----- Original Message ----- From: Justiani <[EMAIL PROTECTED]> Gerakan Politik versus Kultural, Sektarian versus Non-sektarian Oleh: Justiani (Artikel ini Ditolak oleh KOMPAS) Dalam salah satu acara diskusi ICMI baru-baru ini, tampak menonjol perdebatan di seputar "Gerakan Kultural versus Gerakan Politik" guna menentukan arah ICMI di masa mendatang. Sebagai pengamat dari luar pagar, saya ingin menyampaikan refleksi yang tentu saja sangat "bias" karena saya tidak terlibat didalamnya. Pada awalnya, saya tergolong yang tidak setuju ICMI, karena memang saya tidak percaya sama intelektual. Dalam pandangan saya, intelektual itu ada hanyalah karena sebuah kecelakaan sejarah ala "Taylorism" di Eropah. Dimana, di jaman St. Bonaventure memisahkan antara "manual labor" versus "mental labor" yang dijustifikasi oleh sistem produksi ban berjalan ala "Taylorism" yang telah memaksa dan mematikan kesempatan para buruh pabrik untuk bisa berpikir, berkreasi, apalagi berdebat kusir secara ilmiah sehingga mendapat predikat "intelektual". Tapi, akhir-akhir ini, merefleksi tentang ICMI dan kiprahnya menjadi sangat menarik, justru ketika Gus Dur, Sang Kiai, yang sejak awal sama dengan saya, yaitu tidak setuju ICMI, sedang berkuasa. Gus Dur yang sejak semula selalu mengkritisi ICMI dengan slogannya yang sangat terkenal yaitu "Islam sebagai Gerakan Kultural dan bukan Gerakan Politik", sekarang ditantang oleh pernyataan dan keyakinan yang selama ini digembar-gemborkan secara langsung, secara nyata dan harus bisa diuji oleh publik. Apa dan bagaimana yang dimaksud oleh Gus Dur dengan pernyataannya itu. Kembali kepada diskusi ICMI yang kebetulan saya hadiri. Sebagian besar peserta diskusi amat sangat mendukung ICMI sebagai gerakan kultural, bahkan diantaranya amat menyayangkan, bahkan terasa menyesalkan, peran ICMI yang cenderung menjadi gerakan politik di waktu yang lalu sehingga berakibat kepada terpuruknya ICMI bersamaan dengan terpuruknya kekuatan politik yang menyertainya. Namun ada sebagian peserta yang kritis dan lantas membandingkan ICMI dengan Muhammadiyah. Kalau gerakan kultural, mana ada yang bisa mengalahkan Muhammadiyah, dengan ratusan sekolah hingga perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti-asuhan, dll. Lantas apa bedanya dan apa mungkin ICMI akan menyaingi Muhammadiyah. Tentu bukan demikian. Lalu apa makna gerakan kultural itu? Atau apa makna gerakan politik itu? Bagi ICMI tentunya. Saya langsung sepakat dengan sebagian peserta yang terakhir ini. Pasalnya, ICMI lahir memang sebagai alat politik umat, diantara suasana politik yang begitu menyesakkan, tiba-tiba ada secercah peluang untuk "bermain", justru ketika Soeharto sedang rapuh. Maka ICMI harus pandai-pandai membawa diri. Diantara alat perjuangan umat dengan alat justifikasi politik Soeharto kala itu terdapat suatu benang merah yang harus dimainkan secara cermat, tepat, teliti. Misalnya bagaimana memasukkan kepentingan umat diantara kepentingan penguasa yang dhalim kala itu. Itu adalah jihad dalam versi jamannya, menurut saya. Namun itu semua adalah masa lalu. Tapi sejarah selalu bisa ditengok kembali dengan jernih dan jadi bahan pelajaran. Apalagi tatkala ada perbandingan yang sangat menyolok sekarang ini. Perbandingan dengan Gus Dur yang mengatasnamakan umat, secara