BIEK PANGTIBANG JAK TUNTUT HARGA MA JIH YANG JIPAP LÈ SIDADU JAWA BAK WATEE DOM DI ACEH LHEUHNAN PANGLIMA2 GAM BIASAJIH INONG HANA KUREUENG DARI LIMONG DROU TEUMA JINOU KENEUKJAK RASA MBAK SO JAWA..............! ANEUK BAJEUENG........KAJEUT KEU ASEE JAWA 26/10/2007 09:53 WIBPetinggi Partai GAM ke Jakarta[ rubrik: Serambi | topik: Politik ] BANDA ACEH - Sejumlah petinggi Partai GAM disebut-sebut mulai melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak di Jakarta, agar Partai GAM segera disahkan sebagai sebuah partai lokal di Aceh. Salah satu pihak yang ditemui di Jakarta adalah Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata, Kamis (25/10) siang. Sebuah sumber Serambi menyebutkan, di antara para petinggi Partai GAM yang berangkat ke Jakarta adalah Muzakkir Manaf (Wakil Ketua), Yahya Muadz (Sekjen), TM Nazar (Wakil Sekjen Urusan Dalam Negeri), Darwis Jeunib (Pengurus DPP Partai GAM), dan Ibrahim bin Syamsuddin, Juru Bicara KPA Pusat. “Keberangkatan mereka ke Jakarta untuk melakukan pendekatan agar Depkum HAM mempercepat verifikasi partai lokal di Aceh. Juga agar pihak-pihak di Jakarta tidak mencurigai keberadaan Partai GAM, sehingga masalah parpol lokal ini cepat selesai,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya itu. Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim bin Syamsuddin yang dikonfirmasi Serambi tadi malam membenarkan keberadaan sejumlah petinggi GAM di Jakarta itu, termasuk melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, kemarin. Namun, pria yang kerap disapa Ibrahim KBS ini membantah bahwa kedatangan pihaknya ke Jakarta untuk melakukan lobi politik. “Biasalah, kita saling berkunjung dalam bulan Syawal. Hanya bersilaturahmi saja,” kata KBS seraya menolak memberikan keterangan tentang isi pembicaraan dengan Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya, sebuah sumber menyebutkan, selain bertemu Menkum dan HAM, para petinggi Partai GAM itu juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak lain, termasuk dengan pihak-pihak yang menentang pendirian Partai GAM. “Sepertinya mereka akan melakukan lobi agar Partai GAM bisa lulus verifikasi, dengan alasan menjaga amanah MoU sekaligus guna mencegah terjadinya polemik,” kata sumber itu. Seperti diketahui, keberadaan Partai GAM dengan lambang bendera merah dan bintang bulan serta garis hitam putih, sempat menjadi polemik setelah Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata menyatakan bahwa pendirian Partai GAM ditolak, karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, serta bertentangan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal hampir senada juga diungkap oleh Menko Polkam, Widodo AS. Pernyataan tersebut mendapatkan reaksi dari para petinggi partai tersebut. Sekjen Urusan Dalam Negeri Partai GAM, Muhammad Nazar mengatakan belum ada satu partai lokal pun yang ditolak oleh pemerintah termasuk Partai GAM, karena verifikasi belum dilakukan. Ia menilai pernyataan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata yang menyebutkan partai GAM ditolak, adalah pernyataan keliru dan mendahului proses hukum. Catatan Serambi, sejauh ini baru enam partai lokal yang sudah mendaftar ke Kanwil Depkum dan HAM Aceh yakni Partai GAM, Partai Gabthat, PARA, PSPNS, Partai Darussalam, dan PRA.(nal _________________________________________________________________ Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
