Republika Online edisi: 18 Dec 1999 Rubrik Hari Ini: Indeks Lengkap Berita Utama Nasional Ekonomi-Bisnis Nusantara Hiburan & TV Opini Iptek Jabotabek Internasional Olahraga Theo Syafei Dikabarkan jadi Calon Ketua Otorita Batam SINGAPURA -- Keberadaan Otorita Batam di Riau kini santer disorot oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, di pulau tersebut berkembang pula isu Ketua Otorita Batam (OB) Ismeth Abdullah bakal diganti oleh Mayjen (Purn) Theo Syafei. Penggantian pejabat teras, menurut kalangan DPRD, harus melibatkan DPRD dan Pemda. Isu penggantian itu pun bergema di kalangan organisasi masyarakat (ormas) yang mengikuti seminar 'Pemerintahan Indonesia Baru dan Peluang Bisnis di Riau' di Singapura, Jumat (17/12). Usai seminar, sejumlah ormas seperti HMI Cabang Batam, KAMI Cabang Batam dan Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FKPKMI) Batam secara tegas menolak munculnya nama Theo Syafei sebagai Ketua Otorita Batam. Penggantian secara mendadak, ungkap Ketua HMI Batam Lisa Fitriani kepada wartawan, masih mengesankan Pusat melakukan intervensi. Padahal, kebijakan yang menerapkan otonomi luas di daerah intinya tidak akan ada lagi berbagai tekanan pusat karena daerah diberi wewenang menentukan kebijakan daerahnya. Lisa juga melihat Theo adalah sosok militer yang dinilai tidak cocok memimpin kawasan seperti Pulau Batam. ''Budaya dan kehidupan di Batam tidak mungkin menerima figur militer sebagai payung politik,'' tegasnya. OB dan Pemda yang nantinya melebur bersamaan dengan penerapan otonomi penuh, tambahnya, membutuhkan figur visioner berjiwa entrepreneurship dan profesional. Ketua FKPKMI Batam Dr Sujak Widodo menambahkan penggantian Ismeth yang secara mendadak harus dipertimbangkan kembali. Boleh saja Ismeth diganti tapi harus yang mempunyai naluri bisnis sesuai dengan perkembangan Batam. Namun, jika pendekatannya kekuasaan, ia melihat, tidak akan cocok untuk diterapkan di Batam. Bila Pusat memaksakan penempatan Ketua OB, ia khawatir akan timbul gejolak yang sangat berbahaya bagi dunia investasi. Sementara Ketua DPRD Riau drh Chaidir yang melihat perkembangan di Batam kepada Republika mengatakan perlu antisipasi secepatnya bagi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ia mengungkap rencananya bersama Tim Sembilan DPRD Riau dan ketua-ketua DPRD ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan sikap DPRD Riau tentang aspirasi masyarakat dan surat mengenai situasi di OB. Copy surat ke Presiden Abdurrahman Wahid yang diperoleh Republika dengan nomor 110/99-12/758, perihal Otorita Batam, itu tertanggal 16 Desember 1999. Isinya, pertama, keputusan presiden yang dipakai sebagai dasar hukum OB segera ditinjau kembali dan pengelolaan Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitar dikembalikan kepada Pemda Riau. Kedua, mengenai perasaan tidak puas yang lebih mendalam di daerah maka sambil menunggu pembuatan Keppres dimaksud, semua kebijakan yang menyangkut OB mengenai perubahan organisasi ataupun penggantian pejabat teras hendaknya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemda dan DPRD Riau. Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Riau yang baru pulang dari Singapura di Bandara Simpangtiga Pekanbaru. Gubernur Riau Saleh Djasit ketika dikonfirmasi, menyesalkan isu tersebut. Hal itu, dinilainya akan dapat memicu permasalahan baru di Batam. Namun, Gubernur yang mendapat keterangan --saat Ismeth dan rombongan menghadap Wapres Megawati Soekarnoputri-- Wapres menjelaskan otorita dalam era sekarang tidak diperlukan lagi sesuai dengan otonomi yang diterapkan di daerah. Ini, bagi Gubernur, sudah suatu jaminan bahwa pusat tidak akan lagi melakukan intervensi. Apalagi dengan ada penggantian Ketua OB secara mendadak. [HOME ] [INDEX LENGKAP] [BERITA UTAMA] [NASIONAL] [EKBIS] [NUSANTARA] [JABOTABEK] [INTERNASIONAL] [HIBURAN] [IPTEK] [OPINI] [OLAHRAGA] [TELUSUR] Diterbitkan oleh Republika Online Hak Cipta � PT Abdi Bangsa 1999
