Kalau presiden buta mata dan buta hati, maka kebijakan yang dibuat akan
mengorbankan rakyat marjinal. Demi menghemat sekeping rupiah,
departemen yang selalu diasosiasikan dengan rakyat kecil justru digempur.
Jika presiden malu berhubungan dengan korban ekonomi, maka matapun makin
dipejamkan.
Jika presiden buta hati, sikap jumawapun dipertahankan demi gengsi.
Jika wakilnya punya airmata, airmatapun sudah habis demi politik.
Tidak ada airmata tersisa untuk orang pincang, buta, atau tuna susila.
Tak apalah karena saya sudah tahu untuk siapa airmata wakil itu,
airmata untuk diri sendiri. Dari awalpun saya sudah sadar siapa wakil ini.
Kenyataan yang ada tentang wakil tidak akan membuat saya terkejut.
Lain dengan presiden. Kekecewaan saya jelas tampak. Presiden yang dari awal
saya dukung, ternyata hanya seorang tua bangka arif si Dr. Jeckyl, yang
setelah menjadi presiden menjadi Mr. Hyde.
Mr. President Wa Hyde, sadarkah apa akibat perbuatanmu?
Mengapa bukannya memperkuat basis ekonomi untuk memperbaiki kondisi sosial
rakyat. Bukannya memperbaiki, mengapa pula rakyat tuna sosial pula yang kau
hajar? Kenapa pula bukan konglomerat yg diam-diam masih berkeliaran yg kau
tuju? Berapa keping rupiah yang kau hemat dari departemen rakyat kecil Mr.
Wa Hyde?
Aku tahu mengapa orang macam Mega, Akbar, dan Wiranto, juga Amien tidak mau
mempertahankan departemen rakyat malang ini. Mereka tidak berkehendak
diserahi departemen miskin ini. Mereka tidak mau bila jatah menteri gemuk
mereka berkurang karena departemen miskin.
Aku jelas makin sedih, membaca seorang scholar menuduh gelandangan dan
lansia dimanfaatkan para crusadernya. Tidak tahukah bahwa mereka sangat
berkepentingan. Apa dia tidak pikir siapa pula yg mau dilimpahi nasib sial
mengurus para lansia dan tuna sosial lainnya? Tuna sosial karena dicampakan
oleh mereka yg harusnya melindungi.
Apakah si oknum scholar tidak pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi
crusader rakyat kecil? Apakah dia tidak pernah menyisihkan dana dan waktu
untuk menolang orang malang? Apakah si oknum scholar memandang gampang untuk
menyerahkan urusan ini kepada daerah yg masih kebingungan menyusun barisan?
Apakah ia tak sadar orang-orang malang ini tidak dapat menunggu barang
seharipun? Siapa yg mau menceboki lansia bila pegawai bergaji rendah dan tak
mampu korupsi malah dibuat susah hidupnya?
Ratusan mungkin ribuan yayasan berdiri. Aku mengenal satu dari ratusan ini.
Yang didirikan oleh orang pandai, dan terdiri dari para scholars yang
berserak di berbagai belahan dunia. Yang bertujuan mulia memberi pancing
bukannya ikan kepada orang-orang malang. Yang secara berkala menyisihkan
dollar per bulan. Yang sekaligus merasakan bagaimana sulitnya mempertahankan
atau menambah orang malang dalam lindungan mereka. Berapa lagi dollar mesti
dikeluarkan dari kocek?
Bila dua puluh scholars berhati mulia terengah-engah mengentas orang malang
sebatas satu desa dengan kekuatan dollar, otak dan imannya, bagaimana pula
kita berharap masyarakat kita yang sakit mampu melindungi para orang malang
itu? Bagaimana pula kita berharap dari Mr. Wa Hyde yang selalu mengambil
jalan pintas dalam bertindak?
Mr. Wa Hyde, kau adalah pemimpin umat. Apakah orang-orang marjinal ini bukan
umatmu? Sungguh mataku lebih buta dari matamu bila dari awal aku
mendukungmu. Apa lagi yg hendak kau lakukan? Memaksakan ucapan "Selamat
Pagi" untuk salam pertemuan seperti yg pernah kau bilang dulu?
Bila dalam berposting biasanya disarankan untuk memberikan solusi, maka
solusi satu-satunya yang dapat diajukan adalah mencabut kembali keputusan
pemusnahan departemen sosial. Bila memaksa, lalukan secara bertahap. Mr. Wa
Hyde, waktu satu tahunpun tidak akan cukup untuk pembubaran ini.
Satu hal yang pasti Mr. Wa Hyde. Bila kau tidak menarik kembali keputusanmu,
maka engkau akan lengser in disgrace. Para warga NU dan umat Islam akan ikut
kena getah dari keputusanmu Mr. Wa Hyde.....:)
Di bawah ini artikel dari Suara Merdeka.
