>GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH-TENGAH
>----------------------------------------------------------------------
>Oleh George J. Aditjondro
>
>TRADISI TNI untuk merekayasa kerusuhan sosial, dan secara sefihak
>berusaha menggemboskan dinamika masyarakat sipil yang sudah ada dengan
>menciptakan atau mendukung organisasi-organisasi baru yang berkiblat
>pada kepentingan tentara, semakin relevan saat ini.
>
>Belakangan ini, setelah ABRI terpaksa meninggalkan bumi Timor Loro
>Sa'e yang sudah mereka jarah selama hampir seperempat abad, dan
>setelah kesuksesan untuk menghapus doktrin dwifungsi ABRI begitu
>mempengaruhi legitimasi sosial rezim Abdurrahman Wahid dan Megawati
>Sukarnoputri, cara-cara lama untuk mengobarkan 'konflik horizontal'
>semakin digalakkan.
>
>Sudah lebih dari setahun, penduduk kepulauan Maluku, yang baru saja
>dipecah dua menjadi propinsi Maluku yang berpusat di Ambon dan
>propinsi Maluku Utara yang berpusat di Ternate, terlibat dalam 'perang
>saudara' antara kaum Muslimin dan Nasrani. Korban jiwa sudah mencapai
>2.000 jiwa, cukup tinggi untuk kepulauan yang hanya berpenduduk dua
>juta jiwa.
>
>Sesudah berita bisik-bisik selama setahun, apa yang sudah lama
>tersebar di internet akhirnya mencuat juga ke media umum. Rangkaian
>kerusuhan antar kelompok agama di Maluku -- yang kini sudah merembet
>ke Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa -- dipicu dan
>terus diberi amunisi oleh sejumlah provokator yang dibiayai oleh
>keluarga dan sejumlah kroni Suharto. Begitulah hasil pantauan sosiolog
>asal Halmahera, Thamrin Amal Tomagola, yang juga dosen FISIP UI, serta
>dua organisasi hak-hak asasi manusia, KONTRAS dan Komnas HAM.
>Sinyalemen itu semakin santer, setelah Komnas HAM menemukan dokumen-
>dokumen palsu di jalan-jalan di kota Ambon yang berisi hasutan perang
>antar agama, setelah beberapa kejadian berdarah di sana (Sydney
>Morning Herald , 15 Januari 2000).
>
>Tiga orang provokator di Maluku yang banyak disebut-sebut adalah Butje
>Sarpara, Dicky Wattimena dan Yorris Raweyai. Sarpara adalah seorang
>bekas guru di Maluku Utara, yang pernah juga menjabat sebagai kepala
>Dinas Agraria di Jayapura (kini: Port Numbay) di Papua Barat. Kolonel
>Wattimena adalah seorang bekas anggota PASWALPRES yang pernah
>menjabat sebagai Walikota Ambon. Yorris Raweyai, adalah wakil ketua
>Pemuda Pancasila, dan akrab dengan Bambang Trihatmodjo, putera kedua
>bekas Presiden Suharto (Jakarta Post , 18 Januari 2000; Sydney Morning
>Herald , 19 Januari 2000).
>
>Para provokator itu tentunya tidak bekerja sendirian. Lebih-lebih
>Yorris Raweyai, yang resminya bertempat tinggal di Jakarta, tapi
>bersama ketuanya, Yapto Suryosumarno juga diberitakan terlibat adu
>domba antar kelompok etnis di berbagai propinsi lain, misalnya di
>Kalimantan Barat, di mana kelompok etnis Melayu dan Dayak -- yang
>tahun lalu sama-sama angkat senjata melawan migran Madura -- kini
>sudah mulai terlibat konflik berdarah (Siar , 16 April 1999).
>
>Di Ambon sendiri, para provokator itu tinggal "menggosok"
>kelompok-kelompok pemuda brandalan (gang ) yang Nasrani maupun yang
>Muslim untuk memicu pertempuran. Kelompok-kelompok itu sendiri, pada
>gilirannya juga punya "boss" di Jakarta, yang pada gilirannya berusaha
>"merayu" anak-anak Suharto untuk mendukung mereka.
