Jangan kuatir, kenaikan harga BBM dunia ini akan diikuti naiknya muka air
laut di seluruh dunia dan cukup 33 m dan akan membuat harga BBM itu tidak
akan naik lagi. Coba pikir ! Benar khan ?
Djarot D.
alamat email: [EMAIL PROTECTED]
"amin widada"
<[EMAIL PROTECTED]
.com> To
[EMAIL PROTECTED]
05/22/2008 04:07 cc
PM
Subject
[porsenipar] Fwd: Terbelengu Mitos
Please respond to BBM
[EMAIL PROTECTED]
eb.id
Dari Faisal Basri. Selamat menikmati ....
------------------------------------------------------------
http://www.berpolitik.com/viewnewspost.pl?nid=12589¶m=mr6A7pdYg7E6F98rBEWg
Terbelengu Mitos BBM
Faisal Basri
Akhir minggu lalu harga minyak mentah di pasar berjangka New York
untuk penyerahan Juni sudah mencapai 126 dollar AS. Itu adalah harga
nominal. Hasil kajian yang dimuat majalah Economist, edisi 17 April
2008, memaparkan bahwa dengan menggunakan ukuran lain, tampaknya harga
minyak dewasa ini belum tergolong mahal. Dengan menggunakan acuan
perkembangan pendapatan konsumen tahunan negara-negara kaya yang
tergabung di dalam G-7 sejak 1981, harga minyak seharusnya naik
menjadi 134 dollar AS. Apabila dipadankan dengan perkembangan
pendapatan siap belanja (disposable income) penduduk AS, harga minyak
bisa bertengger setinggi 145 dollar AS. Dan seandainya diselaraskan
dengan pangsa belanja minyak terhadap output global, harga minyak
berpotensi mencapai 150 dollar AS. Jadi, sebetulnya harga minyak
dewasa ini belum tergolong tinggi. Harga di masa lalu itu, sebetulnya,
yang relatif terlalu murah.
Pada awal Mei Goldman Sachs mengeluarkan prediksi terbaru bahwa harga
minyak dapat mencapai 200 dollar AS sebelum akhir tahun ini.
Sebetulnya, Goldman Sachs bukan yang pertama keluar dengan angka itu.
Jauh hari sebelumnya, Stephen Leeb dan Glen Strathy telah lebih dulu
mengingatkan kemungkinan ini di dalam bukunya yang diterbitkan tahun
2006. Judul bukunya saja, di masa itu, dipandang sangat provokatif dan
mungkin mengada-ada: The Coming Economic Collapse: How You can Thrive
when Oil Cost $200 a Barrel.
Asumsi harga minyak yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Perubahan yang baru saja ditetapkan April lalu
adalah 95 dollar AS. Dengan harga sekarang, acuan tersebut sudah
meleset lebih dari 30 dollar AS. Tanpa kenaikan harga BBM, subsidi
energi melonjak dari Rp 187 triliun menjadi hampir Rp 250 triliun.
Kalau harga merangkak naik hingga 150 dollar AS, subsidi bisa
menggelembung ke sekitar Rp 300 triliun.
Sampai kapan harga BBM bersubsidi dibiarkan "anteng" pada tingkat
sekarang ini? Tentu ada batasnya. Jadi, tinggal tunggu waktu saja.
Sejatinya, persoalan utama bukanlah subsidi yang menggelembung.
Karena, ada 1001 cara untuk menekan subsidi agar APBN tak terseret ke
dalam zona bahaya: penjadwalan hingga kemplang utang luar negeri
maupun dalam negeri, penghematan departemen dan lembaga negara secara
besar-besaran, penerapatan pajak progresif atas komoditas yang sedang
booming, jual BUMN, pemotongan gaji, peningkatan produksi minyak, dan
sebagainya. Tentu saja efektivitas dari pilihan-pilihan tersebut masih
perlu dipertanyakan.
Katakanlah langkah-langkah spektakuler tersebut berhasil secara
maksimal. Apakah lantas inti masalah terpecahkan? Tidak sama sekali.
Karena, persoalan akan azali sepanjang terjadi disparitas harga, yakni
antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian.
