Bacaan akhir pekan. Selamat membaca. /w/ ----- Original Message ----- Date: Thu, 2 Jan 2003 14:36:10 +0700 Subject: Fyi - Indosat: Siapa yang membohongi rakyat (1)
> EKSKLUSIF > > Ada Apa dengan Indosat (1) > > Siapa yang Sebetulnya Membohongi Rakyat? > > Oleh Wartawan " Pembaruan" Bondan Winarno > > > LAKSAMANA Sukardi, Menteri Negara BUMN, sedang > diganyang politisi, pakar, dan juga media massa. > Privatisasi Indosat membuat lampu sorot yang panas > memanggang dirinya. Baru kembali dari berlibur pada > Sabtu sore (28/12), malam itu juga ia langsung > menjumpai para pemimpin redaksi dari berbagai surat > kabar. "Saya pikir semuanya sudah beres, karena itu > saya berani mengambil cuti untuk sedikit berlibur," > katanya, nyaris lunglai. Hari Minggu (29/12), ia sudah > berangkat lagi ke Bali untuk sebuah misi yang > diketuainya. Malam itu ia didampingi Menteri > Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif dan Direktur > Utama Indosat Widya Purnama yang tampak lebam mata > kirinya - kena gebuk pengunjuk rasa ketika Rapat Umum > Pemegang Saham Luar Biasa sehari sebelumnya. > > Dalam pertemuan terbatas itu, Laks (begitu ia akrab > dipanggil) memberikan penjelasan tentang proses > privatisasi PT Indosat Tbk. Penjelasan yang diberikan > Laks itu sebenarnya bukanlah hal baru. Semuanya > menyangkut technicalities proses privatisasi yang > menunjukkan ketaatan (compliance) pada asas. Proses > privatisasi Indosat itu selalu mendapat perhatian > media massa. Hingga tahap shortlist yang mengunggulkan > dua bidders terbaik, belum ada reaksi masyarakat. > Bahkan terakhir pada 14 Desember 2002 ketika Singapore > Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) diumumkan keluar > sebagai pemenang, masyarakat tetap menerima kabar itu > sebagai sebuah kewajaran. > > Bursa saham pun bereaksi positif terhadap prospek > privatisasi Indosat itu. Harga saham beberapa > perusahaan di bursa efek ikut terdongkrak karena > sentimen positif ini. > > Tetapi, seminggu kemudian, ketika yang menandatangani > sales and purchase agreement ternyata bukan STT, > melainkan special purpose vehicle-nya yang bernama ICL > (Indonesian Communications Limited) berkedudukan di > Mauritius, tiba-tiba muncul reaksi. Mungkin karena ICL > berkedudukan di Mauritius - sama dengan kedudukan > perusahaan asing yang membeli BCA - masyarakat menduga > ada bau tak sedap di balik skenario itu. > > Masyarakat kita tampaknya memang belum cukup mengenal > fungsi dan peran special purpose vehicle (SPV > merupakan perusahaan yang khusus dibentuk sebagai > wahana). Padahal, SPV bukanlah hal yang aneh dalam > bisnis. BPPN, misalnya, punya PT Holdiko Perkasa > sebagai SPV. Hampir semua akuisisi dan restrukturisasi > memanfaatkan SPV sebagai instrumen strategis. Dan > karena keringanan pajak, banyak SPV yang didirikan di > Mauritius, British Virgin Island, Cayman Island, dan > lain-lain. > > > Taat Asas > > "Setiap tahun, sejak 1999 hingga 2002, MPR selalu > mengamanatkan perlunya restrukturisasi dan privatisasi > BUMN," kata Laks sambil menunjukkan empat Tap MPR yang > memuat amanat privatisasi itu. Laks tentu saja tidak > perlu menyebut semua Tap MPR itu ditandatangani oleh > Amien Rais, Ketua MPR RI, yang kini justru tengah > bersilang-kata dengan Laks dalam kasus Indosat ini. > > "Salah satu Tap MPR itu, yaitu Nomor VIII/MPR/2000 > antara lain menyebut privatisasi agar dilakukan secara > sangat selektif dan dikonsultasikan terlebih dulu > dengan DPR. Ini pun sudah kami patuhi. Kami bertanya > kepada DPR, komisi mana yang cocok sebagai mitra kami > untuk urusan privatisasi ini. Kami diberi tahu Komisi > IX-lah yang berwenang," kata Laks. > > Untuk urusan privatisasi Indosat ini, Laks memang > sudah mengantongi izin dari Komizi IX DPR. Komisi