Jeffrey Anjasmara
'----------------------
Jika Warga Asuh Berdemo
"Menawi Pantine Bubar Kula Mangke Ndherek Sinten?''
Ratusan
pegawai dan warga asuh
Departemen Sosial (Depsos) Jateng
melakukan aksi unjuk rasa di Gedung
Berlian Jl Pahlawan, kemarin pagi.
Mereka mengadukan ketidakjelasan
depan pekerjaan mereka
kepada para wakil rakyat akibat
penghapusan departemen itu.
Para pegawai itu mengenakan
seragam hansip dan menenteng
puluhan spanduk serta poster. Warga
asuh yang mayoritas terdiri atas
penyandang tuna netra dan tuna
grahita tidak ketinggalan dalam demo
selama tiga jam tersebut. Mereka
berasal dari berbagai daerah seperti
Purworejo, Sala, dan Temanggung
Bunyi poster dan spanduk antara lain, ''Oh Tuanku Presiden, Jeritan dan
Tangis Orang-orang Pemulung-Pengamen Hanya Depsos yang Sayang''; ''Gus Dur,
Kami Serahkan Gepeng, Jompo, WTS, Tuna Netra, Tuna Grahita, Kepadamu'';
''Jangan Jadikan Kami Korban Konspirasi Politik'', dan ''Pekerja Sosial
adalah Profesi Bukan Anak Tiri''.
Belasan manula yang menggunakan kursi roda juga tampak mambaur dalam
kerumunan di depan lobi gedung yang berlokasi di depan Kanwil Depsos
tersebut. Mereka menyatu bersama demonstran lainnya termasuk anggota Karang
Taruna, pelajar SMPS, dan anak-anak jalanan yang tak henti-hentinya
menyanyikan lagu-lagu keprihatinan.
''Kula sampun mboten gadhah sedulur malih. Menawi pantine bubar, kulo mangke
ndherek sinten?'' keluh Mbah Tuminah (75) dari Panti Wreda Wening Werdaya
Ungaran, sambil menitikkan air mata.Wanita tua itu datang dengan menggunakan
kursi roda sambil memapah sebuah poster keprihatinan.
Menambah Beban Kakanwil Depsos Drs Soedijono yang berada di tengah massa
demonstran menyatakan akan terus memperjuangkan nasib para pegawainya yang
berjumlah sekitar 2.059 orang dan 1.736 warga asuh. Dia menganggap keputusan
Pemerintah tersebut tidak bijaksana dan menambah beban.
''Keputusan menghapus Depsos secara mendadak seperti ini jelas membuat kami
tidak siap dan sangat kecewa. Departemen ini berdiri sejak Indonesia
merdeka,
tetapi mengapa dijadikan tumbal. Masalah sosial
berat dan membutuhkan banyak
tenaga, mengapa Depsos dibubarkan?'' tanya
Soedijono.
Koordinator rombongan Ahmad Fawzi SH mempertanyakan
lembaga yang akan
menangani para penyandang kesejahteraan sosial yang
selama ini berada di bawah
binaan Depsos. ''Mereka itu sudah kami bekali
dengan keterampilan. Lantas
bagaimana nasib mereka, siapa yang akan
merawatnya,'' katanya.
Dia menjelaskan, sampai saat ini Depsos Jateng
menangani 21 panti sosial dan dua
panti khusus, yakni Panti Rehabilitasi Sosial Bina
Grahita Kartini di Temanggung dan
Rehabilitasi Cacat Dr Soeharso di Surakarta. Kedua
panti tersebut masing-masing
memiliki 225 orang warga asuh.
Di luar 21 panti itu masih ada sekitar 50.000 orang
penyandang cacat mental, 30.000
orang cacat tubuh, 23.000 anak nakal dan korban
narkotik, serta 4.000 lebih
gelandangan dan pengemis. Dibutuhkan tenaga besar
untuk menangani para
penyandang kesejahteraan sosial itu.
Kepada Dewan, salah seorang penyandang tuna netra
menyatakan keberatannya
kalau Depsos dibubarkan. Alasannya, Depsoslah yang
selama ini membina. ''Dari
mana kami akan cari makan. Kami butuh pekerjaan dan
kami juga berhak mendapat
pekerjaan serta penghidupan yang layak. Apa kami
akan menjadi sampah
masyarakat lagi,'' katanya.
Potong Gaji
Mereka diterima Wakil Ketua Dewan Dewan HA Thoyfoer
MC, Ketua Komisi E Abdul
Kadir Karding, anggota FPG JH Sitompul, anggota
FPDI Perjuangan Sutejo, dan
anggota fraksi lainnya. Saat menerima rombongan
yang sebagian di antaranya
orang-orang tua jompo dan tuna netra ini, Thoyfoer
menyatakan trenyuh.