Tak seorang pun bisa melawan hukum pasar. Piuh (distortions) akan kian
merajalela kalau harga yang ditetapkan pemerintah semakin jauh (lebih
rendah) dari harga keekonomian. Pertama, peningkatan konsumsi akan tak
terkendali karena harga relatif BBM di mata kunsumen sangat rendah.
Peningkatan konsumsi ini sudah terjadi. Konsumen Indonesia tak peduli
sekalipun harga minyak dunia meroket, karena harga yang mereka bayar
di Indonesia bergeming. Maka, jadilah Indonesia sebagai negara yang
tergolong paling boros di dunia dalam hal penggunaan energi. Begitukah
cara kita mengelola sumber daya alam yang langka dan tak terbarukan?
Betapa tak bertanggung jawab kalau generasi sekarang menghamburkan
minyak yang diproduksi dengan teknologi tinggi dan padat modal, yang
disedot dari perut bumi berkilometer dalamnya, tetapi dihargai lebih
murah dari air mineral yang sekedar "ditampung" dari mata air.
Cadangan minyak akan makin cepat susut sehingga generasi mendatang tak
bisa lagi menyicipi rezeki emas hitam. Selain itu, kita pun secara
sadar menambah intensitas produksi racun ke udara, sehingga
memperburuk pemanasan global dan menurunkan kualitas hidup.
Bagaimana dengan mitos bahwa kita merupakan negara produsen dan
pengekspor minyak? Ternyata, dalam satu dasawarsa terakhir produksi
minyak kita melorot terus, dari sekitar 1,5 juta barrel/hari pada
tahun 1997 menjadi hanya 910 ribu barrel/hari pada tahun 2007. Karena
tingkat konsumsi selalu naik, maka kita mengalami defisit yang
bertambah besar. Keadaan semakin memprihatinkan karena kapasitas
pengilangan minyak tak kunjung bertambah, sehingga defisit perdagangan
BBM membubung. Pada tahun 2002 defisit perdagangan BBM baru 2 miliar
dollar AS, lalu naik lebih dua kali lipat menjadi 4,2 miliar dollar
AS, dan melonjak lebih tajam lagi menjadi 9,8 miliar dollar AS pada
tahun 2007. Sekedar gambaran, ekspor dan impor BBM tahun 2007
masing-masing adalah adalah 2,9 miliar dollar AS dan 12,7 miliar
dollar AS. Dengan demikian, sebetulnya BBM yang kita
"hambur-hamburkan" itu makin banyak yang kita beli dari luar negeri.
Apakah pola konsumsi yang boros itu bisa ditoleransikan apabila kita
dapat mukjizat mampu meningkatkan produksi, katakanlah, menjadi dua
kali lipat, sehingga kembali menikmati surplus produksi dan menjadi
mengekspor neto? Tentu saja, tidak. Karena, lebih baik sebagian besar
peningkatan produksi kita jual pada harga internasional atau harga
keekonomian, lantas dana yang kita peroleh puluhan triliun rupiah
dialokasikan bagi pengentasan penduduk miskin dan belanja modal
sehngga kita juga bisa mewariskannya kepada anak-cucu.
Pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan produktif dan peningkatan
akumulasi modal jauh lebih bermakna ketimbang untuk mempertahankan
subsidi yang kian menggelebung. Apatah lagi mengingat bahwa sebagian
besar subsidi dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas.
Data versi pemerintah menunjukkan bahwa 20 persen penduduk terkaya
menikmati 43 persen subsidi, sedangkan kelompok 20 persen penduduk
termiskin hanya memperoleh 7 persen saja. Data yang tertera di dalam
publikasi Bank Dunia terakhir lebih parah lagi: 10 persen terkaya
menikmati sekitar 45 persen, sedangkan 10 persen termiskin hanya dapat
sekitar satu persen saja.
