http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
Stockholm, 8 Maret 2007
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
DETIK-DETIK AKHIR ACHEH DIANEKSASI OLEH RI KEDALAM PROPINSI SUMATERA UTARA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
SEDIKIT MENGULITI ACHEH YANG DIANEKSASI OLEH RI KEDALAM PROPINSI SUMATERA UTARA
Dalam kesempatan kali ini kita secara bersama-sama untuk menjernihkan kembali
pikiran-pikiran kita yang telah tercemari oleh pengaruh udara mitos mbah
Soekarno yang menyangkut Acheh kaitannya dengan NKRI. Walaupun usaha
penjernihan ini telah sering dilakukan di mimbar bebas ini, tetapi tidak ada
salahnya kalau kita pada kesempatan yang baik sekarang ini mencoba untuk
menggali kembali detik-detik akhir Acheh yang dimasukkan oleh RI melalui pintu
bangunan RIS (Republik Indonesia Serikat) ke dalam gerbang Propinsi Sumatera
Utara.
Nah kita mulai, 8 bulan kemudian dari sejak tanggal 27 Desember 1949 ketika
kedaulatan RIS diakui oleh Belanda, Soekarno sebagai Presiden Republik
Indonesia Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1950 tanpa mengadakan dialog, tanpa
diskusi, tanpa bertanya kepada seluruh rakyat dan pemimpin Acheh, khususnya
kepada pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh, telah menetapkan satu dasar hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi
dengan pertimbangan "bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk
membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah
otonom" dan mengingat : a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia
Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama
tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat
bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur
dan Pemerintah Negara Sumatera Timur; b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri
pada tanggal 8 Agustus 1950"
Dimana menetapkan menurut Pasal 1. Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah
terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah
propinsi di bawah ini :
1.Jawa – Barat
2.Jawa – Tengah
3.Jawa – Timur
4.Sumatera – Utara
5.Sumatera – Tengah
6.Sumatera – Selatan
7.Kalimantan
8.Sulawesi
9.Maluku
10.Sunda – Kecil
(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi,
Pasal 1)
Nah sekarang, dari keterangan diatas menggambarkan dengan jelas kepada kita
bahwa Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia
Serikat, satu hari sebelum RIS dilebur kedalam tubuh Negara RI, telah
menganeksasi atau memasukkan Acheh kedalam Propinsi Sumatera Utara. RIS dilebur
kedalam RI pada tanggal 15 Agustus 1950.
Sebelum kita menelusuri lebih jauh, disini perlu juga untuk sedikit dijelaskan
latar belakang keadaan fakta, bukti, hukum dan sejarah yang ada selama periode
14 Desember 1949 sampai 14 Agustus 1950 dalam tubuh RIS.
Dari tanggal 14 Desember 1949 sampai 14 Agustus 1950 Negara RI adalah merupakan
salah satu negara dari 16 Negara/Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat.
Dimana lembaga eksekutif RIS terdiri Presiden dan Perdana Menteri. Sedangkan
lembaga legislatif RIS terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau
Parlemen. Dimana Senat merupakan wakil Negara/Daerah Bagian, dimana setiap
Negara/Daerah Bagian mempunyai dua anggota didalamnya. Sedangkan Dewan
Perwakilan Rakyat atau Parlemen beranggotakan 150 orang yang mewakili seluruh
rakyat yang ada di Negara/Daerah Bagian RIS. (30 Tahun Indonesia Merdeka,
1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 244).
Kemudian dalam tubuh RIS telah dilakukan proses pembengkakan tubuh Negara
Bagian RI, melalui cara pembuatan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun
1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang ditetapkan pada
tanggal 8 Maret 1950. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat
Negara RI, 1986, hal.42).
Dari sejak 9 Maret 1950 sampai 5 April 1950 Negara Bagian RIS hanya tinggal 3
Negara Bagian yakni, Negara Sumatera Timur (NST), Negara Indonesia Timur (NIT),
dan Negara RI yang didalam perutnya telah mengendap Negara/Daerah Istimewa
Kalimantan Barat, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar,
Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara
Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964,
Sekretariat Negara RI, 1986, hal.42).
Pengendapan Negara/Daerah Bagian RIS kedalam tubuh Negara Bagian RI ini memakai
dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan
Susunan Kenegaraan RIS.
Nah, inilah salah satu taktik dan strategi Soekarno dalam usaha memasukkan
Negara-Negara yang berada diluar wilayah de-facto dan de-jure Negara RI kedalam
RI. Kemudian dari tanggal 13 Mei 1950 sampai 19 Mei 1950 dilangsungkan
perundingan RIS-NIT-NST. Dan perundingan RIS-RI. Disini, pihak Negara Sumatera
Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) memberikan kuasa penuh kepada RIS
untuk berunding dengan pihak RI.
Jadi, makin kelihatan saja bagaimana taktik dan strategi yang dijalankan oleh
Soekarno dalam tubuh RIS. Bagaimana akhir Negara Bagian NST dan NIT yang
memberikan kuasa atau mandat kepada RIS yang Presidennya Soekarno untuk
berunding dengan pihak Negara Bagian RI yang Presidennya Mr Asaat ?
Ternyata akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara RIS
dengan RI untuk meleburkan NST dan NIT kedalam tubuh Negara RI. Dan lengkaplah
pada tanggal 19 Mei 1950, 15 Negara/Daerah Bagian RIS melebur kedalam Negara
Bagian RI atau bisa juga dikatakan Negara RI-Jawa-Yogya yang Ibu Kota-nya di
Yogyakarta.
Diatas sudah diterangkan bahwa Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi sesudah terbentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia hasil leburan Republik Indonesia Serikat pada
tanggal 15 Agustus 1950.
