|
-----Urspr�ngliche Nachricht-----
Von: �oe�oe
Gesendet: Donnerstag, 14. September 2000 16:43
Betreff: BP MPR, duhh pakai otak dong! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist das nicht ein bl�dsinniges Vorhaben? ... dan sosialisasi ke luar negeri macam ini lebih tepatnya adalah proyek jalan-jalan reforman-reforman gadungan MPR dengan duit rakyat yang dikemas dgn label prestis "sosialisasi". Bl�dsinn ist es! Kalau ini tetap akan direalisasi, saya usulkan PPI Jerman untuk menolak kedatangan kontingen BP MPR di Jerman. Keputusan semua fraksi hanya menyangkut masalah formal hukum, secara efisiensi logis ini adalah tipuan murahan. Jelas dong mereka setuju semua, lha wong mereka yang akan jalan-jalan ke luar negeri gratis kok! Saya setuju Trimedya: Sosialisasi lewat email saja cukup. Dokumennya diumumkan di Website, pemberitahuannya lewat email. Effektifkan personal dan kinerja KBRI. Kalau mau juga bisa dicetak dalam bentuk Jurnal Hukum bulanan, disebarluaskan ke masyarakat. Peminat cukup bayar prangkonya. Kalau untuk mencetak jurnal hasil ST MPR saja, dana sosialisasi kali ini saja sudah cukup untuk mendirikan perusahaan penerbitan khusus yang bisa menjadi pilar usaha sosialisasi perundang-undangan. Gitu aja kok repot! Atau kita mau dibodohi mereka? Salam, �oe�oe >Kompas:Kamis, 14 September 2000 90 Anggota BP MPR ke Luar Negeri
- Untuk Menyosialisasikan Hasil ST MPR 2000Jakarta, Kompas Dengan alasan untuk menyosialisasikan hasil Sidang Tahunan (ST) MPR 2000 berupa Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Ketetapan (Tap) MPR, seluruh anggota Badan Pekerja (BP) MPR yang jumlahnya 90 orang akan berangkat ke luar negeri. Dengan sisa dana sosialisasi ST MPR, wakil rakyat itu berencana mengunjungi Amerika Serikat, Australia, Kanada, serta sejumlah negara di Asia dan Eropa. "Semua Fraksi MPR menghendaki sosialisasi hasil ST MPR 2000 ke luar negeri dan dalam negeri. Kalau ditanya anggarannya dari mana, ya, dari dana sosialisasi ST MPR," ungkap Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) Khusus BP MPR Postdam Hutasoit, Rabu (13/9), di sela rapat pleno BP MPR yang khusus membicarakan rencana sosialisasi ke luar negeri itu. Sementara Guru Besar Ilmu Sosial dari Universitas Diponegoro, Semarang, Prof Dr Sudharto P Hadi yang dijumpai terpisah mengatakan, rencana anggota BP MPR menyosialisasikan hasil ST MPR 2000 ke mancanegara tidak tepat. Sekalipun sejumlah warga negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri, prioritas sosialisasi hasil ST MPR itu sepantasnya kepada rakyat di dalam negeri. Kegiatan sosialisasi ke luar negeri juga tidak perlu dilakukan oleh seluruh anggota BP MPR. Sudharto menegaskan, prioritas sosialisasi hasil ST MPR adalah konstituen (pemilih) yang berada di dalam negeri. "Jumlah mereka, kan, jauh lebih besar dibanding WNI di luar negeri. Mereka pantasnya yang didahulukan dan bukan berkunjung ke luar negeri. Apalagi, kan, upaya sosialisasi hasil ST MPR 2000 di dalam negeri belum kelihatan. Ini yang harus dilakukan dahulu," jelasnya lagi. Praktisi hukum Trimedya Panjaitan berkomentar, "Kalau mau menyosialisasikan hasil ST MPR, mbok pake e-mail saja, bisa ngirit. Keputusan BP MPR untuk melakukan sosialisasi ke luar negeri menunjukkan MPR juga tidak mempunyai sense of crisis," kata Panjaitan. Dikirimi risalahDitanya bukankah cukup dikirimkan
