MPR mendatang. Sebab, katanya, fenomena
tersebut menunjukkan kekuatan PDI-P belum sepenuhnya bulat. Andi mensinyalir
dalam pemilihan ketua DPRD I DKI itu terjadi konflik internal dalam tubuh
wakil-wakil PDI-P sendiri.
''Hasil seperti itu bisa jadi juga terulang dalam pemilihan ketua DPRD di
daerah-daerah lain,'' tutur Andi Mallarangeng di Jakarta, kemarin.
Kemungkinan-kemungkinan seperti itu, menurutnya, harus disadari sepenuhnya oleh
PDI-P. Sehingga, saat kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan, reaksi PDI-P
tidak sampai berlebihan.
Selain ada kemungkinan hal itu terulang di beberapa forum, Andi Mallarangeng
menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa PDI-P belum lincah menggalang
kekuatan dengan partai lain. ''Selama ini kita juga bisa lihat Megawati tidak
aktif menggalang kekuatan dengan partai lain,'' katanya.
Kenyataan itu, menurutnya, berbeda dengan kubu Habibie dan Poros Tengah.
Dalam pandangannya, kubu Habibie sangat proaktif menggalang dukungan dari
kekuatan lain. ''Gus Dur juga sangat terampil. Poros Tengah juga begitu,''
tambahnya. Dinamika politik seperti itu, menurutnya, bisa membuat kekuatan yang
dimiliki PDI-P tidak bisa memuluskan jalan Megawati untuk menjadi presiden.
Namun, menurut Wakil Sekjen PAN Hasballah M Saad, fenomena pemilihan ketua
DPRD DKI bukan hanya masalah kekompakan. Pihaknya mensinyalir ada money
politics dalam kasus itu. Karena banyak wakil PDI-P yang berasal dari
kalangan ekonomi lemah, maka kasus pemilihan ketua DPRD I DKI bisa terjadi di
mana-mana.
Yang jelas, pihaknya mengingatkan bahwa banyaknya kursi yang diperoleh PDI-P
bukan jaminan bahwa semua harapan partai banteng gemuk itu bisa
terwujud
