JAKARTA -- Maluku Utara masih genting. Camat Galela, Drs
Ichwan Marzuki, melaporkan Kelompok Merah (massa Kristen)
kembali melakukan aksi penyerangan terhadap warga Muslim di
Kecamatan Galela, Maluku Utara, kemarin pagi. ''Diduga banyak
korban yang tewas,'' katanya, tadi malam.
Namun, sampai berita ini diturunkan, Ichwan belum bisa
merinci jumlah korban dan akhir penyerangan yang dilakukan massa
Merah itu. Sebab, kata Ichwan, yang kebetulan sedang berada di
Ternate, setelah mendapat laporan tentang penyerangan itu ia
beberapa kali mencoba menghubungi kantor Camat Galela via
telepon tetapi tidak ada yang mengangkat.
Soal jumlah korban yang jatuh, menurut sumber
Republika, paling sedikit 18 Muslim tewas. Sumber itu
mengatakan kebanyakan mereka yang meninggal kemungkinan adalah
orang-orang yang berasal dari pasukan jihad Ternate-Tidore.
Ichwan juga belum dapat menyebutkan desa mana saja yang telah
menjadi sasaran serangan massa Merah. Para penyerang, paparnya,
berasal dari beberapa desa di Galela yang kebetulan mayoritas
penduduknya beragama Kristen. Antara lain, dari Desa Makeke dan
Desa Duma. Aksi penyerangan kelompok Merah juga mendapat bantuan
dari warga Kristen lainnya yang berasal dari beberapa kecamatan.
Antara lain, kata Ichwan, Kecamatan Kao dan Loloda yang memang
kebanyakan beragama Kristen.
Dari Ternate, Wakil Ketua DPRD Ternate, Abdurrakhim Fabanyo,
mengatakan berdasarkan informasi yang dia terima dari Galela
memang telah terjadi penyerangan oleh kelompok Merah yang
menyebabkan satu orang tewas, dan puluhan rumah terbakar di dua
desa.
Kedua desa yang diserang massa Merah itu, menurut Fabanyo,
adalah Desa Igobula dan Desa Soakonora. ''Meski tidak sempat
memakan banyak korban, namun serangan itu sempat membuat panik
masyarakat Muslim di kedua desa itu,'' papar Fabanyo.
Penyerangan yang dilakukan oleh ribuan massa Merah itu,
tambahnya, berbasis di tiga desa yang sebelumnya mayoritas
penduduknya beragama Islam. Namun, jelas Fabanyo, akibat
serangan yang bertubi-tubi dilancarkan massa Merah, ketiga desa
itu berhasil mereka rebut. Desa-desa itu adalah Desa Dokulamo,
Desa Nyidoho, dan Desa Kotabaru.
''Untuk memperkuat posisinya, pihak Kristen berusaha untuk
merebut dua desa yang tersisa itu yang memang mayoritas
penduduknya beragama Islam,'' ungkap Fabanyo yang juga Ketua DPW
PAN Maluku Utara.
Sekarang ini, paparnya, massa Merah di Halmahera Utara
menggunakan sistem gerilya dalam melumpuhkan warga Islam. Dengan
cara yang mereka gunakan itu, jelas Fabanyo, mereka masuk hutan
dan keluar memasuki pemukiman Muslim untuk kemudian
menyerangnya. ''Setelah itu, mereka masuk hutan lagi.''
Menurut Fabanyo, pihak penyerang mempunyai senjata yang
lengkap dan modern, sementara warga Muslim tidak mempunyai
senjata apa-apa. Penyebabnya, jelasnya, karena memang umat Islam
di Galela tidak pernah berniat untuk menyerang saudaranya yang
beragama Kristen. ''Tetapi, rupanya mereka terus diintimidasi
dan diserang oleh kelompok Merah. Jadi, mau tidak mau mereka
juga harus bertahan,'' kata Fabanyo.
Adanya serangan itu juga dibenarkan oleh seorang petugas
medis Posko Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), Dr
Yose Rizal. ''Sejak kemarin Subuh umat Islam di Galela kembali
diserang dari arah utara. Itu daerah pedalaman dan di sana belum
terjangkau aparat,'' katanya, kemarin.
Pihak massa Merah yang melakukan penyerangan, menurutnya,
berjumlah sekitar 500 hingga 1.000 orang. Sementara pihak Muslim
yang berjaga di wilayah tersebut cuma sekitar 50 orang.
Sehingga, dari ibu kota Kecamatan Galela, beberapa pasukan
Muslim dimobilisasi ke perbatasan. Pasukan Muslim yang
mempertahankan wilayah perbatasan itu, menurutnya, cuma
bersenjata parang, tombak, dan panah. Sedangkan massa Merah yang
menyerang, menggunakan senjata api rakitan.
Menurutnya, serangan massa Merah itu dilakukan terencana.
''Mereka sudah berkumpul di Duma sejak dua-tiga hari lalu,''
ujar Yose Rizal. Kemudian dari pedalaman itulah, lanjutnya, kaum
Kristen menyerang Muslim Galela. Aparat keamanan, katanya, baru
datang setelah penyerangan itu memakan korban.
