Semburan Baru Lapindo Tragedi Lapindo seolah tak kunjung usai. Bila selama ini warga Sidoarjo menderita akibat semburan lumpur, kali ini ada semburan baru berupa air bercampur gas berbahaya. Detik com edisi hari ini melaporkan, semburan air bercampur gas keluar dari rumah Achmad Ducha di Jalan KH Marzuki, Desa Mindi, Kecamatan Porong Sidoarjo. Semburan ini menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran ingin melihatnya. Beberapa petugas keamanan berpakaian preman menjaga rumah berlantai dua itu. Pagar ditutup dan rumah terlihat gelap. Semburan itu ditemukan oleh istri Achmad Ducha, Mujiati. Air keluar dari celah-celah lantai keramik, sehingga ubin pecah dan copot sehingga mereka pun segera mengangkuti barang-barang keluar rumah. Achmad Ducha juga segera menelpon Dinas Pengendalian Semburan Lumpur dan tak lama kemudian, petugas Fergaco, perusahaan pemantau dan analisi gas berbahaya yang disewa PT Lapindo Brantas datang ke lokasi. Menurut petugas Fergaco, semburan air bercampur gas hidrokarbon itu berbahaya jika terkena api, karena itu warga dilarang menyalakan api di sekitar lokasi. Achmad Ducha mengharapkan Lapindo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Penderitaan penduduk 4 desa yang terkena lumpur panas dan asam sulfida dimulai pada tanggal 29 Mei 2006. Itulah saat pertama kali lumpur menyembur dari dalam tanah. Semula hanya sedikit semakin lama semakin besar. Lapindo dan pemerintah tidak mempunyai usaha yang nyata ketika semburan itu masih kecil. Seolah mereka menunggu sampai besar baru mereka kebingungan. Ketika tanggul yang dibangun sudah bocor kecil mereka membiarkan saja. Protes warga sampai menyandera truk pengangkut pasir tidak membuat mereka segera bertindak menutup bocoran. Ketika tanggul jebol sehingga lumpur semakin luas menenggelamkan desa baru pemerintah terlihat bereaksi. Pemerintah pun kemudian membentuk Tim Nasional untuk melakukan penanggulangan musibah ini. Namun, kondisi terus semakin parah. Pada pertengahan Desembar 2006, pipa gas pertamina yang berada di bawah jalan tol Porong yang selama ini terendam lumpur meledak. Ledakan ini menyebabkan terusirnya warga Perum TAS (Tanggulangin Anggun Sejahtera), warga Kedungbendo serta Ketapang dari rumahnya. Mereka mendapat predikat baru yaitu pengungsi. Mereka pun menderita berbagai penyakit, anak-anak terganggu sekolah, para orangtua kehilangan pekerjaan, dan banyak lagi penderitaan lain yang harus ditanggung warga korban lumpur Lapindo. Sejauh ini, Lapindo yang berlindung di balik Tim Nasional dan sekarang diubah bentuk menjadi BPLS, memang sudah memberikan ganti rugi kepada sebagian warga. Namun masih banyak warga yang belum memperoleh haknya. Menghadapi masalah ini, pemerintah tentu tidak boleh tinggal diam dan hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Ironisnya, seperti diberitakan Kompas edisi hari ini, aparat kepolisian justru menghalang-halangi para korban lumpur Lapindo yang berniat ke Jakarta untuk berdemonstrasi menuntut hak mereka. Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang akan berangkat ke Jakarta, Sabtu (14/4), dihalang-halangi oleh polisi. Di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, jajaran Kepolisian Resor Surabaya Utara merazia warga Perumtas 1 yang mungkin berbaur dengan calon penumpang lainnya. Dalam operasi ini polisi menggagalkan seorang warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1 yang hendak berangkat ke Jakarta. Polisi telah menjaga pintu gerbang Stasiun Pasar Turi sejak pukul 09.00. Siang hari, para petugas mulai melakukan razia dengan menggeledah semua barang bawaan dan kartu tanda penduduk calon penumpang. Ini adalah kedua kalinya mereka mencoba bertolak ke Jakarta. Beberapa waktu lalu, rencana mereka ke Jakarta gagal karena dihalangi oleh jajaran kepolisian di Stasiun Pasar Turi. Sikap