Saya bikin judul yg rada dramatis dikit. Pakai bahasa inggris biar kayak tukang jual obat yg lain. Saat pertama membaca kabinet baru itu, saya langsung menghela nafas lega dengan panjangnya susunan kabinet. Saya sudah ketakutan bakal terjadi chaos di dalam pelaksanaan pemerintahan, akibat sistem coba-coba dari para analis yg berjibun dewasa ini. Mungkin cuma saya yang tidak ingin kabinet cuma berjumlah 25 orang. Semua analis dan suara-suara di internet memandang jumlah departemen dan menteri terlalu banyak sehingga menimbulkan keborosan. Pandangan ini menurut saya sangat keliru. Boros akibat kebocoran dana tidak akan dapat dicegah dengan cara menghapus atau melebur jumlah menteri. Alasan lain untuk menghapus suatu jabatan menteri adalah tidak ada fungsinya. Contoh korban dari alasan ini adalah penghapusan Deppen. Sebagaimana sudah saya tulis sebelum susunan kabinet diumumkan, penghapusan Deppen merupakan kesembronoan dalam mengambil kesimpulan dan menetapkan keputusan. Dengan adanya gap intelektualitas masyarakat, di mana di salah satu pihak masih hidup di jaman batu, dan di pihak lain terdapat masyarakat yg tidak bisa hidup tanpa dunia cyber, mestinya Deppen dapat menjadi jembatan. Mereka dapat berfungsi sebagai layaknya PR dalam suatu perusahaan. Pembelokan fungsi Deppen menjadi departemen propaganda di masa lalu mestinya dijadikan sebagai alasan untuk merombaknya. Jadi bukannya lalu menghapuskannya. Deppen tidak seharusnya ditaruh sebagai bagian dari departemen lain. Justru semua departemen teknis, semua kementerian negara, bila ingin menyampaikan segala sesuatunya harus bermuara di satu tempat yaitu Deppen. Bila bagian penerangan ditempatkan di bawah kementrian lain, maka akan timbul distorsi kepentingan, dan sentimen antar departemen atau menteri dapat muncul. Kesembronoan tim penyusun kabinet ini ibarat melihat pisau daging digunakan untuk membunuh, maka pisau daging dilarang untuk dibuat. Jelas sangat menyedihkan. Tentangan saya thd jumlah menteri dan departemen teknis yg sedikit juga didasari oleh sifat organisasi. Hampir semua departemen mempunyai rentang kendali yang sudah terlalu lebar, sementara itu secara vertikal paling cuma mencapai 4 tingkat. Model birokrasi ini bagus agar tidak muncul rantai birokrasi yg terlalu panjang, sehingga malahan dapat dibelok-belokkan. Sekarangpun, maksud saya kemarinpun, dengan 4 level vertikal saja sudah sering terjadi pembelokan yg saya sebut itu. Sebagai misal deptan digabung dengan dephut. Akibatnya sang menteri akan kewalahan dalam mengelola dan mengawasi bawahannya. Sebagus-bagusnya menteri kalau scope of work terlalu lebar dan dalam maka hasilnya adalah penyelewengan oleh bawahan dan inefisiensi. Pemasangan menko juga saya syukuri. Para analis itu tidak mau membaca sejarah mengapa jabatan menko ini muncul. Namanya juga koordinator, tugasnya ya bikin koordinasi agar pekerjaan yg overlap tidak jadi rebutan. Sebaliknya bisa juga dua atau lebih pihak bertikai ini malah saling mengabaikan. Fungsi lain adalah sbg penghubung presiden kepada menteri. Presiden jelas tidak akan mampu mengawasi semua menteri tadi. Kemampuan dan waktu presiden tidak akan mampu meng-compile laporan menteri yg punya bidang overlap. Di sinilah peran Menko yang lain itu. Saya rasa, Indonesia saat ini mengalami apa yg saya sebut ANALIST FLOOD. Di lain pihak, Indonesia saat ini mengalami STRATEGIST DROUGHT. Entah kenapa perginya para strategist kita itu, dan entah kapan hujan strategist akan turun. Berhubung posting ini sebetulnya saya buat kemarin, rasanya tidak perlu saya tulis bagaimana para teknokrat dipinggirkan oleh keberadaan pengurus partai. Sudah banyak yg nulis. Saya akan bicara mengapa PDIP puas dengan 2 orang wakilnya di kabinet. Menurut saya, terdapat 3 bidang penting saat ini yaitu: - ekonomi, keuangan, blah-blah-blah... - teknologi, industri, yada-yada-yada.... - pertanian, kehutanan, yak-yak-yak.... Perekonomian yg nyungsep mau tidak mau mengharuskan kita melirik lalu merangkul bidang ini, dan "melupakan" dua yang lain. Saat ini menguasai posisi ekonomi dan keuangan berarti menguasai the whole heart dari kabinet. Sebagai paribasan, jabatan ekuin setara dengan jabatan 5 orang menteri lainnya. Apalagi ditambah dengan posisi bidang investasi oleh Laksamana Sukardi. Posisi Kwik Kian Gie ini saya rasa sangat sensitif dengan issue pri dan nonpri jaman dulu. Yang jadi masalah, sambutan hangat pasar yang disebut-sebut koran itu (atas KKG) perlu dilihat siapa sih "pasar" itu? Apapun alasannya, keputusan tidak dapat ditarik lagi. Okay KKG dapat duduk di sana. Memang dari sudut profesionalism (dalam arti "kompetensi") sudah memenuhi. Saya menyarankan buat rekan-rekan untuk membuat suatu badan yang boleh saya sebut "CREDITOR WATCH". Fungsinya adalah mengawasi saluran kredit perbankan dan juga mencakup siapa saja yang diuntungkan oleh kebijakan ekonomi yg diambil. Kepincangan ekonomi, di mana suatu golongan tertentu menguasai saluran dan porsi ekonomi bukanlah isapan jempol. Gencarnya pemberitaan bahwa Suharto, Inc. menguasai perekonomian justru hanya betul sampai taraf tertentu. Buat saya, yg perlu di-highlite justru CRONIES ini, yg harus ditulis dengan huruf besar. Ada nggak yg mau mendirikan CREDITOR WATCH ini? Tugasnya jelas jauh berbahaya dari sekedar CORRUPTION WATCH-nya Teten yang cuman memusuhi pejabat dan PNS yg tidak punya kaki tangan terlalu panjang. Sekian dulu, Jeffrey Anjasmara ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