Hingga sekitar pukul 09.00 WIB, kata Yose Rizal, jumlah
korban dari pihak Muslim sembilan orang. Satu di antaranya
meninggal dunia, yakni Madjid Kea (18), warga Muslim Galela.
Kesemua korban tersebut, sambungnya, mengalami luka tembak
dengan peluru tajam.
Kemudian sekitar pukul 10.00 Tim Penanggulangan dan
Rehabilitasi Pengungsi Korban Kerusuhan Massa Halmahera Utara
(Togamo) berhasil menghubungi posko tersebut. Hingga detik itu,
ujar Ketua Togamo, Husein Alham, jumlah korban meninggal dari
pihak Muslim menjadi dua orang.
Meski kembali diserang, Ichwan berharap agar Galela dapat
dipertahankan sebagai benteng terakhir pertahanan umat Islam.
''Jika sampai Galela jatuh, tentu yang akan sangat menderita
adalah umat Islam sendiri,'' lanjutnya. Umat Islam, tambahnya,
bisa mengalami perlakuan yang paling buruk yang selama ini telah
dilakukan kelompok Merah. Ichwan mencontohkan seperti pembakaran
hidup-hidup, serta pembunuhan terhadap anak-anak dan kaum
wanita.
Terisolasi
Mulai sekitar pukul 10.00 hubungan telepon ke Galela seperti
terputus. Beberapa kali Republika mencoba menghubungi
kantor Kecamatan Galela dan Polsek Galela, tetapi tidak juga ada
yang mengangkatnya. Termasuk juga saat Republika
menghubungi posko pertahanan umat Islam di Galela, tidak ada
yang mengangkat.
Seperti diakui Ichwan, kesulitan hubungan via telepon ini
bisa jadi karena menyingkirnya warga Muslim untuk mencari
perlindungan ke tempat lain. Jadi, paparnya, saat ini warga
Muslim Galela mulai meninggalkan rumahnya untuk mencari tempat
lain yang dianggap dapat melindungi mereka.
Karena itu, warga Muslim di Kecamatan Galela, Halmahera
Utara, sejak kemarin siang mulai terisolisasi. Mereka kesulitan
berhubungan dengan umat Islam di daerah lain. Selain sudah
terkepung, saluran telepon yang ada di Galela tidak berfungsi
lagi. Beberapa kali Usaha Sentral Telkom di Jakarta untuk
menghubungi sentral Telkom di Galela pun tidak membuahkan hasil.
Seorang petugas sentral telepon di Jakarta mengaku tidak tahu
persis penyebab putusnya komunikasi tersebut. Pihaknya menduga,
putusnya hubungan komunikasi itu terjadi karena ada gangguan
pada perangkat sentral telepon di Galela. Baik Togamo maupun
Republika hingga pukul 21.00 WIB semalam tidak bisa lagi
menghubungi Galela.
Untuk mencari tahu nasib terakhir yang menimpa Muslim Galela,
hari ini, Togamo berencana mengirim tim ke Galela.
''Mudah-mudahan, besok (hari ini --Red), kami sudah bisa
mengetahui nasib umat Islam di sana secara lengkap,'' kata
Husein. Pihaknya mengaku khawatir, selama komunikasi dengan
daerah lain terputus, Muslim di Galela mengalami nasib yang
sangat buruk.
Menurut Yose Rizal, nasib pengungsi Muslim di Galela memang
cukup memprihatinkan. Selain mulai dijangkiti penyakit, Muslim
Galela, menurutnya, juga mulai menghadapi problem logistik yang
cukup serius. ''Dolog Galela yang di dalamnya tersimpan 1.000
ton beras, sudah dibobol pasukan Merah,'' tuturnya. Satu-satunya
yang bisa diharapkan, menurutnya, adalah pasokan logistik dari
Ternate.
Kondisi para pengungsi di Ternate juga sangat memprihatinkan.
Selain keterbatasan obat-obatan, makanan, serta tenaga medis,
pengungsi yang sampai kemarin malam berjumlah sekitar 50 ribu
orang tidak bisa ke luar dari Ternate sama sekali. Karena, sudah
beberapa hari ini tidak ada kapal yang masuk ke Pelabuhan
Ternate.
''Sudah tidak ada kapal sama sekali, Pak. Para pengungsi
sangat kesulitan untuk ke luar dari Ternate,'' kata Abdul Wahid,
Ketua Posko Gerakan Ukhuwah Islamiyah di Ternate, semalam.
''Tolong sampaikan pada Menteri Perhubungan di Jakarta, Pak,
kami di sini membutuhkan kapal-kapal untuk mengangkut para
pengungsi ke luar dari Ternate,'' ujar Wahid lagi.
Walaupun saat ini para pengungsi Muslim terkonsentrasi antara
lain di Ternate, menurut Wahid, namun situasi keamanan sama
sekali tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Sehingga, para
pengungsi bertekad untuk ke mana saja, asal bisa ke luar dari
Maluku.
