Apa Njak Kondom dan Hikayat Pembelahan Acheh
Oleh: Gam Bakông Aneuk Nanggroë
Mendengar kabar rencana pembelahan Acheh oleh pusat kolonial atas desakan
elit politik dalaman, benak saya langsung terkenang akan seorang lelaki tua
yang pernah hidup sewaktu saya masih kecil. Apa Njak Kondom begitulah sapaan
akrabnya, yang nama aslinya adalah Apa Njak Budiman. Ia termasuk pemain di
tingkat sub-distrik (kecamatan), dan seorang pendukung penjajahan indonesia.
Nama Apa Njak Kondom melekat sejurus ia menjadi tukang kempen sukarela untuk
program Keluarga Berencana (KB), yang dari kerja tersebut ia mendapat
penghormatan dari serdadu (polsek/koramil) dan perwakilan kolonial lainnya
seperti camat. Sesekali ia dipinjamkan sepedamotor yang ber-plat hijau, kelabu
atau merah, dan dengan bangga pula ia tancap gas keliling kampung.
Biasanya ia juga menerima hadiah khas pada setiap hari raya, yaitu daging
meugang, syrup cap Patông dan ribuan kondom. Komoditi yang terakhir itu adalah
penting baginya, selain untuk kebutuhan pribadi--maklum ia termasuk seorang
dermawan, yang punya tiga orang isteri dan beberapa simpanandia juga
meniupnya menjadi balon untuk dibagikan kepada anak-anak saudara. Melihat
gejala aneh Apa Njak Budiman itu, lalu orang kampung memberinya nama baru,
jadilah ia Apa Njak Kondom.
Apa Njak Kondom sebenarnya cukup pandai untuk dikatakan
tidak intelek, sebab ia tahu bahwa kondom itu untuk keperluan khas, bukan untuk
dijadikan pengganti balon, apalagi untuk diberikan kepada anak-anak. Tapi
karena bermental bakhil, ia lebih rela menyalahi aturan, daripada harus membeli
balon asli dari kedai yang mengharuskannya mengeluarkan beberapa ratus Rupee.
Begitu pula dengan kerjanya yang mendukung program KB, ia sadar betapa projek
BKKBN adalah satu paket dengan transmigrasi yang tak lain adalah program
penjajahan terselubung di bumi Acheh dan daerah koloni lainnya. Akan tetapi,
karena kegilaannya pada uang dan sanjungan dari pihak kolonial serta
keinginannya untuk selalu menjadi orang terpandang, maka ia tega membodohi
dirinya sendiri. Ia telah menciptakan berbagai alasan yang tak beralasan untuk
suatu pembenaran atas tindakan pengkhianatan.
Apa Njak Kondom telahpun mati sebelum diktator Soeharto
jatuh. Penyebabnya adalah ketika sepedamotor ber-plat merah yang ia pinjamkan
dari komisaris Golkar setempat, menghantam seekor babi hutan. Tidak seperti
Soeharto yang mati tanpa pernah diadili, Apa Njak Kondom setidaknya telah
menjalani hukuman rakyat. Ia pernah diikat selama dua hari di kuburan PKI yang
sangat ia takuti, dan dilempar semut merah ke sekujur tubuhnya. Hukuman yang
termasuk ringan, tetapi lebih baik daripada terlepas dari jerat hukum sama
sekali.
###
Namun keberadaan kaum cerdik-pandai bangsa Acheh yang rela menjadi kakitangan
penjajah adalah cerita yang tiada akhir. Dari jaman pai berhidung mancung
sampai ke jaman pai berhidung rata, para pengkhianat tetap ada. Demikian pula
dengan orang-orang yang bertabiat seperti Apa Njak Kondom. Meskipun ia telah
mati, namun arwahnya telah memasuki tubuh pemain di tingkat yang lebih
tinggi. Roh Apa Njak Kondom telah merasuki tubuh Adnan Nyak Sarong.
Tidak seperti Apa Njak Kondom yang kekuatannya hanya di
tingkat sub-distrik, Adnan Nyak Sarong adalah kaki tangan penjajah di tingkat
pusat kolonial, yang akibat permainan kotornya bukan saja telah mencabik
struktur sebuah kampung, tetapi dapat menghancurkan struktur dan harga diri
nanggroe Acheh.
