http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=300735
Sabtu, 25 Agt 2007, Jangan Selalu Menyalahkan Aceh Oleh Rico W.S. Sejak zaman pra-kemerdekaan hingga 62 tahun kemerdekaan Indonesia, Aceh selalu jadi topik utama pemberitaan. Khususnya berkaitan dengan gerakan separatisme. Sehingga, citra yang terbangun, seolah-olah Aceh merupakan momok politik negeri ini. Hal itu terus-menerus dipertahankan dengan berbagai cara. Kita tidak tahu hingga hari ini siapa subjek (S) tunggal di balik semua peristiwa di Aceh. Namun, kecenderungan publik dalam melihat segala yang berbau Aceh adalah negatif. Karena itu, memandang Aceh haruslah dari semua sudut pandang. Termasuk, peran rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Aceh, khususnya kaum wanita, telah menyumbangkan perhiasan untuk membeli pesawat demi kepentingan revolusi negeri ini. Pesawat itu dinamai Dakota RI-001 Seulawah. Pesawat tersebut merupakan pesawat angkut pertama milik Republik Indonesia. Juga, cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Seulawah berarti gunung emas. Akan tetapi, di saat seluruh wilayah Republik Indonesia sudah merdeka, masyarakat Aceh justru menerima kenyataan pahit dengan pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) di wilayah tersebut. Sejak dulu, persoalan di Aceh selalu diselesaikan dengan pendekatan politik yang cenderung mengintimidasi. Sehingga, muncullah kalimat "tembak di tempat", yang bisa memperuncing keadaan. Di sini, kita melihat kurangnya kajian mendalam tentang keinginan rakyat Aceh sesungguhnya. Sekalipun, tindakan di lapangan, baik pemerintah RI maupun gerakan separatis di Aceh, selalu mengatasnamakan rakyat Aceh. Kejadian penurunan bendera merah putih oleh sekelompok orang di Kota Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Aceh Timur tentu bertolak belakang dengan semangat patriotisme rakyat Aceh. Akan tetapi, berbagai pernyataan seolah melihat dengan meragukan nasionalisme rakyat Aceh. Hal itu harus kita luruskan dengan fakta historis maupun konteks kekinian yang ada. Sehingga, Aceh tidak serta-merta dikambinghitamkan. Sebab, gerakan yang awalnya dilakukan segelintir orang bisa saja mendapatkan dukungan luas ketika pemerintah salah menyikapi. Ungkapan Ketua DPR RI Agung Laksono yang disampaikan di gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin (13/8),"Kita harus menghargai lambang-lambang negara sebagai bentuk dedikasi kepada bangsa dan negara", menurut saya, bisa dianggap tidak sejalan dengan sepak terjang DPR selama ini. Sebab, kita tahu betapa kebijakan-kebijakan DPR yang menyusahkan rakyat justru diputuskan di hadapan burung garuda dan bendera merah putih pada gedung DPR. Lalu, apa yang dimaksud dengan dedikasi terhadap negara? Rakyat dipaksa menunjukkan dedikasi terhadap negara dengan kewajiban membayar pajak, dll. Akan tetapi, dedikasi para pejabat itu hingga hari ini masih belum berbentuk. Kita sering memaknai sesuatu secara simbolis dan melupakan akar permasalahan sesungguhnya. Bahwa penurunan bendera merah putih itu dianggap penghinaan terhadap NKRI, siapa pun sepakat. Namun, ketika wakil rakyat "bermain bola" dalam lumpur Lapindo, menaikkan BBM, maupun mengesahkan UU Penanaman Modal, mereka tetap dianggap pahlawan. Padahal, kebijakan mereka justru mengakibatkan negeri ini kian tak jujur dalam menilai realitas. Bahkan, jika dilihat dari teori konflik (komunikasi massa), insiden penurunan bendera itu bisa saja dilakukan untuk pengalihan isu politik tentang korupsi pejabat yang sedang hangat diperbincangkan. Kejadian tersebut juga bisa digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Singkatnya, semuanya sangat mungkin. Karena itu, insiden tersebut malah akan semakin runcing jika pernyataan-pernyataan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Apalagi, ada tendensi untuk menyalahkan masyarakat Aceh. Ada baiknya, pemerintah juga mengembangkan berbagai strategi kebudayaan. Sebab, pendekatan senjata yang disertai intimidasi sudah terbukti tidak efektif. Bahkan, menambah panjang duka rakyat Aceh. Dengan berbagai provokasi saja, rakyat Aceh sudah merasa resah. Apalagi, jika pemerintah menyikapi insiden itu dengan menambah personel militer di Aceh. Rakyat Aceh sudah lelah dengan peperangan. Bahkan, mereka trauma jika melihat seragam polisi dan tentara. Perdamaian yang sudah dirintis bertahun-tahun jangan goyah lagi oleh peristiwa yang digadang-gadangkan. Sebenarnya, aksi itu tergolong sederhana dan mudah. Hanya, kebetulan, masalah tersebut berkaitan dengan bendera NKRI, sang saka Merah Putih. Saya lebih menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk protes, sebagaimana aksi demonstrasi mahasiswa yang membakar foto pejabat. Karena itu, aksi penurunan bendera Merah Putih di Aceh tersebut harus dibalas pemerintah pusat dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui serangkaian kebijakan ekonomi-politik yang berpihak. Bukan malah menghubung-hubungkan peristiwa tersebut dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau merespons secara berlebihan. Terlebih, menggunakan solusi senjata untuk menyikapi hal tersebut. Hariqo Wibawa Satria (Rico WS), pemimpin redaksi Buletin Mingguan Advokasi Kebijakan Publik dan relawan sekolah gratis di Rumah Pengetahuan Amartya (RPA). "
