BRR KAKI TANGAN JAKARTA
Banyak suka dan duka yang menghiasi wajah bumi serambi Mekkah ( Acheh ) pasca
Tsunami 26-12-2004 diantara suka tercermin diwajah para pejabat BRR yang
hari-harinya melangkah sebuah harapan yang terbayangkan bagaimana hanya
memperoleh kesenangan yang melimpah ruwah dengan mengolah dana segar yang
mengalir dari berbagai belahan dunia sebagai dana sumbangan sukarela
kemanusiaan. Kenyatannya amanah untuk membantu manusia yang terkena musibah
Tsunami yang maha dasjat di abad ini malah disalah gunakan oleh para dagelan
BRR yang pada umumnya mereka membiarkan penderitaan rakyat Acheh dan Nias hidup
yang tak menentu dan kehilangan segala-galanya, harapan yang dinantikan dari
sesama manusia malah dilahab oleh manusia yang bermental sjeitan bahasa
terangnya mereka yang duduk di BRR telah menjadi raja TEGA.
Kalau duka sedang dirasakan oleh para korban tsunami dan korban konflik
perang di Acheh dan sampai kapanpun duka tetap masih menyelimuti langit dan
bumi Nusantara selama sistem NKRI itu masih menjadi Tuhan bagi para
bandit-bandit Jakarta dan pemaksaan kehendak pada setiap warga negara dengan
dominasinya peran militer didalam sistem NKRI itu sendiri apakah didalam
perpolitikan, kultur/budaya dan berbagai kehidupan sehari-hari. Sedangkan
demokrasi yang sering dikampayekan hanya semboyan belaka untuk menutupi sistem
otoriter dimata International.
Kalau dilihat akar masaalahnya yang terjadi di BRR adalah bukan datangnya
dari para anggota BRR itu sendiri karena mereka hanya budak suruhan Jakarta dan
mereka hanya sebagai kaki tangan Jakarta karena sebelum tim BRR ini dibentuk
sudah ada satu program dari pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintah
tandingan di Acheh karena pemerintahan sipil mulai dari Gubernur hingga ke
kepdes/kepaladesa sudah lumpuh di Acheh, apalagi ditambah bencana tsunami yang
telah meluluhlantakkan Acheh hingga telah melumpuhkan ke segala lini
pemerintahan sipil di Acheh dan hal ini juga diperparah oleh situasi konflik
Acheh yang telah melelahkan pemerintah jakarta di Acheh.
Jelasnya situasi yang tak menentu hingga kehilangan kontrol Jakarta di Acheh
pasca Tsunami dan juga diperparah oleh konflik Acheh, sebenarnya Pemerintah
Indonesia sama sekali tidak percaya terhadap pemerintahan sipil di Acheh dan
jelasnya Jakarta tidak percaya dengan bangsa Acheh sekalipun orang-orang Acheh
yang telah bersumpah setia dengan Indonesia yang bertuhan Pancasila akhirnya
oleh Presiden SBY bersama antek-anteknya membentuk satu badan pemerintahan
tandingan yang sekarang lebih populer dengan nama BRR ( Badan Rekontruksi dan
Rehabilisasi ) padahal ini semua sebuah propaganda Pemerintah SBY seolah-olah
BRR ini satu badan yang mengurus tentang kesejahterahan Acheh dan Nias sesuai
dengan namanya.
Bagaimana bisa kita akui kejujuran para algojo/budak Jakarta yang duduk di
BRR ini, mereka langsung tunduk dibawah Presiden dan pertanggungjawaban
kegiatannya juga pada Presiden. Jadi apa maknanya fungsi Gubernur yang ada di
Acheh sebagai kepala daerah yang juga di bantu oleh berbagai/para kepala dinas,
yang anehnya juga banyaknya Kakanwil/Kepala kantor wilayah.
Kakanwil yang begitu banyak yang mewakili berbagai departemen, mereka tunduk
dibawah Dirjen dan ke Mentri. Dan kepala Dinas mencakup berbagai kepala dinas,
ini langsung tunduk dibawah Gubernur kalau di Acheh terjadi bencana alam
seperti Tsunami atawa yang lainnya kepala dinas ini bisa difungsikan.
Bisa kita lihat apa kerjanya BRR dan apa kerjanya Gubernur bersama para
kepala dinasnya dan apa kerjanya Kakannwil sungguh sangat aneh bentuk satu
wilayah/provinsi yang notabenenya semua harus tunduk dibawah tapak Jakarta
sehingga kerja di provinsi jadi tumpang tindih/amboradul sehingga fungsi kepala
daerah ( Gubernur ) hanya sebuah nama saja padahal gubernur tak lebih tukang
setempel Tuan Jakarta.Ini bukan saja terjadi di Acheh tapi juga terjadi
diseluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Belum lagi fungsi Pangdam dan Kapolda yang kerjanya hanya sebagai mata-mata
Jakarta bahasa halusnya mereka sebagai pilar NKRI di daerah, siapa saja yang
dicurigai tetap berhadapan dengan Pangdam dan Kapolda setelah itu akan
diteruskan ke Mabes TNI setelah di Mabes TNI/BIN hingga ke Presiden
ujung-ujungnya sudah ada keputusan ini dan itu begitulah gambaran pemerintahan
dengan sistem NKRI yang sangat sentralistik.
Salah satu solusi yang baik diantara yang terbaik para pekerja sosial,
pekerja kemanusiaan, LSM/NGOs dan bangsa Acheh yang masih mencintai dirinya
sendiri bersatu padu untuk membentuk satu team memberitahukan secara rutin
kepada badan-badan dunia yang masih bekerja di Acheh bahwa BRR bukan satu badan
yang mengurusi tentang Rekontruksi dan rehabilitasi dan untuk para korban
tsunami, ini harus disertai dengan data yang akurat dan diberitahukan juga
kepada donotur-donotur bahwa mereka BRR adalah perampokan uang korban tsunami
dengan pembuktian berapa besarnya gaji para anggota BRR yang tidak sesuai
dengan kerjanya.
Laporan ini mesti dilakukan secara rutin agar Dunia tahu dan donoturpun ikut
tahu.
Sebagai patriot bangsa khususnya bagi para pejuang pembebasan National Acheh
jangan sampai dijebak kedalam sistem NKRI karena bagaimanapun tingginya jabatan
yang akan dihadiahkan sekalipun Gubernur apalagi mentri kabinet NKRI kepada
bangsa Acheh tetap hanya sebuah kadoh busuk yang akhirnya tetap tidak dipercaya
karena pemberian jabatan penting oleh penjajah Indonesia hanya pembunuhan
karakter dan pembunuhan Ideologi Acheh kepada bangsa Acheh akhirnya, yang
mendapatkan jabatan itu menjadi manusia boneka penjajah Indonesia.
Selamat mencoba
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