Belum puas ia dengan keberhasilan mendirikan distrik Acheh Jaya yang dulunya
bagian dari Acheh Barat, kini ia mulai memasuki barisan elit yang ingin
berkuasa seumur hidup, untuk membentuk provinsi Acheh Barat Selatan (ABAS).
Salah seorang di antara barisan elit itu adalah bekas serdadu kolonial Letnan
Kolonel Tjut Agam dari Meulaboh, yang meskipun sudah tua bangka dan pernah
menduduki berbagai posisi penting di daerahnya, mulai dari Komandan Kodim
sampai ke ketua Golkar, namun tak pernah puas, sehingga masih bernafsu untuk
mendapatkan jabatan yang lebih tinggi agar akumulasi harta warisan dapat
diwariskan hingga tujuh turunan. Kelompok orang seperti dia sadar bahwa dengan
kemampuannya yang terbatas dan telah terbukti gagal dalam membawa amanah rakyat
di masa lalu, mereka tak akan mampu bersaing untuk memperebutkan posisi penting
di Banda Acheh. Di mana generasi baru yang lebih berpendidikan dan lebih
memihak rakyat akan berkuasa di Acheh nanti. Sebagai jalan keluar yang
pintas, maka lahirlah niat untuk membelah Acheh, agar mereka dapat menduduki
singgasana raja-raja kecil.
Kenapa Adnan Nyak Sarong mendapat sorotan khusus dalam
tulisan ini, sedangkan di sana terdapat banyak aktor lain? Tjut Agam, Tagore,
Syukur Kobat atau Armen Desky secara terang melakukan penentangan terhadap
persatuan Acheh, sementara Adnan Nyak Sarong adalah pemain yang lihai dan
selalu memakai sarung agar tangannya selalu bersih dari permainannya yang
berdebu. Yaitu dengan mengaku sebagai pembela Acheh kepada kaum pejuang Acheh
Merdeka, tapi menjadi perusak di sebaliknya. Oleh itu, dia perlu diberi
perhatian khusus.
Belum lama ini suatu pernyataan manipulativ ia keluarkan di Medan. Katanya
pemekaran itu adalah perkara biasa, dan seharusnya berbagai pihak dapat
menerima apabila mengerti makna pemekaran tersebut. "Pemekaran itu sudah sesuai
dengan produk UU No.22/1999 dan PP No.109/2000 soal pemekaran kabupaten/kota
dan provinsi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemekaran tersebut adalah
pencapaian kemakmuran bagi rakyat Aceh, baik itu yang berada di provinsi induk
(NAD), ALA dan ABAS," katanya, seperti dikutip salah satu media.
Pernyataan Adnan itu adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sosial
dan ekonomi, dan bertentangan dengan nasionalism Acheh. Ide pembelahan Acheh
ini memang menarik bagi pihak yang hanya berpikir tentang jabatan, keuntungan
pribadi dan kelompok, tapi jika ia berpikir tentang masa depan Acheh, ia telah
membuka kesempatan ke arah suatu penjajahan yang lebih parah. Di mana ia dan
kelompok tersebut telah bersetubuh dengan kolonial untuk menjadi alat pemecah
belah Aceh.
###
Para elit lokal yang berusaha keras untuk membelah Acheh beralasan bahwa
pendirian distrik (kabupaten) atau provinsi baru di antaranya dapat memacu
pertumbuhan, menghilangkan diskriminasi dari Acheh lain, memudahkan pengurusan
administrasi atau memperpendek rentang kekuasaan dan lain sebagainya. Sementara
kenyataan tentang keberhasilan yang mereka bayangkan adalah tak pernah
terbukti. Seperti contoh yang dialami Aceh Jaya, meskipun kekuasan saat ini
berada di Calang, akan tetapi daerah ini tetap tertinggal, karena distrik baru
ini juga menjalankan sistem yang sama, sistem yang mengajari pekerja publik
untuk bermental elit dan sistem yang tidak mendukung untuk suatu tata kerja
yang efektif dan efisien. Sedangkan keuntungan yang di dapat oleh sebagian
penduduk di wilayah tersebut hanya sebatas menjadi pegawai kolonial, kontraktor
dan anggota DPRD II, yang pada dasarnya adalah membebani keuangan daerah dan
memperluas atau memperbanyak lingkaran korupsi.