>
>Kelompok brandal Nasrani bernama Cowok Keristen, disingkat Coker,
>bermarkas di gereja Protestan Maranatha. Di Jakarta, koneksi mereka
>adalah dua orang pemuda Maluku Kristen, Milton Matuanakota dan Ongky
>Pieters. Kelompok pemuda Maluku Kristen itu menguasai pusat
>perbelanjaan, lapangan parkir, dan sarang judi di Jakarta Barat Laut.
>Setelah peristiwa Ketapang di Jakarta, bulan November 1998, ratusan
>anakbuah Milton dan Ongky hijrah ke Ambon.
>
>Lawan kelompok Milton dan Ongky di Jakarta adalah Ongen Sangaji,
>aktivis Pemuda Pancasila yang juga koordinator satu kelompok mahasiswa
>Muslim Maluku. Anggota kelompok ini banyak direkrut dalam PAM Swakarsa
>yang dikerahkan oleh Pangab Jenderal Wiranto dan Pjs. Presiden Habibie
>untuk membentengi gedung parlemen dari para mahasiswa yang menentang
>Sidang Istimewa MPR, bulan November 1998. Sementara Ongen dikabarkan
>punya hubungan dekat dengan Bambang Trihatmodjo, Milton dikabarkan
>lebih dekat dengan Siti Hardiyanti Rukmana (van Klinken, n.d.; HRW
>1999: 8).
>
>Konflik berdarah di Maluku itu tentu saja tidak hanya melibatkan
>berbagai tokoh sipil serta bekas walikota Ambon itu. Tentara -- dan
>polisi -- aktif juga dicurigai Tamagola terlibat dalam kegiatan
>kasak-kusuk berdarah ini. Makanya dia berpendapat, bahwa
>ujung-ujungnya, jaringan provokator itu juga punya hubungan dengan
>bekas Menhankam dan Pangab Jenderal Wiranto (Sydney Morning Herald ,
>19 Januari 2000).
>
>Tiga oknum anggota TNI/Polri berhasil diamankan petugas yang sedang
>melakukan razia pembatasan jam ke luar malam di Ambon, Sabtu malam, 15
>Januari lalu. Ketiga oknum tersebut adalah; satu orang anggota
>Kopassus dan dua anggota Polri. "Diamankannya tiga orang aparat itu
>karena kedapatan masih berkeliaran di jalanan saat diberlakukan
>pembatasan jam ke luar malam pukul 22.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT,"
>kata Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela kepada wartawan di
>Ambon (Jawa Pos , 17 Januari 2000).
>
>Celakanya, bukan hanya satu dua orang 'oknum ABRI' itu saja yang
>terlibat. Menurut seorang sumber saya di Ambon, awal Desember 1999,
>setelah kunjungan Presiden dan wakilnya ke Ambon, Panglima TNI
>mengirim 500 orang tentara ke sana. Setiba di tempat tujuan, mereka
>beristirahat di beberapa barak. Namun sesungguhnya hanya sekitar 200
>orang yang sampai ke barak -- 300 yang berangkat sekapal lenyap,
>lengkap dengan senjata mereka.
>
>Ke mana mereka? Ternyata mereka telah membaur di tengah-tengah
>masyarakat dengan berpakaian sipil. Tidak lama kemudian, meletuslah
>'pembunuhan massal' akhir Desember 1999. Indikasi bahwa pembunuhan
>massal itu ikut dipicu oleh tentara yang menghilang dari pelabuhan itu
>adalah ditemukannya orang-orang sipil yang membawa senjata, persis
>dengan senjata yang dimiliki oleh ke 200 orang yang masih tetap
>bertugas menjaga keamanan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Panglima
>ABRI, tapi hingga kini masih sangat dirahasiakan.
>
>Dari mana para provokator itu memperoleh 'dana operasional'? Selain
>dari keluarga Suharto, mereka juga mendapat dana dari dua orang kroni
>Suharto yang punya bisnis di Maluku Utara, yakni Eka Cipta Widjaja dan
>Prajogo Pangestu (Jakarta Post , 18 Januari 2000).
