Selamt Ulang Tahun GAM
Acheh, yang sejak tahun 1500, sudah berdiri sebagai sebuah negara yang
merdeka dan berdaulat. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Acheh telah mengukir
masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena
kemampuannya sebagai pembina peradaban bangsa-bangsa di kawasan Dunia Melayu;
pola dan sistem pendidikan militer yang mampu memompa semangat heroisme dan
patriotisme tidak terkecuali kaum wanitanya;
komitmennya dalam menentang setiap bentuk dan kaedah kolonialisme-imperialisme,
kapitalisme; sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik; mewujudkan
pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan tentang ilmu duniawi dan ukhrawi;
kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, hingga
kemudian disadari oleh ahli sejarah dunia bahwa apa yang telah diperankan oleh
bangsa Acheh dapat diteladani oleh bangsa dan negara manapun di dunia ini.
Memang benar, sejak tahun 1411, Acheh telah membina hubungan dagang dengan
negeri Cina semasa dynasti Ming. Untuk melihat adanya bukti kukuh mengenai
hubungan kedua negara, dapat disaksikan lonceng "TJAKRA DONYA" sebagai
cenderamata dari Cina, yang kini ditempatkan depan pintu gerbang museum di
Bandar Acheh.
Sebelum terjadi hubungan diplomatik antara Cina dengan Acheh, pernah terjadi
peperangan antara kedua negara. Pada waktu itu pasukan tentara Laut Cina
dipimpin oleh seorang Wanita muda bernama Nio Nian Lingké, atau yang lebih
dikenali sebagai Putroe Nèng. Nio Nian Lingkè, yang juga dikenal sebagai
seorang ahli sihir ini pada awalnya berhasil menguasai beberapa Mukim di Acheh,
akan tetapi kemudian pasukannya dikalahkan oleh tentara Acheh yang dipimpin
oleh panglima perang Johansyah. Difahamkan bahwa Putroe Néng ini akhimya masuk
Islam dan menikah dengan Johansyah. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1400-an.
Kejayaan Acheh mencapai puncaknya pada abad ke-16-17. Untuk melihat bagaimana
kemegahan itu, patut disimak ucapan Prof. Wilfred Cantwell Smith, dalam
bukunya: Islam in Modem History, 1975, p.38, berkata: Pada abad ke-16,Dunia
Islam sudah menjadi berkuasa kembali, kaya raya, mewah dan penuh kebesaran.
Orang-orang Islam pada masa itu di Maroko, Istanbul, Isfahan, Agra dan Acheh -
adalah pembina-pembina sejarah yang besar dan sangat berhasil".
Ucapan Wilfred sangat beralasan sekali, sebab Acheh dalam sejarahnya telah
berhasil memukul mundur kekuatan Portugis (yang ketika itu merupakan negara
terkuat di dunia) dari Selat Melaka yang ingin menjarah ke seluruh kepulauan
Melayu. Kejadian ini dilukiskan dalam LA GRAND ENCYCLOPEDIE bahwa: "Pada tahun
1582, bangsa Acheh sudah meluaskan kekuasaannya atas pulau-pulau Sunda
(Sumatera, Jawa, Borneo dan lain-lain), atas sebagian dari Tanah Semenanjung
Melayu, danbmempunyai hubungan dengan segala bangsa yang melayari Lautan
Hindia, dari Jepang sampai ke Arab.
Sejarah peperangan yang lama sekali dilancarkan oleh bangsa Acheh terhadap
bangsa Portugis yang menduduki Melaka sejak permulaan abad 16, adalah
halaman-halaman yang tidak kurang kemegahan dan kebesarannya dalam sejarah
bangsa Acheh. Pada tahun 1586, seorang Sultan Acheh menyerang Portugis di
Melaka dengan sebuah Armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000
tentara laut."
Serangan ini adalah dalam upaya membela maruah, mempertahankan kedudukan dan
wibawa bangsa-bangsa Melayu baik di Sumatera maupun di Semenanjung. Diketahui
bahwa antara tahun 1547,1568,1579,1586 dan 1629 adalah merupakan masa-masa yang
sangat kritikal dalam usaha menentukan siapa pemenang dalam perang panjang dan
meletihkan itu. Panglima perang Portugis, Diego Lopez de Fonesco, telah
berhasil dibunuh oleh pasukan elite tentara Acheh. Benteng pertahanan Portugis,
Gereja Sint John, yang oleh Melayu lebih dikenali sebagai Sang Yoang dan Gereja
Madre de Dios, telah sepenuhnya dikuasai.
Benteng pertahanan terakhir ialah Gereja Sint Paul Hill, atau lebih tenar
dengan sebutan "Formosa" (yang menang). Dalam benteng ini Portugis terkurung
dan bertahan. Kota Melaka selama 5 bulan sudah berada dalam genggaman tentara
Acheh. Bagaimanapun ketika itu Portugis berhasil mengirim kurirnya untuk
meminta bantuan dari Sultan Pahang. Akhimya tentara Pahang berkomplot dengan
Portugis menyerang tentara Acheh me1alui laut. Kapal-kapal perang Acheh di
pantai dibakar oleh tentara Pahang-Portugis, hingga peperangan ini terjadi satu
lawan satu.
