Njan tengku di Peureulak, atji ' peutakteh ' bak aleh ba lom, Intel djawa njoe !
  tapih bek leupah le neupeugah keu apa tjham geuntot njang sok tjarong njoe...
  na njang beungeh, antara laen le sjedara droeneueh njang ka djeuet keu tjuwa' 
disampeng rumoh lon di Stavanger

Ahmad Sudirman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
          http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]

Stockholm, 14 November 2006

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TEUNGKU DI PEUREULAK MASIH BINGUNG DALAM MEMAHAMI ANTARA KEPENTINGAN, 
KEADILAN DAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN GAM & ACHEH.
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

MENYOROT TEUNGKU DI PEUREULAK YANG MASIH BINGUNG DALAM MEMAHAMI ANTARA 
KEPENTINGAN, KEADILAN DAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN GAM & ACHEH.

“Persoalan politik yang sedang kita hadapi dengan sedikit mungkin 
menyinggung kepentingan dan perasaan sesuatu golongan,kiranya pembacalah 
yang lebih dapat menjawab nya.Tetapi penulis mencoba berusaha mendasar kan 
keputusannya semata-mata,nyakni kepentingan yang sesuai dengan ke adilan 
yang harus mendapat perlindungan hukum,bukan pada ke pentingan-kepentingan 
liar yang di dakwa adanya oleh golongan-golongan yang berkepentingan itu 
sendiri dengan tidak mengindahkan hak-hak golongan lain.“ (Teungku di 
Peureulak, [EMAIL PROTECTED] ,[4.227.139.217] , 14 Nov 2006 19:26:33 
–0000)

Setelah membaca kutipan diatas yang diambil dari tulisan Teungku di 
peureulak yang kadang-kadang menuliskan emailnya dari University of Utah, 
Salt Lake City atau kadang-kadang mengirimkan emailnya dari Broomfield, 
Colorado, USA, ternyata ditemukan beberapa kepincangan dari apa yang 
dituliskan oleh Teungku di peureulak ini. Mengapa?

Karena, Teungku di peureulak kelihatannya tidak mengerti dan tidak memahami 
antara ”kepentingan”, ”keadilan” dan “hukum”.

Nah, ketika Teungku di peureulak menulis: “kepentingan yang sesuai dengan ke 
adilan yang harus mendapat perlindungan hukum”, ternyata ia masih bingung 
menempatkan dimana keadilan dan dimana hukum. Padahal kalau kita mengacu 
kepada apa yang telah digariskan Allah SWT: ”…dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”(QS 
An Nisaa’, 4: 58), maka kita akan menemukan bahwa hukum berdiri diatas 
keadilan. Artinya disini adalah menetapkan suatu keputusan hukum harus 
didasarkan pada keadilan. Karena bisa saja putusan vonis hukum jatuh tidak 
berdasarkan keadilan. Misalnya berapa banyak para nara pidana yang meringkuk 
di penjara-penjara Amerika yang divonis tanpa keadilan. Mereka divonis tanpa 
berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat yang telah dipertimbangkan 
secara adil.

Jadi, kalau hukum dipakai alat untuk melindungi kepentingan yang dianggapnya 
adil, maka itu tandanya sudah menyimpang dari apa yang telah digariskan 
Allah SWT dalam An Nisaa’, 4: 58 diatas.

Sekarang kalau Teungku di peureulak yang mengaku pengikut GAM dibawah 
Pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro tetapi menentang Kabinet-nya yang 
dipimpin oleh Teungku Malik Mahmud karena dianggap bahwa GAM menjalankan ”ke 
pentingan-kepentingan liar yang” yang ”tidak mengindahkan hak-hak golongan 
lain”, seperti ketika dilakukan perundingan di Helsinki, Finlandia yang 
melahirkan MoU Helsinki, maka anggapan Teungku di peureulak adalah keliru 
dan salah. Mengapa?