IX > sebetulnya sudah memberikan keputusan untuk > privatisasi tujuh BUMN pada 2001, yaitu PT Indosat, PT > Wisma Nusantara Indonesia, PT Indofarma, PT Tambang > Batubara Bukit Asam, Bank Mandiri, PT Angkasa Pura II > (Bandara Soekarno-Hatta), dan PT Kimia Farma. Pada > pertemuan 19 November 2002, Komisi IX menegaskan bahwa > privatisasi untuk empat BUMN yang disebut pertama bisa > dilanjutkan, sedangkan untuk tiga yang disebut > terakhir agar dilaksanakan case by case dan > dikonsultasikan lagi dengan DPR. Rencana pendapatan > dari privatisasi bahkan sudah dianggarkan dalam APBN > 2002-2003. > > Masyarakat mungkin alpa, APBN adalah undang-undang. > Dan, notabene, undang-undang itu dikeluarkan oleh DPR > RI sebagai lembaga legislatif. Undang-undang APBN itu > telah menyepakati anggaran pendapatan dari privatisasi > sebesar Rp 6,5 triliun untuk tahun 2002-2003. Untuk > tahun anggaran ini, Laks bahkan tampaknya akan > berhasil membukukan pendapatan Rp 8,1 triliun dari > privatisasi - 24 persen di atas target. Kenapa ia > malah diserang? Apa jadinya kalau ia malah tekor > mengejar setoran APBN? Serangan macam apa pula yang > akan dihadapinya? > > > > Ada pemeo Barat yang mengatakan who is asleep at the > wheel? Siapa yang tertidur di roda kemudi? Mengapa DPR > seolah-olah baru terbangun dari tidur dan kebakaran > jenggot dalam soal privatisasi Indosat? Bukankah > rencana penjualan saham Indosat sudah dibicarakan > sejak tahun 2001? Atau, kalau memang DPR tidak > menghendaki BUMN dijual kepada pihak asing, mestinya > DPR bisa memagari agar penjualan saham BUMN hanya > boleh dilakukan kepada warga negara Indonesia. Hal ini > memang pernah terjadi di Jepang, misalnya, ketika > melakukan privatisasi NTT. > > Tetapi, kondisi Indosat memang berbeda dengan NTT > (Nippon Telegraph & Telephone) yang pada 1986-1988 > secara bertahap melepas seluruh saham Pemerintah > Kerajaan Jepang (semula berjumlah 34,6 persen). Saham > itu melulu dijual kepada investor domestik dan > berhasil menggalang dana sebesar US$78,6 miliar. > Secara teoretis saja kita mudah menduga bahwa tidak > ada investor domestik yang sudi membayar saham Indosat > dengan harga Rp 12,950 (lebih 50 persen di atas harga > di pasar modal) untuk membeli 41,94 persen saham > Indosat senilai Rp 5,62 triliun itu. Negara memang > menjual. Tetapi, bila rakyat tidak merasa perlu > membeli, mengapa kita berteriak ketika yang membeli > ternyata kemudian pihak asing? > > Privatisasi, kata Laks, justru akan meningkatkan > transparansi dan akuntabilitas. Memang, dengan > privatisasi banyak pejabat yang akan kehilangan > kenikmatan. " BUMN kita kenal sebagai sarang korupsi > dan breeding ground untuk berbagai kasus korupsi. > Mumpung saya menjabat sebagai Menneg BUMN, saya ingin > ubah tradisi itu," kata Laks. Kalau pihak asing sudah > jadi pemegang saham signifikan, partai politik pasti > akan sungkan minta " jatah" . > > Hiruk-pikuk seperti dalam kasus Indosat ini, menurut > Laks, tidak memberikan edukasi publik yang baik. > Sialnya, investor akan semakin takut " menjamah" > Indonesia. Laks telah dihujat membohingi rakyat. > Tetapi, bila bukan dia, siapa sebetulnya yang > membohongi rakyat? > > > Politisasi Kasus > > Tajuk Rencana Pembaruan belum lama ini memprediksi > 2003 akan menjadi tahun yang semakin repot bagi > soal-soal ekonomi. Menjelang Pemilu, para politisi > akan mengusung isu-isu yang seolah-olah populis, > tetapi mungkin malah berdampak buruk bagi ekonomi > jangka panjang. Para eksekutif pun akan takut > melaksanakan kebijakan yang tidak populis, karena akan > merugikan dirinya maupun partainya. Akibatnya jelas. > Kebijakan dan langkah-langkah ekonomi yang terjadi > pada 2003 akan lebih bersifat arbitrer, dan mungkin > sekali akan semakin membuat