Pihaknya minta anggota Dewan, Gubernur, dan aparat
keamanan menerima
pengaduan pegawai Depsos dengan lapang dada. Sebab,
apa yang dilakukan
pegawai Depsos dan binaannya itu bukanlah unjuk
rasa biasa, melainkan unjuk rasa
untuk memperjuangkan nasib dan masa depan.
Dalam kesempatan itu Thoyfoer sering menyebut
rombongan dengan mbah kakung
dan mbah putri untuk beberapa lansia yang datang
menghadap Dewan bersama
pegawai Depsos dan binaan Depsos lainnya. Dia
mengatakan, selain anak-anak
kecil dan orang yang mengonsentrasikan diri pada
ibadah, orang-orang tua adalah
tiang negara. Untuk itu nasibnya harus
diperhatikan.
''Kalau nanti keputusan itu tak bisa dianulir, saya
minta fungsi Depsos tetap jalan
terus. Mereka itu tidak boleh lepas apa pun
risikonya. Saya minta Pemda
menanggung nasib mereka agar pekerjaan sosial
jangan sampai berhenti. Bila perlu
anggota Dewan rela dipotong gajinya,'' katanya.
Pihaknya juga berjanji, kalau ada yang menghambat
pelepasan dana, bukan pegawai
Depsos yang akan demo lagi, melainkan anggota DPRD
Jateng. Pihaknya rela dana
anggaran lain dikurangi untuk menanggung binaan
Depsos. Selain itu pihaknya akan
minta Gubernur membuka kas daerah untuk melanjutkan
pekerjaan sosial itu.
Ditolak
Sementara itu, seorang tukang pos Sabtu kemarin
nyaris dibuat bulan-bulanan
beberapa oknum pegawai Kanwil Departemen Sosial
Jateng di Jl Pahlawan
Semarang.
Laki-laki pegawai PT Pos Indonesia yang mengendarai
sepeda motor Suzuki oranye
itu ditolak saat akan menyerahkan setumpuk surat
yang dialamatkan ke instansi
tersebut.
Sejumlah orang yang menolak itu mungkin jengkel
atau mungkin gundah karena
Departemen Sosial tak tercantum dalam kabinet
sekarang. ''Mulai hari ini tak ada lagi
surat-surat yang dialamatkan ke Kanwil Departemen
Sosial, kembalikan saja ke
alamat pengirim,'' teriak seorang pegawai di antara
kerumunan ratusan pegawai
yang hendak demonstrasi ke halaman Gedung DPRD
Jateng yang berseberangan.
Tukang pos yang tak tahu-menahu itu menjadi salah
tingkah. Tetapi karena tuntutan
tugas dan amanat untuk menyampaikan surat, dia
tetap berusaha menyampaikan
sejumlah surat itu. Surat-surat itu akhirnya dia
letakkan di pos penjagaan kantor
tersebut. Dia lalu menghidupkan sepeda motornya dan
meninggalkan kantor, yang
sebagian pegawainya bersiap-siap hendak mengikuti
demonstrasi bersama
pegawai instansi yang sama dari daerah lain menuju
Gedung DPRD Jateng.
Di Bandung
Sedangkan di Bandung, meski resah para karyawan
Departemen Penerangan dan
Departemen Sosial Jawa Barat berjanji menghindari
hal-hal yang bersifat negatif
yang dapat merusak citra departemen, seperti
pengerahan massa yang menimbulkan
tindakan anarkis.
Demikian salah satu kesepakatan dari pertemuan
Kakanwil Deppen Jabar Hamid
Suchas dan 24 kakandeppen, 3 kepala RRI serta TVRI
Bandung, kemarin. Tekad
serupa dilontarkan jajaran pimpinan dan karyawan di
lingkungan Departemen Sosial.
''Dalam situasi tak jelas ini, para karyawan tidak
akan melakukan tindakan yang
bertentangan dengan peraturan kepegawaian, etika,
dan moral PNS,'' tutur seorang
pejabat Kanwil Deppen Jabar.
Walau demikian, meski tekad itu baik, dalam
pengamatan Suara Merdeka, aksi para
karyawan yang tak puas atas pembubaran kedua
instansi tersebut terus berlangsung.
Malah sudah menjurus ke aksi demonstrasi
sebagaimana dilakukan pihak lain.
Di depan Kantor Kanwil Deppen Jabar, misalnya, para
karyawan menumpahkan
kekesalan dengan aksi gelar poster dan corat-coret
berisi kecaman terhadap duet
kepemimpinan Gus Dur dan Megawati. Malah ada
beberapa karyawan membakar
ban mobil serta pohon tebangan.
Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk,
Kepala Kanwil Deppen dan Depsos
mengharapkan para pejabat di daerah tingkat II -
kakandeppen dan kakandepsos -
dapat menenangkan keadaan dan meredakan emosi para
karyawan. Bahkan
mengajak para karyawan bisa menerima semua itu
dengan penuh kesadaran, karena
Pemerintah akan memberikan jalan terbaik.
(D18,D9,E1,D7,bn-18k,14g)
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