Bukankah menaikkan harga BBM hanya akan menambah derita penduduk yang
sudah miskin? Betul, jika pemerintah tak berbuat apa-apa terhadap
mereka. Dilema yang muskil ini tak cuma dialami Indonesia. Di Kamboja,
yang rata-rata penduduknya jauh lebih miskin dari Indonesia, harga
premium 2,5 kali lebih mahal dari Indonesia. Di Timor Leste, yang
ketika masih bergabung dengan Indonesia adalah propinsi termiskin,
harga premium 1,8 kali dari Indonesia. Di kedua negara ini, kenaikan
harga minyak dunia tak memicu demonstrasi, apalagi chaos. Kenapa kita
harus berbeda sendiri dan terbelenggu oleh BBM? Pasti ada yang salah
pada diri kita dan pasti telah terjadi salah urus.
Kita harus keluar dari pusaran masalah. Selama 30 tahun kita jadikan
persoalan harga BBM sebagai "ritual tahunan", yang ditandai dengan:
sikap ragu pemerintah, demontrasi, pembahasan alot di DPR, kelangkaan
pasokan, oplosan, penyelundupan, penimbunan, dan ekses-ekses lain yang
kita buat sendiri.
Setiap penguasa berusaha menghindari risiko menaikkan harga BBM, dan
sedapat mungkin mengalihkan risiko tersebut kepada penguasa
berikutnya, kecuali kalau tak ada pilihan lain atau merupakan pilihan
terakhir. Penundaan demi penundaan menyebabkan kos (cost) bagi
perekonomian bertambah mahal dan kontraproduktif. Karena, ketika sudah
terjepit, penyesuaian harga harus dilakukan secara drastik, sehingga
perekonomian tak pernah sepi dari goncangan yang sebenarnya tak perlu
terjadi.
Tak pernah ada rencana yang dilaksanakan dengan konsisten untuk
mengakhiri rezim subsidi BBM, sehingga persoalan ini menjadi langgeng
dan membelenggu diri kita sendiri. Apakah kita akan biarkan terus
persoalan BBM menjadi duri di dalam daging perekonomian?
Kita sungguh sangat mendambakan kehadiran sosok negarawan yang mumpuni
dalam memacu negeri ini untuk maju, bukan yang justru kerap menghambat
kemajuan. Pemimpin yang mampu mengelola dan memobilisasikan seluruh
sumber daya yang kita miliki secara efektif bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Pemerintahan yang senantiasa peka terhadap setiap
ancaman yang menghadang rakyatnya serta menyiapkan dan mengoperasikan
sekoci penyelamat apabila terjadi marabahaya yang tak lagi bisa
terhindarkan.
Di sinilah inti persoalan yang tak kunjung disentuh pemerintah. Sangat
kuat kesan bahwa daya dengus pemerintah tumpul dalam mengantisipasi
persoalan. Segala upaya yang dilakukan untuk mengamankan kebijakan
menaikkan harga BBM terkesan serba dadakan, seakan baru sekali ini
terjadi. Dulu BLT, sekarang BLT. Sementara, Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang sudah diundangkan tak kunjung dihidangkan untuk
disantap oleh warga miskin yang terhempas oleh mekanisme pasar bebas.
Mengapa harus menunggu sampai batas akhir pemberlakuan efektif SJSN?
Mengapa tak ada upaya mempercepat kehadirannya?
Kalau pengelolaan negara dengan cara seperti itu terus berlanjut,
sebaik apa pun niatan dan segala tindakan pemerintah akan dipandang
sebelah mata oleh rakyatnya. Kalau sudah begitu, sumber masalah
terletak pada pemerintah sendiri. Jangan berharap pemerintah mampu
menolong rakyat jikalau menolong diri sendiri saja tak mampu.
--------------------------------------------------
Official Mailing List: Porsenipar ke IV Tahun 2007
-=== Perumahan BDB2 dan BDB3, Cibinong, Bogor ===-
-= Menjiwai Semangat Kebangsaan dengan Prestasi =-
| Official Website: http://www.porsenipar.web.id |
------- Porsenipar Media Center: 6849-6001 -------
--------------------------------------------------
Official Mailing List: Porsenipar ke IV Tahun 2007
-=== Perumahan BDB2 dan BDB3, Cibinong, Bogor ===-
-= Menjiwai Semangat Kebangsaan dengan Prestasi =-
| Official Website: http://www.porsenipar.web.id |
------- Porsenipar Media Center: 6849-6001 -------