Pada hakikatnya, pihak kolonial jua yang menuai untung, antara lain dengan
penempatan penduduk non-Acheh pada posisi penting, biasanya pada posisi jaksa,
hakim dan kepala serdadu. Menambah jumlah serdadu organik dan polisi, membangun
Korem, Kodim, Batallion, Kompi, Koramil, Polres dan Polsek yang kerja institusi
tersebut bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk membunuh dan menindas
rakyat. Di samping bertindak sebagai pelindung kejahatan seperti penebangan
hutan dan perusakan ekosistem lainnya. Juga melakukan apa yang disebut dengan
pengutipan liar (extortion), yang pada akhirnya menjadikan Acheh sebagai daerah
dengan ekonomi biaya tinggi. Sementara kehidupan rakyat bawah tetap merana.
Yang sangat aneh, meskipun jumlah pegawai publik lebih banyak dari rakyat,
namun pelayanan yang maksimal tetap jauh dari harapan. Karena sistem kolonial
telah menjadikan sebagian besar para pegawai negeri sebagai kaum pemalas yang
menghabiskan waktu kerja dengan bualan dan hanya memberi pelayanan yang
maksimal kepada rakyat yang mau memberi buahtangan untuk mereka.
Demikian pula dengan praktek diskriminasi, yang tidak akan
terhapus walaupun sejuta distrik dan provinsi lahir di Acheh. Diskriminasi
tidak bersumber dari adat-istiadat dan budaya Acheh yang rela berperang untuk
membela saudaranya yang tertindas. Melainkan suatu sistem yang diamal dan
diajarkan oleh kolonial Indonesia kepada anak jajahan. Jika di tingkat pusat
kolonial diskriminasi dipraktekkan oleh bangsa Jawa terhadap bangsa lainnya,
maka di tingkat Acheh diskriminasi dijalankan oleh suatu kelompok dominan ke
atas kelompok lain yang lebih lemah. Bukan hanya oleh penduduk pesisir Timur
terhadap pesisir Barat, atau Barat pesisir dengan pegunungan, atau Acheh
Daratan dengan Kepulauan, tetapi ianya meruncit sampai ke tingkat lingkungan
kerja dan malah di tingkat keluarga.
Diskriminasi juga dilakukan oleh kaum intelektual terhadap mereka yang
mempunyai pendidikan rendah. Mereka sering dikebiri baik itu di lingkungan
kerja, organisasi kemasyarakatan dan di dalam pergaulan. Rasa saling
menghormati antar sesama manusia, karena setiap makhluk Tuhan memiliki
kelebihan tersendiri, kini telah lenyap akibat ideologi politik fraksi atau
pecahan (fraction) yang disebarkan oleh penjajah. Maka politik kelompok, daerah
dan keturunan menjadi sangat dominan di Acheh.
Ambil contoh di Acheh Selatan dulu, ketika yang bergelar Sayed menjabat
bupati, maka beratus para Sayed menduduki posisi penting di daerah itu. Di
Acheh Barat ketika bupati paling korup se-Acheh, Teuku Rosman, menjadi kepala
daerah, maka beratus para Teuku berkuasa di sana. Bahkan ada yang pangkatnya
dikarbit agar dapat menduduki posisi penting. Demikian juga di Acheh Tenggara
dengan dominasi kelompok Desky. Begitu pula ketika Gubernur itu dari daerah
Pidie, maka beribu pidie lain mempunyai akses khusus dan menghuni apa yang
disebut dengan jabatan basah.
Persoalan nepotism seperti itu agaknya sedikit susah terjadi untuk saat ini
karena masyarakat sudah lebih kritis dalam mencermati pembagian kekuasaan
berdasarkan pertalian darah atau kedaerahan, tapi bukan berarti persoalan
nepotism itu sudah musnah. Kini menjelma dengan wajah baru, yaitu koalisi antar
kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaannya agar tak jatuh ke tangan rakyat
banyak.