spesifik rakyat Nahdlatul Ulama, dengan slogan Islam sebagai gerakan kultural. Waktu itu, ICMI sangat ditakuti. Tidak saja oleh umat beragama lain yang minoritas, tetapi terlebih lagi oleh kekuatan pasar dunia. Ketika itu, saya berada di Montreal, maka saya bisa merasakan dengan jernih bagaimana denyut kekhawatiran para pengusaha kelas dunia terhadap sepak-terjang ICMI. Bagi mereka, yang ada adalah persoalan bisnis. Yang lain, apa itu politik, kebudayaan, agama, keamanan, dll. adalah alat saja. Maka, ICMI bukan sebagaimana dipahami oleh umat di tanah air. ICMI amat dikhawatirkan sebagai alat pemasaran berlandaskan prinsip "brotherhood" diantara sesama negara-negara muslim. Perkawinan antara sosok Habibie yang modern, berpengalaman internasional, dengan kemampuan "high technology", merupakan ancaman yang luar biasa. Jumlah umat Islam yang dua pertiga penduduk dunia ini adalah mayoritas pasar dunia, terutama dunia ketiga, yang dipasok dengan berbagai teknologi usang, yang sudah menjadi buangan negara maju. Apa pula yang akan terjadi apabila ICMI sampai menjadi alat pemersatu negara-negara muslim melalui barter teknologi tinggi dengan komoditi primer semacam kopi, beras, dsb. Yang tentu akan menggoncangkan pasar dunia. Itulah wajah ICMI di tingkat internasional. Maka, tidak heran, ketika mendarat di tanah air, saya merasakan bahwa gerakan anti ICMI begitu kuatnya, bersamaan dengan gerakan anti Habibie tentu saja. Berbagai jalur LSM, tampaknya bisa dikuasai dengan baik dan seksama. Begitu pula, jalur media massa, jalur mahasiswa, yang bisa dikerahkan dengan luar biasa untuk secara serempak menjatuhkan Habibie. Dan tentu saja, Gus Dur adalah kandidat terkuat. Bukan Megawati. Bagi kekuatan internasional, Gus Dur, yang bau Islamnya lebih kental tetapi selalau mengudarakan "Islam Kultural, Non Sektarian", akan lebih memudahkan segala sesuatu apabila dia yang menjadi presiden. Islam dengan warna yang sama sekali tidak menakutkan bagi dunia usaha internasional. Sekarang, dunia sedang menyaksikan. Apa yang dimaksud oleh Gus Dur selama ini dengan slogan dan gembar-gembornya itu. Dunia menunggu-ngunggu. Dan, yang ditunggu tidak tampak kemunculannya. Yang ada hanyalah simpang-siur dari celoteh Gus Dur yang berbau gosip, fitnah, dan asbun (asal bunyi) tanpa ada kejelasan, sambil tidak lupa, sebagaimana kelakuan Soeharto, Gus Dur melakukan adu-domba elite untuk menguatkan posisi pribadinya. Sementara itu, hampir semua kegiatan ekonomi yang melibatkan pemerintah dan BUMN secara praktis berhenti. Bagi pejabat yang tidak aman akan kedudukannya, yang merasa sebentar lagi akan diganti, cepa-cepat mengobral tandatangan, apa itu berbentuk Surat Keputusan, Lisensi, Ijin, dll. dalam bentuk sogokan yang cukup mahal. Untuk sogokan yang lagi "naik daun" harganya melonjak luar biasa, jauh lebih mahal ketimbang di jaman Soeharto. Dan itu semua dirasakan oleh para partner asing yang sedang ingin berusaha di Indonesia. Ongkos-ongkos "under the table" secara praktis meningkat, tanpa ada kejelasan dan jaminan untuk berusaha secara stabil karena keadaan politik yang tidak karuan. Sementara itu, lebih lucu lagi, para pejabat BUMN tidak berani mengambil keputusan. Hampir pasti, mereka semua sudah memerintahkan anak-buahnya untuk tidak melakukan apapun yang bisa