Karena, yang dimaksud dengan pihak-pihak lain, seperti kelompoknya MP/MB GAM 
cs,
Yusra Habib Abdul Gani, orang sesat Tarmizi dan PERMAS yang mana mereka itu 
semua sebelum MoU Helsinki ditandatangani sudah melakukan penentangan dan 
tidak berada dalam satu komando dibawah Pimpinan Wali Negara Teungku Hasan 
Muhammad di Tiro dan Kabinet-nya.

Kalau kelompok-kelompok tersebut berada dibawah payung GAM, tentu saja 
mereka akan dilibatkan dalam proses perundingan Helsinki tersebut. Tetapi 
karena mereka berada diluar GAM, maka sudah barang tentu tidak bisa dibawah 
masuk dalam proses perundingan. Nah, kalau mereka melakukan tindakan oposisi 
politik dengan menampilkan rasa ketidakpuasan politiknya itu adalah hak 
mereka.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan isi MoU Helsinki di Acheh, pihak GAM tetap 
mengacu pada MoU Helsinki. Kalau pasal-pasal UU PA No.11 Tahun 2006 masih 
bertentangan dengan MoU Helsinki, pihak GAM terus memperjuangkan agar MoU 
Helsinki ditepati dan dilaksanakan secara konsekuen oleh pihak RI.

Nah, apa yang sekarang dilakukan oleh GAM di Acheh adalah semuanya mengacu 
pada MoU Helsinki, bukan kepada UU PA No.11 Tahun 2006 yang masih 
bertentangan dengan MoU Helsinki.

Seterusnya, soal kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pihak GAM 
sekarang dengan menyokong Ahmad Humam Hamid dan Hasbi Abdullah adalah hak 
politik GAM dibawah pimpinan Kabinet-nya Wali Negara Teungku Hasan Muhammad 
di Tiro.

Adapun soal siapa itu Ahmad Humam Hamid dihubungkan dengan Partai Persatuan 
Pembangunan telah dikupas secara panjang lebar oleh Ahmad Sudirman dalam 
tulisan ”Masih tentang Ahmad Humam Hamid yang memang bukan politikus” ( 
http://www.dataphone.se/~ahmad/061104a.htm )

Nah sekarang, kepentingan politik yang dijalankan oleh GAM adalah mengacu 
pada MoU Helsinki, bukan kepada yang lainnya. Karena dengan menjadikan MoU 
sebagai dasar pijakan hukum, maka GAM bisa berjalan di Acheh dalam rangka 
menuju pada penentuan nasib sendiri di Acheh.

Kalau ada pihak-pihak yang menganggap bahwa GAM menjalankan kepentingan 
politik liar, maka itu anggapan yang salah dan tidak benar. GAM tetap 
mengacu pada MoU Helsinki. Sekarang kita sudah bisa melihat bahwa pihak RI 
dalam hal ini Pemerintah RI dan DPR RI telah melanggar butiran yang 
disepakati dalam MoU Helsinki, yaitu tidak konsekuen ketika membuat UU PA 
yang mengacu pada MoU, dengan membuang dan menyimpangkan isi MoU kearah yang 
tidak digariskan dalam MoU Helsinki. Penyimpangan dan penyelewengan yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah RI dan DPR RI inilah yang terus akan 
diperjuangkan oleh GAM agar supaya diluruskan kembali oleh pihak RI, apabila 
perdamaian yang menyeluruh, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua 
pihak dapat terus terwujud di Acheh.

Terakhir, jadi GAM tetap sampai sekarang memegang teguh MoU Helsinki dalam 
menjalankan roda kebijaksanaan politiknya di Acheh. GAM tidak mengacu pada 
yang lainnya, diluar dari apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan 
Pemerintah RI dalam MoU Helsinki. Kalau sekarang ada pihak anggota GAM yang 
melakukan penentangan dan pembangkangan terhadap kebijaksanaan politik 
Pimpinan Tinggi GAM, maka itu dianggap sebagai suatu usaha pelanggaran hukum 
dalam tubuh lembaga GAM, yang konsekuensi hukumnya anggota GAM tersebut 
dibebaskan dari tugas yang diembankan kepadanya. Seterusnya digantikan oleh 
anggota GAM lainnya yang secara penuh kesadaran dan konsekuen menjalankan 
tugas yang diembankan oleh Pimpinan Tinggi GAM kepadanya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada 
[EMAIL PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu 
untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang 
Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel 
di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita 
memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
----------