aparat keamanan ini patut disesalkan karena menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang berusaha menghalangi para korban lumpur untuk menyuarakan protes mereka. Rencana Reshuffle Kabinet Isu mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet beberapa hari terakhir ini kembali mencuat. Kompas edisi hari ini mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang menyebutkan bahwa acuan yang akan dijadikan pijakan dalam perombakan (reshuffle) kabinet adalah kapasitas dan kinerja para menteri. Reshuffle tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik, kata Jusuf Kalla. Meskipun dalam dua hari berturut-turut berkomentar soal reshuffle kabinet, Kalla mengaku, rapat konsolidasi nasional Partai Golkar yang berlangsung tertutup tidak membahas masalah yang menjadi hak prerogatif Presiden itu. Namun, soal kesiapan jika diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisi kabinet, Partai Golkar yang memiliki banyak kader siap. Kompas juga mengutip pendapat peneliti dan pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi, yang menyatakan, dengan acuan kapasitas dan kinerja menteri, akan mudah bagi Presiden Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya mengganti para menteri. Namun, kapasitas dan kinerja tidak dapat begitu saja dijadikan satu-satunya acuan. "Selain melihat para menteri yang secara obyektif tidak membawa kemajuan (berdasarkan kapasitas dan kinerja), Presiden tidak akan bisa begitu saja melupakan kontribusi pembantu-pembantunya saat kampanye. Untuk ini, Presiden akan sangat hati-hati sekali," ujarnya. Meskipun masih ada harapan perbaikan dengan reshuffle kabinet, Kristiadi mengingatkan, reshuffle kabinet bukan lampu aladin yang bisa mengubah keadaan dalam waktu singkat. "Siapa pun menterinya, kalau birokrasi yang menopangnya masih seperti sekarang, harapan adanya perbaikan dengan reshuffle hanya seperti mimpi di siang hari," ujarnya. Sementara itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung seperti yang dikutip Kompas, menilai bahwa saat inilah momentum yang tepat bagi Presiden Yudhoyono jika ingin mengganti anggota kabinet. Alasannya, dengan waktu dua setengah tahun Presiden telah memiliki evaluasi yang lengkap mengenai kapasitas dan kinerja para menteri. Selain itu, menjelang tahun 2008, perhatian Presiden Yudhoyono sudah akan terbagi antara kegiatan pemerintahan dan persiapan menghadapi pemilu. Akbar Tanjung juga mengingatkan agar pergantian menteri dilakukan dengan pertimbangan kapasitas dan kinerja yang obyektif, bukan pertimbangan politis terkait dengan partai politik. Perombakan itu juga harus membuat kabinet mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintahan secara baik. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung juga ikut bersuara. Seperti dikutip Liputan 6 SCTV, Pramono menilai bahwa secara keseluruhan, kinerja kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini dinilai sangat mengecewakan. Jauh dari yang dijanjikan saat kampanye di pemilihan umum. Pramono mengibaratkan Kabinet Indonesia Bersatu sebuah orkestra. Kekompakan dan harmoni orkestra pun tergantung sang konduktor. Pramono menilai selama ini konduktor tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada rivalitas antara Presiden dan Wapres. Dengan kondisi ini, Pramono menilai tidak tepat jika semua kesalahan dilimpahkan kepada para menteri. Lebih jauh Pramono mengatakan, Presiden sangat perlu untuk melakukan perombakan, tapi bukan karena tekanan siapa pun. Sebab beberapa menteri selama ini banyak yang sibuk di partai sehingga departemen mereka menjadi terbengkalai. Padahal sebagai menteri harusnya mencurahkan tenaga dan pemikiran untuk negara dan bangsa. "Tidak mencari kedudukan dan bargaining position," kata Pramono. Ke Atas
__________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
