Kelakuan Komisi Tinggi HAM

[Mahendra Siregar]

Republika, 6 Oktober 1999: Komisi Tinggi HAM PBB Manipulasi Sidang Khusus Soal Timtim; Xanana Tolak Pelucutan Senjata Falintil NEW YORK -- Praktek manipulasi telah dilakukan Komisi Tinggi HAM PBB dalam soal Timtim. Itu merupakan ironi besar bagi PBB --didukung masyarakat dan media massa Barat-- yang selama ini berteriak paling lantang soal HAM di Timtim. Tindakan kotor manipulasi oleh Komisi Tinggi HAM PBB itu meruyak berkat informasi Nabutoshi Akso, Duta Besar (Dubes) Jepang di Jenewa. Akso mengaku ia telah ditekan oleh Komisi Tinggi HAM PBB untuk mengubah posisinya, yang semula 'abstain' menjadi 'mendukung' penyelenggaraan Sidang Khusus Komisi HAM mengenai Timtim pada 23-27 September lalu. Wartawan Antara di New York kemarin mendapat informasi atas pemaksaan itu, Akso telah menulis protes pada Komisi Tinggi HAM PBB Mary Robinson. Surat tersebut sekaligus juga merupakan kesaksian Jepang berkaitan dengan kronologi peristiwa menjelang penutupan batas waktu pemberian jawaban, pada Kamis 16 September 1999, bagi penyelenggaraan sidang khusus Komisi HAM PBB mengenai Timtim. Menurut sejumlah diplomat Asia yang menentang sidang khusus itu, kesaksian Jepang tersebut mengukuhkan opini bahwa Komisi HAM PBB telah berpihak, tidak transparan, dan sangat berambisi. Komisi HAM PBB dianggap telah melakukan manipulasi untuk memaksakan sidang khusus mengenai Timtim. Informasi yang diperoleh Antara tadi juga menyebutkan kronologi kejadian tersebut secara rinci. Pada 15 September, kantor Komisi HAM PBB menelepon perwakilan tetap Jepang di Jenewa. Isinya, Komisi Tinggi HAM PBB mendesak Jepang agar mempengaruhi negara-negara kelompok Asia untuk mendukung sidang khusus mengenai Timtim. Waktu itu posisi Jepang 'tidak menentang sidang khusus', bisa dikategorikan 'abstain'. ''Kami ingin jawaban Anda 'ya' secara lebih tegas daripada 'tidak menentang', dalam rangka menunjukkan dukungan Anda yang jelas terhadap sidang ini,'' kata si penelepon dari kantor Komisi HAM PBB. Namun, Akso tetap menyatakan posisinya 'abstain'. Keesokan harinya datang lagi telepon dari Komisi HAM PBB, dan kembali menodong Akso agar mengubah pikirannya jadi 'setuju'. Meski dijawab sama, penelepon dari kantor Komisi HAM PBB mengatakan bahwa pihaknya menginterpretasikan jawaban Jepang itu sebagai 'ya'. ''Kami terkejut jadinya,'' tulis Dubes Jepang di Jenewa, Akso. Bahkan, satu jam setelah deadline berakhir pun, wakil Komisi HAM PBB kembali mendesak pihak Kedubes Jepang yang tetap menjawab 'abstain'. Berdasarkan itu, pihak Jepang menyimpulkan bahwa Kantor Komisi HAM PBB telah melakukan kampanye untuk memaksakan sidang khusus itu dilaksanakan. Jepang menilai sikap Komisi HAM itu bertentangan dengan Piagam PBB yang mengharuskannya bersikap netral dan tidak berpihak. Jepang juga menyimpulkan bahwa Komisi HAM PBB telah menekan Jepang dengan pernyataan bahwa, ''posisi Jepang akan menentukan apakah sidang khusus ini bisa dilaksanakan atau tidak''. Komisi HAM PBB pada saat itu memang perlu tambahan suara agar jadi 27 dari 53 untuk menggolkan niatnya menggelar sidang khusus soal Timtim. Selain memelintir sikap Jepang dari 'abstain' jadi 'setuju', Komisi Tinggi HAM PBB juga dikabarkan membuat suara dukungan fiktif dari Rwanda. Komisi Tinggi HAM PBB melaporkan seolah-olah telah datang telepon dari pihak Rwanda yang menyatakan setuju dengan sidang khusus tadi. Padahal, telepon dari Rwanda itu tak pernah ada, dan hanya rekaan pihak Komisi Tinggi HAM PBB. Itu dikuatkan oleh kesaksian pihak Jepang, yang menyatakan bahwa hingga deadline tak pernah ada laporan menyangkut telepon itu. ''Komisi HAM PBB tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kuat adanya telepon tersebut, entah itu berupa hasil rekamannya atau bukti sambungan teleponnya,'' kata seorang diplomat Asia. Penjelasan Jepang tersebut telah memperkokoh posisi Kelompok Asia yang menyatakan bahwa sebenarnya 'mayoritas sederhana' --27 suara dari 53 anggota -- yang diperlukan untuk penyelenggaraan sidang khusus tidak terpenuhi. Dan, itu telah dikemukakan dalam pernyataan Kelompok Asia pada pembukaan sidang. Sementara itu, Radio BBC yang berpusat di London melaporkan pentolan Dewan Perlawanan Rakyat Timtim (CNRT) Xanana Gusmao telah menyatakan menolak putusan Panglima Interfet Mayjen Peter Cosgrove untuk melucuti senjata semua anggota milisi. ''Falintil tidak akan setuju dilucuti senjatanya,'' ujar Xanana seperti dikutip BBC, kemarin. Xanana