Received: (qmail 62041 invoked by uid 60001); 14 Nov 2006 19:26:33 –0000
Received: from [4.227.139.217] by web57909.mail.re3.yahoo.com via HTTP; Tue, 
14 Nov 2006 11:26:33 PST
From: Wilayah Peureulak [EMAIL PROTECTED]
Return address: [EMAIL PROTECTED]
Date: 14 november 2006 20:26:33
To: [EMAIL PROTECTED], [email protected], 
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], 
[EMAIL PROTECTED], [email protected], 
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], 
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Subject: [OPOSISI] Persoalan politik yang kita hadapi.

Assalamu,alaikum,wr,wb.

Persoalan yang kita hadapi adalah begitu menyedihkan hati dan begitu 
menyolok mata sehingga kita hampir-hampir tidak dapat mengupas lagi 
persoalannya dengan tidak menyinggung ke pentingan ,apa lagi perasaan 
suatugolongan. Tetapi "kepentingan" dan "perasaan" suatu golongan itu 
bukanlah ukuran ke adilan. Keadilan berdiri di atas segala kepentingan dan 
segala persoalan. Kepentingan dan perasaan yang di tegak kan atas dasar ke 
tidak adailan tidak mempunyai tempat dalam masyarakat manusia beradap.

Demikian pula ke pentingan bukanlah hak.Hanya ke pentingan yang sejalan 
dengan ke adilan yang menjadi hak yang di lindungi oleh hukum.Persoalan 
politik yang sedang kita hadapi dengan sedikit mungkin menyinggung 
kepentingan dan perasaan sesuatu golongan,kiranya pembacalah yang lebih 
dapat menjawab nya.Tetapi penulis mencoba berusaha mendasar kan 
keputusannya semata-mata,nyakni kepentingan yang sesuai dengan ke adilan 
yang harus mendapat perlindungan hukum,bukan pada ke pentingan-kepentingan 
liar yang di dakwa adanya oleh golongan-golongan yang berkepentingan itu 
sendiri dengan tidak mengindahkan hak-hak golongan lain.

Dari segala pembicaraan kita nyatalah sudah bahwa pada dasar nya,segala ke 
kacoan politik yang sedang terjadi di bumi Acheh kita ini,terletak pada 
persoalan keadilan.Persoalan ke adilan timbul dalam masyarakat manusia oleh 
karena adanya pertentangan ke pentingan dan pertentangan ke mauan antara 
manusia sebagai perseorangan atau antara manusia sebagai golongan,seperti 
yang terjadi di bumi Acheh"sekarang"sudah mempunyai sistim ke adilan antara 
perseorangan,tetapi belum mempunyai sistim ke adilan antara 
golongan-golongan.Dan oleh karena politik di Acheh dewasa ini tidak ada 
keadilan.

Dan oleh karena tiap-tiap persoalan politik pada akhir nya menjadi persoalan 
ke kerasan"misalnya"ex TNA yang terjadi di seluruh tanah air Acheh dari 
golongan-golongan Bangsa yang merasa bahwa mereka sudah di perlakukan secara 
tidak adil adalah suatu kesimpulan yang tidak dapat di elakkan.Mereka ex TNA 
misalnya"yang merampok berarti telah mengambil ke adilan di tangan mereka 
sendiri, karena petinggi-petinggi mereka sudah bersenang-senang,berpelukan 
dengan penjajah,makan bersama dengan penjajah,apalagi Negara Acheh ini sudah 
di anggap sebahagian dari RI,mereka ex TNA tidak menaruh kepercayaan lagi ke 
pada atasan nya.

