----- Original Message ----- From: leo leono To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, July 17, 2007 11:33 AM Subject: Di Balik Pendirian Partai GAM
http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=6200&c_id=21&g_id=25 Selasa, Jul 17, 2007 09:19 Perkubuan di GAM Di Balik Pendirian Partai GAM - berpolitik.com Malik Mahmud bbc.co.uk (berpolitik.com): Pendirian partai GAM tak hanya menimbulkan reaksi keras di Jakarta, tapi juga mengundang perdebatan di kalangan Gerakan Aceh Merdeka. Silang pendapat di antar eksponen GAM ini diduga sebagai kelanjutan perbedaan sikap dalam pilkada gubernur lalu. Menyangkut reaksi elit politisi nasional yang mempersoalkan eksistensi GAM sebagai sebuah institusi, tak satupun elit GAM yang berbicara berbeda. Semuanya serempak menyatakan tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, perjanjian Helsinki tak mengatur hal itu secara eksplisit. Yang diatur hanyalah demobilisasi Tentara Nangroe Aceh dan pelarangan penggunaan atribut kemiliteran GAM saja. Meski kompak, sebenarnya sebagian elit GAM menyadari adanya kekhawatiran di kalangan elit nasional terhadap itikad baik mereka. Namun, mereka juga menyayangkan kekurangpekaan elit nasional terhadap perasaan sebagian elit GAM lainnya yang merasa kalah. Perasaan itu semakin menyeruak setelah UU Pemerintahan Aceh dilansir. UU ini dianggap tak sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Salah satunya soal kewenangan dalam urusan migas. Karena itu, elit-elit ini untuk sebagian bisa memahami jika Komite Peralihan Aceh bersikeras mendirikan Partai GAM. Sebagaimana diketahui, KPA merupakan wadah yang disiapkan untuk menampung TNA yang telah dibubarkan. KPA dipimpin oleh Muzakir Manaf (panglima GAM). Didirikannya partai ini dianggap bisa menjawab berbagai persoalan sekaligus. Petama, dengan adanya partai GAM, maka bisa dicegah sedini mungkin upaya pihak-pihak tertentu (ditengarai elit-elit Jakarta) yang mencoba 'membajak' jajaran GAM masuk ke partai-partai politik mereka. Kedua, dengan adanya partai GAM sebagai wadah satu-satunya saluran politik eksponen GAM maka dapat dihindari kemungkinan terpecahnya suara GAM. Dengan begitu, ketiga, keberadaan partai GAM setidaknya memberikan sebuah jalan untuk memperoleh kompensasi kewenangan politik. Walau begitu, kalangan elit GAM sebenarnya tidak satu suara menyangkut penggunaan nama dan lambang GAM. Hal itu, umpamanya, diutarakan oleh Sofyan Dawood, mantan jubir KPA. Sebagaimana dikutip Acehkita.com, Sofyan menyatakan penggunaan bendera sebagai logo resmi Partai GAM bukanlah kesepakatan semua pihak. Sikap Sofyan ini tak urung bagai membenarkan berlanjutnya persitegangan di kalangan GAM menjelang pilkada Gubernur lalu. Tua versus Muda Dalam pilkada lalu, GAM mengeluarkan maklumat tidak mencalonkan siapapun. Meski begitu, anggota GAM dipersilahkan mencalonkan diri sebagai calon dari jalur independen. Meski mengaku netral, namun, kubu muda merasa elit-elit senior GAM seperti tetap ngotot memajukan calon yang mereka inginkan. Kubu tua yang dimotori oleh Zaini Abullah (menteri luar negeri), Zakaria Saman (Menteri pertahanan) dan Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe (Ketua Majelis Nasional) dan Ilyas Abet menjagokan pasangan Humam Hamid(poltiisi asal PPP) dan Hasbi Abullah (adik Zaini Abdullah). Pasangan ini ditetapkan setelah pemenang konvensi GAM, Nashruddin bin Ahmed enggan dicalonkan, sedangkan wakil terpilih, Muhammad Nazar juga tidak mau dipasangkan dengan Hasbi yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk posisi cagub setelah Nashruddin. Sebaliknya kalangan muda yang dimotori antara lain oleh Bakhtiar Abdullah (jubir GAM di pengasingan) menilai