PILKADA DAN KONSEKUENSI BAGI BANGSA ACHEH Sebagaimana sudah kita maklumkan bersama bahwa Perjanjian Helsinki antara Kolonialis Indonesia dan para elit Gerakan Acheh Merdeka dengan mengatasnamakan pemimpin revolusi Dr. Hasan Di Tiro dan seluruh Bangsa Acheh, berusaha menghancurkan konstitusi perjuangan Acheh Merdeka dan mengekalkan Acheh di dalam cengkraman kolonialis Indonesia. Untuk menggelapkan mata bangsa Acheh, kedua pihak telah memperkenalkan istilah Self-Government atau Pemerintah Sendiri atau Pemerintah Acheh sebagai pengganti kata otonomi. Hal ini mengingatkan kita pada masa perbudakan di zaman colonial yang menggantikan kata Budak (slave) menjadi asisten pemilik kebun yang pada hakikatnya mereka adalah tetap sebagai budak belian.
Begitu pula dengan status Nanggroe Acheh yang tidak berbeda sama sekali dari status hukum atas Acheh yang telah diberikan sebelumnya seperti Daerah Istimewa, Otonomi Khusus NAD dan sebagainya yang pada akhirnya Acheh dan pemimpin lokal adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Kolonialis Indonesia di Jakarta. Komite telah memperkirakan methode penipuan ini sebelum MoU Helsinki ditandatangani dan telah berulang kali kita sampaikan kepada khalayak di Acheh agar mewaspadai segala tipu daya kaum penjajah yang bekerjasama dengan sekelompok orang dari Bangsa Acheh yang telah diperalat dan menjadi hamba penjajah. Sikap komite dalam masalah ini tertulis jelas dalam Deklarasi (silahkan buka lembaran Deklarasi Komite) Sayangnya usaha Komite untuk menyampaikan persoalan ini ke hadapan bangsa kami di Acheh, terhalang oleh gemuruhnya kampanye para kolonialis yang telah bersekutu dengan kakitangan mereka dari Acheh. Namun pada akhirnya waktu telah menjawab; UUPA yang telah disahkan belum lama ini yang merupakan buah dari MoU Helsinki itu ternyata jauh dari mimpi yang digambarkan oleh pimpinan GAM yang telah menjadi kolaborator Indonesia di Aceh. UUPA tersebut tidak lebih baik dari UU NAD tahun 2001 dan UU Daerah Istimewa dulu. Self-Government yang mereka bayangkan seperti pemerintahan Hongkong atau Bougenville adalah angin surga yang telah melelapkan bangsa Acheh dalam mimpinya. Pada kenyataan, UUPA tersebut malah tidak sebanding dengan otonomi yang diterima Bangsa Moro yang mempunyai hak pengelolaan lebih baik dan melingkupi wilayah pemerintahan yang luas di Mindanao. Sangat menyedihkan lagi, para serdadu penjajah yang telah membunuh, memperkosa dan menganiaya bangsa kita, mencuri dan membakar harta benda yang kita miliki, kini mereka bebas berkeliaran di Acheh tanpa ada yang diadili. Lalu berbekal dengan UUPA yang jauh dari harapan itu, para hamba Kolonialis Indonesia di Acheh mulai mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Gubernur (Baca: perpanjangan tangan kolonialis Indonesia) di Acheh, yang apa pun latar belakang perjuangan nantinya hanya akan menjadi hamba yang bukan melayani rakyat, sebaliknya hanya akan menjadi para pengabdi dan pelayan tuannya di Jakarta. Para bekas pejuang kemerdekaan dan aktivis pejuang referendum yang dulunya berjuang tak kenal lelah untuk suatu kedaulatan dan marwah bangsa, kini mengalami degradasi moral yang dalam. Dari keinginan mereka menjadi manusia yang merdeka di atas tanah endatunya, kini hanya sanggup berpikir bagaimana menjadi pesuruh kaum penjajah Indonesia di Acheh. Oleh karena itu, sekarang kita sudah mengerti bahwa siapapun yang akan terpilih dalam PILKADA mendatang adalah tidak memiliki efek sama sekali terhadap kemaslahatan Bangsa Acheh. Terlepas dari bagaimanapun baiknya seseorang yang mencalonkan diri sebagai Kepala pemerintah kolonialis Indonesia, tanpa ada sebuah sistem yang terpisah antara kita bangsa Acheh dengan kolonialis Indonesia maka mereka hanya akan menjadi alat para penjajah. Apa yang lebih baik dari sejumlah figur yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala daerah mendatang dibanding para bekas kakitangan Indonesia di Acheh seperti Ali Hasyimi, Muzakkir Walad, Madjid Ibrahim, dan Syamsuddin Mahmud? Semuanya akan bernasib serupa sepanjang mereka harus mengikuti aturan dan perintah penjajah, di