http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
Stockholm, 18 Desember 2006
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
MANG SUPIADIN YUSUF ADI SAPUTRA ASAL GARUT MEMBUAT RUSAK NAMA BANGSA SUNDA DI
ACHEH.
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
LEBIH BAIK SEGERA MANG SUPIADIN YUSUF ADI SAPUTRA MENINGGALKAN ACHEH KEMBALI KE
GARUT DARI PADA MEMBUAT KOMENTAR TENTANG GAM YANG TIDAK MENENTU.
"Masalah tersebut sudah tuntas (selesai) dibahas dalam rapat keamanan bersama
(COSA) antara Wakil Pemerintah Republik Indonesia, tim pemantau Aceh (AMM), TNI
dan Pemerintah daerah, termasuk Malik Mahmud (petinggi GAM di luar negeri),
maka sejak saat ini, secara otomatis, organisasi GAM harus bubar dengan
sendirinya." ( www.beritasore.com ,"Pangdam IM : Atribut GAM Tak Boleh
Digunakan Lagi", Dec 15, 2006 at 02:44 PM)
Rupanya Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra asal Garut ini ("Mas Sutarto ganti mang
Endang Suwarya dengan mang Supiadin untuk terus jajah Acheh, celaka dua belas",
http://www.dataphone.se/~ahmad/050406b.htm ) masih belum memahami apa yang
tertuang dalam MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.
Coba saja teliti secara seksama apa yang disampaikan oleh Mang Supiadin Yusuf
Adi Saputra yang berpangkat Mayor Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima
Komando Iskandar Muda menyampaikan komentar sempitnya tentang GAM. Dimana
menurut Panglima Komando Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Supiadin Yusuf Adi
Saputra kelahiran Garut ini menyatakan bahwa "organisasi GAM harus bubar dengan
sendirinya".
Nah, kan bodoh itu pernyataan Mayor Jenderal TNI Supiadin Yusuf Adi Saputra.
Mengapa?
Karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan "GAM tidak bubar selama
proses perdamaian yang menyeluruh & bermartabat di Acheh masih belum tercapai"
( http://www.dataphone.se/~ahmad/061217.htm ) bahwa sebagaimana yang tertuang
dalam klausul 4 yang menyangkut "Pengaturan Keamanan" dan membicarakan apa yang
tercantum dalam klausul 4.2. bahwa "GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000
pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan
emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini." Nah,
dalam pelaksanaan MoU dilapangan, pihak GAM secara konsekuen telah melakukan
demobilisasi atas semua 3000 pasukan TNA. Dimana sekarang status hukum TNA
telah dirobah menjadi Komite Peralihan Acheh (KPA) dengan meninggalkan semua
"seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer"-nya. Adapun GAM sebagai
lembaga atau institusi politik dan hukum menurut MoU Helsinki tetap wujud untuk
terus wengawasi jalannya perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua
pihak di Acheh.
Jadi, Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra kalau Emang tidak mengerti dan tidak
paham tentang MoU Helsinki, jangan banyak bersuara, lebih baik diam saja, atau
persiapkan untuk kembali ke Garut.
Selanjutnya menyangkut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh nomor 11 Tahun
2006 adalah sebagai salah satu penjabaran dan pelaksanaan butiran-butiran yang
tertuang dalam MoU Helsinki, sebagaimana yang tercantum dalam klausul 1.1.1.
yang berbunyi "Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret 2006."
Jadi dengan telah dibuatnya UU Tentang Pemerintahan Acheh nomor 11 Tahun 2006
tidak berarti bahwa GAM bubar, melainkan GAM tetap wujud untuk secara
bersama-sama sebagai lembaga atau institusi hukum mengawasi dan mendampingi
jalannya perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat di Acheh. Apalagi dalam
kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar pasal-pasal dalam UU Tentang
Pemerintahan Acheh nomor 11 Tahun 2006 tidak sesuai dengan apa yang telah
disepakati dalam MoU Helsinki. ( "90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI
harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki" ,
http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )
Karena itu Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra orang Garut ini, yang membuat bangsa
Sunda di Garut menjadi malu kepada bangsa Acheh, kalau juga tidak mengerti dan
tidak memahami tentang UU Tentang Pemerintahan Acheh nomor 11 Tahun 2006
hubungannya dengan MoU Helsinki, jangan sok banyak komentar tentang GAM segala
macam.