kedua calon itu sebagai bukan GAM. Hasbi dinilai tak memberikan kontribusi apapun kepada GAM semenjak dibebaskan dari penjara pada tahun 1998 lalu. Hasbi oleh kalangan muda juga tak dianggap memberikan banyak kontribusi intelektual semasa perumusan perjanjian Helsinki.Meski begitu, kalangan tua terus mempromosiskan pasangan ini. Belakangan mereka lebih menyokong pasangan Irwandi Yusuf (kordinator juru runding GAM yang biasa memakai nama samaran Tgk.Agam atau Abu Isnandar) dan Muhammad Nazar (SIRA). Menyadari adanya penolakan di kalangan komandan lapangan, Malik Mahmud (perdana menteri, nama lengkapnya Khila Malik Haythar bin Mahmud) pernah mengundang seluruh pimpinan wilayah untuk bertemu pada Agustus 2006 lalu. Dalam pertemuan itu, Muzakkir secara mengejutkan membuat pengumuman yang mengarahkan dukungan GAM kepada Humam-Hasbi. Tindakan Muzakkir ini disebut-sebut atas suruhan seniornya, Zakaria Saman yang juga dikenal dengan nama panggilan Karim Bangkok. Tak pelak, soal ini yang belakangan lebih ramai dipersoalkan ketimbang latar belakang Hasbi dan Humam sendiri. Kalangan muda menilai kalangan senior GAM cenderung tak demokratis. Persoalan cara pula yang menjadi sumber perdebatan dalam hal pembentukan partai lokal.Kalangan muda mempersoalkan cara pembentukan partai-partai di daerah yang berdasarkan komando(top-down). Cabang-cabang partai dibentuk atas instruksi dari petinggi GAM dan orang-orang yang duduk di dalamnya juga berdasarkan penunjukkan. Sebaliknya, kalangan muda lebih menginginkan proses pembentukan dari bawah. Meski sama-sama menginginkan agar hanya ada satu partai GAM, kedua kubu ini juga berbeda pendapat menyangkut pelibatan para sekutu mereka. Kalangan tua cenderung tak memberi tempat kepada para sekutu GAM (semisal SIRA) untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai. Sebaliknya, kalangan muda berkeinginan agar para sekutu GAM mendapat porsi pula dalam jajaran kepemimpinan partai GAM. Meski begitu, baik kubu maupun kubu muda kini sama-sama dipusingkan dengan proses pengintegrasian kembali para kombatan -- begitu prajurit GAM biasa disebut -- ke dalam masyarakat. Banyak dari mereka yang nasibnya masih terkatung-katung karena bantuan tanah dan finansial yang dijanjikan belum terdistribusi secara merata. Dalam beberapa kasus, eks TNA yang dulunya bertani juga menghadapi persoalan baru: mereka dikabarkan sudah banyak yang lupa caranya bertani karena terlalu lama bergerilya di hutan-hutan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, ketidakpuasan lain juga mulai berkembang. Gurauan tentang kembali hutan sudah mulai terdengar. Ini terutama disuarakan oleh kombatan kelas perwira menengah yang hingga kini belum "kebagian" apa-apa. Dikhawatirkan para kombatan ini bakal menjadi faksi baru dalam tubuh GAM. Yang juga memusingkan kedua kubu ini adalah kehadiran satu kelompok yang mereka sebut sebagai GAM cantoi alias GAM palsu. Kalangan GAM menuding, kelompok ini merupakan bentukan tentara Indonesia. Tujuannya untuk merusak citra GAM di kalangan penduduk Aceh maupun di mata dunia internasional. Soalnya, kelompok ini kerap melakukan berbagai aksi ala mafia dari mulai pemerasan hingga penculikan. Bahkan beberapa dari mereka teribat dalam sindikasi illegal logging. Sebaliknya, kalangan tentara Indonesia menuduh kelompok ini sebagai sempalan GAM yang sudah kehabisan "ideologi". Menurut sumber berpolitik.com, sebenarnya apa yang disebut sebagai GAM cantoi ini tidak bisa disatukeranjangkan. Yang benar, kata dia, ada milisi GAM jadi-jadian yang memang ditengarai bikinan militer Indonesia. Dan, ada pula milisi GAM yang hanya memakai atribut GAM untuk kepentingan ekonomi pribadi atau kelompoknya. Yang