Saya kok merasa agak optimis melihat perkembangan usulan dan opini partai-partai yang ada saat ini. Mungkin karena kita mendapat ancaman dari luar yaitu AS malah kita menjadi bersatu. Masih banyak centang perenang di mana-mana, tapi rasanya arus reformasi justru lebih kencang dibandingkan yg kita perkirakan deh. Golkar mengusulkan agar di periode mendatang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam satu paket beserta anggota DPR. Kayak di AS ya? Rasanya memang sudah tak pantas lagi kalau cap status quo ditaruh ke mereka lagi. Cuma satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sinyalemen bahwa kalau ada pemilihan langsung, maka orang Jawa lagi yang jadi presiden. Ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari UGM (lupa namanya). Walaupun saya kurang percaya masyarakat yg sudah demikian majemuk di Jawa masih mempunyai sikap seperti itu, bila nanti ada yang tidak merasa puas bisa-bisa muncul lagi isu SARA. Sebagai orang Jawa sudah pekak telinga saya mendengar selentingan-selentingan yg tidak mengenakkan. Bukan tidak mungkin pula di masa mendatang siu-isu ini dihembuskan oleh oportunis politik seperti Boris Yeltsin itu. Atau Milosevic itu, atau kelompok separatis macam AGAM. Ada yang punya pendapat? Issue lain adalah pemegang kekuasaan eksekutif bila presiden berhalangan hadir, yaitu akan dipegang oleh wapres, bila berhalangan akan dipegang ketua MPR, dan kalau juga berhalangan akan dipegang oleh ketua DPR. Jadi tidak ada triumvirat. Saya jadi bingung dengan usulan dari FPDKB ini, yaitu jadinya presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR tetapi kepada rakyat. Lho, kok rakyat? Kedengarannya sih bagus, tapi kan rakyat demikian majemuk. Nanti kalau saya iseng lalu bilang pertanggung jawaban presiden tidak dapat diterima gimana? Kan saya rakyat juga? Apa bukan ya? Hal yg perlu saya singgung adalah keinginan masyarakat Tapanuli untuk membuat propinsi baru, dan juga tiga kabupaten di wilayah Sulsel yag juga ingin membentuk propinsi baru. Ada beberapa masalah yg saya identifikasi yaitu: - Kenapa isu etnik lagi yg jadi dasar ya? Yaitu Masy. Tapanuli dan Masy. mandar di Sulsel. - Apakah sudah memperhitungkan beban pusat untuk pembiayaannya? Hal ini perlu kita perhitungkan bila pendapatan daerah tidak mencukupi. Mengapa? Karena saya kok rada curiga bahwa keinginan ini didasari oleh sentimen keetnikan semata, bukan didasari kemampuan daerahnya. Hal lain adalah penolakan pembentukan propinsi baru di Irja dengan alasan akan ada Kodam baru. Saya rasa alasan yg dicari-cari. Kalau memang maunya tidak ada Kodam baru, okay-lah Kodamnya tetap satu tapi mencakup 3 propinsi. Orang lain berlomba bikin propinsi kok malah nggak mau lho? Jeffrey Anjasmara ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