>
>Memang, keluarga Eka Tjipta Widjaja adalah pemilik kelompok Sinar Mas,
>yang salah satu anggotanya, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology
>(SMART) Corporation dipimpin oleh Jenderal Yoga Sugama, kerabat dan
>partner bisnis keluarga Suharto. Salah satu anak SMART, PT Global
>Agronusa Indonesia. sejak Desember 1991 membuka perkebunan pisang
>seluas 2.000 hektar di Halmahera, berpatungan dengan raksasa
>buah-buahan AS, Del Monte (IEFR, 1997: 82-83; Swa , 7-27 November
>1996: 86-87).
>
>Sedangkan Prajogo Pangestu adalah pemilik kelompok Barito Pacific, di
>mana dua orang anak Suharto (Tutut dan Bambang), seorang menantu
>Suharto (Indra Rukmana) dan dua adik (alm) Nyonya Tien Suharto (Ibnu
>Hartomo dan Bernard Ibnu Hardoyo) ikut punya saham atau kedudukan.
>Kelompok ini adalah pemilik HPH yang terbanyak di Indonesia (52 areal)
>dengan luas total lebih dari 5 juta hektar.
>
>Prajogo Pangestu juga tercatat sebagai salah satu kontributor klik
>Suharto yang terbesar. Dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung ternyata
>bahwa di tahun 1990, Indoverbank NV di Negeri Belanda menerima AS$ 225
>juta, a/n tiga yayasan yang diketuai Suharto --Supersemar, Dharmais,
>Dakab -- dari Prajogo Pangestu, yang ditransfer dari rekening Prajogo
>di Citibank Cabang Singapura dan BDN, Jakarta (Waspada, 22 May 1999,
>dikutip dari Antara). Boss Barito Pacific Group itu juga memberikan
>sumbangan sebesar Rp 80 milyar untuk kampanye Golkar bulan Juni 1999,
>atau hampir lebih dari seperempat dari seluruh biaya kampanye sebesar
>Rp 350 milyar. Selain itu, ia juga ikut "menyumbang" Persatuan Gulat
>Seluruh Indonesia (PGSI) melalui rekening pribadi Jaksa Agung waktu
>itu, Andi Ghalib (Brown, 1999: 16).
>
>Pundi-pundi Prajogo Pangestu di Maluku sungguh banyak, sebab Barito
>Pacific menguasai PT Green Delta (HPH seluas 124.000 Ha -- jatuh
>tempo, Desember 2000); PT HBI Buntu Marannu (HPH seluas 48.000 Ha --
>jatuh tempo, Juli 2007); PT Mangole Timber Producers (HPH seluas
>191.800 Ha & pabrik kayu lapis di P. Mangole -- sebagian jatuh tempo
>Oktober 2010, sisanya April 2013); PT Seram Cahaya Timber (HPH seluas
>58.000 Ha di P. Seram -- jatuh tempo, Januari 2012); PT Taliabu
>Timber (HPH seluas 100.000 Ha & pabrik kayu lapis di P. Mangole --
>jatuh tempo, Juli 2009); PT Trio Maluku Pacific Raya (HPH seluas
>105.000 Ha -- jatuh tempo, Februari 2001); PT Tunggal Agathis Indah
>Wood Industry (HPH seluas 125.000 Ha & pabrik kayu lapis di P. Jailolo
>-- jatuh tempo, Agustus 2012); PT Tunas Forestra (HPH seluas 42.300 Ha
>-- jatuh tempo, April 2012); PT Wana Adhi Guna (HPH seluas 64.000 Ha
>-- jatuh tempo, Maret 2009); pabrik lem PT Wiranusa Trisatya di P.
>Taliabu dan pabrik kayu lapis PT Yurina Wood Industry di Ternate
>(Brown, 1999: 14-16, 40, 62; PDBI, 1994: 83-84, 114).
>
>Klik Cendana dan kelompok jenderal ekstrem kanan juga punya seorang
>cukong lain yang punya bisnis besar di Maluku, yakni Tommy Winata, boss
>kelompok Artha Graha, yang juga dikabarkan sangat dekat dengan Yorris
>Raweyai (Tempo, 31 Mei - 6 Juni 1999: 39-50). Ia adalah seorang
>pemegang saham perusahaan perikanan PT Ting Sheen Bandasejahtera
>bernilai investasi AS$ 200 juta, yang direncanakan dapat menangkap 2,5
>juta ton ikan setahun.
