Ketika ngobrol sama kawan soal dicocok-cocokkannya jam gempa di Sumatera Barat 
dan Jambi dengan ayat-ayat Qur'an saya katakan saya tidak pro tapi juga tidak 
kontra. Memang ada nuansa atau persepsi yang berbeda jika dibandingkan dengan 
gempa Yogyakarta beberapa tahun yang lalu termasuk juga gempa Tasikmalaya 
beberapa minggu sebelum gempa Sumbar-Jambi ini.

Saya tidak sependapat (=kontra) karena memang tidak pernah tinggal dalam suatu 
komunitas perantau Minang dalam waktu lama serta sangat tergantung siapa 
orangnya. Tapi juga tidak kontra mengingat tradisi yang bisa saya rekam 
sedemikian rupa. Jika dipersepsikan dengan warna, jika Jawa-Sunda pilihan warna 
adalah sekitar warna yang sejuk (hitam, abu-abu, hijau sejuk), tapi kalau orang 
Sumatera biasanya warna merah dan emas. Coba lihat warna pelaminan saat ada 
pengantenan. Namun demikian ini tidak mutlak. Di era yang serba "modif", 
warna-warna cerah dengan perpaduan warna sedemikian rupa adalah milik semua.

Bencana adalah momentum mengingat kebesaran Yang Kuasa dan mengingat Allah 
adalah suatu dzikir, seperti firmanNya, "Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya 
...". 

Wallaahu a'lam.

Salam / Jaerony.-


***************************************************


      Sabtu, 02 Oktober 2010 
      Cara Kita Memaknai Bencana 


(berpolitik.com): Bencana mulai akrab menghampiri kita. Setiap ia datang, 
rupa-rupa cara orang meresponnya.

Kalangan non media massa, umumnya menanggapinya dengan dua pendekatan yang 
berbeda. Pertama, pendekatan yang bersifat religius. Bencana dimaknai sebagai 
ujian, cobaan dan sekaligus juga tanda-tanda Kebesaran-Nya. Karena itu, mereka 
yang memaknainya seperti ini selalu menyeru agar kita mengintropeksi diri dan 
sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Khalik. 

Kedua, ada yang menanggapinya secara politis. Bencana selalu dihubungkan dengan 
kepemimpinan. Argumentasinya, bencana ini adalah dikarenakan kehadiran sang 
pemimpin (dalam kasus kita, Presiden SBY). Alih-alih sebagai alur berpikir yang 
mempercayai mistis, cara pemaknaan ini sepertinya memang sebuah upaya sadar 
untuk melabeling SBY semata.

Pemaknaan yang minim mencuat adalah mengenai fakta Indonesia memang berada di 
wilayah yang rawan bencana. Tak hanya memiliki rantaian pegunungan yang 
vulkanik, tetapi juga berada di areal lempengan buana yang mudah bergeser. 

Terbiasa Dengan Bencana
Selama ini, masyarakat Indonesia lebih sering dininabobokan dengan wacana 
"memiliki tanah air nan subur". Sengaja atau tidak, wacana ini justru 
mengabaikan adanya ancaman bencana yang datang tak diundang itu. Karena itu, 
rentetan bencana semestinya harus ditanggapi sebagai "early warning" dan 
sekaligus perubahan sikap.

Alih-alih membesar-besarkan mistisme, masyarakat sudah selayaknya diajak untuk 
"terbiasa dengan bencana". Ini menyiratkan keharusan untuk 'terlatih' begitu 
bencana tiba. Ada semacam pelatihan/simulasi, penyuluhan dan berbagai panduan 
bagiamana kalau bencana itu datang menyergap. Termasuk di dalamnya menyangkut 
bagaimana seharusnya gedung atau tempat tinggal dibangun.

Di sisi pemerintah, kesiapan menghadapi bencana tidak lagi bisa didekati secara 
ad hoc. Selain mendeteksi wilayah-wilayah rawan bencana, pemerintah dituntut 
menyiapkan 'kantong-kantong logistik dan alat berat' secara menyebar sehingga 
ketika sebuah daerah tertimpa bencana, evakuasi dan pertolongan bisa dilakukan 
dalam hitungan jam saja. 

Termasuk di dalamnya adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia. Selain 
mengandalkan sukarelawan, kebutuhan terhadap 'tenaga cadangan' yang bisa 
sewaktu-waktu digerakkan segera terlihat urgensinya. Dalam konteks seperti ini, 
adanya 'tenaga terlatih' (seperti model Garda Nasional-nya AS) menjadi relevan. 
"Musuh" yang kita hadapi tak hanya ancaman dari luar, tetapi juga bisa datang 
dari dalam berupa bencana.

Eksploitasi oleh TV?
Yang menarik, kalangan media massa, khususnya televisi, memberi tanggapan yang 
berbeda. Untuk sebagian hal itu terjadi karena perbedaan karakter antara 
televisi yang memfokuskan diri sebagai televisi berita dengan televisi yang 
menyasar untuk semua segmen dan acara. 

Jika yang terakhir memberi porsi 'secukupnya' (dan terkadang malah minimalis), 
televisi berita memberi respon secara berlebih-lebihan. Sangat kentara, ada 
upaya dramatisasi yang oleh sebagian pemirsa sudah seperti "eksploitasi' 
ketimbang membangun empati. 

Tambah konyol lagi karena para reporternya terlihat mengada-ada (kebingungan) 
atau memang diminta untuk mencari kisah-kisah nan dramatis. Akibatnya pemirsa 
disajikan tontonan yang memuakkan. 

Misal saja, ada reporter sebuah stasiun berita bertanya seperti ini, "Bagaimana 
pak, anak itu berteriak minta tolongnya?". Sebuah status di facebook dengan 
sebal menulis begini,"Dari dulu minta tolong yang minta tolong, masa lontong, 
lontong."

Tambah menyebalkan lagi karena meski berstatus "breaking news" alias live, 
televisi kebanyakan memutar gambar yang sama, dengan komentar yang sama dan 
dengan lagu yang sama secara berulang-ulang. Kalau sudah begini, ada makna 
status "live" dari pemberitaan itu?

Tak mengherankan kalau kemudian banyak orang bertanya, dimana Komisi Penyiaran 
Indonesia gerangan berada? Soalnya, cara televisi berita mewartakan bencana 
sepertinya sudah menjadi pakem alih-alih sekadar kebingungan melakukan 
reportase.

Mengeruk Untung
Yang juga selalu ada adalah mereka yang melihat kemalangan sebagai kesempatan 
meraup untung. Dalam kasus Gempa Padang yang baru saja terjadi, ini bisa 
dilihat dari lonjakan harga tiket pesawat udara ke Padang. Sejumlah pihak 
melaporkan, harga tiket sudah menembus Rp 3 jutaan per orang. 

Pemberi jasa yang seperti ini (dan atau calo-calo/oknum) yang mencari 
keuntungan di tengah kemalangan, sudah sewajaranya diberi sanksi atau hukuman. 
Dalam soal seperti ini, pemerintah wajar bertindak keras. Setuju, bukan?


http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=25260&c_id=3&param=cnyAshWz0bi3wsvOZ2W8

Kirim email ke