AS Hikam sebagai 'pakar' dari LIPI dikenal sebagai seorang analis yang lebih
condong kepada PDIP. Suaranya sampai sekarang masih tetap diberikan kepada
PDIP. Orang macam Hikam mengapa pula mesti diusulkan sebagai Mendikbud? Saya
rasa para menteri harus dipilih yang mempunyai kapasitas yang memadai dan
latar belakang yang cukup. Kapasitas saja belum cukup kalau dijadikan
satu-satunya kriteria. Apalagi kalau kapasitaspun perlu diragukan.
Satu hal yang sedang menjadi topik bagus adalah perebutan jabatan menteri
keuangan. Saya rasa poros tengah harus terus memperjuangkan posisi ini.
Sudah terlalu lama posisi ini dikuasai oleh orang-orang tertentu yang
kemudian mengakibatkan perekonomian rakyat Indonesia yang njomplang.
Kolusi-kolusi golongan ini mesti dipatahkan dari pangkalnya, yaitu dengan
pemegang buntut: Menkeu.
Pembagian posisi menteri sebanyak 6 orang dari tuntutan 10 orang dari PDIP
(yang jelas tidak masuk di akal orang yg masih sehat) masih terlalu banyak.
Pemberian jabatan wapres untuk Mega sudah merupakan deal yang terlalu besar,
yang bobotnya dapat disetarakan dg 10 kursi menteri. Masih banyak
personal-personal bermutu di luar PDIP yang memang miskin cerdik pandai
(tapi kaya dg preman). Theo Syafii yang telah menyerang umat Islam di Kupang
dulu sangat tidak bijaksana bila diberi posisi sbg Menhankam.
Menurut AS Hikam, kementerian penerangan perlu dihapus. Saya melihat
kepakaran Hikam perlu diuji. Masyarakat Indonesia masih banyak yang terlalu
bloon untuk menerima penjelasan dari departemen teknis. Untuk penyampaian
informasi yang dapat diterima dengan baik, departemen teknis jangan dibebani
untuk penerangan-penerangan yg tidak berbau teknis itu. Nanti bukannya
tambah profesional malah jadi tambah bodo. Serahkan saja yg kayak ginian
kepada DEPPEN, memang tugasnya yg sepele-sepele itu. Tetapi ukuran sepele
buat masyarakat yg masih di bawah standar kan lain. Hikam saat mengusulkan
untuk digabungkan dg DEPARPOSTEL juga menunjukkan kualitasnya yg tidak
terlalu dalam. Dia pikir KOMUNIKASI = TELEKOMUNIKASI. Alangkah pandainya
pakar kita ini.
Pandangan Hikam yg bias juga terlihat dg pengusulan Marzuki. Marzuki
dianggap bukan bagian dari ORBA karena membela PDIP. Orang inilah yg
diindikasikan membelot dari GOLKAR. Ciri khas propaganda PDIP masih juga
belum berubah. Siapa-siapa yang membela PDIP dihapus dosanya sebagai orang
ORBA. Siapa bekas pejabat ORBA yang biarpun baru ditugaskan 3 bulan, asal
tidak membela PDIP akan diberi label orang ORBA. Dari dulu kok tidak
pintar-pintar mereka ini.
Jeffrey Anjasmara
-----------------------------------
Pakar Politik LIPI:
Spiritnya Kabinet Harus Bebas
Orba
Reporter: Titis W
detikcom, Jakarta- Kabinet mendatang,
kata
pakar politik LIPI, AS Hikam,
spiritnya harus bebas
dari orang-orang Orba. Fuad Bawazier
dan
Subiakto Tjakrawerdaya, tidak
selayaknya masuk ke
dalam Kabinet. Namun orang seperti
Marzuki
Darusman layak mendapat tempat.
"Sebab Marzuki itu tidak masuk dalam
kategori
sebagai orang Orba. Marzuki itu bersih
dan
memiliki pandangan yang jauh ke
depan,"kata
Hikam kepada detikcom, Sabtu
(23/10/1999) pukul
19.40 wib.
Menurut Hikam, memang spirit bebas
dari Orba
harus memancar dalam komposisi Kabinet
baru di
bawah Presiden Gus Dur. "Itu
sprititnya. Namun
dalam pelaksanakan harus dilihat
orang-orang per
orang,"kata Hikam.
Misalkan saja, kata Hikam, seorang
Marzuki
Darusman yang orang Golkar, tidak bisa
dikategorikan orang Orba. "Ia dikenal
bersih. Tapi
kalau orang seperti Fuad dan Subiakto,
mestinya
jangan masuk ke dalam kabinet,"kata
Hikam.
Fuad yang dimaksud Hikam itu adalah
bekas
Menteri Keuangan dan Subiakto yang
bekas
Menteri Koperasi. Keduanya menjadi
menteri di
jaman pemerintahan Soeharto. "Saya
pikir Gus Dur
nanti akan bisa memilih siapa-siapa
yang jadi
harapan publik,"kata Hikam.
Ada kabar Anda kandidat Mendikbud? "Ah
itu
ndak benar. Jadi jangan tanya saya
bersedia apa
tidak jika ditunjuk. Ditunjuk saja
juga belum,"kata
Hikam.
Mengenai rencana Presiden Gus Dur
merampingkan Kabinet, Hikam sangat
setuju. Bagi
Hikam, departemen yang tidak jelas
oritentasinya
selayaknya dihapus. Di samping untuk
efisiensi juga
untuk memperjelas orientasi.
"Menteri Negara Urusan Wanita,
Departemen
Penerangan dan Menko-menko itu
sebaiknya
dihapuskan saja,"kata Hikam.
"Departemen
Penerangan kan bisa dimasukan ke
Menteri
Telekomunikasi,"kata Hikam.
Mengenai Gus Dur harus mengakomodasi
parpol di
dalam menyusunkan Kabinet, Hikam
berpendapat,
soal mengakomodasi itu kekuatan parpol
adalah
realitas politik yang ada. Realitias
politik selalu
perpijak pada akomodasi.
"Saya kira orang seperti Gus Dur akan
konsisten
bahwa profesionalisme menjadi ukuran
utama,"kata Hikam. "Kalau pun tidak
harus
mengakomodasi parpol, tentu harus
dilihat apakah
di dalam parpol ada orang yang
profesional untuk
masuk ke kabinet,"tambah Hikam.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com