kita terpuruk. > > Ternyata, kita tidak harus menunggu hingga 2003 untuk > membuktikannya. Beberapa kasus politisasi telah > mengemuka menjelang penutupan tahun. Rahardi Ramelan, > misalnya, merasa dirinya telah menjadi korban > politisasi demi kepentingan suatu partai, dan pada > akhir Desember diganjar hukuman dua tahun penjara. > Privatisasi Indosat juga merupakan kasus yang semakin > jelas aroma politiknya. > > Seorang wartawan melaporkan, sebetulnya Fuad Bawazir - > yang diduga mempunyai saham Indosat dan berhak ikut > Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - sudah berhasil > memasuki gedung Indosat dengan aman. Tetapi, begitu > melihat AM Fatwa melompati pagar, ia pun keluar lagi > dan memasuki gedung dengan melompati pagar. Adegan > inilah yang dipotret wartawan dan menjadi berita. > Cerdik! > > Tanpa menyebut kemungkinan PAN " sakit hati" , surat > kabar Singapura The Straits Times menyebut bahwa AM > Fatwa dan Fuad Bawazir telah minta Amien Rais untuk > mendukung Telkom Malaysia sebagai pembeli saham > Indosat. Bagaimanapun, nuansa politisasi memang terasa > kental dalam isu ini. Adakah kemungkinan PAN berebut " > setoran" dengan PDI-P dalam pertarungan ini? > Jangan-jangan, Laks hanyalah sasaran antara. Sasaran > utamanya mungkin justru Presiden Megawati yang oleh > satu kubu politik telah disebut-sebut harus > bertanggung jawab atas penjualan saham BUMN kepada > asing. > > Contoh politisasi tampak mencuat pada kehadiran > beberapa anggota DPR-RI pada Rapat Umum Pemegang Saham > Luar Biasa PT Indosat Tbk. Mengapa wakil rakyat > seolah-olah tidak mengerti aturan? Bukankah yang > berhak angkat suara dalam rapat itu hanyalah mereka > yang punya saham? (Catatan: Fuad diketahui mempunyai > saham Indosat. Sedang Fatwa dikabarkan hadir dengan > membawa proksi dari pemegang saham yang absen). > Mengapa mereka malah mengajukan interupsi? Bukankah > ini sebuah show buruk yang memercik ke wajah kita yang > sudah buruk ini? Mengapa mereka tidak beli saham > Indosat agar dapat meng-exercise hak mereka? Dan kalau > secara bersama orang Indonesia sudi membeli 41,94 > persen saham Indosat senilai Rp 5,62 triliun itu, > mungkin kita tidak perlu investor asing untuk memodali > Indosat mengembangkan usahanya. > > Lucunya, di Singapura STT justru mendapat kecaman dari > analis pasar modal karena dianggap membeli Indosat > dengan harga terlalu tinggi. Sebaliknya, di Indonesia, > orang-orang yang tidak sudi membeli saham Indosat > malah berkomentar bahwa pemerintah terlalu murah > menjual saham Indosat. Kalau memang murah, kenapa > tidak diborong sendiri saja? > > "Sekarang ini yang paling enak memang menjadi oposan," > kata Laks. Sebaliknya, tentu saja celaka bagi mereka > yang duduk di pemerintahan dan menjadi bulan-bulanan > para politisi. "Opsinya bagi kami hanya dua. Menjadi > populis, tetapi fatalistik. Atau menjadi tidak populis > dan tidak populer. Kami memilih yang terakhir. > Masyarakat tidak bisa dan tidak boleh dibodohi," > katanya lagi. > > > Asas Manfaat > > Ketika hiruk-pikuk melanda privatisasi BCA awal tahun > ini, Pembaruan juga pernah menulis, masyarakat kita > masih memerlukan pendidikan untuk memahami dan > membedakan asas kepemilikan dan asas manfaat. Mana > yang lebih penting? Memiliki, atau memperoleh manfaat > tertinggi dari yang kita miliki itu? Apa gunanya kita > memiliki, tetapi tidak memperoleh kemanfaatan apa-apa > dari yang kita miliki itu? > > Pembaruan pernah mencontohkan New Zealand yang punya > 17 bank terdaftar, tetapi milik New Zealand sendiri > cuma lima. New Zealand punya ekonomi kuat, tetapi > tidak merasa perlu memiliki bank sendiri secara > dominan. Di Australia juga ada perusahaan > telekomunikasi Optus yang mayoritas sahamnya dimiliki > SingTel