Jam malam
Menyusul isyarat dari Panglima TNI Laksamana Widodo AS untuk,
jika perlu, TNI akan memberlakuan jam malam di daerah rawan
konflik, Gubernur Maluku Utara Surasmin SH, berharap itu tidak
dilakukan di wilayahnya.
''Jangan ada jam malamlah, biar masyarakat tidak melihatnya
seperti ada yang serem banget,'' kata Surasmin seusai
mendampingi Panglima TNI dalam memberikan pengarahan kepada
prajurit di Yonif 732 Banau, Ternate, kemarin.
Di tempat terpisah, sesudah memberikan pengarahan kepada
prajurit yang bertugas di Morotai, sebelum singgah sebentar di
Menado untuk mengisi bahan bakar sebelum kemudian ke Jakarta,
Panglima TNI menegaskan perlu-tidaknya jam malam sangat
situasional. ''Pemberlakuan jam malam itu berkait dengan
dinamika di lapangan. Apa yang diinginkan gubernur dalam rangka
normalisasi wilayah. Jadi, kalau Gubernur meminta itu dilakukan
akan kita lakukan,'' kata Widodo.
Panglima TNI juga mengungkap ditangkapnya dua prajurit yang
diduga tidak netral dalam melakukan tugasnya di lapangan. ''Saya
dapat laporan dari Pangdam (Brigjen TNI Max Tamaela) ada
satu-dua prajurit yang nyata-nyata tidak netral. Saya minta
[mereka] itu diselesaikan lewat jalur hukum,'' katanya. Namun
Panglima tidak menyebutkan kelompok mana yang dibela prajurit
itu.
Pada kesempatan itu Widodo juga menerangkan dalam upaya
membantu gubernur menjalankan roda ekonomi, TNI akan membuka
kembali jalur transportasi reguler, baik melalui kapal laut
maupun pesawat udara. Upaya penyekatan itu sendiri, kata Widodo,
semula dimaksudkan untuk menjamin keamanan. ''Itu dilakukan agar
tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba masuk yang bisa
memberikan hal-hal yang tak menguntungkan,'' tambahnya.
Menurut keterangan Surasmin, dua pekan terakhir ini
kapal-kapal Pelni dan penerbangan sipil tidak lagi menyinggahi
Pelabuhan Ternate. Ini menyusul terjadinya penyanderaan terhadap
KM Lambelu dan helikopter milik perusahaan tambang emas
Australia di Gosowong Kao, Halmahera.
Menurut gubernur, kalau blokade itu berlarut-larut, akan
mengganggu pasokan kebutuhan pokok masyarakat di provinsi
termuda di Indonesia itu. Menjawab pertanyaan wartawan tentang
batas waktu kapan akan dibuka kembali, gubernur mengatakan
sementara ini masih diupayakan dan mungkin dalam minggu-minggu
ini sudah dapat dilakukan.
Dampak dari blokade udara dan laut ternyata juga dirasakan
oleh warga di Pulau Morotai. Dalam temu wicara dengan Panglima
TNI, salah satu wakil tokoh masyarakat Morotai mengharapkan agar
transportasi laut kembali diaktifkan. ''Kami sudah mengalami
kesulitan pangan. Persediaan BBM kira-kira hanya cukup untuk 15
hari, bahkan telekomonikasi mungkin hanya bisa menjangkau 30
hari saja,'' ungkap pemuda setempat kepada Panglima.
Karena ditutupnya penerbangan sipil dari dan ke Ternate, maka
Bandara Sultan Babullah hanya dilayani oleh penerbangan militer
untuk kepentingan evakuasi. Sementara penerbangan pesawat milik
Merpati Nusantara Airline (MNA) sejak Senin pekan lalu tidak
lagi melayani Ternate.
Namun, para eksodus asal Maluku Utara keluar daerah, mengeluh
karena tarif yang diberlakukan oleh penerbangan militer dengan
pesawat Hercules (C-130) milik TNI-AU cukup besar. Tarif
Ternate-Manado (Sulawesi Utara), misalnya Rp 400.000 per orang.
Tarif Ternate Jakarta Rp 1.100.000 per orang,
Ternate-Surabaya Rp 1.500.000 dan untuk kendaraan roda empat
(mobil) dikenakan tarif Rp 1.000.000 - Rp 1,5 juta, tergantung
jaraknya. Namun, bila dibandingkan dengan penerbangan sipil
(pesawat merpati) tarif tersebut jauh lebih murah.
Menurut Surasmin, blokade transportasi perhubungan laut dan
udara dari dan ke Ternate, menyusul kerusuhan bernuansa SARA di
Pulau Halmahera bagian Utara, itu akan diselesaikan oleh
pemerintah pusat. Blokade perhubungan laut dan udara akan segera
diupayakan pemerintah pusat dan Pemda Maluku Utara untuk
diselesaikan, karena tindakan tersebut sangat mengganggu
terutama untuk pengembangan perdagangan dan perekonomian. Jalur
penerbangan dan pelayaran dari dan ke Ternate (Maluku Utara)
akan segera dibuka kembali. n osa/erd/hfi/ant/run