Terakhir, GAM tetap konsekuen menerapkan dan menjalankan MoU Helsinki, yang
tinggal sekarang adalah pihak Pemerintah RI bersama DPR RI yang tidak konsekuen
sebagaimana ditunjukkan dalam pembuatan UU Tentang Pemerintahah Acheh Nomor 11
Tahun 2006 yang masih banyak bertentangan dengan MoU Helsinki.
Kemudian Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra orang Garut ini lebih baik
bersiap-siap mengumpulkan senjata dan baju dinas untuk segera kembali ke Garut.
Lebih baik menanam pohon jeruk garut untuk nanti hasilnya dijual kepada bangsa
dan seluruh rakyat Acheh.
Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL
PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca
tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam
dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP
http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon
petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
----------
http://www.beritasore.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11287&Itemid=36
Pangdam IM : Atribut GAM Tak Boleh Digunakan Lagi
Written by Redaksi
Dec 15, 2006 at 02:44 PM
Banda Aceh ( Berita ) : Panglima Komando Iskandar Muda (Pengdam-IM), Mayjen TNI
Supiadin AS menegaskan bahwa semua simbol atau atribut Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), baik bendera maupun lambang lainnya (PIN) tidak boleh digunakan lagi.
"Masalah tersebut sudah tuntas (selesai) dibahas dalam rapat keamanan bersama
(COSA) antara Wakil Pemerintah Republik Indonesia, tim pemantau Aceh (AMM), TNI
dan Pemerintah daerah, termasuk Malik Mahmud (petinggi GAM di luar negeri),"
katanya di Banda Aceh, Jumat (15/12).
Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan mantan perwakilan GAM di
AMM, Irwandi Yusuf, yang menyebutkan pemakaian PIN dan bendera GAM tidak
melanggar MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 karena dianggap bukan atribut militer
GAM.
Menurut Pangdam Supiadin, pernyataan Irwandi Yusufitu dinilai masih bersifat
individu karena dia tidak mewakili institusi GAM. Karena kalau atas nama
institusi bukan lagi Irwandi dan itu penafsiran bersifat sepihak.
Bukan itu saja, begitu peraturan Pemerintah RI dikeluarkan tentang partai
politik (Parpol) lokal, maka GAM diberikan waktu selambat-lambatnya enam bulan
setelah peraturan pembentukan Parpol lokal dikeluarkan.
"Maka sejak saat ini, secara otomatis, organisasi GAM harus bubar dengan
sendirinya," tegas jenderal berbintang dua itu.
Dalam menatap masa depan, rakyat Aceh telah sukses melaksanakan pesta demokrasi
Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada), 11 Desember 2006, berjalan aman,
lancar, damai dan tanpa insiden.
"Saya berharap, kini jangan lagi membahas persoalan masa lampau dan dengan
suksesnya Pilkada mari kita jadikan modal untuk merancang dan menatap masa
depan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat Aceh," katanya.
Oleh karena itu, berbagai pikiran, statemen (pernyataan) harus diarahkan semua
kepada kepentingan masa depan rakyat, kepentingan damai yang abadi bagi rakyat
Aceh.
Menjawab pertanyaan tentang sikap TNI atas sukesnya calon gubernur Aceh jalur
independen, Irwan Yusuf-Muhammad Nazar meraih suara terbanyak dalam
penghitungan sementara versi quick count, ia menegaskan tetap masih menunggu
hasil final dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai lembaga resmi
penyelenggara Pilkada Aceh.
Selain itu, ia mengharapkan kandidat yang unggul sementara jangan euforia
dengan hasil hitungan cepat itu karena dikhawatirkan nanti kalau tiba-tiba
hasil penghitungan KIP berbeda bisa menimbulkan kekecewaan masyarakat.
"Bergembira boleh, akan tetapi tidak perlu euforia, apalagi merepresentasikan
dirinya seolah-olah sudah jadi (gubernur), tapi harus bersabar menunggu hasil
resmi KIP 2 Februari 2007," demikian Pangdam IM, Mayjen TNI Supiadin AS. (Ant)
----------