Kesalahan kita yg pertama menurut saya adalah membiarkan praktek demokrasi arisan tumbuh di negara kita ketimbang demokrasi rakyat. Saya sejak awalnya sudah terus menentang demokrasi arisan ditumbuh-kembangkan di negeri kita. Tapi beberapa respon yg muncul di milis ini malah mencoba mencari pembenaran konstitusi atas demokrasi arisan tersebut ketimbang mengacu pada semangat demokrasi rakyat yg seharusnya patut kita perjuangkan bila kita ingin demokrasi tegak dibumi pertiwi. Yang membuat saya kecewa di milis ini adalah ternyata rakyat kecil yg notabene sering kita kategorikan rakyat "bodoh" malah ternyata soal demokrasi mereka lebih mengerti soal demokrasi dari kita2 disini....:'( Mereka tahu, bahwa dalam demokrasi rakyat suara rakyat adalah suara final, capres dari partai pengumpul suara terbanyak atau pemenang pemilu berhak untuk memimpin pemerintahan bila pemilihan persiden tidak dilakukan secara langsung karena memang logikanya adalah capres pemenang pemilu itulah yg paling banyak mendapat kepercayaan rakyat. Itu konsekuensi logis bila kita mau menegakkan demokrasi rakyat. Tapi sudahlah, hal itu sudah lewat. Yang penting bagaimana kita bisa menghadapi serta mencermati konsekuensi logis dari demokrasi arisan ini. Dampak pertama yg kita lihat dari penerapan demokrasi arisan ini adalah dengan dibagi2nya atau adanya jatah2an menteri yg duduk dalam kabinet yg berasal dari banyak partai. Ini jelas ngga sehat bila kita ngomong secara idealnya. Apalagi yg ikut menentukan pemilihan menteri tersebut adalah: Amien Rais yg posisinya adalah seorang ketua MPR aktif. Akbar Tandjung yg posisinya adalah seorang ketua DPR aktif. yg sebenarnya diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol dan bukan ikut2an nyusun kabinet dengan cari ngasih daftar nama2 orang yg mereka maui duduk di kabinet. Dampak kedua adalah tanggung jawab atas menteri yg disodori bukan dari pihak lain, dalam hal ini dari pihak Amien Rais dan Akbar Tandjung. Kita lihat kasus Bomer Pasaribu yg di "garansi" oleh Akbar Tandjung. Bomer Pasaribu yg diangkat menjadi Menaker ternyata banyak diprotes oleh LSM atau pun lembaga2 karena diduga punya kasus2. Dampak ketiga adalah tidak jelasnya kini aturan main dan batas wewenang yg berlaku. Contoh kasus adalah ucapan ketua MPR yg berkata, "Mulai sekarang agar jangan ada lagi dubes negara asing mencampuri urusan dalam negeri Indonesia," setelah mengetahui bahwa menkeu Bambang Subianto yg notabene adalah hasil dari "garansi"nya mendapat tekanan dari salah seorang dubes (dubes AS). Yang lebih hebat lagi adalah respon dari peristiwa ini, ketua MPR kita akan menemui dubes tersebut. Yang saya bingungkan, tanggung jawab seorang menteri itu khan ke presiden dan bukan ke ketua MPR. Dan lagian khan belum ada reaksi dari presiden atau pun menteri itu akibat dari tekanan tersebut. Koq belum apa2 ketua MPR sudah melangkahi wewenang presiden sih? Seharusnya, kalau pun ketua MPR itu hendak bertindak, pertama dia harus konsultasi dulu dengan ketua2 MPR lainnya. Jadi ya ngga bertindak sendirian dan semaunya saja. Dan setelah itu baru mungkin memanggil presiden untuk menanyakan kasus penekanan tersebut. Jadi, yg berhak bicara atas masalah tekanan terhadap seorang menteri itu ya presidennya dong. Atau, kalau pun ingin memanggil menteri keuangan tersebut, ya bisa dilakukan lewat DPR dalam rangka mencari tahu atau minta penjelasan/dengar pendapat. Nah, kejadian yg sekarang khan menkeunya sendiri belum bikin tindakan apa2 atas tekanan tersebut, eh ketua MPRnya udah blingsatan. Dan lebih parahnya lagi mau nemuin dubes tersebut. Apa ngga salah nih? Masak sih posisi ketua MPR yg demikian terhormat melakukan hal2 seperti itu, datengin dubes di negaranya sendiri. Ketiga dampak negatif dari demokrasi arisan di atas yg baru bisa saya identifikasikan sampai saat ini. Artinya. tidak tertutup kemungkinan akan adanya dampak2 negatif lainnya bila kita tidak hati2 bersikap atau menyikapi kelemahan2 dari demokrasi arisan ini. Semoga banyak di antara kita yg segera menyadari ini dan segera waspada dan lebih mawas diri lagi agar dapat meminimumkan dampak2 negatif dari demokrasi arisan yg seharusnya sejak awal perlu ditentang. Memang banyak hal yg tidak enak yg kita lihat sekarang di awal pemerintahan baru. Yang perlu disadari, semua itu adalah konsekuensi dari pemberlakukan demokrasi arisan yg saya lihat mendapat banyak dukungan di milis permias ini. jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu
