Barusan saya mengikuti perkembangan permenit dan perjam keadaan Jakarta dan
Jatim. Keberadaan detik.com, satunet.com, antara.co.id, kompas online--
disamping saluran telp-- memang cukup membantu.
Wah, perkembangan tanah air makin carut-marut saja. Kita kebanyakan politisi
namun minus negarawan. Kita tak punya orang-orang sekaliber Bung
Karno-Hatta, Sjahrir, dan sejenisnya. Para politisi zaman sekarang terlalu
banyak berbicara namun tidak pernah mendengarkan. Berbicara tidak dengan
hati nurani. Tidak dengan semangan pengabdian pada bangsa. Yang dipikirkan
selalu kekuasaan dan jabatan yang sebenarnya hanya amanah dan titipan
belaka.
Konstitusi kita ada, tapi yang dipercaya malah politik-politikan. Jika kita
sepakat atas hasil pemilu 1999 yang dimanifestasi lewat Parlemen (terlepas
dari kualitasnya yang banyak harus dibenahi), serahkan saja sama Senayan.
DPR/MPR adalah manifestasi tertinggi Konstitusi kita.
Legitimasi kekuasaan Gus Dur di parlemen memang nyaris punah, di
daerah-daerah luar Jatim orang-orang pun gelisah dan memintanya mundur saja.
Saya tidak tahu apa yang diinginkan Gus Dur. Rencana Dekrit, Maklumat atau
apa pun namanya yg ingin diumumkan Gus Dur-- demi kursi Presiden--
jelas-jelas saya menolak. Membubarkan parlemen bukanlah pekerjaan seorang
kampiun demokrasi.
Megawati masih diam, memilih tidak ngobral statement dalam menggerakkan
sikap politiknya. Dalam kacamata demokrasi, ini sebuah keganjilan. Jika saya
jadi Mega maka saya tidak akan mundur, walau disuruh Gus Dur untuk milih
jabatan Wapres atau Ketua Umum PDI-P.
Tetapi begitu Gus Dur mengeluarkan Maklumat atau Dekrit membubarkan
Parlemen, lebih baik Mega mundur sebagai Wapres. Justru tindakan ini malah
memuluskan jalannya menjadi Presiden, jika alternatifnya hanya Akbar, Amien,
atau Gus Dur sendiri.
Gimana menurut Anda?
salam,
ramadhan p
(penyimak pinggiran)
_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com