sana tidak ada peluang sama sekali untuk membangun Acheh dan memakmurkan rakyatnya. Seperti biasanya, kita selalu memboikot pemilu Indonesia di Aceh dan PILKADA kali ini sebagai telah kami terangkan di atas tidak ada beda sama sekali. Komite telah mempersiapkan suatu strategi untuk tidak memboikot PILKADA, sebab itu akan mengundang tekanan dan pemaksaan oleh serdadu dan pemerintah kolonialis Indonesia terhadap rakyat Aceh. Kami mengajak seluruh rakyat Aceh supaya menjalankan PILKADA dengan tertib, aman dan menurut prosedur yang telah ditentukan. Jika saudara telah mengerti bahwa PILKADA tidak akan membawa perubahan atas nasib bangsa kita dan hanya memperkuat legaliti Indonesia untuk terus menduduki tanah Acheh, maka ada satu hal saja yang perlu saudara lakukan pada hari PILKADA, yang bertujuan untuk membatalkan legitimasi kekuasan penjajah Indonesia di Aceh tanpa ada resiko tertentu. Yang perlu dilakukan oleh semua pemilih adalah memilih lebih dari sepasang calon/kandidat supaya surat suara tersebut tidak laku (invalid) atau dianggap rusak. Kali ini adalah peluang besar bagi kita yang mungkin juga kesempatan terakhir untuk mengambil sikap di tengah sorotan lembaga internasional yang akan hadir dan menyaksikan pelaksanaan PILKADA. Berhasilnya perjuangan kita di masa depan sangat ditentukan oleh keputusan dan tindakan yang akan saudara lakukan pada hari PILKADA. Maka dari itu kami mengajak saudara sekalian untuk menggunakan hari tersebut sebagai hari pembuktian bangsa Acheh kepada dunia bahwa perjuangan dan hasrat kita untuk bebas dari penjajahan tak akan pernah luntur. Apa tujuannya? Sekarang saudara sekalian pasti bertanya kenapa Komite meminta saudara untuk melakukan hal tersebut dalam pengambilan suara? Bukankah dengan sistem pemilihan di bawah pemerintahan kolonialis Indonesia seseorang calon dapat memperoleh kemenangan meskipun hanya sekian persen saja pemilih yang ikut serta? Kita memang tidak dalam usaha mengagalkan PILKADA, tapi lewat PILKADA itu pula kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa MoU Helsinki dan PILKADA tersebut adalah bukan aspirasi rakyat Acheh yang sesungguhnya; kita memang mendambakan Acheh yang aman dan damai, tapi kita tidak mau otonomi paksaan dengan segala trik politikal Kolonial, dan kita punya cara sendiri untuk menyampaikan pendapat kita. Dengan memilih lebih dari sepasang calon/kandidat atau merusakkan surat suara, maka kita akan membuktikan kepada dunia internasional bahwa kita bangsa Acheh tidak menerima kekuasan penjajah di bumi Acheh dan perjuangan kemerdekaan Acheh masih bersambung. Dengan memilih lebih dari sepasang calon/kandidat atau merusakkan surat suara, maka MoU yang ditandatangi oleh segelitir elit GAM di Helsinki, yang meletakkan Acheh bagian daripada NKRI, telah resmi dimansuhkan oleh suara demokratik rakyat Aceh. Dengan memilih lebih dari sepasang calon/kandidat atau merusakkan surat suara, maka suara demokratik rakyat Acheh telah menjadikan PILKADA itu sebagai ajang referendum tidak resmi tapi akan memperoleh hasil resmi yang tidak dapat ditutupi atau ditolak keabsahannya, karena PILKADA nanti akan dimonitori oleh banyak pihak dan menjadi pantauan masyarakat internasional khususnya pihak Uni Eropa. Dengan tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu pasangan kandidat atau calon, maka surat suara itu nantinya akan di hitung sebagai invalid atau rusak yang membuktikan pada dunia bahwa kita bangsa Acheh tidak tertarik untuk memilih kakitangan penjajah Indonesia di Aceh dan basis untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan Acheh ke depan telah bertambah kuat. Demikian petunjuk dan harapan dari Komite, sekali lagi jadikanlah Pemilihan Kepala Daerah tersebut untuk mencapai tujuan kita bersama yaitu merdeka bukan untuk memilih para kakitangan penjajah. Selamat mengikuti PILKADA, dengan pertolongan Allah kita akan buktikan bahwa bangsa Acheh tak pernah takluk dan ditaklukkan. http://freeacheh.info/ ---------------------------------------- --------------------------------- Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