Maruah Bangsa Atjèh di Gadai Tahap pertama
Sejarah khusus Aceh dimulai pada 15 Juni 1948 ketika Presiden Soekarno datang
ke Aceh untuk berunding dengan Gubernur Militer Aceh Daud Beureuh. Soekarno
minta Beureuh membantu "Republik Indonesia" yang de facto hanya Jogjakarta saja.
Kebanyakan daerah lain bergabung dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg
Soekarno minta Aceh ikut memaksa Belanda mengakui kemerdekaan Republik
Indonesia. Bila Soekarno menang, Aceh akan diberi kesempatan mengatur
pemerintahan tersendiri. Daud Beureuh bersedia. Dia minta para saudagar Aceh
kumpul emas untuk bantu Soekarno beli dua pesawat Dakota.
Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan "Republik Indonesia Serikat"
sebagai jalan tengah antara BFO dan RI. Moh. Hatta, yang mendukung sistem
federal, menjadi Perdana Menteri RIS. Aceh jadi negara bagian tersendiri dengan
Kutaraja (Banda Aceh) sebagai ibukota. Daud Beureuh jadi gubernur.
Namun sistem ini tidak bertahan lama. Pada 17 Agustus 1950, Soekarno
membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mendirikan NKRI. Hatta mengundurkan
diri. Soekarno memindahkan ibukota Indonesia dari Jogjakarta ke Jakarta.
Soekarno juga membubarkan Aceh dan mendirikan Provinsi Sumatra Timur dengan
ibukota Medan. Aceh menjadi karesidenan.
Semua dokumen-dokumen serta fasilitas-fasilitas kegubernuran diangkut ke Medan
termasuk mobil gubernur. Daud Beureuh diantar pulang dengan diboncengkan
sepeda. Rakyat Aceh protes namun tak diindahkan Soekarno.
Pada 20 September 1953, Daud Beureuh memutuskan melawan Jakarta dan bekerja
sama dengan SM Kartosuwiryo dari Darul Islam di daerah Sunda.
Jakarta menyebutnya "pemberontakan" dan mengirim pasukan dari Jawa ke Aceh.
Perang terjadi di Aceh hingga pertengahan 1959 ketika Wakil Perdana Menteri Mr.
Hardi berunding dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam.
Pada 25 Mei 1959, kedua belah pihak sepakat berdamai dan menetapkan Aceh
sebagai "Daerah Istimewa" dimana Aceh boleh mendapatkan otonomi "termasuk
memakai syariat Islam.
Ibrahim Hasan dan Syamsuddin Mahmud mengatakan Aceh setia terhadap proyek
kebangsaan "Indonesia". Daud Beureuh membuktikannya dengan bersedia mendukung
proklamasi Soekarno-Moh. Hatta pada 17 Agustus 1945.
Dalam dengar pendapat ini, Ibrahim Hasan dan Syamsuddin juga ditemani Ramli
Ridwan, pejabat gubernur Aceh selama lima bulan tahun 2000.
Tokoh penting kedua Aceh, sesudah Daud Beureuh adalah Muhammad Hasan Tiro.
Ketika kuliah di Universitas Islam Indonesia di Jogjakarta pada 1950, Hasan
Tiro menulis buku "Perang Aceh 1873-1927" dimana ada satu alinea berbunyi,
"Aceh tidak bisa dilepaskan dari Republik Indonesia, jadi kewajiban bagi para
politisi, para pendidik dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan
paham ini kepada masyarakat."
Pada 1953, Hasan Tiro mengikuti gurunya, Daud Beureuh, melawan Indonesia.
Jakarta pun menganggap Hasan Tiro, yang bekerja di konsulat Indonesia di New
York, sebagai pengkhianat. Dia keluar dari pekerjaannya. Pada 1958, Hasan Tiro
menulis buku "Demokrasi untuk Indonesia" dimana dia menawarkan konsep negara
federal untuk Indonesia.
"Jadi, tidak ada maksud untuk memisahkan diri dengan Republik Indonesia," tutur
Syamsuddin.
Ketika proposal Hasan Tiro ditolak, dia mengambil Ph.D di Universitas Columbia,
New York, dan bikin penelitian konstitusionalisme kesultanan Aceh. Dia
menemukan bahwa Aceh tak pernah menyerah kepada Belanda. Hingga Jepang menyerbu
Pulau Sumatra pada 1942, Belanda belum bisa menduduki Aceh 100 persen.
Logikanya, Belanda juga tak bisa menyerahkan Aceh kepada Indonesia.
Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro melanjutkan perjuangan Aceh melawan Indonesia
dengan GAM. Dia menyerang dominasi etnik Jawa dalam negara Indonesia.
Indonesia, menurutnya, "nama samaran" negara Jawa.
