Refleksi: Apakah refrendum bisa dijual dan juga apakah Jakarta tidak bisa mengakibatkan malapetaka?
http://www.gatra.com/artikel.php?id=106067 Papua Menjual Referendum ke Amerika Usai sudah gelaran Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Perhelatan akbar lima tahunan orang Papua di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, itu ditutup Jumat pekan lalu. Hasilnya, dicapai kesepakatan berupa tiga butir rekomendasi. Yaitu, Papua bebas dari penjajahan, mengembalikan hak-hak dasar, dan meneruskan perjuangan rakyat Papua. Konferensi yang berlangsung tiga hari itu juga memilih Forkorus Yoboisembut sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) periode 2007-2012. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Tom Beanel. "Ini kepercayaan masyarakat adat Papua yang terdiri dari 250 lebih suku. Saya harus jaga kepercayaan ini," kata Forkorus, mengomentari jabatan barunya itu. Selama konferensi berlangsung, sejumlah tuntutan mengemuka. Antara lain tuntutan referendum dan desakan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Acara yang dihadiri ratusan kepala suku dan dewan adat dari seantero wilayah berjuluk Pulau Cenderawasih itu juga diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora, yang oleh sebagian orang Papua dianggap sebagai bendera Papua Merdeka. "Kita sudah berjuang puluhan tahun, mari bersatu melaksanakan referendum," ujar perwakilan dewan adat dari Manokwari, Barnabas Mandacan, yang meneriakkan tuntutan referendum. Sementara itu, Thomas Wanmang, perwakilan dewan adat Mimika, mengusulkan proklamasi kemerdekaan. "Kami mendesak forum agar membentuk tim khusus untuk melakukan suatu proklamasi bangsa Papua," paparnya. Niat menggelar referendum di kalangan masyarakat adat Papua bukan barang baru. Ketika konferensi pertama, Februari 2002, usulan referendum juga mengemuka. Menurut Direktur Ridep Institute, Muradi, isu referendum adalah barang dagangan yang selalu laku dijual ke pihak asing, terutama Amerika Serikat. "Jadi, tak mengherankan jika isu referendum kembali diembuskan peserta konferensi," ujar Muradi. Selama ini, Amerika berambisi memiliki militer yang kuat. Untuk itu, butuh pangkalan militer di luar negaranya. Nah, sudah cukup lama beredar isu di kalangan intelijen bahwa Amerika ingin membuka pangkalan militer di Papua. Misinya, menggantikan pangkalan militer Clark dan Subic di Filpina yang sudah lama ditinggalkan. Hanya saja, Pemerintah Indonesia menolak, dan itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi, jika terjadi referendum dan Papua merdeka, Amerika berpeluang mewujudkan ambisinya membangun pangkalan militer di Papua. "Wajar apabila Amerika perhatian terhadap masalah di Papua," kata pengamat pertahanan internasional itu. Tidak bisa dibantah, isu referendum Papua memang menarik minat rasa ingin tahu Amerika, terutama pihak Kongres. Faktanya, pada 2005, Kongres Amerika mengesahkan House Representatives (HR) 2601 atau Undang-Undang Nomor 2601 mengenai Papua. Isinya mendukung kebebasan Papua, mempertanyakan keabsahan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, dan mengkritik pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Minat atas Papua itu juga ditunjukkan Eni Faleomavaega. Salah satu anggota Kongres yang mensponsori lolosnya HR 2601 itu pun menyempatkan berkunjung ke Indonesia, Rabu hingga Jumat pekan lalu. Ketua Sub-Komisi Wilayah Asia Fasifik di Kongres ini berniat pula secara khusus bertandang ke Papua. Hanya saja, Pemerintah Indonesia menyibukkan Eni dengan berbagai kunjungan ke sejumlah pejabat. Antara lain, Eni diarahkan menemui Ketua DPR, Agung Laksono, dan sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri di Gedung DPR. Dilanjutkan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara. Hari berikutnya, Eni menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Lalu bertemu sejumlah tokoh masyarakat Papua di Jakarta. Dalam lawatan ini, pemerintah tidak mengizinkan Eni berkunjung ke Papua. "Saya kecewa tidak bisa berkunjung ke Papua. Tapi, mau bagaimana lagi?" ungkap Eni kepada Gatra. Padahal, Eni melanjutkan, Ia telah lama mengagendakan kunjungan ke Papua. Ia ingin melihat secara langsung kondisi Papua. "Saya berkunjung ke Papua 19 tahun lalu. Yang terjadi pada saat itu, Jakarta tidak pernah memperhatikan Papua. Militer banyak melakukan pelanggaran di sana, seperti melakukan penculikan dan pembunuhan. Ini sangat tidak positif," tutur politisi asal Samoa itu. Meski gagal ke Papua, Eni menilai puas karena sudah ada kemajuan pembangunan di Papua, seperti disampaikan Presiden SBY kepadanya. "Dua tahun terakhir ini, di bawah pimpinan Presiden SBY, sudah mulai berubah. Beliau (SBY) sangat concern pada kondisi Papua. Jakarta juga sudah mau mengimplementasikan otonomi khusus," kata Eni, yang mengaku leluhurnya berasal dari Papua, bahkan beberapa jasad leluhurnya dimakamkan di sana. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Andri Hadi, menilai positif hasil kunjungan Eni selama di Jakarta. Dikatakannya, tujuan pemerintah mengundang anggota Kongres Amerika, agar anggota Kongres dapat memberi pemahaman komprehensif mengenai Papua pada sidang Kongres. "Dia (Eni) mendapat pemahaman bahwa pemerintah pada saat ini betul-betul serius memperhatikan Papua, tidak hanya bicara, melainkan juga bekerja," ujar Andri. Pemerintah boleh saja puas. Tapi tokoh masyarakat Papua, Yorrys Raweyai, punya pandangan lain. Ia menyangsikan pujian Eni betul-betul tulus. "Bisa jadi, pujian itu hanya bahasa diplomasi. Dia (Eni) tidak mungkin bilang tidak baik, karena dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Siapa yang tahu isi pikiran dan hatinya," kata Yorrys, yang juga anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri di DPR. Pada saat dilakukan pertemuan tertutup bersama sejumlah tokoh masyarakat Papua, Eni tampak terharu. Dia tak kuasa membendung air mata mendengar pengakuan bahwa masih ada ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua. "Bisa jadi, yang disampaikan dia di Kongres nanti bukan apa yang diceritakan SBY, melainkan apa yang diceritakan para tokoh masyarakat Papua," kata Yorrys, yang kerap mendampingi Eni ketika berdialog dengan tokoh masyarakat Papua. Sujud Dwi Pratisto, Bernadetta Febriana, dan John K. Pakage (Papua) [Nasional, Gatra Nomor 35 Beredar Kamis, 12 Juli 2007
<<76.jpg>>