risalah serta hasil tertulis ST MPR 2000 kepada WNI di luar negeri, Postdam
Hutasoit mengakui, itu dapat saja dilakukan dengan mengirimkannya kepada pejabat
kedutaan besar. Akan tetapi, proses pembahasan sampai menjadi Tap MPR serta
perubahan UUD 1945 tidak akan terjelaskan. Hutasoit membandingkan dengan masa Orde Baru, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) harus mengeluarkan trilyunan rupiah untuk biaya sosialisasi. "Ini, kan, hanya kurang lebih Rp 5 milyar, dan itu sudah dianggarkan MPR saat pelaksanaan ST," kilahnya. Menurut catatan Kompas, biaya sosialisasi ST MPR 2000 sebesar Rp 5,4 milyar atau 20,9 persen dari seluruh dana ST MPR yang sebesar Rp 25,7 milyar. Biaya itu bukan sekadar untuk sosialisasi ke luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Sebagai gambaran kurangnya sosialisasi hasil ST MPR 2000, urai Hutasoit, ada gubernur dan bupati yang tidak tahu UUD 1945 sudah diubah. Untuk itu, sosialisasi penting dilakukan baik ke dalam atau ke luar negeri. "Jangan lihat berapa anggarannya, dong. Jangan karena kami (BP MPR) dikritik macam-macam, lalu kami hentikan sosialisasi. Memang kita masih dalam keadaan prihatin, tetapi sosialisasi tetap harus dilakukan. Ini sudah program, bukan masalah setuju dan tidak setuju sosialisasi. Toh, seluruh fraksi sudah menyetujuinya," ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) itu. Menurut Hutasoit, kunjungan ke luar negeri direncanakan Oktober 2000 dengan lama kunjungan kira-kira sepuluh hari. Akan tetapi, dia tidak bersedia merinci berapa biaya perjalanan dan akomodasi masing-masing 90 anggota BP MPR itu. Ditanya apakah kunjungan ke luar negeri itu untuk menghabiskan dana sosialisasi ST MPR sebesar Rp 5,4 milyar, Hutasoit menyatakan, "You (pers-Red) jangan begitulah." Anggota BP MPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) Agun Gunandjar Sudarsa pun menegaskan, sosialisasi hasil ST MPR 2000 ke luar negeri tetap akan dilakukan, kendati ada kritikan. Tidak takut menjadi sorotan masyarakat, tanya Kompas yang dijawabnya, "Kami (BP MPR) tidak takut." Agun mengutarakan, wakil pemerintah dan WNI di luar negeri harus dibekali pengetahuan yang cukup soal perubahan UUD 1945 dan Tap MPR yang memadai. Agun balik bertanya, "Kenapa tidak setuju sosialisasi hasil Sidang Tahunan MPR? Apa benar sosialisasi hanya menghabiskan uang rakyat?" Ditanya mana yang didahulukan, sosialisasi ke dalam negeri atau ke luar negeri, Agun menegaskan, itu akan dilakukan secara bersama-sama secara bergiliran. "Waktunya kapan, masih dibicarakan. Yang jelas sudah diputuskan di BP MPR," tandasnya. Menurut Sudharto, sosialisasi hasil ST MPR 2000 ke luar negeri akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kedutaan besar. "Lebih baik materi hasil ST MPR 2000 itu dikirimkan ke kedutaan besar kita di luar negeri. Anggota MPR dapat menjelaskan, ketika mereka datang ke sana. Jadi, tidak khusus datang ke luar negeri untuk sosialisasi secara berombongan pula," tuturnya. (pep/tra/bdm) |
Title: BP MPR, duhh pakai otak dong!
