http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=29242&rubrik=1&kategori=1&topik=12
Ribuan Mahasiswa Demo di Kantor Walikota Lhokseumawe
Lhokseumawe, (Analisa)
Karena dinilai keputusan dan kebijakan Walikota Lhokseumawe, Munir Usman
berorientasi kepada kepentingan pro kapitalisme sekuler, ribuan mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe melancarkan aksi demonstrasi
damai ke kantor Walikota setempat, Rabu (16/5).
Dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian, sekitar pukul 10.00 WIB demonstran
bergerak dari lapangan Hiraq Lhokseumawe menuju Kantor Wali Kota di Jalan
Merdeka dengan mengusung sejumlah spanduk dan pamplet yang bertuliskan antara
lain; “APBK untuk rakyat bukan untuk pejabat, sewa rumah Wali Kota Rpl36 juta
apakah wajar, DPRK dan Wali Kota jangan menjajah pendidikan dan dengan
meneriakkan yel-yel “hidup mahasiswa.”
Demonstran yang dikoordinir para Ketua BEM dalam orasinya secara bergantian
melalui pengeras suara meminta Wali Kota Lhokseumawe, Munir Usman meninjau
kembali Surat Keputusan (SK) Walikota No.551/60/2007 tentang penetapan terminal
yang wajib disinggahi angkutan umum bus antar kota dalam propinsi dan SK
No.550/250/2007 tentang pengaturan Rute Lintasan terminal wajib singgah dalam
kota Lhokseumase.
Dengan demikian bus antar kota tidak dibenarkan masuk kota, sehingga mahasiswa,
pelajar maupun masyarakat harus beberapa naik turun bus untuk mencapai kota dan
harus mengeluarkan dana lebih besar untuk transportasi.
“Keputusan Wali Kota ini lahir bukan atas hajat orang banyak, tetapi
berorientasi kepada kepentingan pro kapitalisme sekuler dan lahir sangat
tergopoh-gopoh mengakibatkan kesemrautan transportasi dalam kota,” papar
demonstran dalam orasinya di depan kantor Walikota.
Pembangunan jembatan Cunda tanpa disediakan jembatan darurat yang menghubungkan
Lhokseumawe-Cunda menimbulkan kesemrautan dan kemacetan lalulintas, karena rule
keluar dialihkan ke jalan masuk kota selain menimbulkan kemacetan lalulintas
dengan ditutupnya Jalan Merdeka Timur usaha masyarakat di sepanjang jalur itu
terancam gulung tikar.
“Kami sangat sesalkan keputusan Walikota yang tidak memikirkan kolepnya ekonomi
masyarakat sebagai akibat pembangunan tidak mempertimbangkan analisis dampak
lingkungan,” sebut demonstran dalam orasinya.
ENAM BUTIR
Ada enam butir yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada Walikota Lhokseumawe,
Munir Usman dalam aksi demo yang berlangsung sekitar tiga jam itu, yakni untuk
menyediakan jembatan darurat yang menghubungkan Lhokseumawe-Cunda.
Apabila tuntutan point 1 tidak dapat dipenuhi, maka Pemko Lhokseumawe harus
memperlebar badan jalan agar dapat meminimalisir terjadinya kemacatan dan
kecelakaan.
Menyediakan bus sekolah atau angkutan yang beroperasi di lokasi pendidikan
seputaran kota Lhokseumawe.
Para mahasiswa kemudian mendesak Pemko Lhokseumawe untuk meninjau kembali SK
No.551/60/2007, agar lebih aspiratif.
Selama proses pembangunan jembatan tidak selesai, pemerintah wajib mensiagakan
penertiban lalulintas (Polantas dan DLLAJ) pada titik rawan, khususnya pada
jam-jam tertentu.
Apabila tuntutan ini tidak dapat dipenuhi, maka aliansi BEM Aceh Utara dan
Pemko Lhokseumawe akan menggelar “mosi tidak percaya” terhadap pimpinan Pemko
Lhokseumawe yang tidak aspiratif.
Ketika demontrans tiba di depan kantor Wali Kota mendapat informasi Walikota
tak ada di tempat, tapi berulangkali meminta Walikota menemui mereka yang
menanti di bawah terik panas mata hari.
Tiba-tiba Walikota Munir Usman muncul dan langsung bergabung dengan demonstran
yang menunggunya di atas mobil bak terbuka persis di pintu gerbang kantor Wali
Kota. Mahasiswa minta ketegasan Walikota terhadap tuntutan mereka.
Dalam dialog di bawah terik panas itu, Wali Kota Munir Usman menolak tuntutan
peninjauan kembali SK No.551/ 60/2007, karena menyangkut wibawa pemerintah.
Tentang pengadaan jembatan darurat terkait pembangun jembatan Cunda, juga tidak
dapat dipenuhi dengan alasan jembatan darurat beresiko tinggi di samping
keterbatasan dana.
Namun tuntutan pelebaran jalan akan segera diupayakan dengan membongkar trotoar
yang ada di sisi jalan. Sedangkan pengadaan bus sekolah, pihaknya akan
berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Utara.
Akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, demonstran membubarkan diri dengan tertib
kembali ke kampus masing-masing, kendati mereka merasa kurang puas dengan
jawaban Walikota. (hai)
Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to
Yahoo! Answers and share what you know at http://ca.answers.yahoo.com
