HARIAN ANALISA Edisi Sabtu, 1 September 2007 Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh "Melancong" ke Luar Negeri Sejumlah Program Pemerintahan Terancam Molor
Banda Aceh, (Analisa) Sejumlah program pemerintahan di Kota Banda Aceh terancam molor pembahasannya, sehubungan perginya walikota dan wakil walikota ke luar negeri atau tepatnya ke Uzbekistan, untuk sebuah misi budaya atau membawa sanggar tari ke negeri pecahan Uni Sovyet tersebut. Setidaknya ada beberapa program mendesak yang harus diselesaikan oleh eksekutif dan legislatif di Banda Aceh, seperti pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan implementasi dari misi dan visi walikota dan wakil walikota untuk lima tahun mendatang. Di samping itu juga ada pembahasan Program Legislasi daerah (Proleglda) serta yang paling penting saat ini sedang dilakukan perhitungan anggaran tahun 2006 untuk Kota Banda Aceh yang sangat mendesak dilakukan saat ini. Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Mukminan sendiri mengakui hal ini sangat mengganggu kerja legislatif dan eksekutif, meskipun ada Sekdako Banda Aceh. Lagi pula kepergian kedua orang penting di Banda Aceh ini tak diketahui apa tujuan jelasnya. "Kami saja tak tahu apa tujuan mereka (walikota dan wakil walikota) ke luar negeri," ujar Mukminan saat dikonfirmasi Analisa, Kamis (30/8). Dikatakan, dewan tak mengetahui apa kepergian dua tokoh sentral pejabat di Banda Aceh ini berguna bagi daerah. Sebab hal ini tak ada diberitahukan secara jelas kepada dewan. Namun ternyata mereka telah meninggalkan Banda Aceh. Menurut Mukminan, selayaknya kedua pejabat yang pergi ini cukup satu orang saja. Sebab, seorang pejabat yang pergi sudah menjadi representatif dari pemerintahan Kota Banda Aceh untuk melakukan lawatan ke sebuah negara yang sama. MENYAYANGKAN Secara terpisah, anggota Komisi A DPRK Banda Aceh, Jumadi juga menyangkan kepergian kedua pejabat teras Banda Aceh ini. Lagi pula kepergiannya tak memberitahukan kepada DPRK khususnya Komisi A yang notabene mengurusi bidang pemerintahan. Anehnya lagi, ujar Jumadi, ada juga sejumlah anggota DPRK Banda Aceh yang pergi, namun yang dibawa itu merupakan Ketua Komisi A, Zulfikar Sawang. Meskipun dia (Zulfikar) merupakan Ketua Dewan Kesenian Banda Aceh, namun kapasitasnya sebagai Ketua Komisi A patut dipertanyakan. "Urusan kebudayaan, mengapa Komisi A yang dibawa, seharusnya Komisi C yang mengurusi bidang kebudayaan," tegas Jumadi. Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Mahdi saat dikonfirmasi Analisa mengaku masih berada di Bali, guna menghadiri Rakor Kehumasan se-Indonesia yang berlangsung selama empat hari. Mahdi enggan berkomentar banyak, namun menurutnya, nanti sepulangnya walikota dan wakil walikota akan diekspos apa saja kegiatan di luar negeri. "Tanggal dua, walikota dan wakil walikota sudah pulang, dan nanti kita ekspos kegiatannya," ujar Mahdi.
