|
Minggu, 10 Maret 2002, 18:03
WIB
PERC: Indonesia Negara Paling Korup di
Asia
Singapura, Minggu
Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan
Minggu (10/3), menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dengan
tingkat skor 9.92, angka terjelek bagi RI sejak PERC melakukan survei pada tahun
1995.
Survei yang dilakukan atas 1.000 pengusaha ekspatriat di 12 negara
Asia juga menunjukkan bahwa Singapura, Jepang dan Hong Kong sebagai negara yang
paling rendah tingkat korupsinya.
"Sulit mempercayai bahwa masalah
korupsi di Indonesia dapat terus memburuk, tetapi itulah yang terjadi. Seluruh
sistem hukum nasional berantakan, sehingga pengadilan tidak mampu menawarkan
perlindungan," kata PERC yang berkantor di Hong Kong.
India menduduki
posisi kedua sebagai negara terkorup dengan skor 9,17, turun tipis dari 9,25
pada survei tahun lalu. Sedangkan Vietnam dinilai sebagai negara terkorup ketiga
dengan skor 8,25, tetapi angka itu turun tajam dibandingkan 9,75 tahun
2001.
Dari sisi positifnya, survei mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat
korupsi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. "Namun, dengan
pengecualian beberapa negara, masalah korupsi tetap terlalu sulit untuk
diberantas," sebutnya.
"Apa yang menarik adalah bahwa di hampir setiap
negara kisarannya sangat sempit. Ada semacam konsensus luas bahwa maraknya
korupsi sebagai masalah bisnis," ungkap survei.
Di dalam skala 1-10
dengan angka satu sebagai skor terbaik, Singapura menduduki posisi teratas
dengan skor 0,90, diikuti Jepang (3,25) dan Hong Kong (3,33).
"Dari
negara-negara di Asia, hanya Singapura yang tetap mempunyai reputasi yang sama
atau bahkan melampaui negara-negara Barat seperti AS, Inggris dan Australia,"
katanya.
Sementara di luar ketiga negara itu, nilainya di atas 5,0.
Malaysia mendapat skor 5,1 atau lebih baik dari 6,0 pada 2001, diikuti Korea
Selatan 5,75, turun dari 7,0 tahun lalu.
Taiwan mendapat nilai 5,83,
mengalahkan Cina 7,0 yang meningkat dibandingkan rating tahun 2001 dengan
7,88.
Filipina yang tingkat korupsinya digambarkan oleh PERC sebagai
"buruk", mencatat skor 8,0, naik dari tahun lalu 9,0. Kemajuan penting yang
terjadi di Filipina setelah Presiden Gloria Arroyo mengambilalih pemerintahan
dari Joseph Estrada tahun lalu, tetapi menekankan bahwa skor Manila tetap di
bawah rata-rata.
PERC mencatat, korupsi di Asia bisa semakin sulit
dikurangi ketika pemerintah dan pengusaha Asia menggunakan kasus ambruknya
raksasa energi AS Enron Corp.--yang juga akibat korupsi--sebagai contoh untuk
menghindari tekanan melakukan transparansi khususnya oleh Amerika Serikat
(AS).
"Namun upaya menerapkan standar peraturan yang lebih keras menyusul
kejatuhan Enron, akan membuat lebih banyak perusahaan-perusahaan di Asia tidak
mampu memenuhi persyaratan tersebut," katanya.
Di sisi lain, Asia dapat
menolak tekanan Barat untuk melakukan reformasi dengan menyatakan, kebangkrutan
Enron juga cermin korupsi di perusahaan AS.
"AS tentu saja tidak akan
menghentikan tekanan kepada pemerintah di negara-negara Asia untuk mengambil
standar tertentu, tetapi jika AS mulai menunjukkan perilaku seperti kerajaan
tanpa baju tetapi memberitahu ke orang lain bagaimana cara berpakaian, maka itu
akan sangat dilecehkan oleh mereka yang ditekan," kata
PERC.
(Ant/AFP/edj)
|