Selanjutnya, Soekarno secara diam-diam menganeksasi Acheh kedalam Propinsi
Sumatera Utara dengan menggunakan dasar hukum yang dibuat secara sepihak yaitu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara (telah diubah dengan
Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).
Tentu saja konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 5 tahun 1950 menimbulkan konflik di Acheh. Hal ini
dikarenakan Teungku Muhammad Daud Beureueh menganggap dan mengetahui bahwa
secara de facto dan de jure Acheh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri
kedalam RI. Dimana setelah 3 tahun RIS dilebur dan dijelmakan menjadi NKRI, dan
setelah Soekarno dengan diam-diam menganeksasi Acheh kedalam wilayah Propinsi
Sumatera Utara, maka Teungku Muhammad Daud Beureueh di Acheh memaklumatkan
berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.
Kemudian dari pihak Soekarno membalas dengan pembuatan Undang Undang Nomor 24
Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada
tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan pada tanggal
7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman Muljatno. Dimana dalam bunyi
pertimbangan UU No.24 Tahun 1956 tersebut dinyatakan bahwa:
"Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a.bahwa berkenaan dengan hasrat
Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan
daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di
daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah
yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan
daerah otonom Propinsi Sumatera Utara; b.bahwa berhubung dengan pertimbangan ad
a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi
Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat
No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali
dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini." (Undang Undang Nomor
24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara).
Tetapi, apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima
Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang
disodorkan oleh pihak Soekarno tersebut, melainkan beliau tetap dalam posisinya
semula di garis pertahanan dan pembelaan Acheh yang telah dimaklumatkan menjadi
Negara Islam Indonesia. Sehingga lahirlah konflik di bumi Acheh. ("Soekarno
memang menipu Teungku Daud Beureueh" http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm
)
Nah, itulah sekilas tentang detik-detik akhir ketika Acheh dianeksasi ke dalam
Propinsi Sumatera Utara oleh Soekarno dalam tubuh RIS.
Terakhir, bagi siapa saja yang memiliki waktu dan berminat guna mendalami
tentang sejarah Acheh dikaitkan dengan sejarah jalur proses pertumbuhan dan
perkembangan RI bisa membacanya dalam tulisan:
"Menguliti sejarah Acheh dikaitkan dengan UU No.11 tahun 2006" (
http://www.dataphone.se/~ahmad/070227.htm )
"Sejarah Acheh dilihat dari sudut Peraturan Wakil PM PPP No.8/Des/WKPM 17
Desember 1949 & UU No.24 tahun 1956" (
http://www.dataphone.se/~ahmad/070228.htm )
"Mengupas sejarah hidup, mati dan bangun-nya RI dilihat dari Acheh" (
http://www.dataphone.se/~ahmad/070228a.htm )
"Menyorot Acheh yang diklaim oleh RI diserahkan oleh Belanda pada tanggal 27
Desember 1949" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070302a.htm )
Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL
PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca
tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam
dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP
http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon
petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
----------
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Menimbang :
bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi
atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah
propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom;
Mengingat :
a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik
Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli
1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga
dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah
Negara Sumatera Timur;
b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.
Pasal 1.
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi di bawah ini :
1.Jawa - Barat
2.Jawa - Tengah
3.Jawa - Timur
4.Sumatera - Utara
5.Sumatera - Tengah
6.Sumatera - Selatan
7.Kalimantan
8.Sulawesi
9.Maluku
10.Sunda - Kecil.
Pasal 2.
Segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku
lagi.
*11450 Pasal 3.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia
Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
SOEKARNO.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD HATTA
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
MENTERI DALAM NEGERI,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH PROPINSI.
I. Umum.
Berhubung dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi
atas daerah-daerah otonoom, maka dipandang penting sekali mulai sekarang
diadakan persiapan-persiapan seperlunya. Langkah pertama ke arah itu ialah
mengadakan daerah-daerah propinsi bersifat
administratif, yang kemudian akan dibangun sebagai daerah-daerah otonoom
menurut
dasar-dasar dalam Undang-undang.
Dengan pembentukan daerah-daerah tersebut dapatlah diatur segala sesuatu yang
mengenai daerah-daerah otonoom seperti : mengatur pemerintahan, menyusun
alat-alat perlengkapan, mencari tenaga-tenaga yang dibutuhkan dan lain-lain
sebagainya, sehingga pada waktu pembentukan daerah otonoom pemerintahan dapat
berjalan dengan saksama. Karena membangun daerah-daerah otonoom itu menurut
pengalaman adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan orientasi yang luas dan
tenaga-tenaga yang cukup dan cakap, maka teranglah bahwa penyusunan
daerah-daerah otonoom yang berjenis-jenis di *11451 seluruh Indonesia itu akan
membutuhkan waktu yang agak luas pula.
II. Nama.
Peraturan-Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan pembentukan daerah propinsi".
Di sini dipakai perkataan "daerah propinsi" yang bersifat administratif, untuk
membedakan dengan "propinsi" yang bersifat otonoom.
III. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1.
Pembagian daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia, atas 10 propinsi itu didasarkan atas keputusan bersama
antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan
memperhatikan usul-usul Panitia Bersama.
Pasal 2.
Pasal ini terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang sampai sekarang belum
mempunyai pemerintahan yang setingkat dan sesuai dengan propinsi. Untuk menjaga
jangan sampai peraturan ini disuatu daerah tidak dapat dijalankan atau kurang
lancar jalannya, oleh karena dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan
perundang-undangan atau peraturan-peraturan lama yang masih berlaku di daerah
tersebut, maka disini dijelaskan, bahwa dalam hal yang demikian itu peraturan
inilah yang akan diturut.
Pasal 3.
Tidak memerlukan penjelasan.
--------------------------------
CATATAN DICETAK ULANG
----------