terakhir ini banyak terlibat dalam berbagai "bisnis liar", dari mulai berdagang ganja hingga terlibat dalam illegal logging. Bukan Hal Baru Faksionalisasi dalam tubuh GAM sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meski berbeda pendirian, baik faksi muda maupun tua masih sama-sama mengakui kepemimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, pucuk pimpinan GAM yang bermukim di Swedia. Keturunan ketiga dari Teungku Syeh Muhammad Saman di Tiro inilah yang memproklamirkan pendirian Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) pada 4 Desember 1976. Belakangan ASNLF lebih sering disebut sebagai Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) saja. Pada tahun 1999, sejumlah pengikut di Tiro memilih jalan berbeda. Mereka mendirikan Free Aceh Movement Government Council (Majelis Pemerintahan GAM). Pucuk pimpinannya dipegang oleh Husaini Hasan, salah satu tangan kanan Hasan Di Tiro. Beberapa nama yang juga berhimpun adalah Daud Paneuek (nama aslinya Muhd. Daud Husin), Tengku Don Zulfahri (bermukim di Malaysia) dan Guree Rachman (nama aslinya Abdurrahman Ismail). MP GAM ini juga berkantor di Swedia. Kedua kubu ini mulanya sama-sama mengikuti perundingan Helsinki. Namun, di tengah jalan, MP GAM mengundurkan diri karena usulannya ditolak baik oleh pemerintah RI maupun dari utusan ASNLF. Yang diusulkan MP GAM adalah pelibatan komponen rakyat Aceh yang lain semisal Ulama, Thaliban, Mahasiswa (SIRA) dan LSM. Tak heran jika Guree Rachman pernah berkomentar, perundingan Helsinki dimotori oleh mereka yang berkewarganegaraan Asing (Zaini Abdullah, umpamanya, berkewarganegaraan Swedia dan Malik Mahmud berkewarganegaraan Singapura). Silang pendapat antara kedua kubu ini sebenarnya meliputi banyak hal. Kedua kubu saling menuding pihak lawan sebagai kelompok yang lebih "ramah" terhadap Jakarta. Secara khusus, MP GAM juga menuding kelompok ASNLF sebagai faksi sekuler sedangkan mereka sebagai kelompok yang lebih memperjuangkan ideologi Islam di Aceh. ASNLF memang sejak awal tidak pernah mencantumkan aspirasi tersebut dalam deklarasi kemerdekaannya.Dalam deklarasinya, Hasan di Tiro menekankan kehendak menentukan nasib sendiri, melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara Aceh dan pembebasan dari kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa. Ini berbeda dengan deklarasi NII yang diproklamasikan oleh Daud Beureueh pada tahun 1953 yang menegaskan lenyapnya kekuasaan Pancasila di Aceh dan digantikan oleh NII.Tak heran jika Daud Beureuh tak pernah memberikan restu terhadap perjuangan di Tiro. Namun, versi lain menyebutkan, pertikaian antara Hasan di Tiro dengan para bekas pengikutnya berkaitan dengan siapa yang kelak mengambil tampuk pimpinan gerakan. Hasan menginginkan anaknya, Karim Hasan sebagai pengganti dirinya. Sebaliknya, Duad Paneuek disebut-sebut menginginkan putranyalah yang didaulat menjadi pemimpin gerakan jika Hasan di Tiro mangkat. Yang menjadi pertanyaan kini bagaimana nasib GAM jika Hasan di Tiro selaku "Wali Nangroe Aceh" wafat? Banyak yang meragukan, kepemimpinan kolektif yang telah disiapkan bakal mendapat kepatuhan yang sama sebagaimana diterima Hasan di Tiro. Meski begitu, GAM diyakini tak bakal hancur berantakan. Bagaimanapun, para elitnya masih membutuhkan kesimbolan GAM. Nah, yang lebih mungkin terjadi, faksionalisasi dalam tubuh GAM akan lebih beragam ketimbang saat ini. Baik kubu tua maupun kubu muda punya potensi untuk sama-sama terbelah. Tapi skenario ini diyakini bakal terhambat jika cara bereaksi elit politik nasional di Jakarta masih seperti sekarang. Nah. -------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.8/904 - Release Date: 7/16/2007 5:42 PM
