Refleksi: Masyarakat berpenguasa kaum kleptokratik membutuhkan banyak anggota buta aksara. Makin banyak jumlahnya makin baik, karena dengan dengan begitu sulit ditentang ketidakjujuran penguasa dan kunci kekuasaan tidak mudah berganti tangan.
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/27/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Tinggi, Angka Buta Aksara di Kampung Wapres dan Presiden [JAKARTA] Angka penduduk yang buta aksara di Papua masih tertinggi secara nasional, yakni 16,50 persen, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,05 persen. Namun, yang mengagetkan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel), kampung Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Jawa Timur (Jatim) kampung Presiden Susilo Bambang, juga masih tinggi persentase buta aksaranya. "Persentase buta aksara di Sulsel masih 12,87 persen, termasuk di Kabupaten Bone, tempat kelahiran Pak Jusuf Kalla masih tinggi angka buta aksaranya. Demikian pula di Jatim, padahal, daerah Jatim penyumbang Presiden paling banyak, mulai dari Bung Karno (Soekarno), Abdurrahman Wahid, dan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dalam silaturahmi dengan pimpinan media massa, di Jakarta, Rabu (26/3). Daerah lain yang masih tinggi persentase buta aksaranya adalah Nusa Tenggara Timur (10,47 persen), Papua Barat (10,22), dan Jawa Tengah (9,42). Padahal, ujar Bambang, Jawa Tengah provinsi penyumbang Mendiknas. Sementara provinsi yang paling rendah persentase buta aksaranya adalah Sulawesi Utara (0,94), disusul DKI Jakarta (1,04), Riau (2,25), Kalimantan Tengah (2,73), Sumatera Barat (2,86), Sumatera Selatan (3,16), dan Sumatera Utara (3,1). Daerah yang paling tinggi aksaranya kata Mendiknas, memang dominan suku Jawa, Madura, Bugis, dan Papua. Salah satu faktor tingginya angka buta aksara di Jawa adalah soal bahasa, karena berbeda jauh dengan bahasa Melayu yang menjadi asal-usul bahasa Indonesia. Ini berbeda dengan masyarakat di Sumatera asal bahasa Melayu, mereka sudah terbiasa sehingga memudahkan belajar aksara. Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara, Arnold Poli, kepada SP, di Manado, Rabu (26/3), mengatakan, masyarakat yang buta aksara hingga Maret ini sebanarnya tinggal 0,7 persen. Tahun 2009 nanti diharapkan tidak ada lagi buta aksara di daerah berpenduduk 2,4 juta jiwa ini. Boleh Dibajak Mendiknas juga menyebutkan, Departemen Pendidikan Nasional selama tahun 2007 telah membeli hak cipta 37 judul buku pelajaran dari para pengarang yang direkomendasikan sebagai buku pelajaran di sekolah. Untuk 2008, Depdiknas akan membeli 250 judul buku lagi. Buku-buku tersebut dibolehkan dibajak sehingga harganya murah dan terjangkau oleh siswa miskin dan dapat diakses di internet oleh siapa pun. "Harganya bisa sampai Rp 7.500 per buku, siapa yang mau bajak, silakan. Kalau ada yang tuntut, saya tanggung jawab," tutur Mendiknas. Dengan kebijakan itu, katanya, harga buku bisa ditekan dari rata-rata di atas Rp 25.000 per buku menjadi Rp 7.500. Harga itu sangat rasional, karena harga cetak buku sekitar Rp 6.000 per jilid, sehingga masih ada margin keuntungan untuk penjual. Selain meringankan beban orangtua siswa dengan harga buku yang murah, pembelian hak cipta ini juga menghidupkan banyak penerbit dan tidak ada lagi monopoli percetakan dari Balai Pustaka. Bahkan, menurut Bambang, usaha penjualan buku bekas di loakan seperti di Jakarta dan Loji di Yogyakarta bisa hidup lagi. [136/M-15/W-12] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 26/3/08
<<27bamban.gif>>