menambahkan Falintil tidak bersedia dilucuti senjatanya lantaran akan disiapkan membantu menjaga perdamaian dan keamanan di Timtim. Pernyataan Xanana, yang pernah mendekam di LP Cipinang (Jakarta) selama enam tahun atas tindakan kriminal itu, agaknya merupakan sikap keras Falintil dan CNRT menghadapi keinginan Interfet yang mencoba bersikap adil melucuti semua senjata kalangan milisi prointegrasi/otonomi maupun prokemerdekaan. Bahkan, Xanana mencoba berkilah bahwa selama ini Falintil adalah kekuatan angkatan bersenjata untuk memperjuangkan kemerdekaan. ''Kami bukan bandit,'' tambahnya. Perkembangan lain soal Timtim, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemarin menyatakan akan memberikan peringatan jika pasukan multinasional (Interfet) melanggar perbatasan dan masuk ke wilayah NTT, dengan dalih apa pun. ''Kita negara berdaulat,'' kata Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adam R Damiri pada wartawan seusai upacara peringatan ke-54 hari TNI di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, kemarin. Mengenai ancaman penetrasi pasukan Interfet pimpinan Australia tersebut, pihak RI mendapat dukungan tegas dari Cina. Secara lugas, Beijing memperingatkan Australia agar jangan memperluas operasi militer atas nama PBB dengan menerobos wilayah RI. Menurut Beijing, tindakan itu melampaui mandat PBB, dan berisiko konfrontasi dengan Indonesia. ''Dengan cara menegaskan hak pengejaran memasuki Indonesia, Australia akan bertindak terlalu jauh,'' ungkap tajuk rencana di harian China Daily, kemarin, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Penetrasi pasukan Interfet di bawah Australia ke wilayah NTT memang telah beberapa kali terjadi. Pada 1 Oktober lalu, umpamanya, helikopter pasukan Interfet berkali-kali melakukan manuver di atas wilayah Indonesia, tepatnya di Desa Mato Ain dan Siwalan yang merupakan perbatasan NTT-Timtim. Mesin-mesin perang itu melakukan pengintaian pada pukul 23.00 sampai 24.00 malam dengan berputar-putar sebanyak enam kali. Kedua desa ini tidak jauh dengan markas Interfet yang sudah membuat base camp di Batugede, Timtim. ''Kami tidak berani menembak karena tidak mendapat perintah untuk itu. Kami baru ditugaskan menembak jika mereka turun dari helikopter,'' ujar Kepala Pos Polisi Mato Ain, Serka Sukabir. Akibat manuver pasukan Interfet asal Australia ini sempat menakutkan para pengungsi. Mereka ketakutan dan berpindah ke NTT. Keesokan harinya (2/10), dua pasukan tempur Skyhawk Indonesia balas melakukan patroli di atas wilayah perbatasan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, menurut Menlu Ali Alatas, saat ini memang pada titik terendah. Keadaan itu sebagai akibat ucapan bebarapa pejabat pemerintah dan tindakan sekelompok masyarakat Australia yang memang memanaskan hubungan Indonesia-Australia. Namun demikian, menurut Ali Alatas, tidak setuju jika hubungan diplomatik kedua negara itu diputuskan. ''Kita harus mempertimbangkan dulu hal itu. Jangan terburu-buru mengambil sikap itu, karena kedua negara masih sama-sama mempunyai berbagai kepentingan,'' ujar Ali Alatas di Istana Merdeka, kemarin petang. Ali Alatas yang ditemui wartawan seusai melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke New York kepada Presiden BJ Habibie di Istana Merdeka, kemarin, menyatakan perlu bersikap cooling down dalam menanggapi persoalan itu. Akibat sepak terjangnya yang terlalu jauh dalam soal Timtim, PM Australia John Howard terus mendapat kecaman dari lawan politiknya di dalam negeri. Mantan PM Australia Paul Keating minta Howard bertanggung jawab atas semua kehancuran dan kematian yang terjadi di Timtim sekarang sebagai akibat buruknya kebijakan luar negeri pemerintahan Howard. ''Dia telah mendorong-dorong pemerintahan transisi di Indonesia untuk memutuskan kebijakan yang paling sulit dalam politik Indonesia,'' kata Keating dalam wawancara dengan Radio ABC Australia, kemarin. Keating mengatakan ribuan orang Timtim kini hilang atau mati karena buruknya kebijakan luar negeri Australia sejak Perang Vietnam. Howard, kata Keating, telah memanfaatkan posisi Presiden BJ Habibie yang sedang goyah dengan melakukan berbagai tekanan soal Timtim. Mantan Menlu Australia Gareth Evans juga mengecam kesalahan Howard yang mengira telah berhasil mempengaruhi keputusan Presiden Habibie menyelenggarakan referendum. ''Howard lupa, respons Habibie atas suratnya itu jauh lebih progresif, dengan membuka kesempatan rakyat Timtim untuk merdeka,'' kata Evans.