Yah, jelas saja Malaysia nggak mau ngejalanin pembentukan tim pencari fakta. Maling teriak maling masak mau diajak mencari kebenaran? Menurut saya, Malaysia bahkan punya maksud lebih dari sekedar memegang status quo. Malaysia terus membangun 2 pulau yang disengketakan dengan Indonesia. Malaysia pula yang tidak mau menyelesaikan masalah 5 titik perbatasan dengan Indonesia. Dengan demikian, mereka memang sengaja membuka celah untuk bersengketa dengan Indonesia. Bila Indonesia berhasil digerogoti kemampuan militernya, maka bukan tidak mungkin Malaysia dibantu oleh gembong imperialisme Inggris (yaitu tuan besarnya) melakukan serangan ofensif ke Indonesia. Ada yang mau bilang nggak mungkin? Irak saja berani menyerang Iran yang berpenduduk lebih besar. Jepang berani menyerang Cina. Apalagi kerjasama milik persemakmuran masih tetap eksis. Nah, dengan bermodalkan sumber konflik itu, mereka dapat mencari alasan sekehendak hati. Anjasmara -------------------- Rabu, 20 September 2000, 08:00 WIB Malaysia Belum Respon Pembentukan TPF Penjarahan Kayu Samarinda, Rabu Sekjen Dephutbun Suripto mengatakan bahwa pihak Malaysia belum merespon tawaran Pemerintah Indonesia dalam pembentukan "fact-finding mission" (Tim Pencari Fakta/TPF) berkaitan dengan maraknya penjarahan hutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang diduga melibatkan pihak Malaysia. "Kami sudah mengirimkan desakan untuk pembentukan TPF tersebut, namun sampai kini belum mendapat jawaban," kata Sekjen Dephutbun Suripto di Samarinda, Selasa malam. Ia menambahkan bahwa pihak Malaysia melalui Dubes Malaysia untuk Indonesia, Dato Rastam Mohd. Isa telah menyambut positif tawaran pihaknya untuk membentuk TPF tersebut. Namun, Suripto enggan mengomentari, mengapa Malaysia terlihat lamban dalam menyingkapi persoalan yang berkaitan dengan penjarahan hutan di kawasan perbatasan tersebut, padahal pihak Indonesia telah menyampaikan persoalan tersebut empat bulan lalu. "Bagi kami tidak masalah untuk membuat tim tersebut, apalagi kejadian tersebut merugikan Indonesia," katanya. Sebelumnya Suripto mengatakan bahwa dugaan terlibatnya Malaysia dalam penjarahan itu berdasarkan pengakuan dua mata-mata yang berhasil ditangkap petugas dalam operasi di kawasan perbatasan. Dua mata-mata yang kini telah ditangani secara intensif petugas keamanan itu, kata Suripto, bertugas mengintai lokasi daerah penyelundupan. Menurut mata-mata yang tertangkap di Kaltim itu, tambah Suripto, kasus penyulundupan yang melibatkan pihak Malaysia itu telah berlangsung selama enam bulan dan dilindungi oleh Angkatan Tentara Diraja Malaysia (ATM). Suripto memperkirakan, penyelundupan di Kaltim rata-rata sebanyak 80-100 ribu m3/bulan, sedangkan di Kalbar 150 ribu m3/bulan, Riau 70 ribu m3/bulan, sedangkan untuk Sorong belum ada data yang masuk. Dugaan keterlibatan Malaysia diperkuat pula berdasarkan fakta hasil "Operasi Tarakan" pada Mei 2000. Dalam operasi itu, pasukan Kostrad di perbatasan Sabah-Kabupaten Nunukan (Kaltim), menemukan peralatan berat, peluru, kamp, tanki solar, tumpukan gelondongan, kayu hasil tebangan liar dan tempat makanan bercirikan simbol ATM (Angkatan Tentara Diraja Malaysia). Berdasarkan bukti-bukti itu, Sekjen Dephutbun Suripto bertekad akan membentuk TPF gabungan antara Indonesia-Malaysia untuk menyelidiki kasus pencurian kayu ilegal di perbatasan kedua negara itu. Dalam 10 tahun terakhir, menurut Suripto, kerugian yang diderita Indonesia akibat penjarahan hutan di kawasan perbatasan diperkirakan mencapai Rp 5 trilyun. Ketua DPRD Kaltim, Sukardi Djarwo Putro mendesak agar pihak terkait segera mengungkapkan kasus penjarahan hutan Indonesia itu, apalagi ada bukti kuat sehingga Indonesia seyogyanya menuntut Malaysia ke Mahkamah Peradilan Internasional, karena kerugian negara sangat besar. "Seadainya kerugian Indonesia sebesar Rp 5 trilyun tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional atau untuk pembangunan Kaltim, maka daerah ini sudah makmur," katanya. Sukardi Djarwo menunjuk besarnya APBD Kaltim yang rata-rata hanya sekitar Rp 400 milyar, sehingga apabila kerugian negara akibat penjarahan itu dimanfaatkan untuk pembangunan Jalur Lintas-Kalimantan di wilayah Kaltim, maka sudah ada jalan tembus yang mulus dari Nunukan-Manilau-Bulungan-Berau-Sangatta-Samarinda-Balikpapan-Pasir, karena kebutuhannya hanya sekitar Rp 1 trilyun. "Itu baru kerugian materiil, belum lagi kerugian pada bidang ekologi karena hutan yang relatif selamat dari beberapa kali bencana kebakaran hutan berada di kawasan perbatasan," kata Ketua DPRD Kaltim itu. Sejumlah LSM dan Ormas di Kaltim bahkan bertekad akan mengkampanyekan tentang produksi kayu dari Malaysia berasal dari hasil penjarahan hutan tanpa mengindahkan masalah lingkungan ke dunia internasional. "Namun, ada kekhawatiran kami, apabila kita mengkampanyekan, ternyata menjadi bumerang bagi Indonesia, karena ternyata banyak aparat yang ikut bermain," kata Direktur Ekskutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Ambrianto Amin. Hal itu terlihat dari indikasi begitu mudahnya aset negara di kawasan perbatasan dijarah, seakan-akan wilayah "tak bertuan".(ant/zrp) _________________________________________________________________________ Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com. Share information about yourself, create your own public profile at http://profiles.msn.com.