Singapura. PM Howard ketika itu hanya > mewanti-wanti agar Singapura jangan mempengaruhi > kebijakan Australia sebagai regulator. > > Privatisasi di Indonesia tidak akan pernah menjadi isu > yang populis selama masyarakat - termasuk para > politisi - tidak memahami asas kemanfaatan. Sebelum > menjadi Ketua MPR-RI, pada 1997 Amien Rais juga sudah > meneriakkan seruan miring tentang sektor pertambangan. > Seruan yang seolah-olah populis dan nasionalis itu, > sayangnya, tidak berlandaskan pada perundang-undangan > yang berlaku di sektor pertambangan. Sebuah artikel di > The Asian Wall Street Journal ketika itu menunjukkan > betapa seruan Amien lebih berlandas pada mitos, bukan > realitas. > > Masyarakat perlu memahami bahwa negara mempunyai hak > kedaulatan (sovereign right). Dalam kasus Indosat, > siapa pun pemiliknya, pemerintah tetap menuai manfaat > bila perusahaan itu berjalan dengan baik. Indosat > tidak akan dipindahkan ke Singapura sekalipun > pemiliknya Singapura. Indosat tidak mungkin > mempekerjakan ribuan orang Singapura yang gajinya > tentunya jauh lebih mahal. Semua pajak yang diperoleh > Indosat - baik pajak atas penjualan maupun > keuntungannya - akan tetap menjadi hak pemerintah RI. > Bila ada keuntungan atas usahanya, barulah Singapura > memperoleh dividen. Hal yang amat wajar dalam bisnis. > > Paling-paling STT hanya menempatkan direksi dan > komisaris sesuai dengan jumlah sahamnya. Hal ini telah > pula dikunci dengan aturan tidak adanya diskriminasi > remunerasi. Artinya, direksi dan komisaris dari > Singapura digaji sama dengan mereka yang dari > Indonesia. Di masa lalu, pada kasus Telkomsel dan > MGTI, pernah terjadi diskriminasi remunerasi yang > membuat direksi asing bergaji lipat ganda. > > Contoh yang paling jelas di Indonesia tentang asas > kemanfaatan mungkin adalah Unilever. Perusahaan besar > ini dimiliki asing. Sukses Unilever membuatnya sebagai > perusahaan pembayar pajak terbesar bagi pemerintah RI. > Manfaat dari pajak yang disetor Unilever sangat nyata. > Mengapa kita tidak pernah mempersoalkan kepemilikan > Unilever? Bukankah produk-produk Unilever bahkan > menyeruak ke bagian yang paling pribadi dari tubuh > masyarakat Indonesia? > > Masyarakat agaknya juga kurang memahami bahwa investor > tidak hanya memperoleh aset sesuai dengan bagian saham > yang dimilikinya, tetapi juga bertanggung jawab atas > utang dan kewajiban lain. Indosat sebagai perusahaan > yang berbasis teknologi tentu saja mempunyai utang > yang besar pula untuk menjalankan usahanya. > > " Dengan menjual semua sahamnya, pemerintah hanya akan > kehilangan dividen. Tetapi, jangan lupa, pemerintah > masih punya satu lembar saham Seri A yang membuat > posisinya tetap sangat dominan bagi masa depan > Indosat. Apalagi pemerintah juga tetap menjadi > regulator yang menguasai sektor telekomunikasi," kata > Laks. Lebih lanjut Laks memberi ilustrasi tentang > perusahaan perkebunan milik asing di Indonesia yang > karena dikelola dengan baik menghasilkan pajak bagi > negara tiga kali lipat dibanding PTPN III untuk tiap > hektare lahan yang dioperasikan. Dengan contoh itu, > pajak yang diterima pemerintah jauh lebih tinggi > daripada potensi dividen yang bakal diperolehnya dari > kepemilikan saham. > > "Apakah kita akan membiarkan negara menangani begitu > banyak perusahaan? Itulah pertanyaan filosofis yang > harus kita jawab," kata Laks. " Saya rasa tidak. > Terlalu banyak moral hazards bila negara kelola > perusahaan. Sebagai orang PDI-P yang menjadi menteri, > bagaimana kalau nanti saya tetapkan semua dirut BUMN > orang PDI-P?" * > > -- _______________________________________________ Sign-up for your own FREE Personalized E-mail at Mail.com http://www.mail.com/?sr=signup Meet Singles http://corp.mail.com/lavalife
