BBM tanpa Subsidi, Mau?
PEMERINTAH berniat tidak lagi menjual BBM jenis premium di
sejumlah kawasan untuk menekan pemborosan. Bila niat itu
dilaksanakan, mulai Januari tahun depan SPBU di sepanjang jalan
protokol Jakarta, di kawasan permukiman elite, dan di sepanjang
Jalan Tol Jagorawi, kendaraan tidak bisa lagi memperoleh premium
biasa. Yang tersedia hanya jenis premium beroktan 90.
Kebijakan itu akan diberlakukan juga di sejumlah kawasan di
Indonesia seperti Surabaya, Bandung, dan Batam. Dengan kebijakan
itu, pemerintah memasang target penghematan tidak kurang dari Rp6
triliun.
Pemicu opsi itu adalah harga minyak mentah yang terus melambung
di pasar dunia sehingga Indonesia yang kini telah menjadi net
importer harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengimpor
BBM. Dengan harga minyak yang mulai menyentuh US$100/barel,
subsidi BBM yang sudah ditekan hingga di bawah Rp50 triliun akan
meroket kembali ke tingkat Rp87 triliun.
Subsidi dan pemborosan. Itulah sesungguhnya persoalan besar yang
dihadapi bangsa ini. Persoalan itu besar dan serius karena kita
tidak pernah sungguh-sungguh menjalankan politik energi yang
efisien.
Pada 2005 pemerintah telah melakukan keberanian politik luar
biasa ketika menaikkan harga BBM di tengah perlawanan amat kuat.
Namun, keberanian yang hebat itu sesungguhnya masih tanggung
karena tetap mempertahankan jenis BBM tertentu yang disubsidi,
seperti premium, minyak tanah untuk keluarga, dan solar untuk
industri.
Subsidi itulah yang sekarang menjadi problem karena angkanya
terus meroket di tengah inefisiensi dan manipulasi yang masih
saja terjadi. Karena ada disparitas harga, minyak tanah yang
disubsidi untuk kepentingan rumah tangga miskin diborong industri
sehingga kelangkaan minyak tanah tetap terjadi. Penyelundupan pun
masih marak.
Fakta itu sesungguhnya membenarkan satu hal. Yaitu subsidi
sesungguhnya tidak sepenuhnya dinikmati orang miskin. Yang
menikmati subsidi justru kalangan yang tidak pantas menerimanya.
Dengan demikian, harus ada keberanian untuk tidak lagi menjual
BBM bersubsidi. Insentif bagi industri diberikan dalam bentuk
pajak, tidak dalam bentuk BBM. Rakyat miskin dibantu melalui
insentif harga konsumsi yang lain, tidak dalam bentuk BBM.
Dengan demikian, pemborosan dan manipulasi energi akan teratasi
melalui satu formula saja. Yaitu harga yang disesuaikan dengan
fluktuasi pasar internasional, dalam hal ini Singapura.
Menghilangkan premium di kawasan tertentu bisa saja ditempuh.
Namun, antara efisiensi yang dicapai (Rp6 triliun) dan biaya
sosial dan politik yang diterima tidaklah memadai. Untuk apa
pemerintah mau dicaci maki hanya demi efisiensi Rp6 triliun?
Pemerintah akan bangga membela diri bila efisiensi yang
ditimbulkan kebijakan itu mencapai Rp100 triliun, misalnya.
Orang-orang kaya di Jakarta dan kota-kota besar masih sangat
irasional. Setiap kali menjelang pengumuman kenaikan harga BBM,
mobil-mobil mewah mau antre berjam-jam hanya untuk memperoleh 10
liter bensin dengan harga lama.
Irasionalitas itu akan terlihat ketika kebijakan baru
diberlakukan. Pemilik mobil yang tidak memerlukan BBM bersubsidi
akan mengerumuni SPBU yang masih menjual premium, di mana pun.
Itu akan menimbulkan kemacetan baru dan pemborosan baru.
Subsidi, di mana-mana dan dalam bidang apa saja, pasti
memusingkan. Para ekonom selalu mengatakan subsidi adalah kanker.
Karena itu, sebuah perekonomian tidak pernah sehat selama subsidi
masih diberikan. Pertanyaannya, beranikah pemerintah menghapus
subsidi BBM seluruhnya? Pemerintah sesungguhnya bisa, tetapi
tidak mau.
-- A. Yahya Sjarifuddin
--------------------------------------------------
Official Mailing List: Porsenipar ke IV Tahun 2007
-=== Perumahan BDB2 dan BDB3, Cibinong, Bogor ===-
-= Menjiwai Semangat Kebangsaan dengan Prestasi =-
| Official Website: http://www.porsenipar.web.id |
------- Porsenipar Media Center: 6849-6001 -------