di"expose" sehingga membahayakan kedudukan. Bahkan beberapa usulan yang kelayakan bisnisnya sudah diuji pun, tidak dieksekusi, karena para pejabatnya sibuk mengamankan pantat masing-masing. Kreditpun tidak lagi dikucurkan. Rencana Usaha yang sudah disetujui lembaga keuangan asing dan dilewatkan lembaga keuangan nasional pun tidak dieksekusi. Pendeknya, para pejabat ini paham betul rumus singkat "paling aman adalah tidak berbuat apa-apa". Dan berhentilah roda dunia usaha dan inovasi baru yang menyangkut peran BUMN ataupun pejabat terkait. Buat para pelaku usaha, aturan main harus jelas. Soeharto sudah memberikan itu dalam bentuknya, yaitu jaminan keamanan dengan menggunakan kekuatan militer bagi konglomerat yang mendukung Soeharto dengan dukungan dana. Gus Dur lebih kacau lagi. Sementara ada beberapa gelintir konglomerat baru yang dengan "pinjaman" kekuasaan dari Gus Dur, entah kedekatan maupun jabatan yang diberikan oleh Gus Dur, mulai membangun kroni sendiri dalam dunia usaha. Semua ini tanpa dapat dikontrol oleh Gus Dur, yang memang tidak paham, apalagi khalayak NU penganut setia Gus Dur, yang rata-rata belum memiliki pengalaman bisnis. Lebih ramai lagi. Gerombolan NU atau yang mengatasnamakan NU sudah mulai banyak berkeliaran, minta setoran untuk macam-macam keperluan, mulai dari pengurusan ijin, lisensi, kedudukan, pangkat, serta lain-lain kepentingnan politik maupun bisnis jangka pendek. Mereka menjadi kepanjangan-tangan berbagai pihak yang membutuhkan perlindungan politik, perlindungan hutang, kedudukan, perijinan, serta lain-lain dukungan. Itu baru bicara dampak. Gus Dur sendiri tanpa malu-malu memasang orang-orang yang tidak berkemampuan di berbagai bidang tanpa ada rasa risih. Baik di Departemen maupun di BUMN. Contoh yang gampang adalah Menristek AS Hikam dan Kepala LKBN Antara Mohammad Sobary. Seandainya Indonesia adalah sebuah incorporated, kedua lembaga itu yang mengurus teknologi tinggi dan media adalah dua ujung tombak yang akan membawa kemana Indonesia Incorporated akan diarahkan. Tanpa memperhitungkan warga negara Indonesia yang paham betul soal teknologi dan media, dipasanglah dua orang yang sudah paling hebat dari kalangan sendiri. Tanpa malu dan ragu. Andaikata kedua lembaga itu terpasang di pasar modal akan lebih mudah kita amati bagaimana harga sahamnya langsung anjlog. Maka, kembali kepada arahan masa depan ICMI. Sungguh mengherankan kalau para pemain ICMI sendiri justru menyesali peranan ICMI selama ini. Disamping potensinya yang tidak disadari telah sempat menggoncang dunia usaha di tingkat internasional. Jelas, itu tidak bisa hanya dengan gerakan kultural. Kalau belum yakin dengan pentingnya peran ICMI sebagai gerakan politik umat di masa yang singkat kemarin itu, mudah saja dilihatnya. Apakah tanpa gerakan politik, akan ada institusi perbankan yang namanya Bank Muamalat, Permodalan Madani, Bank Syariah Mandiri, Forum Ekonomi Syariah (FES), Koperasi Pesantren, BAZIS (Badan Zakat Infaq Sodhakoh), Baitul Mal Tamwil (BMT) atau BPR (Badan Perkreditan Rakyat) yang tersebar ratusan jumlahnya di seluruh pelosok tanah air, di suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Institusi itu mulai ada dan menjadi "biasa" di waktu ICMI memegang peranan politik. Ini semua harus disyukuri sebagai suatu keberhasilan