Jadi ex TNA yang merampok di Acheh,bukanlah ke salahan mereka 
semata-mata,melainkan ke salahan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menggunakan 
ke kuasaan nya dengan sewenang-wenang.Satu contoh besar kesalahan Malik 
Mahmud dan Zaini Abdullah dalam politik Bangsa Acheh sekarang.Rapat bansigom 
donya.Sebagai mana sudah kita tau bersama,dalam ke putusan bersama.GAM tidak 
mendukung partai manapun.Ternyata Malik Mahmud dan Zaini Abdullah dengan 
lantang mengkhianati ke putusan bersama.Kami pengikut-pengikut GAM bukanlah 
manusia-manusia goblok yang tidak mengerti apa-apa.Kami sebagai bawahan 
punya perasaan dan berfikir,kalau pemimpin kami sudah berbohong sekali,dia 
akan berbohong untuk yang ke sekian kali nya,demi ke pentingan-kepentingan 
tertentu saja.

Malik Mahmud dan Zaini Abdullah persaingan mereka bukanlah"IRNA"melain kan 
persaingan mereka RI,yang wajib mereka lurus kan sebagai mana yang telah 
mereka tanda tangani perjanjian bersama antara RI dan GAM.Kita bisa kaji 
bersam bertapa goblok nya Malik Mahmud dan Zaini Abdullah mereka sudah 
menjadi juru kompanyo PPP.Sementara hasil perjanjian dengan jawa mereka 
lupakan begitu saja.UUPA,Undang-undang pemerintah Acheh atau UUPA ujong 
ujong peubloe Atjeh tidak di selesai kan dengan tuntas oleh Mahlik Mahmud 
dan Zaini Abdullah.

Padahal Malik Mahmud dan Zaini Abdullah sangat kami banggakan,sangat kami 
hargai,sangat kami puji,sangat kami jaga harkat dan mertabat nya,tetapi apa 
mau dikata mereka sendiri tidak menjaga apa yang telah kami berikan ke 
padanya.Dari Perdana Mentri Negara Acheh dan dari Mentri luar Negeri Negara 
Acheh merangkap Mentri kesehatan Negara Acheh menjadi juru kompanyo 
PPP,bertapa malunya kita,bertapa hina nya.Mungkin mereka tidak mempunyai 
malu lagi sudah di tipek kulet bui bak muka.

Dari segala keputusan yang telah kita ke mukakan kiranya jelas sudah bahwa 
kita menghadapi persoalan politik yang tidak mudah,tetapi penye lesaian nya 
tidak dapat di pertanggung jawab lagi,demikian pula kiranya tegas lah sudah 
tentang bangkrut dan sia-sianya politik yang di jalan kan oleh Malik mahmud 
dan Zaini abdullah selama ini yang pada hakikat nya bertanggung jawab atas 
segala malapetaka yang telah menimpa masyarakat kita dewasa ini.Tetapi 
sampai kemana dan untuk berapa lama lagi kah kita dapat mengikuti pimpinan 
yang buta ini ??......Tidak kah selama ini sudah cukup waktu bagi seseorang 
pemimpin untuk memper lihat kan ke sanggupan atau ke tidaksanggupan nya 
untuk memimpin ??...Apakah nasib dan penghidupan jutaan rakyat Acheh akan 
terus menerus di kotor kan untuk memenuhi hawa nafsu PPP saja.??.

Kepada pembaca yang budiman,kusus nya ke pada Bangsa Acheh,kalau teungku 
/ummi merasa dekat dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tolong sampai kan 
tulisan ini pada nya,untuk bahan reningan mereka.

Amin ya rabbal alamin.

Wassalam.

Teungku di peureulak.
----------

__________________________________________________________
Beyoncé livekonsert på MSN, 15/11 2006 
http://msnpresents.msn.com/Beyonce/?mkt=sv-se



         

 
---------------------------------
Sponsored Link

Mortgage rates near 39yr lows. $420,000 Mortgage for $1,399/mo - Calculate new 
house payment

Kirim email ke