>
>Armada kapal ikan yang berpangkalan di Desa Ngadi, Tual, ini berkongsi
>dengan Bambang Trihatmodjo dan sebuah perusahaan Taiwan (Swa, 22
>Agustus-11 September 1996: 128-129).
>
>Tidak tertutup kemungkinan bahwa ia juga ikut membiayai kegiatan
>provokator di Maluku Tenggara, mengingat bahwa kerusuhan antar-agama
>di seluruh Maluku diawali tanggal 15 s/d 17 Januari 1999 di Dobo (Kec.
>PP. Aru), dan pada tanggal 31 Maret 1999 kembali ke Tenggara, yakni di
>kota Tual (Kei Kecil) dan pada tanggal 6 April 1999 telah melebar ke
>Kei Besar.
>
>Jelasnya, konflik di Maluku itu sesungguhnya lebih merupakan ekor
>pertikaian politik di Jakarta. Sejumlah jenderal yang merasa
>kekuasaannya kini disunat dengan pengangkatan Pangab dari Angkatan
>Laut, berusaha menunjukkan betapa sang Pangab tidak dapat
>mengendalikan situasi di Maluku. Kelompok tersebut, yang paling
>berkepentingan untuk mempertahankan dwifungsi ABRI, berusaha
>menunjukkan bahwa ABRI -- khususnya AD -- masih tetap diperlukan
>sebagai juru damai di tengah-tengah masyarakat sipil yang suka
>bertikai. Hal itu memang terbukti di Maluku, di mana belasan ribu
>pasukan kini diturunkan untuk "melerai" kedua belah fihak yang sudah
>sama-sama terbakar oleh dendam kesamat dan semangat jihad.
>
>Lalu, kelompok-kelompok Islam yang merasa kurang mendapat bagian dalam
>pemerintahan Wahid & Megawati juga berusaha memelihara situasi perang
>di Maluku, agar dapat memobilisasi massanya demi 'menekan' -- atau
>kalau bisa, menjatuhkan -- presiden yang setengah buta dan wakil
>presiden yang tidak mampu berbicara.
>
>Akhirnya, di balik itu semua, yang paling diuntungkan oleh gejolak di
>Maluku itu adalah Suharto beserta keluarga dan para kroni mereka, yang
>semakin dijauhkan dari usaha-usaha menyeret mereka ke pengadilan, guna
>mempertanggungjawabkan kejahatan politik dan ekonomi mereka. Jelas
>mereka diuntungkan oleh gejolak-gejolak keamanan yang punya tendensi
>melanggengkan dwifungsi ABRI. Apalagi setelah ABRI, lewat puluhan
>yayasan dan purnawirawannya sudah jauh merasuk ke dalam gurita bisnis
>keluarga Suharto (lihat Samego, 1998; Aditjondro, 1998: 32-36).
>
>Newcastle, 23 Januari 2000
>
>Bibliografi:
>---------------
>Aditjondro, G.J. (1998). Dari Soeharto ke Habibie -- Guru kencing
>berdiri, murid kencing berlari: kedua puncak korupsi, kolusi, dan
>nepotisme rezim
>Orde Baru. Jakarta: Pijar Indonesia & Masyarakat Indonesia untuk
>Kemanusiaan.
>Brown, David W. (1999). Addicted to Rent: Corporate and Spatial
>Distribution of Forest Resources in Indonesia -- Implications for
>Forest Sustainability and Government Policy. Jakarta: Indonesia-UK
>Tropical Forest Management Programme, Provincial Forest Management
>Programme.
>HRW [Human Rights Watch] (1999). Indonesia: The violence in Ambon. New
>York: Human Rights Watch.
>van Klinken, Gerry (n.d.) What caused the Ambon violence? Perhaps not
>religious hatred, but a corrupt civil service sparked the
>bloodletting.
>Artikel di Internet.
>PDBI [Pusat Data Business Indonesia] (1994). Forestry Indonesia.
>Jakarta: Pusat Data Business Indonesia.
>Samego, Indria et al (1998). Bila ABRI berbisnis. Bandung: Mizan.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
C.DTF