yang luar biasa dalam waktu yang cukup singkat. Hanya selisih beberapa tahun dari suasana dimana siswi berjilbab saja dipermasalahkan oleh aparat negara di suatu negara yang mayoritasnya adalah muslim. Kini semua kebekuan dan saling curiga itu sudah cair dan terbukti walau berjilbab, walau ada lembaga-lembaga keuangan Islam, toh itu bukan suatu yang perlu ditakuti ataupun dimusuhi. Justru, simbol-simbol Islam itu telah ikut membantu menjawab persoalan rakyat tanpa pandang bulu. Untuk mendapat layanan "bagi hasil" dari bank Syari'ah, tidak pernah ditanya agamanya apa terlebih dahulu. Bahwasanya Islam sebagai sebagai dasar ideologi umat, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, dijauhi apalagi dimusuhi oleh golongan minoritas. Prinsip-prinsip "bagi-hasil" ketimbang "riba" (bunga) sekarang makin diakui dunia internasional sebagai azas usaha yang lebih adil, dan karenanya semakin berkembang. Apalagi dengan dorongan revolusi teknologi informasi yang membuat semuanya lebih transparan. Tidak bisa lagi pemilik kapital ongkang-ongkang tanpa resiko dengan meminjamkan uangnya. Dan yang penting, prinsip semacam ini tentu berlaku buat siapa saja yang bekerja keras, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, apalagi sampai menghisap keringat orang lain tanpa ikut mengambil resiko usaha. ICMI, kini, justru bisa membuktikan, cara-cara mana yang lebih elegan dan berlaku secara umum, non-sektarian, untuk kemaslahatan rakyat tanpa pandang bulu. Omongan dan realitas adalah dua hal yang sering tidak serasi. Mereka yang konon kabarnya selalu menyebut diri sebagai pejuang gerakan kultural, non-sektarian, dan demokratis, ketika kini berkuasa, tidak memiliki kebijaksanaan yang jelas, tidak memiliki program-program institusional misalnya bagaimana meningkatkan kinerja sekian banyak BMT, Bank Syariah, dll. yang telah dimulai. Dengan pernyataan Gus Dur bahwa rakyat harus bisa mengurus dirinya sendiri, justru yang tampak hanyalah praktek-praktek bisnis kepentingan kelompok, kalangan sendiri atau gerombolan yang mengatasnamakan kelompok tanpa bisa dikontrol. Usaha kelompok yang dikarenakan bukan dari hasil suatu kebijaksanaan, namun lebih kepada menunggang kekuasaan. Kalau dulu, koperasi pesantren diberi kesempatan dan diketahui oleh semua kalangan sehingga dikritik habis-habisan karena para konglomerat takut tergeser, namun secara sistem ada kejelasan kebijaksanaan. Kalau sekarang, Polisi dan aparat pun takut sama gerombolan informal yang berbisnis dengan mengatasnamakan kekuasaan macam ini. Apa mungkin investor mau masuk kalau aparat polisi saja sudah tidak berperan. Lantas mau apa lagi? Keadaan "Islam gerakan kultural dan non-sektarian" Gus Dur ternyata lebih menakutkan, membingungkan, dan cara-caranya cenderung menjijikkan karena tidak adanya aturan main yang jelas, tidak adanya prioritas kebijaksanaan usaha, tidak ada program pemerintah yang bisa dirasakan oleh rakyat, baik rakyat mayoritas maupun rakyat minoritas pengusaha besar. Semua bingung. Pengusaha besar sudah menyumbang tapi tidak ada jaminan sebagaimana dulu di jaman Soeharto. Bagi pengusaha yang nekad, mereka mengambil inisiatif sendiri dan sekarang mengendalikan beberapa daerah bahkan propinsi. Birokrasi yang memang aslinya "ongkang-ongkang asal dapat setoran" dibayar