Sekali lagi, kita perlu menyadari bahwa itu adalah buah dari kebijakan pihak
kolonial yang menjalankan dua sistem berbeda; politik fraksi mereka terapkan di
wilayah pendudukan, dan memaksa politik kesatuan di tingkat pusat. Politik
fraksi ini berfungsi untuk melemahkan dan membungkam setiap kehendak rakyat
terhadap kekuasaan kolonial. Jika dilihat sepintas, strategi ini sangat tepat
untuk menopang keutuhan kolonial indonesia. Namun efek negativ dari kebijakan
ini adalah terjadinya pembenaran terhadap diskriminasi, pembentukan tirani
majoriti, dan membuka peluang bagi rekayasa opini publik yang seperti di
jalankan kelompok ALA/ABAS, yang kesemuanya memberi konstribusi bagi
terciptanya ketidakadilan yang akan membawa kehancuran bagi kolonial itu
sendiri.
Dan keadaan ini semakin membuka mata kita bahwa indonesia, dengan sistem
sentralistik dan politik fraksi adalah perwujudan dari sebuah misi kolonial
kaum priayi Jawa yang berselubung di balik kata nasionalism dan konstitusi.
Bagaimana ini bisa berlaku? Karena sewaktu konstitusi negara kolonial itu
dibuat, di sana tidak ada pemikir yang memiliki visi yang jernih, jujur dan
bermoral kerakyatan (altruism). Yang mampu memberi idea untuk sebuah antisipasi
bagi penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari kemungkinan terjadinya tirani
majoriti. Di sana tidak ada para pemikir seperti Thomas Jefferson, Alexander
Hamilton atau James Madison yang bukan hanya terkenal sebagai pendiri dan bekas
presiden Amerika Syarikat, tetapi dihargai berkat buah pikiran yang mereka
tuangkan dalam catatan the federalist, suatu theori yang mereka lahirkan agar
negaranya terhindar dari bahaya akan politik fraksi. Sebaliknya penyusun
konstitusi kolonial indonesia adalah sekelompok orang tamak seperti
Sukarno yang tanpa malu mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur
hidup.
Jalan Keluar
Setelah mempelajari persoalan di atas, saya ingin memberikan solusi untuk
menghindari perpecahan antar sesama bangsa Acheh dan memberi kekuatan untuk
menolak koalisi elit yang mengatasnamakan rakyat dalam agenda ALA/ABAS. Di sisi
lain, kita perlu menggunakan strategi ini untuk menolak siasat licik Jakarta.
Solusi ini terbagi dua, yaitu yang bersifat sementara (sebelum Acheh bebas dari
pendudukan indonesia), dan untuk masa depan (ketika Acheh menjadi sebuah negara
merdeka).
Pemindahan ibukota Acheh ke Takengon adalah suatu opsi yang
bermanfaat untuk sementara waktu. Ide ini telah diutarakan oleh beberapa pihak
sebelumnya, yang bukan hanya menguntungkan karena posisi Takengon terletak di
nanggroe Antara, tetapi kesempatan ini dapat dijadikan sarana untuk
mengembangkan potensi kota tersebut yang mempunyai keunikan dan keindahan
tersendiri. Kelebihan lain adalah memotong jarak tempuh ke pusat administrasi
provinsi oleh penduduk dari kawasan Acheh Tenggara, pantai Barat, Selatan,
Timur dan Utara.
Pendirian pusat administrasi di tempat yang lebih strategik
adalah pendapat yang lebih masuk akal daripada memperbanyak pembentukan
administrasi, padahal administrasi baru yang hendak dibentuk itu tidak memberi
hak pemerintahan yang maksimal dan luas, selain dari propaganda indonesia saja.