Syamsuddin juga menjelaskan ketimpangan pendapatan antara Pulau Jawa dan
daerah-daerah lain. Pemerintah Jakarta mengambil semua kekayaan sumber daya
daerah-daerah. Ini menimbulkan reaksi. Masing-masing daerah reaksinya beragam.
Aceh adalah bangsa yang berani melawan pengurasan kekayaan itu.
Apabila Aceh diberikan keistimewaan, apakah daerah lain akan cemburu? Menurut
Syamsuddin, keistimewaan Aceh sudah ada sejak dulu dan tak ada satu daerah pun
yang mengungkapkan kecemburuannya (keistimewaan serupa dinikmati Jogjakarta
dimana kursi gubernur selalu dijabat gantian oleh Sultan Hamengku Buwono atau
Sultan Paku Alam serta keturunannya).
Syamsuddin bilang dia pernah bekerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh.
Dia tahu banyak soal pendapatan daerah. Dia yakin masyarakat Aceh tak pernah
cemburu dengan daerah Tapanuli atau Manado dimana penghasilan pajak anjingnya
tinggi.
"Aceh nggak pernah cemburu Tapanuli yang banyak anjing. Manado juga. Tidak
perlu cemburu," seloroh Syamsuddin.
Selain itu pajak kendaraan. Pajak ini asli pendapatan daerah. Tapi yang
menikmati pajak kendaraan adalah Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maluku
tidak ada kendaraan, juga tidak cemburu.
"Sebaliknya mereka yang punya kekayaan lain tapi mereka tidak cemburu dengan
Jakarta yang menikmati pajak kendaraan," tuturnya.
Artinya, daerah-daerah yang punya perusahaan negara besar seperti di Kalimantan
Timur dan Aceh pantas menikmati hasil perusahaan itu. Di Aceh, hasil penjualan
gas arun di Lhokseumawe hanya sekitar 1 persen yang diberikan ke Aceh.
Syamsuddin merasa heran melihat betapa sulitnya daerah mendapatkan laba dari
perusahaan negara sementara "pengusaha kecil" di seluruh Indonesia dengan mudah
mendapatkan hasil laba itu.
"Ada SK Menteri Keuangan untuk menyisihkan 1 persen dari pendapatan BUMN untuk
pembinaan pengusaha kecil. Kenapa untuk daerah tidak boleh tapi untuk pengusaha
kecil boleh hanya dengan SK Menteri Keuangan?" kata Syamsuddin.
Kuliah itu berjalan selama 90 menit. Ketika giliran menanggapi, beberapa
legislator bertanya tak kalau seriusnya. Syamsuddin bilang dia salut dengan
kerja keras para legislator ini "mengundang banyak sumber dari
jenderal-jenderal Indonesia hingga warga Aceh.
"Begitu banyak pendapat yang didengarkan kalau tidak memuaskan, ya keterlaluan
juga," tuturnya. (BFO) bentukan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Hubertus J. van Mook. Negara-negara ini menganggap "sistem federal" lebih cocok
untuk berbagai macam kesultanan, kerajaan dan daerah administrasi yang ada di
Hindia Belanda. Mereka sepakat melepaskan diri dari Kerajaan Belanda.
Maruah Bangsa Atjèh di Gadai Tahap kedua
Kali ini GAM berhasil merebut hati Rakyat Atjèh, dengan berjanji, GAM berjanji
akan membela hak mereka dengan apacara sekalipun, Ternyata apa yang telah di
janjika oleh GAM semuanya mimpi belaka. malah setelah GAM mendapat kuasa mereka
begitu angkuh dan congkak, apalagi ketika memandu Kijang Nova.
Kekecewaan yang tidak dapat terhingga di lubuk hati Rakyat Atjèh setelah
perjanjian Helsinki Agustus lalu, antara Gerakan Acheh Merdeka dan Republik
Indonesia, Aceh akan mendapatkan otonomi penuh, termasuk memiliki struktur
pemerintahan sendiri.
Ia juga akan memiliki jabatan "wali nanggroe" sebagai kepala adat. Indonesia
hanya mengatur enam masalah: pertahanan, moneter, hubungan luar negeri, fiskal,
kehakiman, pertahanan dan praktek beragama. Artinya, Aceh akan menjadi "negara
bagian" Republik Indonesia bila RUU Aceh ini diresmikan.
Kini GAM sedang sibuk dengan projek dan mengumpul gumpul uang sebanyak mungkin
mereka dapat,tidak ada siapa yang membela nasib nasib rakyat kepercayaan yang
di taburkan bagaikan mempercayakan kepada syaitan.
GAM dan KPA adalah anak tiri Belanda, yang sedang menjilat pantat tuannya,
sampai hilang maruah dan harga diri, di mata Bangsa Atjèh, dan juga GAM dan KPA
menjadi pengkhianat bangsa sampai kapan saja.
Merkayang korban supaya menjadi tetamu Cetamu Allah SWT
Click
Salam Dari
acheh.se
www.acheh.se
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