semua untuk kepentingan si pengusaha. Lantas, gerombolan yang sering mengatasnamakan golongan tertentu yang sedang memegang kekuasaan tinggal dibayar untuk menjadi penjaga keamanan di beberapa sektor usaha tertentu. Mereka mengambil alih jatah penghidupan polisi dan satpam. Semuanya berjalan tanpa aturan formal. Tidak terkendali. Lebih sangar dari hukum rimba. Bukan main. Gus Dur, pendeknya, sedang dalam bahaya. Tanpa kemampuannya mengatur dunia usaha secara lebih adil, maka semuanya akan berbalik. Gus Dur akan terjebak sebagaimana Soeharto versi kedua, bahkan dengan cara yang lebih arogan dan joroknya amat terang-terangan. Dan, amat sangat dimengerti kalau sudah banyak Kiai NU yang cerdas-cerdas itu mulai mengambil jarak dari Gus Dur. Karena kalau tidak demikian, NU akan ikut terjerumus bersama kegagalan Gus Dur sebagai kepala pemerintahan. Gus Dur, toh, tidak punya banyak waktu. Globalisasi tinggal 3 tahun lagi. Apakah dia siap menjadi tumbal dalam sejarah kegagalan bangsa ini, kalau ketidakmampuannya mengatur dunia usaha secara adil, transparan dan dengan kepastian hukum akan jelas-jelas menjebloskan bangsa Indonesia sebagai bangsa kuli di tingkat dunia. Tidak perlu lagi mengurus TKW dan TKI ke Arab Saudi. Kalau visi, misi dan gaya pemerintah masih tidak jelas seperti ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi TKI dan TKW di negeri sendiri. Tidak lama lagi. Umat Islam, akhirnya, harus berterima kasih kepada Gus Dur. Dengan kekacauan pemerintahan Gus Dur dewasa ini, dunia bisa melihat dan merasakan bahwa Islam sebagai ideologi, yang waktu itu diartikulasikan melalui ICMI, yang banyak dikecam, ternyata jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat bagi rakyat dan bangsa ini, dengan bukti-bukti yang bisa dinikmati sebagaimana institusi yang disebut diatas. Belum lagi kekuatan merebut pasar internasional teknologi tinggi yang bisa digalang untuk kepentingan negara-negara Selatan yang tertinggal dari negara-negara Utara menjadi pertimbangan dunia usaha internasional. Islam Indonesia yang bersahabat, dengan kemampuan teknologi tinggi, bisa merubah perimbangan kekuatan dunia dengan cara "market-driven", tanpa kekerasan dan terorisme karena kekecewaan dan kekesalan. Tetapi karena keadilan berbisnis secara lebih kompetitif, berorientasi pasar. Kalau CN250 bisa diproduksi dengan harga lebih murah, dan bisa dibeli dengan cara barter dengan kopi, minyak, atapun komoditi lainnya, mengapa tidak? Cuman, itu tentu tidak mungkin kalau diharapkan dari seorang AS Hikam, yang ketika berkunjung ke suatu laboratorium industri dan dipameri prototipe miniatur cara kerja suatu mesin, lantas berkomentar "itu kan tidak bisa untuk container beneran, jadi buang-buang dana saja". Lain kali memang kalau ada percobaan ke Mars, bagaimana kalau AS Hikam saja yang dikirim pertama kali, tidak usah monyet dikirim ke bulan, tidak usah harus bikin miniatur atau simulator terlebih dahulu sebagaimana arahan sang Menristek, punakawan Gus Dur. Akhirnya, lengkaplah sudah penderitaan rakyat. Kualitas Gus Dur sedemikian rupa sehingga kualitas para punakawannya tentu tidak jauh berbeda. Kasihan bangsa ini seperti tidak punya alternatif astronot, sehingga monyetpun harus jadi awak pesawat ke bulan. Kasihan sekali negeri ini. Jakarta, 26 Juni 2000