Di Amerika Syarikat misalnya, anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa
ibukota negara bagian New York bukan bertempat di New York City, tapi di
Albany, kota yang mungkin tidak begitu dikenal. Demikian juga dengan negara
bagian California yang berpusat di kota Sacramento, bukan di kota yang lebih
megah seperti Los Angeles atau San Francisco. Keadaan serupa berlaku di seluruh
Amerika Syarikat. Asumsinya adalah di samping letaknya yang mudah dijangkau
oleh semua daerah di negara bagian tersebut, juga untuk mengembangkan potensi
kota yang belum berkembang. New York City sudah pun terkenal meskipun tidak
dijadikan sebagai pusat administrasi negara bagian New York, begitu
pula dengan LA atau San Francisco. Jadi apa keuntungan mempertahankan Banda
Acheh sebagai ibukota selain hanya karena nilai sejarah? Dengan infrastruktur
yang ada, Banda Acheh akan tetap berkembang dan tetap menjadi kota terbesar di
Acheh.
Ada juga yang berpendapat bahwa dengan perkembangan tekhnologi
media digital seperti internet yang sekaligus menurunkan biaya komunikasi,
sebenarnya tidak menjadi masalah meskipun letak ibukota provinsi berjauhan.
Namun permasalahan sekarang adalah masih sangat sedikit sumberdaya manusia di
Pemerintah Daerah yang dapat memaksimalkan penggunaan tekhnologi tersebut.
Sehingga dalam waktu dekat tidak dapat menjadi solusi yang cukup efektiv.
Bersamaan dengan itu, pembentukan Majelis Perwakilan Daerah (MPD)
di pusat provinsi adalah salah satu solusi sementara yang dapat menjamin
pemerataan dan kebersamaan di seluruh Acheh. Lembaga ini dapat menjadi
pengontrol guna mencegah terjadinya proses diskriminasi, pelaksanaan politik
golongan dan sekaligus menjadi lambang persatuan dan kepemimpinan kolektiv
Acheh Raya. MPD dapat menarik sedikitnya dua orang anggota setiap distrik pada
setiap Pemilihan Daerah dan melakukan rotasi kepemimpinan paling tidak setiap
enam bulan, sehingga para wakil dari setiap distrik atau kota mendapat giliran
untuk memimpin lembaga tersebut. Apakah DPRD tidak dapat berfungsi seperti MPD?
Sudah tentu tidak. Karena anggota MPD dicalonkan melalui jalur independen dan
tidak diperkenankan melalui partai sama sekali. Sebab dengan tingkat moral
politik di Acheh, jika seseorang dicalonkan melalui partai, maka yang ia
perjuangkan bukan kesejahteraan rakyat, tapi kepentingan partainya lebih
diutamakan. Jadi kenyataan itu dapat menghalangi tujuan MPD untuk memberi
pemerataan kepada seluruh bangsa Acheh.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang adalah pembentukan Negara
Acheh dengan sistem federal jika kelak kita mencapai kemerdekaan. Karena
federasi adalah bukan perkara baru di Acheh, di mana kerajaan Acheh Darussalam
adalah kumpulan dari sejumlah kerajaan kecil, mulai dari kerajaan Teumieng
sampai ke Linge. Dan telah terbukti bahwa endatu kita mampu hidup dengan
makmur, damai dan maju di bawah sistem federasi. Sistem federasi dengan konsep
demokrasi yang menjamin terlaksananya keadilan adalah strategi untuk
menghindari tumbuhnya politik fraksi dan tirani majoriti. Jadi bagi para
pendukung ALA/ABAS lebih baik membantu perjuangan kemerdekaan Acheh daripada
menghabiskan anggaran dan memprovokasi rakyat untuk tujuan yang tidak
bermanfaat dan hanya menguntungkan kaum penjajah. Nantinya kita dapat
berkoalisi untuk memperjuangkan bentuk federasi di dalam konstitusi Negara
Acheh. Karena dengan federasi-lah keunikan setiap daerah dengan budaya, bahasa
dan ethnik tertentu
akan terjaga dan tidak merasa terdominasi oleh kelompok lain yang lebih
dominan.
Akan tetapi yang terpenting di antara semua perkara yang terbahas
di atas, adalah keperluan untuk kita cermati bersama apakah Jakarta masih
memegang janji untuk mempertahankan batas Acheh yang diakui sejak 1 July 1956
yang telah diakui kembali dalam MoU Helsinki, ataukah mereka ingin
memperpanjang daftar kemunafikannya terhadap Acheh?
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
